September dan Film-Film Sang Presiden

Mengapa propaganda terbuka Soeharto dalam film baru muncul hampir 15 tahun setelah rezim Orde Baru berdiri? Jawabannya mungkin pada peluang dan kebutuhan yang dirasakan penting bagi rezim Soeharto (Krishna Sen, 2009: 177).

SETIAP tahun, memasuki akhir September, isu mengenai kebangkitan komunisme, Partai Komunis Indonesia (PKI), atau ideologi Marxisme (di)muncul(kan) dan terus menjadi narasi yang diulang. September mengingatkan masyarakat Indonesia pada narasi sejarah versi pemerintahan Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun, bahwa komunisme dan apa pun terkait dengan hal itu haram menjejakkan kaki di negeri ini. Singkatnya: komunisme adalah perongrong negara dan, pada masa itu, yakni 1965—1966, negara melalui militer yang dipimpin oleh Soeharto berhasil menumpasnya.

Keyakinan yang mendarah daging di hampir sebagian besar masyarakat tanpa didukung fakta berimbang itu tak lepas dari doktrin Orde Baru melalui film Pengkhianatan G30S/PKI sejak 1985 hingga tumbangnya Soeharto pada 1998. Selama 13 tahun, film tersebut diputar setiap 30 September di stasiun televisi milik pemerintah. Tak seperti kebanyakan film biasa yang dicap sebagai semata-mata fiksi dengan teks penjelas lebih-kurang “Adegan dalam film ini hanya rekaan belaka”, film yang berdurasi 3 jam 37 menit itu diproduksi sebagai “film dokumenter”. Di awal film, sebuah cuplikan ditampilkan untuk mengklaim bahwa film itu seluruhnya didasari oleh karya Nugroho Notosusanto (sutradara film) mengenai peristiwa 1965. Ditampilkan pula pernyataan produser bahwa film ini didasari oleh data dari berbagai sumber tulisan, kesaksian, buku-buku, artikel, majalah, dan koran-koran (Wijaya Herlambang, 2013: 177).

Secara garis besar, film itu berisi narasi penghujatan keji bukan terhadap pelaku pembantaian massal—dalam hal ini militer atau “negara”—melainkan terhadap korban kekerasan itu—yakni mereka yang dituduh “komunis”, “kiri”, “PKI”, dan semacamnya—dengan mencitrakan mereka sebagai sosok yang beringas. Alasan inilah yang kemudian menggiring opini penonton bahwa sudah sepantasnya “orang-orang komunis” itu dilenyapkan. Penonton juga digiring untuk berempati pada sosok pahlawan sejati, Jenderal Soeharto, yang memang menjadi tokoh sentral dalam film itu.

Saya merasa perlu menulis komunis, kiri, PKI, atau Marxisme dengan tanda petik mengingat berbagai istilah itu cenderung dimaknai secara bias, tabu, absurd, dan berada pada wilayah yang haram dijamah—bahkan oleh para intelektual kampus sekalipun. Padahal, sebagai ilmu pengetahuan, ideologi tidaklah keliru. Kita tahu metode kritis Marxian terus dibutuhkan, misalnya, untuk melakukan studi atas kesenjangan sosial dan pengaruh kapitalisme. Dalam studi humaniora, metode kritis itu juga memberi sumbangsih terhadap landasan pengkajian fenomena budaya.

Sedangkan dialektika mengenai paranoia kebangkitan “komunis” dewasa ini merupakan dampak dari titik temu berbagai faktor, seperti perselisihan di tubuh tentara antara kubu revisionis dan revivalis dwifungsi, tipisnya daya memerintah Presiden Joko Widodo, ciri anti-intelektual politisi dan pejabat pemerintah, miskinnya imajinasi penggalian dan pengembangan metode internalisasi Pancasila, dan lonjakan fundamentalisme-ekstremisme beragama. Akan tetapi, sesungguhnya tidak diperlukan kejernihan untuk memberikan penjelasan kepada mereka yang semata-mata meyakini bahwa “komunisme akan bangkit lagi” (B Herry Priyono, 2017).

Apakah hanya film Pengkhianatan G30S/PKI yang menjadi alat legitimasi kekuasaan Soeharto? Sejak kapan dan apa saja film propaganda Orde Baru yang menempatkan Soeharto sebagai figur utama?

Berawal dari “Janur Kuning”

Dalam buku Kuasa dalam Sinema: Negara Masyarakat, dan Sinema Orde Baru (2009), Krishna Sen memaparkan film Janur Kuning adalah film pertama yang menempatkan Soeharto dalam narasi filmisnya. Film itu diproduksi 1979 dan dirilis setahun sesudahnya. Film yang disutradarai Alam Surrawijaya itu dilabeli sebagai film kolosal dengan produksi yang menghabiskan dana sekitar Rp 385 juta. Dengan demikian, film propaganda pertama yang dibuat oleh rezim Soeharto baru dibuat dan disebarkan sekitar 15 tahun setelah ia mulai menjadi presiden pada 1966.

