Puisi yang Berimaji dan Esai yang Menjelaskan

Kepadatan bahasa puisi mengajak pembaca masuk ke wilayah multitafsir. Kaidah licentia poetica menengahkan puisi bisa memiliki bahasa tak lazim, mengalihkan dari apa yang maksud pengarang, dengan gejala semiotis yang berserak dan ingin ditafsirkan pembaca.

Bahasa dalam puisi merupakan bahasa yang menangguhkan. Bagi puisi, imaji adalah kunci atau justru pembebas. Jadi licentia poetica merupakan hak yang diberikan konvensi bahasa ke penyair demi konvensi sastrawi. Gaya romantik yang beranggapan “gaya adalah orangnya itu sendiri” nyaris menjadi anggapan umum dan dominan.

Dari anggapan itulah lahir konsep “kebebasan penyair”, untuk tidak harus patuh pada kaidah bahasa yang lazim. Pandangan itu masih bertahan hingga kini (Sardjono, 2001: 74). Namun meski licentia poetica mengakui sekaligus memberi keleluasan, kerja sastrawi tidaklah persis seperti itu. Penyair, misalnya, tidak hidup dan berurusan secara persis dengan bahasa, sebab urusan penyair sering justru dengan konsep sastrawi yang hidup dan dihidupinya.

Puisi membebaskan penulis untuk menulis dengan tipografi dan tanda yang diinginkan. Jadi bahasa penyair bukanlah sistem kesemestaan bahasa, melainkan konvensi sastrawi. Gaya individu dalam sastra merupakan upaya menyatakan kedirian di hadapan konvensi sastrawi sebagai bahasa. Karena itu, anggapan kaum poststrukturalis itu sebetulnya, sekali lagi, mengarah ke perbincangan inti bahwa imajinasi adalah kunci bagi puisi.

Bahasa dan gaya adalah sarana mengungkapkan “yang akan dan ingin ditafsir”. Namun anggapan itu tak sepenuhnya relevan karena bahasa puisi adalah bahasa yang dinikmati, yang dalam beberapa hal terkadang tak perlu ditafsirkan secara tepat. Tak heran Goenawan Mohamad meyakini penyair bisa berbohong dalam puisi.

Penyair, atau siapa pun, bisa menulis puisi dengan bahasa tak lazim, yang belum ada, dengan mengatasnamakan pembaruan. “Keanehan” dalam puisi juga makin menemukan kelaziman saat penyair makin tidak ingin menyamai karya sebelumnya. Sama bagi penikmat puisi yang sudah menyiapkan diri untuk bersiap menerima keanehan. Namun tidak dalam esai. Esai mesti mempertunjukkan dengan jelas kemampuan bernalar dan berbahasa. Puisi boleh gelap, esai tidak.

Esai ditulis mengacu ke pokok pikiran atau pikiran utama yang segera harus diberi pilar oleh pikiran penjelas. Satu atau sejumlah ide harus dimunculkan dan argumen mesti diorganisasikan. Dalam berargumen segera terlihat ketajaman sang esais. Dalam berargumen itu pula terbaca keluasan wawasan dan bayangan kepribadian esais.

Ihwal “Puisi Esai”

Lantas, apakah “puisi esai”, penggabungan dua bentuk tulisan berbeda itu bisa menjembatani antara imajinasi dan penjelas sekaligus? Apa yang salah dari upaya menciptakan genre baru dalam sastra?

Saya tak hendak memperbincangkan hal-hal di luar konteks sastra sebagai karya. Kita coba pahami nukilan “Sapu Tangan Fang Yin” dalam Atas Nama Cinta: Sebuah Puisi Esai (2012) halaman 35 berikut: Mereka berebut menjarah, saling mendahului/Tunggang-langgang, tindih-menindih terjebak api/Dalam bangunan yang menyala-nyala/Terpanggang hidup-hidup — dan tewas sia-sia.

Pada akhir kata dalam puisi itu ada nomor untuk merujuk catatan kaki yang menjelaskan sehari setelah kerusuhan 13 Mei 1998 para jenderal pergi ke Malang untuk menghadiri rapat koordinasi pengendalian. Soeharto sedang di Kairo untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G-15.

Suasana protes masyarakat yang ingin Soeharto mundur, kacau hari-hari itu. Berdasar struktur, penulis sah saja menyatakan sedang membuat puisi. Tipografi memenuhi kaidah puisi umumnya. Untuk melegitimasi unsur esai dalam puisi, penulis menambahkan catatan kaki yang membuat puisi terasa ilmiah, kontekstual, dan memiliki pembenaran bahwa peristiwa yang ditulis faktual. Namun masalah sejatinya muncul ketika kita menanti dan mencari unsur imaji “puisi esai”.

Kemiskinan imaji tersebar di seluruh tulisan dalam buku yang melabeli diri sebagai “genre baru sastra Indonesia” itu. Buku yang disebut Sapardi Djoko Damono sebagai buku yang “penting untuk dicatat dalam perkembangan puisi kita” karena Denny JA, sang penulis, “sudah menawarkan suatu cara penulisan baru” itu berisi lima buah “puisi esai” dengan panjang puisi minimal 30 halaman.

Tentu sah pula berbagai tulisan yang lahir pada masa serba post, memosisikan diri sebagai “pascapuisi”. Ia diklaim sebagai perlawanan terhadap puisi yang dipandang jauh dari pembaca. Dessy Wahyuni dalam artikel pembelaan “puisi esai” di Jawa Pos, “Berburu Fakta dalam Puisi Esai” (13 Mei 2013), bahkan secara jelas menyatakan makin sulit puisi dipahami, makin buruk puisi itu sebagai media komunikasi penyair dan dunia di luarnya. Jelas “puisi esai” mengesampingkan imaji — yang dikedepankan dalam licentia poetica.

Di dalamnya kita akan kesulitan mendapat imaji dan pelbagai hal yang dikedepankan dalam sastra, karena sejak lahir memang diniatkan sebagai puisi yang terang, mudah dipahami, lengkap dengan penjelas berupa catatan kaki sebagai esai.

Namun, dalam sastra, sejatinya tak ada yang salah dari upaya menciptakan “genre baru”, karena pada dasarnya setiap karya adalah hasil coba-coba. Yang keliru, mengklaim karya sendiri sebagai bentuk baru. Ya, setelah menciptakan lantas melabeli sebagai genre (jenis, tipe, atau kelompok sastra atas dasar bentuk) yang baru. Untuk tujuan apakah “puisi esai” diciptakan? Agaknya masyarakat pembaca sastra tak bisa lagi didikte. (44)

– Dhoni Zustiyantoro, pengajar Program Studi Sastra Jawa FBS Universitas Negeri Semarang

*Versi cetak dimuat di harian Suara Merdeka, Minggu (4/2/2018) dan dimuat di http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/31615/Puisi-yang-Berimaji-dan-Esai-yang-Menjelaskan

Advertisements

Mendamba Organisasi atau Kritik Sastra?

Oleh Dhoni Zustiyantoro

JIKA diibaratkan, mencari kritik sastra kita hari ini sama halnya dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Kritik sastra, baik secara kuantitas maupun kualitas, dipastikan menurun karena produktivitas para kritikus berkurang. Dalam sejarah sastra Indonesia, nyaris hanya HB Jassin yang tertabalkan sebagai penggawa kritik sastra. Kini, alih-alih mencari kritik sastra di media massa, kita justru acap disodori analisis mengenai sebab-sebab ketiadaan dan bukan kehadiran kritik sastra itu sendiri.

Ihwal kondisi kritik sastra disinggung oleh Guru Besar Universitas Airlangga, Putera Manuaba, di harian Kompas, Sabtu (23/12) lalu. Alih-alih mendorong supaya kembali bergeliat, ia justru menengarai keringnya kritik sastra baik dari sisi kuantitas maupun kualitas salah satunya disebabkan karena ketiadaan wadah organisasi. Menurut dia, asosiasi atau wadah organisasi sangat dibutuhkan sebagai wahana memperbincangkan, mengembangkan, dan meningkatkan kritik sastra.

Tentu wacana mendorong pembentukan wadah tersebut patut kita apresiasi. Kritikus sastra, yakni orang-orang yang mengabdikan diri sebagai pembaca yang tekun, menulis kritik dengan metodologi dan pendekatan sastra, dan menyampaikannya melalui beragam sarana (media massa, jurnal, maupun dalam jaringan/ online), bisa berhimpun untuk mengupayakan kuantitas dan kualitas kritik sastra. Di sisi lain, wacana pembentukan organisasi kritik sastra bakal melengkapi organisasi profesi yang ada. Setidaknya, dalam rumpun sastra dan humaniora, organisasi yang ada hingga saat ini antara lain Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia, Asosiasi Tradisi Lisan, dan Ikatan Dosen Budaya Daerah Indonesia.

Selain itu, ada pula forum ilmiah yang secara rutin diselenggarakan untuk mewadahi pertemuan cerdik-cendekia dalam rumpun ilmu yang sama, seperti Pekan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia dan Konferensi Bahasa dan Sastra. Dengan demikian, sebenarnya secara tidak langsung orang-orang yang bergiat dalam bidang kritik sastra—sekalipun tidak secara langsung menyebut “kritik sastra” dalam nama organisasi dan forum tersebut—telah terwadahi. Demikian halnya dengan topik dan hasil kajian terkait dengan kritik sastra itu sendiri, bisa dengan mudah menjadi bagian dalam pembahasan pertemuan dan forum ilmiah itu.

IMG_1563

Mana Lebih Penting?

Kemudian, jika kita sedikit merefleksikan, ada sejumlah pertanyaan yang mesti segera terjawab: sejauh mana urgensi pembentukan organisasi kritik sastra? Apakah sekadar menambah jumlah organisasi profesi yang telah ada, yang bisa jadi hanya akan “dihuni” oleh orang-orang yang lebih-kurang sama, ataukah justru kritik sastra itu sendiri yang sedang sangat dibutuhkan? Pertanyaan mendasar ini, sekali lagi, terus-menerus menjadi wacana yang hanya bisa dijawab dengan kehadiran kritik sastra secara berkesinambungan. Realitas faktualnya, “kritik sastra yang menginspirasi”—sesuai judul esai Putera Manuaba—masih saja dinanti.

Akan tetapi persoalan ini bukanlah hal baru. Secara teoretis, di perguruan tinggi, kritik sastra menjadi bagian tak terpisahkan dari pembelajaran ilmu sastra yang meliputi teori, sejarah, dan kritik sastra (lihat Luxemburg: 1986, Teeuw: 1984, dan Wellek: 1993). Dalam esainya, Putera Manuaba menyebut bahwa seorang kritikus sastra idealnya adalah orang yang melampaui wawasan pengarang karya yang tengah dikritik. Ia juga menyebut seorang kritikus sastra juga mesti menjadi orang yang berwawasan luas, kritis, analitis, imajinatif, intuitif, dan kreatif. Sedangkan di perguruan tinggi, mahasiswa yang menempuh kuliah pada program studi sastra secara intensif mempelajari teori dan juga dilatih untuk mempraktikkannya pada karya-karya sastra.

Namun, harapan untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai lahan mencetak kritikus sastra ibarat jauh kendang dari penari. Prodi sastra yang memiliki misi salah satunya mencetak sarjana yang mumpuni dalam bidang ini, nyatanya tak mampu berbuat banyak. Alih-alih mendidik mahasiswa agar kelak produktif, berbagai hal terkait sastra pada akhirnya sebatas menempuh matakuliah. Kita lantas mafhum jika kebanyakan kritikus, demikian halnya dengan sastrawan, justru tak lahir dari rahim program studi sastra.