Film itu dibuka dengan Jenderal Sudirman (Panglima TNI ketika itu) yang sakit keras dan diboyong kembali ke Yogyakarta oleh serombongan pasukan yang bernyanyi riuh. Persis mengikuti skenario, Soeharto berada di luar rombongan. Ia “tidak ikut bernyanyi tapi wajahnya tampak lebih cerah. Sikapnya lembut dan tenang, sigap, dan murah senyum”. Di adegan pertempuran ia tampil beda dengan sikapnya yang berani namun tetap tenang seraya memegang senjata khususnya, senapan Owen. Ketahanan fisiknya ditekankan ketika setelah long march selama seminggu rombongan pasukan “kelihatan lelah, berbeda dengan Kolonel Soeharto yang masih sigap berjalan kaki”.

Dalam Janur Kuning, Soeharto digambarkan memiliki perhatian kebapakan terhadap prajuritnya. Ketika pasukan beristirahat di sebuah desa dan ditawari makanan, Soeharto memastikan jika kawan-kawannya yang lain menerima terlebih dahulu jatah mereka. Perhatian Soeharto berkebalikan dengan perwira kebanyakan seperti Letnan Sugiono (kepala staf pasukan Soeharto) yang bersemangat menerima dan menghabiskan langsung jatahnya. Sebaliknya, para bawahan Soeharto memandang Soeharto dengan nada ketergantungan seorang anak kecil. Ketika menghilang dan muncul kembali, Soeharto yang sempat dikira tewas dalam pertempuran dihampiri seorang prajurit bernama Sudarso yang berlari di hadapannya “seperti anak kecil yang menghambur ke ibunya” (skenario) dan mengucurkan air mata dengan deras di bahu sang komandan (Krishna Sen, 2009: 157—168).

Melalui Janur Kuning, peran historis Soeharto dikukuhkan melalui figur nasionalis terkemuka. Banyak figur dalam film itu yang absen atau hanya disebut sepintas lalu. Peran Jenderal Sudirman dan Sultan Yogyakarta, Hamengkubuwono X, memeroleh publikasi yang baik. Namun, dalam film itu mereka hanya pemain figuran semata. Jenderal Sudirman sakit-sakitan, selalu berbicara dengan terbatuk-batuk, dan ringkih saat berjalan. Ia adalah orang religius, taat, dan selalu berdoa untuk anak buahnya. Namun, dalam Janur Kuning, Jenderal Sudirman tidak pernah mengambil keputusan-keputusan penting.

Film yang diputar pertama kali secara khusus pada 1 Maret 1980—di hadapan Wakil Presiden Adam Malik—dan digelar untuk publik 11 Maret 1980 ini mendapat perhatian besar dari pers dan masyarakat luas. Koran-koran melaporkan jika di beberapa wilayah para pegawai negeri telah dipaksa menonton film ini. Janur Kuning juga terdistribusi ke daerah dengan sangat cepat karena peran Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri yang menginstruksikan agar gubernur memberi kemudahan pendistribusian. Tanggal 11 Maret dipilih bukannya tanpa sebab. Tanggal itu merupakan tanggal simbolik bagi Orde Baru sebagai perayaan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang membawa Soeharto ke kursi kekuasaan pada 1966 (Crouch, 1978).

Janur Kuning gagal memenangkan penghargaan apa pun dalam Festival Film Indonesia. Institusi kesenian era Orde Baru ketika itu, yang berkomitmen menolak seni bernuansa politis, menolak propaganda yang tanpa malu dan tanpa henti dalam film. Janur Kuning gagal dalam usahanya menjadi “epik sejarah yang agung”, sebagaimana diinginkan oleh pembuatnya (Krishna Sen, 2009: 168).

Jika Janur Kuning diniatkan sebagai film “epik sejarah yang agung” namun gagal, maka film berikutnya yang tidak semata berisi propaganda, namun film yang “bagus dan artistik”, diciptakan melalui Serangan Fajar. Disutradarai Arifin C Noer, film ini memenangkan enam penghargaan di Festival Film Indonesia tahun 1982. Tonton Serangan Fajar: https://www.youtube.com/watch?v=uctPCstksQ0

Berlatar belakang Jawa Tengah 1945, setelah kekalahan Jepang dan sebelum kembalinya Belanda, Serangan Fajar memuat tiga cerita yang saling bertautan: kisah keluarga bangsawan, kisah keluarga miskin, dan kisah perang kemerdekaan. Cerita terakhir berisi adegan kontak senjata antara Jepang dan divisi militer yang dipimpin oleh Soeharto. Peristiwa-peristiwa yang dihadirkan dalam film tidak sebagai perkembangan kronologis, melainkan lebih cenderung sebagai fragmen-fragmen pergerakan nasional yang menjadi konteks bagi berlangsungnya cerita fiktif itu. Selengkapnya, Janur Kuning dapat ditonton di Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ekb0X7rf_IQ

Judul Janur Kuning dipilih karena janur kuning digunakan untuk melingkari lengan Brigade X selama aksi gerilya mereka di Yogyakarta. Dengan demikian, terbangun makna simbolik dan spiritual dalam suasana perang pada film tersebut. Ketika Soeharto mengintruksikan kepada para perwiranya untuk memakai janur kuning, iringan film langsung berubah menjadi gamelan. Adegan ini diikuti oleh shot perempuan yang tengah merangkai hiasan upacara dengan janur kuning. Ketika kamera kembali menyorot markas militer, para perwira mengucapkan “janur kuning” berulang-ulang layaknya mantra.

Krishna Sen (2009: 177) menyebut jika alasan penting di balik film-film propaganda Soeharto adalah rezim merasa jika upaya-upaya baru amat dibutuhkan demi membenarkan kendali Soeharto yang sudah lama berlangsung dan represif terhadap Indonesia. Menurut sutrada Janur Kuning, Abbas Wiranatakusumah, “Telah tiba waktunya mengingatkan masyarakat di akhir tahun 1970-an terutama generasi muda yang tidak mengetahui gerakan nasional dan tidak ingat akan peristiwa 1965 bahwa Pak Harto telah melayani negeri ini di masa lampau.” Dengan nada serupa, Brigadir Jenderal G Dwipayana (Kepala Perusahaan Film Negara yang juga staf pribadi Soeharto) menegaskan bahwa film yang dibuat Perusahaan Film Negara (PFN) adalah pelajaran sejarah di waktu yang tepat, terutama untuk generasi muda.

Lalu, kenapa berpusat pada Soeharto?

Sebagian dari jawabannya terletak pada kritikan serius mahasiswa pada Soeharto pada akhir 1970. Kritik ini merupakan kritik pertama pada dia sejak memerintah. Pada masa yang sama, kritik terhadap Soeharto meluas, bahkan dilakukan oleh perwira militer. Tahun 1970, gerakan mahasiswa hanya peduli terhadap isu korupsi. Tahun 1974, perhatian mahasiswa meluas hingga ke nasionalisme, ekonomi, dan kegiatan yang dilakukan oleh asisten-asisten pribadi Soeharto. Pada akhir 1976, Soeharto sendirilah yang diserang secara langsung. Tahun 1977, para pemimpin mahasiswa di Jakarta menominasikan sendiri kandidat presiden mereka: Ali Sadikin, mantan Gubernur Jakarta, yang semakin kritis terhadap pemerintahan Soeharto. Keprihatinan akan arah pemerintahan Soeharto semakin sering diungkapkan oleh kelompok perwira pensiunan pada tahun 1977.

Selanjutnya, Jenkins (melalui Krishna Sen, 2009: 178), menunjukkan bahwa beragam keluhan jenderal “terkumpul dalam sebuah arus besar ketidaksepakatan… menginjak dekade 1980-an, terdapat aliansi yang unik dan luas di antara sejumlah perwira senior, pensiunan, dan para politisi pensiunan yang memiliki jaringan dengan mahasiswa.”

Film dan Novel “Antikomunis”

Sedangkan dalam film Pengkhianatan G30S/PKI, hal pertama yang harus digarisbawahi adalah film ini diproduksi sebagai film dokumenter. Sejak awal, penonton telah dibekali dengan bingkai cerita—atau diarahkan untuk berpikir—antikomunis sambil menikmati jalannya cerita. Selain film “didasari dengan data”, ketika narator film yang memperkenalkan isi cerita, gambar memperlihatkan museum Pancasila Sakti dan relief dindingnya yang menceritakan bagaimana PKI telah mengkhianati negara dengan cara membunuh tujuh orang perwira militer pada malam 30 September 1965.

Hal serupa juga ditampilkan dalam versi novel dengan judul yang sama dengan film. Namun, tidak seperti film yang diawali penjelasan verbal tentang monumen Pancasila Sakti, novel yang dibuat Arswendo Atmowiloto ini dibuka dengan adegan sekelompok umat Islam dalam kasus Kanigoro. Pembaca disuguhi dengan deskripsi tentang sekelompok orang yang kejam, yang sedang bergerak menuju masjid pada waktu subuh, untuk menyerang orang yang sedang beribadah di dalamnya. Konstruksi cerita juga diarahkan agar umat Islam membenci penyerang, yakni kaum “PKI”. Hal itu nampak melalui pengisahan di awal novel yang langsung merujuk pada cerita penyerangan umat Muslim yang sedang salat subuh. Dalam novel juga dideskripsikan bagaimana para penyerang itu merusak Alquran.

Mendadak suasana damai dalam masjid robek. Ketenteraman somplak. Doa lembut diganti dengan teriakan kesetanan. Pintu somplak, dan kilatan senjata-senjata berkelebatan. Pacul, sekop, linggis, pisau, golok, membacok, menusuk, memukul, menyodok, menyongkel tubuh yang sedang duduk sumarah. Darah memercik, muncrat ke segala jurusan. Membanjir di tikar yang direnggut paksa, dirobek. Kitab suci Alquran dirobek dan diinjak-injak (hlm. 13) (Wijaya Herlambang, 2013: 176—180).