Kita juga membaca polemik wacana antara Budi Darma dan Katrin Bandel mengenai kritik sastra. Katrin menyanggah pendapat Budi Darma yang menganggap bahwa “Semua pendapat mengenai sastra pada hakikatnya adalah kritik sastra”. Dengan demikian, menurut Budi Darma, tulisan atau komentar apapun tentang karya sastra adalah kritik sastra meski disampaikan oleh mereka yang dianggap kritikus sastra: komentar di jejaring sosial, cacian, meme, atau clemongan di warung kopi. Sebaliknya, menurut Katrin Bandel, sebuah kritik sastra mesti mengandung elaborasi yang menjelaskan mengapa kritikus sampai pada penilaian tertentu. Dalam pendapat Katrin, berbagai hal yang mungkin remeh-temeh seperti contoh tersebut di atas bukanlah “kritik sastra”.

Keluasan konteks dan permasalahan kritik sastra membuat ia tak cukup sekadar diberi wadah. Pembentukan organisasi, di lain pihak, bisa memunculkan pesimisme baru sekalipun kita tak menginginkan hal ini, yaitu ketidakefektifan. Kita tentu tak menginginkan organisasi sekadar memenuhi kewajiban kegiatan atau tempat menghabiskan anggaran. Namun, justru dari orang-orang yang relatif bebas dari kekangan birokratisasi dan tak menyalahkan keadaan, kita berharap kritik sastra terus berdenyut. Adalah hal yang aneh jika berkurangnya kuantitas dan kualitas kritik sastra sekadar dilihat dari ketiadaan wadah bagi kritikus sastra. Bukankah sastra pada prinsipnya adalah membebaskan?

— Dhoni Zustiyantoro, pengajar pada Prodi Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang; penulis buku Tentang Jawa dan Hal-hal yang Tak Selesai (2017)

*Versi lebih pendek dari tulisan ini dimuat di harian Suara Merdeka, Minggu (31/12/2017)

September dan Film-Film Sang Presiden

Mengapa propaganda terbuka Soeharto dalam film baru muncul hampir 15 tahun setelah rezim Orde Baru berdiri? Jawabannya mungkin pada peluang dan kebutuhan yang dirasakan penting bagi rezim Soeharto (Krishna Sen, 2009: 177).

SETIAP tahun, memasuki akhir September, isu mengenai kebangkitan komunisme, Partai Komunis Indonesia (PKI), atau ideologi Marxisme (di)muncul(kan) dan terus menjadi narasi yang diulang. September mengingatkan masyarakat Indonesia pada narasi sejarah versi pemerintahan Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun, bahwa komunisme dan apa pun terkait dengan hal itu haram menjejakkan kaki di negeri ini. Singkatnya: komunisme adalah perongrong negara dan, pada masa itu, yakni 1965—1966, negara melalui militer yang dipimpin oleh Soeharto berhasil menumpasnya.

Keyakinan yang mendarah daging di hampir sebagian besar masyarakat tanpa didukung fakta berimbang itu tak lepas dari doktrin Orde Baru melalui film Pengkhianatan G30S/PKI sejak 1985 hingga tumbangnya Soeharto pada 1998. Selama 13 tahun, film tersebut diputar setiap 30 September di stasiun televisi milik pemerintah. Tak seperti kebanyakan film biasa yang dicap sebagai semata-mata fiksi dengan teks penjelas lebih-kurang “Adegan dalam film ini hanya rekaan belaka”, film yang berdurasi 3 jam 37 menit itu diproduksi sebagai “film dokumenter”. Di awal film, sebuah cuplikan ditampilkan untuk mengklaim bahwa film itu seluruhnya didasari oleh karya Nugroho Notosusanto (sutradara film) mengenai peristiwa 1965. Ditampilkan pula pernyataan produser bahwa film ini didasari oleh data dari berbagai sumber tulisan, kesaksian, buku-buku, artikel, majalah, dan koran-koran (Wijaya Herlambang, 2013: 177).

Secara garis besar, film itu berisi narasi penghujatan keji bukan terhadap pelaku pembantaian massal—dalam hal ini militer atau “negara”—melainkan terhadap korban kekerasan itu—yakni mereka yang dituduh “komunis”, “kiri”, “PKI”, dan semacamnya—dengan mencitrakan mereka sebagai sosok yang beringas. Alasan inilah yang kemudian menggiring opini penonton bahwa sudah sepantasnya “orang-orang komunis” itu dilenyapkan. Penonton juga digiring untuk berempati pada sosok pahlawan sejati, Jenderal Soeharto, yang memang menjadi tokoh sentral dalam film itu.

Saya merasa perlu menulis komunis, kiri, PKI, atau Marxisme dengan tanda petik mengingat berbagai istilah itu cenderung dimaknai secara bias, tabu, absurd, dan berada pada wilayah yang haram dijamah—bahkan oleh para intelektual kampus sekalipun. Padahal, sebagai ilmu pengetahuan, ideologi tidaklah keliru. Kita tahu metode kritis Marxian terus dibutuhkan, misalnya, untuk melakukan studi atas kesenjangan sosial dan pengaruh kapitalisme. Dalam studi humaniora, metode kritis itu juga memberi sumbangsih terhadap landasan pengkajian fenomena budaya.

Sedangkan dialektika mengenai paranoia kebangkitan “komunis” dewasa ini merupakan dampak dari titik temu berbagai faktor, seperti perselisihan di tubuh tentara antara kubu revisionis dan revivalis dwifungsi, tipisnya daya memerintah Presiden Joko Widodo, ciri anti-intelektual politisi dan pejabat pemerintah, miskinnya imajinasi penggalian dan pengembangan metode internalisasi Pancasila, dan lonjakan fundamentalisme-ekstremisme beragama. Akan tetapi, sesungguhnya tidak diperlukan kejernihan untuk memberikan penjelasan kepada mereka yang semata-mata meyakini bahwa “komunisme akan bangkit lagi” (B Herry Priyono, 2017).

Apakah hanya film Pengkhianatan G30S/PKI yang menjadi alat legitimasi kekuasaan Soeharto? Sejak kapan dan apa saja film propaganda Orde Baru yang menempatkan Soeharto sebagai figur utama?

Berawal dari “Janur Kuning”

Dalam buku Kuasa dalam Sinema: Negara Masyarakat, dan Sinema Orde Baru (2009), Krishna Sen memaparkan film Janur Kuning adalah film pertama yang menempatkan Soeharto dalam narasi filmisnya. Film itu diproduksi 1979 dan dirilis setahun sesudahnya. Film yang disutradarai Alam Surrawijaya itu dilabeli sebagai film kolosal dengan produksi yang menghabiskan dana sekitar Rp 385 juta. Dengan demikian, film propaganda pertama yang dibuat oleh rezim Soeharto baru dibuat dan disebarkan sekitar 15 tahun setelah ia mulai menjadi presiden pada 1966.

Film itu dibuka dengan Jenderal Sudirman (Panglima TNI ketika itu) yang sakit keras dan diboyong kembali ke Yogyakarta oleh serombongan pasukan yang bernyanyi riuh. Persis mengikuti skenario, Soeharto berada di luar rombongan. Ia “tidak ikut bernyanyi tapi wajahnya tampak lebih cerah. Sikapnya lembut dan tenang, sigap, dan murah senyum”. Di adegan pertempuran ia tampil beda dengan sikapnya yang berani namun tetap tenang seraya memegang senjata khususnya, senapan Owen. Ketahanan fisiknya ditekankan ketika setelah long march selama seminggu rombongan pasukan “kelihatan lelah, berbeda dengan Kolonel Soeharto yang masih sigap berjalan kaki”.

Dalam Janur Kuning, Soeharto digambarkan memiliki perhatian kebapakan terhadap prajuritnya. Ketika pasukan beristirahat di sebuah desa dan ditawari makanan, Soeharto memastikan jika kawan-kawannya yang lain menerima terlebih dahulu jatah mereka. Perhatian Soeharto berkebalikan dengan perwira kebanyakan seperti Letnan Sugiono (kepala staf pasukan Soeharto) yang bersemangat menerima dan menghabiskan langsung jatahnya. Sebaliknya, para bawahan Soeharto memandang Soeharto dengan nada ketergantungan seorang anak kecil. Ketika menghilang dan muncul kembali, Soeharto yang sempat dikira tewas dalam pertempuran dihampiri seorang prajurit bernama Sudarso yang berlari di hadapannya “seperti anak kecil yang menghambur ke ibunya” (skenario) dan mengucurkan air mata dengan deras di bahu sang komandan (Krishna Sen, 2009: 157—168).

Melalui Janur Kuning, peran historis Soeharto dikukuhkan melalui figur nasionalis terkemuka. Banyak figur dalam film itu yang absen atau hanya disebut sepintas lalu. Peran Jenderal Sudirman dan Sultan Yogyakarta, Hamengkubuwono X, memeroleh publikasi yang baik. Namun, dalam film itu mereka hanya pemain figuran semata. Jenderal Sudirman sakit-sakitan, selalu berbicara dengan terbatuk-batuk, dan ringkih saat berjalan. Ia adalah orang religius, taat, dan selalu berdoa untuk anak buahnya. Namun, dalam Janur Kuning, Jenderal Sudirman tidak pernah mengambil keputusan-keputusan penting.

Film yang diputar pertama kali secara khusus pada 1 Maret 1980—di hadapan Wakil Presiden Adam Malik—dan digelar untuk publik 11 Maret 1980 ini mendapat perhatian besar dari pers dan masyarakat luas. Koran-koran melaporkan jika di beberapa wilayah para pegawai negeri telah dipaksa menonton film ini. Janur Kuning juga terdistribusi ke daerah dengan sangat cepat karena peran Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri yang menginstruksikan agar gubernur memberi kemudahan pendistribusian. Tanggal 11 Maret dipilih bukannya tanpa sebab. Tanggal itu merupakan tanggal simbolik bagi Orde Baru sebagai perayaan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang membawa Soeharto ke kursi kekuasaan pada 1966 (Crouch, 1978).

Janur Kuning gagal memenangkan penghargaan apa pun dalam Festival Film Indonesia. Institusi kesenian era Orde Baru ketika itu, yang berkomitmen menolak seni bernuansa politis, menolak propaganda yang tanpa malu dan tanpa henti dalam film. Janur Kuning gagal dalam usahanya menjadi “epik sejarah yang agung”, sebagaimana diinginkan oleh pembuatnya (Krishna Sen, 2009: 168).