Film dan novel Pengkhianatan G30S/PKI tersebut sejak awal sama-sama membangun kerangka berpikir penonton bahwa PKI adalah satu-satunya pelaku dalam peristiwa 30 September 1965. Berbagai data dan fakta yang dihadirkan di dalam kedua produk seni itu juga dicerabut dari konteks sejarahnya. Dalam novel, sejarah mengenai PKI, misalnya, diceritakan bagaimana sejarah pengaruh komunisme pada awal abad ke-20. Diceritakan tokoh komunis Belanda, Henk Sneevliet, yang mendirikan partai komunis pertama di Hindia Belanda pada 1914, yakni ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereenigning) yang akan menjadi cikal-bakal PKI. PKI juga tidak hanya tidak berkontribusi terhadap perjuangan Indonesia, namun juga menjadi musuh besar negara ini.

Sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan, anggota PKI tak pernah kelihatan andilnya dalam peristiwa yang menjadi tonggak kemenangan suci bangsa Indonesia (hlm. 18).

Baik dalam film maupun novel, setelah ketujuh perwira dibunuh dan suasana beralih pagi hari 1 Oktober 1965, perhatian dipusatkan kepada peran Soeharto mengendalikan situasi politik yang tidak menentu dengan mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat. Film dan novel memotret secara jelas bahwa Soeharto sungguh-sungguh yakin PKI berada di balik aksi militer Untung. Soeharto mendasari tuduhan itu karena Untung telah dibina oleh pemimpin PKI terkemuka, Alimin, pada masa revolusi 1945. Baca: AU di Tengah AD: http://historia.id/modern/au-di-tengah-ad

Akhirnya, film-film tersebut secara terus-menerus menekankan peran terhormat militer baik sebagai institusi yang telah membela negara maupun sebagai korban PKI. Semua aspek itu menjadi aspek dramatis yang ampuh untuk memengaruhi penonton dan pembaca dalam memahami alasan mengapa PKI perlu ditumpas. Soeharto adalah pemimpin penumpasan dan dengan demikian publik diarahkan untuk meyakini bahwa dia adalah pahlawan sejati bagi Indonesia.

Tonton film Jagal (The Act of Killing): https://www.youtube.com/watch?v=3tILiqotj7Y

Tonton film Senyap (The Look of Silence): https://www.youtube.com/watch?v=RcvH2hvvGh4

 

Rujukan

Crouch, Harold. 1978. The Army and Politics in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.

Herlambang, Wijaya. 2013. Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegimitasi Anti-Komunisme melalui Sastra dan Film. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

Priyono, B Herry. 2017. “Manajemen Belok Kanan”, Artikel Opini Harian Kompas, 28 September 2017.

Sen, Krishna. 2009. Kuasa dalam Sinema: Negara, Masyarakat, dan Sinema Orde Baru. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Advertisements

Ala lan Becik Puniku….

Penggalan teks Pangkur dalam Wulangreh karya Mangkunegara IV (1811-1881) itu mengajak kita mengetahui “yang ala” dan “yang becik”. Teks yang terakhir termaktub dalam cetakan ketiga buku terbitan Tan Gun Swi di Kediri, 1931 itu, menarik untuk dihadirkan sekaligus dimaknai kembali.

Kang sêkar pangkur winarna
lêlabuhan kang kanggo wong ngaurip
ala lan bêcik puniku
prayoga kawruhana
adat waton puniku dipun kadulu
miwah ta ing tatakrama
dèn kaèsthi siyang ratri

Teks itu mengajak kita untuk weruhana, (baca: melihat, memahami) yang ala terlebih dahulu ketimbang yang becik. Kebaikan, termasuk di dalamnya kesalehan dan kenormatifan, yang jika terlebih dahulu dipahami dengan mengesampingkan yang ala, bisa otomatis berakhir dengan keburukan. Dalam praktik Hermeneutik, memahami berbeda dengan mengetahui. Orang bisa memiliki banyak pengetahuan, tapi sedikit pemahaman. Dengan demikian, yang baru mengetahui, belumlah memahami.

Becik dadi bekas gali ketimbang dadi mantan kiai (lebih baik menjadi bekas gali ketimbang jadi mantan kiai).” Begitulah ustad di kampung sering mengatakan.

Maka dengan memahami “yang ala” terlebih dahulu, manusia diajak untuk melihat sisi bahwa ada hal-hal tidak ideal yang berkelindan dalam kehidupan. Jika ala dimaknai sebagai hal serbaburuk, atau dalam konteks mendasar adalah menyakiti, membuat susah, dan menyengsarakan liyan, maka sebagai manusia yang diberi kewarasan berpikir, maka janganlah tumindak ala. Itulah konstruksi berpikir yang ditanamkan teks Pangkur tersebut.

Liyan dalam konteks Jawa pun tidak sekadar dipahami sebagai “yang lain”—seperti halnya the others dalam bahasa dan budaya Inggris. Liyan bukan hanya wong liya, “orang selain aku”. Tidak pula Wong Njaba, novel Orang Asing karya Albert Camus (L’Étranger dalam bahasa Prancis) yang diterjemahkan Revo Arka Giri Soekanto dalam bahasa Jawa namun kurang bagus itu.

Liyan adalah sesama, yang bisa dipahami secara luas: sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Tuhan, sesama penghuni bumi. Karena itu dalam budaya Jawa berlaku ajakan untuk selaras dengan liyan, antara lain, aja gawe sengsaraning liyan dan amemangun karyenak tyasing sasama.

Maka, becik dalam konteks ini adalah hal yang sudah semestinya. Becik adalah “kesalehan normatif” yang didapat dari hasil memahami realitas objektif “yang ala”. Becik adalah keniscayaan karena keberadaan ala.

Dalam konteks saat ini pula, ala di bagian lain tak sekadar dimaknai sebagai “yang buruk”, namun juga “yang lain”: di luar aku, kami, mayoritas. Ala adalah the others yang bukan jadi bagian dari kami. Ia salah dan mesti dikalahkan. Politik mayoritas ini pada akhirnya melahirkan politik identitas untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan. Mereka membangun narasi besar bahwa menjadi bagian dari aku dan kami yang becik akan mengalahkan mereka yang ala itu. Inilah akar dari kegaduhan panggung politik kita belakangan ini.

Karena itulah teks pada baris berikutnya buru-buru mengingatkan kita untuk tetap mengukuhi adat dan tatakrama: adat waton puniku dipun kadulu/ miwah ta ing tatakrama. Pada konteks inilah, Jawa mengajarkan kita untuk reflektif. Di satu sisi, kita diajak untuk mengenal ala terlebih dahulu ketimbang becik. Namun di sisi lain, Jawa mengajak kita untuk tidak secara sembarangan melanggar adat dan tatakrama.

Jawa mengajak menyelami ala dan becik tanpa mengenal waktu: den kaesthi siyang ratri. Dalam Jawa, kedua hal itu bukan semata-mata sebatas hitam dan putih. Keduanya adalah loro-loroning atunggal: ada ala maka ada becik, tidak ada becik jika tidak ada ala. Maka dalam titik inilah Jawa mengajak masyarakatnya untuk melihat diri pribadi masing-masing untuk sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada yang sempurna: “Kurangku dadi luwihmu, semono uga suwalike.”

Teks Pangkur di atas mengajak kita untuk senantiasa waras dan reflektif sebagai manusia. Jika sudah tak punya kemampuan untuk menengok dan menertawakan diri sendiri sebagai sarana refleksi, itu berarti kita sudah jauh dari nalar sehat dan mesti bersiap menyambut ketidakwarasan.

Dhoni Zustiyantoro

Bahasa Jawa di Persimpangan Zaman

KEBIJAKAN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak mewajibkan pelajaran Bahasa Jawa masuk dalam ujian sekolah kelas XII, praktis mengancam kelangsungan bahasa ini. Lantas, masihkah kita berharap bahasa Jawa menjadi salah satu pilar internalisasi karakter dan nilai moral generasi penerus, seperti yang selama ini diharapkan? Masihkah berguna dan diperlukan peringatan Hari Bahasa Ibu setiap 21 Februari? Desakan untuk tetap mengajarkan pelajaran tersebut sudah mengemuka di sejumlah media massa.

Harian ini menulis, justru diperlukan adanya penguatan terhadap pelajaran yang pada pelaksanaan di Jawa Tengah menjadi muatan lokal melalui Peraturan Gubernur 57/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9/2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa. Komisi E DPRD Jateng bersama Dinas Pendidikan Jateng dan Dewan Pendidikan Kota Semarang, mendorong evaluasi sekolah yang tak mengajarkannya dua jam/minggu pada jenjang SD, SMP, dan SMA/sederajat (SM, 27/1 dan 14/2).

Dengan kata lain, bahasa Jawa adalah pelajaran penting sehingga tidak ada alasan mengurangi atau menghilangkannya. Yang lebih dibutuhkan justru penguatan melalui berbagai upaya. Guru di sekolah, orang tua di rumah, dan masyarakat luas, mesti bersama menggunakan bahasa Jawa sebagai moda ungkap sehari-hari untuk meningkatkan ketertarikan kawula muda menuturkannya.

Hanya dengan cara ini kita memberi daya hidup bahasa Jawa sekaligus menjadikannya tetap kontekstual, atau dalam bahasa anak muda: kekinian! Upaya itu perlu menjadi gerakan bersama karena di sisi lain, alih-alih melestarikan dan mengembangkan produk kultural itu, berbagai komponen yang bersinggungan langsung dengan bahasa ini tak punya daya kreatif memadai untuk membuatnya makin digemari.

Jika diibaratkan, bahasa Jawa dan generasi muda kini ibarat jauh kendang dari penari. Surat Edaran Gubernur Jateng Nomor 430/9525 tertanggal 7 Oktober 2014 yang di dalamnya terdapat imbauan berbahasa Jawa tiap Kamis, bak angin lalu.

Tak ada sanksi memadai bagi organisasi perangkat daerah yang mbalela. Alih-alih berbahasa Jawa, rapat dan pertemuan setiap Kamis (terkadang) hanya dibuka dengan kalimat pembuka berbahasa Jawa sebagai formalitas. Bahkan, ada pula instansi yang menghindari kegiatan di hari tersebut untuk menghindar dari kewajiban berbahasa Jawa. Realitas faktual yang semakin menambah deret panjang ironis bahasa Jawa.