Jika Janur Kuning diniatkan sebagai film “epik sejarah yang agung” namun gagal, maka film berikutnya yang tidak semata berisi propaganda, namun film yang “bagus dan artistik”, diciptakan melalui Serangan Fajar. Disutradarai Arifin C Noer, film ini memenangkan enam penghargaan di Festival Film Indonesia tahun 1982. Tonton Serangan Fajar: https://www.youtube.com/watch?v=uctPCstksQ0

Berlatar belakang Jawa Tengah 1945, setelah kekalahan Jepang dan sebelum kembalinya Belanda, Serangan Fajar memuat tiga cerita yang saling bertautan: kisah keluarga bangsawan, kisah keluarga miskin, dan kisah perang kemerdekaan. Cerita terakhir berisi adegan kontak senjata antara Jepang dan divisi militer yang dipimpin oleh Soeharto. Peristiwa-peristiwa yang dihadirkan dalam film tidak sebagai perkembangan kronologis, melainkan lebih cenderung sebagai fragmen-fragmen pergerakan nasional yang menjadi konteks bagi berlangsungnya cerita fiktif itu. Selengkapnya, Janur Kuning dapat ditonton di Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ekb0X7rf_IQ

Judul Janur Kuning dipilih karena janur kuning digunakan untuk melingkari lengan Brigade X selama aksi gerilya mereka di Yogyakarta. Dengan demikian, terbangun makna simbolik dan spiritual dalam suasana perang pada film tersebut. Ketika Soeharto mengintruksikan kepada para perwiranya untuk memakai janur kuning, iringan film langsung berubah menjadi gamelan. Adegan ini diikuti oleh shot perempuan yang tengah merangkai hiasan upacara dengan janur kuning. Ketika kamera kembali menyorot markas militer, para perwira mengucapkan “janur kuning” berulang-ulang layaknya mantra.

Krishna Sen (2009: 177) menyebut jika alasan penting di balik film-film propaganda Soeharto adalah rezim merasa jika upaya-upaya baru amat dibutuhkan demi membenarkan kendali Soeharto yang sudah lama berlangsung dan represif terhadap Indonesia. Menurut sutrada Janur Kuning, Abbas Wiranatakusumah, “Telah tiba waktunya mengingatkan masyarakat di akhir tahun 1970-an terutama generasi muda yang tidak mengetahui gerakan nasional dan tidak ingat akan peristiwa 1965 bahwa Pak Harto telah melayani negeri ini di masa lampau.” Dengan nada serupa, Brigadir Jenderal G Dwipayana (Kepala Perusahaan Film Negara yang juga staf pribadi Soeharto) menegaskan bahwa film yang dibuat Perusahaan Film Negara (PFN) adalah pelajaran sejarah di waktu yang tepat, terutama untuk generasi muda.

Lalu, kenapa berpusat pada Soeharto?

Sebagian dari jawabannya terletak pada kritikan serius mahasiswa pada Soeharto pada akhir 1970. Kritik ini merupakan kritik pertama pada dia sejak memerintah. Pada masa yang sama, kritik terhadap Soeharto meluas, bahkan dilakukan oleh perwira militer. Tahun 1970, gerakan mahasiswa hanya peduli terhadap isu korupsi. Tahun 1974, perhatian mahasiswa meluas hingga ke nasionalisme, ekonomi, dan kegiatan yang dilakukan oleh asisten-asisten pribadi Soeharto. Pada akhir 1976, Soeharto sendirilah yang diserang secara langsung. Tahun 1977, para pemimpin mahasiswa di Jakarta menominasikan sendiri kandidat presiden mereka: Ali Sadikin, mantan Gubernur Jakarta, yang semakin kritis terhadap pemerintahan Soeharto. Keprihatinan akan arah pemerintahan Soeharto semakin sering diungkapkan oleh kelompok perwira pensiunan pada tahun 1977.

Selanjutnya, Jenkins (melalui Krishna Sen, 2009: 178), menunjukkan bahwa beragam keluhan jenderal “terkumpul dalam sebuah arus besar ketidaksepakatan… menginjak dekade 1980-an, terdapat aliansi yang unik dan luas di antara sejumlah perwira senior, pensiunan, dan para politisi pensiunan yang memiliki jaringan dengan mahasiswa.”

Film dan Novel “Antikomunis”

Sedangkan dalam film Pengkhianatan G30S/PKI, hal pertama yang harus digarisbawahi adalah film ini diproduksi sebagai film dokumenter. Sejak awal, penonton telah dibekali dengan bingkai cerita—atau diarahkan untuk berpikir—antikomunis sambil menikmati jalannya cerita. Selain film “didasari dengan data”, ketika narator film yang memperkenalkan isi cerita, gambar memperlihatkan museum Pancasila Sakti dan relief dindingnya yang menceritakan bagaimana PKI telah mengkhianati negara dengan cara membunuh tujuh orang perwira militer pada malam 30 September 1965.

Hal serupa juga ditampilkan dalam versi novel dengan judul yang sama dengan film. Namun, tidak seperti film yang diawali penjelasan verbal tentang monumen Pancasila Sakti, novel yang dibuat Arswendo Atmowiloto ini dibuka dengan adegan sekelompok umat Islam dalam kasus Kanigoro. Pembaca disuguhi dengan deskripsi tentang sekelompok orang yang kejam, yang sedang bergerak menuju masjid pada waktu subuh, untuk menyerang orang yang sedang beribadah di dalamnya. Konstruksi cerita juga diarahkan agar umat Islam membenci penyerang, yakni kaum “PKI”. Hal itu nampak melalui pengisahan di awal novel yang langsung merujuk pada cerita penyerangan umat Muslim yang sedang salat subuh. Dalam novel juga dideskripsikan bagaimana para penyerang itu merusak Alquran.

Mendadak suasana damai dalam masjid robek. Ketenteraman somplak. Doa lembut diganti dengan teriakan kesetanan. Pintu somplak, dan kilatan senjata-senjata berkelebatan. Pacul, sekop, linggis, pisau, golok, membacok, menusuk, memukul, menyodok, menyongkel tubuh yang sedang duduk sumarah. Darah memercik, muncrat ke segala jurusan. Membanjir di tikar yang direnggut paksa, dirobek. Kitab suci Alquran dirobek dan diinjak-injak (hlm. 13) (Wijaya Herlambang, 2013: 176—180).

Film dan novel Pengkhianatan G30S/PKI tersebut sejak awal sama-sama membangun kerangka berpikir penonton bahwa PKI adalah satu-satunya pelaku dalam peristiwa 30 September 1965. Berbagai data dan fakta yang dihadirkan di dalam kedua produk seni itu juga dicerabut dari konteks sejarahnya. Dalam novel, sejarah mengenai PKI, misalnya, diceritakan bagaimana sejarah pengaruh komunisme pada awal abad ke-20. Diceritakan tokoh komunis Belanda, Henk Sneevliet, yang mendirikan partai komunis pertama di Hindia Belanda pada 1914, yakni ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereenigning) yang akan menjadi cikal-bakal PKI. PKI juga tidak hanya tidak berkontribusi terhadap perjuangan Indonesia, namun juga menjadi musuh besar negara ini.

Sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan, anggota PKI tak pernah kelihatan andilnya dalam peristiwa yang menjadi tonggak kemenangan suci bangsa Indonesia (hlm. 18).

Baik dalam film maupun novel, setelah ketujuh perwira dibunuh dan suasana beralih pagi hari 1 Oktober 1965, perhatian dipusatkan kepada peran Soeharto mengendalikan situasi politik yang tidak menentu dengan mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat. Film dan novel memotret secara jelas bahwa Soeharto sungguh-sungguh yakin PKI berada di balik aksi militer Untung. Soeharto mendasari tuduhan itu karena Untung telah dibina oleh pemimpin PKI terkemuka, Alimin, pada masa revolusi 1945. Baca: AU di Tengah AD: http://historia.id/modern/au-di-tengah-ad

Akhirnya, film-film tersebut secara terus-menerus menekankan peran terhormat militer baik sebagai institusi yang telah membela negara maupun sebagai korban PKI. Semua aspek itu menjadi aspek dramatis yang ampuh untuk memengaruhi penonton dan pembaca dalam memahami alasan mengapa PKI perlu ditumpas. Soeharto adalah pemimpin penumpasan dan dengan demikian publik diarahkan untuk meyakini bahwa dia adalah pahlawan sejati bagi Indonesia.

Tonton film Jagal (The Act of Killing): https://www.youtube.com/watch?v=3tILiqotj7Y

Tonton film Senyap (The Look of Silence): https://www.youtube.com/watch?v=RcvH2hvvGh4

 

Rujukan

Crouch, Harold. 1978. The Army and Politics in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.

Herlambang, Wijaya. 2013. Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegimitasi Anti-Komunisme melalui Sastra dan Film. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

Priyono, B Herry. 2017. “Manajemen Belok Kanan”, Artikel Opini Harian Kompas, 28 September 2017.

Sen, Krishna. 2009. Kuasa dalam Sinema: Negara, Masyarakat, dan Sinema Orde Baru. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Lima Buku Prosa dan Kusala Sastra Khatulistiwa 2014

Saya masih ingat status Facebook prosais kenamaan Tanah Air, Linda Christanty, yang menyita perhatian banyak orang. Status tersebut diunggah sesaat setelah tim juri Khatulistiwa Literary Award (KLA) 2013, yang tahun ini berganti nama menjadi Kusala Sastra Khatulistiwa, mengumumkan pemenang dari ajang tahunan itu. Pada kategori puisi, Linda menjagokan buku puisi AS Laksana, yang kemudian pada awal tahun ini dianugerahi Majalah Tempo sebagai buku sastra terbaik. Padahal pada KLA 2013, juri memenangkan Museum Penghancur Dokumen karya Afrizal Malna.

Kekecewaan Linda tak berhenti di situ. Ia juga menyoal kemenangan Leila S Chudori pada kategori fiksi dengan novel Pulang. Menurutnya, ada salah seorang juri yang pernah gencar mempromosikan novel tersebut. Linda menganggap terjadi ketidaknetralan dalam penjurian. Alhasil, tim juri pun harus memberi sejumlah klarifikasi atas sanggahan itu.

Pada ajang serupa yang bakal digelar kembali 20 November mendatang, kita, atau saya pribadi, tidak berharap ”kasus” serupa terjadi. Penghargaan sastra, yang memang di Tanah Air tak banyak dari sisi jumlah, digadang-gadang memberi daya hidup tersendiri bagi jagad karya sastra kita. Dan, bagaimana peta kontestasi antarkarya pada tahun ini? Tentu saja saya tidak akan membicarakan banyak hal dalam ruang sempit ini. Tapi yang jelas, lima buah buku fiksi, yang terdiri atas novel dan kumpulan cerita pendek, adalah karya yang benar-benar layak untuk dipilih dalam Kusala Sastra Khatulistiwa 2014. Dalam setiap gelaran, panitia mematok karya yang masuk dalam penjurian adalah buku terbitan 12 bulan terakhir.

Kelima buku fiksi tersebut merupakan hasil penjaringan dari 10 buku yang sebelumnya telah pula dipilih. Kelima buku fiksi tersebut adalah Kepada Apakah karya Afrizal Malna, Hanya Kamu yang Tahu Berapa Lama Lagi Aku Harus Menunggu karya Norman Erikson Pasaribu, Surga Sungsang karya Triyanto Triwikromo, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Eka Kurniawan, dan Semua untuk Hindia karya Iksaka Banu.

Sejumlah diskusi, resensi, dan kritik sastra bermutu terhadap kelima buku tersebut juga telah hadir: untuk ”menguji” karya itu sendiri sekaligus mengajak kita memahami dan tidak berposisi sebagai seorang Linda yang mengabaikan banyak hal dan cenderung menutup mata terhadap yang lain. Alih-alih hendak menyajikan keunggulan masing-masing, semoga tulisan ini juga tak berpretensi memuji secara gelap mata.