Kalangan Muda

Rohmadi (2007) mencatat, bahasa Jawa semakin jauh dari generasi milenial. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari mereka masih menggunakan bahasa Jawa, dalam lingkungan yang seharusnya menggunakan bahasa Jawa krama, tidak semuanya dapat menggunakan dengan baik. Di lingkungan sekolah, tempat mengaplikasikan dan sebagai kawah candradimuka, siswa masih juga enggan berbahasa Jawa.

Industrialisasi media dan perkembangan teknologi informasi, semakin menyampingkan keingintahuan dan semangat belajar yang muda untuk berbahasa Jawa. Tentu saja, alih-alih beranggapan moda ungkap itu tak lagi relevan dengan kondisi kekinian, bahasa Jawa dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Lebih jauh, bahasa Jawa tak lagi mampu menjadi media ekspresi yang muda dan dinamis.

Dalam konteks inilah media perlu memberi porsi memadai untuk mendukung kebudayaan Jawa. Hal itu dirasa penting itu tidak sekadar memperlihatkan, tetapi juga memperkukuh jati diri sebagai upaya internalisasi nilai kebudayaan. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jika memang tak pernah mengapresiasi, jangan harap bahasa sebagai produk budaya Jawa bakal ngrembaka nut lakuning jaman.

Peran itu bisa memberikan porsi penayangan cerita cekak, gurit, maupun esai. Harian ini mengambil peran melalui kolom ”Rame Kondhe” (bahasa Jawa semarangan) tiap Senin di Semarang Metro dan ”Pamomong” di Edisi Minggu. Penguatan juga dilakukan berkala melalui Kongres Bahasa Jawa (KBJ) dan Kongres Sastra Jawa (KSJ) tiap lima tahun sekali.

Sekalipun diadakan dua ”kubu” berbeda, keduanya memiliki misi besar yang sama: memberi daya hidup terhadap bahasa- sastra Jawa, berupaya mengembangkan sekaligus mengupayakan langkah taktis melalui rekomendasi kepada pemangku kepentingan agar bahasa-sastra ini tak cepat masuk liang lahat. Bahasa Jawa bukanlah bongkah keangkuhan antimodernisasi yang terbungkus spirit keadiluhungan.

Kalaupun identik dengan orang tua dan ndesa, maka sudah saatnya Jawa mengambil hati yang muda agar melu handarbeni. Bukan saatnya lagi untuk saling menyalahkan, namun lebih bermakna bila kita menjaga dan ikut ambil bagian dalam upaya menghadirkan kejawaan biar tak sirna. Sebab, meminjam ungkapan Triyanto Triwikromo, generasi kita pada detik ini adalah generasi the net and the next.

Hari Bahasa Ibu tahun ini momen tepat untuk melihat sampai di mana upaya memperjuangkan bahasa Jawa yang sedang di persimpangan zaman. Tepat kiranya di momen ini, ketika pelajaran Bahasa Jawa dikesampingkan di sekolah, kita mesti segera menjawab pertanyaan: ”Hendak kubawa ke mana bahasa Jawa?” (21)

Dhoni Zustiyantoro, wartawan Suara Merdeka, Ketua Kongres Sastra Jawa IV

Terbit di kolom “Wacana Nasional” Harian Suara Merdeka, 21 Februari 2017

Menggagas Novel Pengganti Skripsi

UNIVERSITAS Gadjah Mada Yogyakarta memunculkan wacana bahwa novel dapat menggantikan skripsi. Gagasan tersebut dinilai dapat menjadi sarana mendorong kemunculan banyak sastrawan muda berkelas. Hal itu sekaligus menjawab kegelisahan akan minimnya sastrawan sekelas Rendra, Umar Kayam, atau Sapardi Djoko Damono (Koran Tempo, 8 Agustus 2014).

Gagasan itu menarik untuk diperbincangkan dan sudah sepatutnya disambut baik oleh pengajar dam akademisi, tentu yang memiliki program studi maupun fakultas sastra. Betapa tidak, selama ini motivasi untuk menulis fiksi masih minim, bahkan di kalangan mahasiswa dan pengajar sastra di perguruan tinggi. Di kampus, produktivitas kepenulisan kreatif masih menjadi hal mewah. Meskipun terdapat mata kuliah kepenulisan kreatif, namun tuntutan itu seakan berhenti pada tugas. Mahasiswa sastra belum mampu memproduksi sastra, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

Tentu kita tak bisa sepenuhnya menyalahkan perguruan tinggi. Karena telah semenjak lama para penyair yang ambil bagian dalam jagat kesusastraan baik dalam tataran nasional maupun daerah justru tak lahir dari rahim pawiyatan itu. Berharap para lulusan dan, mungkin pengajar di dalamnya, untuk berada pada jalur estetis-kepengarangan ibarat jauh kendang dari penari. Karena mereka dengan mudah bisa berkilah, ”tugas kami mengamati, menelaah, meneliti, mengkritik, bukan menjadi sastrawan…”

Belum Bersambut

Menggantikan skripsi dengan novel maupun karya sastra lain tentu bukan hal yang mustahil. Namun pada kenyataannya, gagasan yang sebenarnya telah lama dan berulang-ulang terlontar ini belum juga disambut baik oleh perguruan tinggi. Alih-alih memberi perhatian, banyak pengajar terjebak pada penelitian sastra yang terbatas pada proyek yang menghasilkan profit. Mereka hanya melakukan telaah secara kondisional: mengkaji sastra jika ada proyek dan pengabdian, mendekati tenggat penerbitan jurnal, atau dikirim untuk ikut diterbitkan dalam seminar sastra.

Sama halnya dengan skripsi mahasiswa, yang digadang-gadang banyak memberi telaah terhadap karya, hanya memenuhi rak perpustakaan. Semenjak selesai diujikan skripsi itu nyaris hanya dibaca oleh penulis, pembimbing, dan penguji. Maka, boleh dikata, keberpengaruhan ”sastra” dari perguruan tinggi hampir bisa dikata gagal dan tak mampu memberi daya hidup terhadap kehidupan sastra itu sendiri. Lantas, patutkah kita berharap dari tempat tersebut sastra bakal tumbuh subur, dengan melegalkan novel sebagai pengganti skripsi?

Tak sulit merealisasikan gagasan besar di atas. Hal yang sama, tentang skripsi yang dapat digantikan dengan karya, jauh-jauh hari telah dilakukan oleh banyak jurusan seni, seperti seni rupa yang meliputi lukis, kriya, patung, hingga desain, termasuk juga seni musik dan tari. Mahasiswa dari pelbagai jurusan tersebut diperbolehkan membuat tugas akhir berwujud karya. Lantas, mengapa sastra belum mampu, untuk menyebut tak berani, melakukan hal serupa?

Tentu dibutuhkan standar agar sebuah ”produk” dianggap mampu mewakili mahasiswa layak dan patut lulus, termasuk melalui pembimbingan dan pengujian oleh sejumlah ahli. Dan, skripsi-lah yang dianggap sebagai produk akhir yang memenuhi standar tersebut. Orientasi kekaryaan, dalam hal ini novel, belum dianggap produk intelektual yang mampu berdaya saing seperti halnya produk seni lain. Novel selalu saja berada pada diskursif cerita rekaan, yang seakan tak layak untuk mengantar kelulusan mahasiswa sebagai kaum intelektual.

Elitisitas skripsi tentu dapat dilihat dari sejumlah teori yang digunakan untuk melakukan kajian. Berada pada ranah ilmiah, ada hal-hal yang dapat dinilai secara jelas, baik dari segi nalar ilmiah, pemilihan dan pengoperasian teori sehingga bermuara pada hasil. Kesemua itu lantas dipertanggunjawabkan pada uji skripsi. Dalam arti, ada kejelasan standar dan mutu yang telah lama dilakukan sehingga muncul. Namun bukan hal yang tidak mungkin menjalankan gagasan di awal.

Libatkan Pengarang

Secara teknis, pembimbingan dalam proses penciptaan novel pun bisa melibatkan pengarang yang dianggap mumpuni, tentu dengan tetap melibatkan campur tangan pihak universitas. Pengajar pun harus bersikap terbuka terhadap pengarang. Hal itu karena, diakui atau tidak, perguruan tinggi justru acap berjarak dengan pengarang. Bukan tidak mungkin peleburan antara pengarang dan pengkaji bisa jadi menimbulkan friksi antara ”yang idealis” dan ”yang akademis”.

Uji ahli pun diperlukan untuk mengukuhkan novel benar-benar layak sebagai sebuah tugas akhir. Dalam tahap ini, selain diperlukan lagi pengarang lain di luar pembimbing, juga dibutuhkan pembaca sastra. Hal itu diperlukan, selain agar novel memiliki standar estetis tertentu, juga sekaligus menepis anggapan bahwa novel hanya sekadar karya rekaan yang bisa dibuat dengan ngawur.

Satu hal paling penting dari gagasan besar tersebut adalah memfasilitasi mahasiswa agar mampu membuat novel yang bisa memberi kontribusi. Itu jika kita ingat bahwa novel pengganti skripsi telah melalui tahapan pembimbingan intensif dan uji ahli juga pembaca sastra. Idealisme pengarang pun jangan ditenggelamkan oleh kekangan para pembimbing. Karena bagaimanapun, dalam proses penciptaan, pengarang selalu ingin mendobrak konvensi atau yang telah lebih dulu disajikan pengarang lain. Pembimbingan bisa lebih diarahkan pada proses kreatif dan pendalaman karakter dan cerita.

Setelah berwujud novel, tugas berikutnya tentu menerbitkannya supaya bisa semakin banyak dikonsumsi khalayak. Mahasiswa tentu berharap karyanya dilirik penerbit besar sehingga dapat menasional, terlebih jika novel yang ia buat memenuhi standar tertentu, apalagi jika pengarang yang terlibat tersohor. Namun tentu tak mudah mencapai tataran tersebut. Cara yang kemudian acap ditempuh adalah menerbitkannya secara self publishing, menerbitkan sendiri.