Filsafat dan Seks

Memang tidak mudah memahami novel Kepada Apakah karya Afrizal Malna. Novel ini dibuka dengan kalimat, ”Apakah yang kamu pahami tentang apakah?”, sebuah pertanyaan ujian yang diajukan oleh dosen Filsafat Etika kepada Ram, tokoh novel ini, seorang mahasiswa filsafat semester pertama. Dan, pertanyaan itu terus terngiang di telinga Ram hingga perjalanan membawanya ke Ternate.

Sepanjang penceritaan, novel setebal 302 halaman ini bertebaran kalimat puitis nan falsafi, termasuk mengkritisi keadaan aktual. Seperti, ”Aku membayangkan sebuah kota tanpa iklan-iklan yang berteriak… Membayangkan sebuah kota yang memberikan ruang dan waktu kepada halaman lamanya yang menyimpan banyak cerita tentang dewi kesuburan…” (hlm. 102).

Dan, Freud agaknya benar-benar tersanjung ketika paham yang ia temukan, yakni manusia tak pernah lepas dari orientasi libidonya, menjadi alur yang dominan dalam novel Eka Kurniawan. Di novel setebal 252 halaman itu, perkara seks menjadi motif utama gerak dan tindakan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Ajo Kawir, tokoh sentral di dalam novel itu mengatakan bahwa, ”Kehidupan manusia ini hanyalah mimpi dari kemaluan kita. Manusia hanya menjalaninya saja.” (hlm. 189). Hal itu mendorong narasi utama dari keseluruhan alur penceritaan.

Perkara seks mula-mula hanya berupa burung Ajo Kawir yang tak bisa berdiri namun kemudian mempengaruhi sikap dan cara pandangnya terhadap kehidupan. Meski begitu, banyak pula muatan moral yang terkandung di dalam novel terbitan Mei 2014 ini. Ya, moral yang bertumpu pada kelamin, yang tentu bukan bagian Eka untuk menjelaskan mana yang baik dan buruk.

Judul buku kumpulan cerpen Norman Erikson Pasaribu boleh jadi memikat: Hanya Kamu yang Tahu Berapa Lama Lagi Aku Harus Menunggu. Di dalam novel terbitan April 2014 itu, Norman banyak berpijak pada hal-hal sederhana namun mampu ia kembangkan dengan apik. Pada cerpen pembuka, ”Tentang Mengganti Seprai dan Sarung Bantal”, misalnya, ia mengubah rutinitas sederhana mengganti seprai dan sarung bantal menjadi demikian bermakna. Bahwa kita kerap mengganti sesuatu yang sudah berbau apak, namun kerap tak mau mengakui: justru sering menyukai bau tak sedap itu…

Sejarah yang Sungsang

Tidak banyak pengarang masa kini yang mampu membuat cerita dengan latar sejarah yang kuat. Triyanto Triwikromo dan Iksaka Banu mungkin adalah dua di antara yang tak banyak itu. Membaca Surga Sungsang dan Semua untuk Hindia seakan membawa kita mundur beberapa zaman dari sisi latar waktu penceritaan. Triyanto, yang oleh banyak kritikus disebut-sebutberkarya pada aras penciptaan ala Gabriel Garcia Marquez, menghadirkan banyak ”kesungsangan” itu sendiri.

Kesungsangan itu mungkin termasuk dari sisi alur cerita yang seperti puzzle. Hal itu karena tiap bagian dari buku ini dapat dinikmati tanpa mengaitkannya dengan bagian yang lain. Ya, layaknya cerita pendek, meski kita diajak menjejaki era berdirinya Tanjungkluwung, masa berdarah 1960-an, penembak misterius pada 1980-an, hingga era sekarang. Semua saling membelit, membawa kita pada suasana jiwa yang tak stabil yang membayang sepanjang cerita.

Hal tak kalah menarik kita jumpai pada 13 cerpen dalam Semua untuk Hindia. Hampir semua tokoh utamanya adalah orang Belanda, satu hal yang jarang terjadi dalam jagat sastra Indonesia. Namun, itu rupanya cara Iksaka Banu untuk memberi sikap kritis terhadap orang Belanda terhadap sikap penjajahan mereka sendiri, sekaligus membuktikan bahwa mereka bukanlah ”Belanda yang sontoloyo” (hlm. 20) dan ”tak bisa menghormati kedaulatan orang lain” (hlm. 64).

Soal buku siapa yang bakal terpilih menjadi karya fiksi terbaik, bagi saya tak jadi soal. Bagi saya, tak berlebihan bila kelima buku di atas tertabalkan menjadi buku fiksi terbaik dalam jagat kesusastraan Indonesia, setidaknya dalam kurun 12 bulan terakhir.

*terbit di kolom ”Serat” Harian Suara Merdeka, Minggu, 19 Oktober 2014

Dhoni Zustiyantoro

Menggagas Novel Pengganti Skripsi

UNIVERSITAS Gadjah Mada Yogyakarta memunculkan wacana bahwa novel dapat menggantikan skripsi. Gagasan tersebut dinilai dapat menjadi sarana mendorong kemunculan banyak sastrawan muda berkelas. Hal itu sekaligus menjawab kegelisahan akan minimnya sastrawan sekelas Rendra, Umar Kayam, atau Sapardi Djoko Damono (Koran Tempo, 8 Agustus 2014).