Sebagai gambaran, jika ditebitkan secara mandiri, sebuah buku dengan ketebalan 150 halaman membutuhkan dana sekitar Rp 800 ribu. Jika menghendaki untuk dicetak lebih, pengarang tinggal mengganti biaya cetak per buku dengan biaya tak lebih dari Rp 30 ribu. Distribusi karya, yang secara langsung berkait dengan pendapatan pengarang, dapat dilakukan secara gerilya. Bisa melalui sentra kebudayaan, diskusi, sarasehan, hingga menitipkannya kepada dosen supaya menjadi salah satu referensi mengajar di kampus.

Biar terus-menerus mendapat perhatian, novel juga harus diperbincangkan dan berada pada ranah kritik dan pengkajian sastra. Dalam hal ini, harus ada peran sinergis dengan para akademisi dan kritikus sastra untuk mendorong kualitas novel pengganti skripsi.

Ya, boleh jadi ketakutan sering terlampau lebih besar dari apa yang bakal terjadi. Terlebih, tak banyak yang berani mengkritisi atau mengubah aturan yang selama ini tercantum dalam sistem pendidikan tinggi.

Sepertinya novel harus menempuh jalan lebih panjang untuk bisa mengganti skripsi.

*Dimuat di kolom “Serat” Harian Suara Merdeka, Minggu, 28 September 2014

Dhoni Zustiyantoro

Pada Malam

hujan belum ingin berhenti, di sepanjang perjalanan
yang memintaku tuk selalu berlari. memastikan diri
tuk selalu mengikuti deras―sungai-sungai yang mencari laut
padahal belum jua pagi.
padahal belum ada kopi pahit di samping ambin ini.

mengapa pula tadi kutangisi tawa yang terlanjur abadi
hingga pekat malam kekal merengkuh,
mengisi nestapa dengan bulir padi yang tak kunjung menguning.

mengapa pula selalu ada ketakutan
dan ketidakpastian
pada malam.

2014

Sebuah Lorong yang Tak Pernah Sepi

Kunang-kunang tak pernah habis cahaya
di sebuah sudut yang ramai
dan selalu kembali.

Adakah kau jua merindu?
kurasa malam tak memisahkanmu
pada cahaya dan bunyi
yang pasti kembali.

Di ramainya,
kau kan terpana
pada bulir kisah
pada lendir yang mendesah…

Swarga kita di sana,
pada kesesaatan yang merenda
padahal rindu dan dendam tak kau eja-eja
padahal kedewasaan tlah kau puja-puja.

Dan kau terus bertanya-tanya.

Malioboro, 2 Mei 2014

Soekarno, atau tentang Masa Itu

 

I
Yang menyejarah
di atas hitam dan putih
yang sedetik kemudian menjadi merah
pada tembok-tembok yang tak lagi sedih.

II
Seorang tua bernama Kamid
dengan tubuh renta memanggul ubi dan labu
dari Sumedang ke Istana, setelah kemerdekaan.

Soekarno tak ingin ia besujud
dan menciumi kaki
namun gagal.

III
Kita tak pernah merasa asing
dengan Soekarno yang berdiri tegap
di sebuah mimbar, tinggi.

Dengan peci dan kaca mata hitam
dengan tangan menyilang ke belakang
di hadapan ribuan massa.

Ia berkoar, membakar
dan selalu berhasil.

IV
1948
puluhan pemuda bergantian, menandu Soedirman
yang tak lagi punya paru-paru kanan.

Masuk-keluar hutan
perang dan berpindah,
namun tetap memimpin dengan gagah.

Ia guru.

Ia moralis
Ia agamis
Ia penjaga
Ia pembangkang.

V
1950, Soedirman menyerah.
“Pada TBC dan dua isapan tembakau.”

VI
Di atas kertas, tinta itu tergores dengan sungguh rapi
sepucuk surat dilayangkan
oleh yang kecewa,
terhadap Soekarno.

Kepada yang hampir menyerah,
kepada yang merdeka namun tak ingin lagi bertahan
menyerahkan kedaulatan adalah tidak “tegas dan tegak”.

VII
Dua puluh tahun setelah 1945
setelah subuh berkumandang
belasan tentara melakukan “pembersihan”
di pelosok Jawa Timur.

Jangan tanya nyawa
atau saudara di mana
karena nurani dan naluri hilang,
dengan tiba-tiba.

Menjelang siang,
truk yang dinaiki tentara mogok
sekumpulan warga mendorongnya
tentu tanpa pengharapan upah,
apalagi memelas nyawa.

VIII
Pakaian Soekarno masih selalu sama
hingga ia dikenang
pada ingatan yang disirnakan.

Pada tembok-tembok yang tak lagi bersedih
pada hal-hal yang tak lagi hitam-putih.

IX
Soekarno ingin hidup lagi.

2014

Sebuah pemaknaan atas pameran fotografi yang diselenggarakan Indonesian Press Photo Service (IPPHOS) bertema “Remastered Edition” di Semarang Gallery, 25 April-8 Mei 2014

Dhoni Zustiyantoro