Gagasan itu menarik untuk diperbincangkan dan sudah sepatutnya disambut baik oleh pengajar dam akademisi, tentu yang memiliki program studi maupun fakultas sastra. Betapa tidak, selama ini motivasi untuk menulis fiksi masih minim, bahkan di kalangan mahasiswa dan pengajar sastra di perguruan tinggi. Di kampus, produktivitas kepenulisan kreatif masih menjadi hal mewah. Meskipun terdapat mata kuliah kepenulisan kreatif, namun tuntutan itu seakan berhenti pada tugas. Mahasiswa sastra belum mampu memproduksi sastra, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

Tentu kita tak bisa sepenuhnya menyalahkan perguruan tinggi. Karena telah semenjak lama para penyair yang ambil bagian dalam jagat kesusastraan baik dalam tataran nasional maupun daerah justru tak lahir dari rahim pawiyatan itu. Berharap para lulusan dan, mungkin pengajar di dalamnya, untuk berada pada jalur estetis-kepengarangan ibarat jauh kendang dari penari. Karena mereka dengan mudah bisa berkilah, ”tugas kami mengamati, menelaah, meneliti, mengkritik, bukan menjadi sastrawan…”

Belum Bersambut

Menggantikan skripsi dengan novel maupun karya sastra lain tentu bukan hal yang mustahil. Namun pada kenyataannya, gagasan yang sebenarnya telah lama dan berulang-ulang terlontar ini belum juga disambut baik oleh perguruan tinggi. Alih-alih memberi perhatian, banyak pengajar terjebak pada penelitian sastra yang terbatas pada proyek yang menghasilkan profit. Mereka hanya melakukan telaah secara kondisional: mengkaji sastra jika ada proyek dan pengabdian, mendekati tenggat penerbitan jurnal, atau dikirim untuk ikut diterbitkan dalam seminar sastra.

Sama halnya dengan skripsi mahasiswa, yang digadang-gadang banyak memberi telaah terhadap karya, hanya memenuhi rak perpustakaan. Semenjak selesai diujikan skripsi itu nyaris hanya dibaca oleh penulis, pembimbing, dan penguji. Maka, boleh dikata, keberpengaruhan ”sastra” dari perguruan tinggi hampir bisa dikata gagal dan tak mampu memberi daya hidup terhadap kehidupan sastra itu sendiri. Lantas, patutkah kita berharap dari tempat tersebut sastra bakal tumbuh subur, dengan melegalkan novel sebagai pengganti skripsi?

Tak sulit merealisasikan gagasan besar di atas. Hal yang sama, tentang skripsi yang dapat digantikan dengan karya, jauh-jauh hari telah dilakukan oleh banyak jurusan seni, seperti seni rupa yang meliputi lukis, kriya, patung, hingga desain, termasuk juga seni musik dan tari. Mahasiswa dari pelbagai jurusan tersebut diperbolehkan membuat tugas akhir berwujud karya. Lantas, mengapa sastra belum mampu, untuk menyebut tak berani, melakukan hal serupa?

Tentu dibutuhkan standar agar sebuah ”produk” dianggap mampu mewakili mahasiswa layak dan patut lulus, termasuk melalui pembimbingan dan pengujian oleh sejumlah ahli. Dan, skripsi-lah yang dianggap sebagai produk akhir yang memenuhi standar tersebut. Orientasi kekaryaan, dalam hal ini novel, belum dianggap produk intelektual yang mampu berdaya saing seperti halnya produk seni lain. Novel selalu saja berada pada diskursif cerita rekaan, yang seakan tak layak untuk mengantar kelulusan mahasiswa sebagai kaum intelektual.

Elitisitas skripsi tentu dapat dilihat dari sejumlah teori yang digunakan untuk melakukan kajian. Berada pada ranah ilmiah, ada hal-hal yang dapat dinilai secara jelas, baik dari segi nalar ilmiah, pemilihan dan pengoperasian teori sehingga bermuara pada hasil. Kesemua itu lantas dipertanggunjawabkan pada uji skripsi. Dalam arti, ada kejelasan standar dan mutu yang telah lama dilakukan sehingga muncul. Namun bukan hal yang tidak mungkin menjalankan gagasan di awal.

Libatkan Pengarang

Secara teknis, pembimbingan dalam proses penciptaan novel pun bisa melibatkan pengarang yang dianggap mumpuni, tentu dengan tetap melibatkan campur tangan pihak universitas. Pengajar pun harus bersikap terbuka terhadap pengarang. Hal itu karena, diakui atau tidak, perguruan tinggi justru acap berjarak dengan pengarang. Bukan tidak mungkin peleburan antara pengarang dan pengkaji bisa jadi menimbulkan friksi antara ”yang idealis” dan ”yang akademis”.

Uji ahli pun diperlukan untuk mengukuhkan novel benar-benar layak sebagai sebuah tugas akhir. Dalam tahap ini, selain diperlukan lagi pengarang lain di luar pembimbing, juga dibutuhkan pembaca sastra. Hal itu diperlukan, selain agar novel memiliki standar estetis tertentu, juga sekaligus menepis anggapan bahwa novel hanya sekadar karya rekaan yang bisa dibuat dengan ngawur.

Satu hal paling penting dari gagasan besar tersebut adalah memfasilitasi mahasiswa agar mampu membuat novel yang bisa memberi kontribusi. Itu jika kita ingat bahwa novel pengganti skripsi telah melalui tahapan pembimbingan intensif dan uji ahli juga pembaca sastra. Idealisme pengarang pun jangan ditenggelamkan oleh kekangan para pembimbing. Karena bagaimanapun, dalam proses penciptaan, pengarang selalu ingin mendobrak konvensi atau yang telah lebih dulu disajikan pengarang lain. Pembimbingan bisa lebih diarahkan pada proses kreatif dan pendalaman karakter dan cerita.

Setelah berwujud novel, tugas berikutnya tentu menerbitkannya supaya bisa semakin banyak dikonsumsi khalayak. Mahasiswa tentu berharap karyanya dilirik penerbit besar sehingga dapat menasional, terlebih jika novel yang ia buat memenuhi standar tertentu, apalagi jika pengarang yang terlibat tersohor. Namun tentu tak mudah mencapai tataran tersebut. Cara yang kemudian acap ditempuh adalah menerbitkannya secara self publishing, menerbitkan sendiri.

Sebagai gambaran, jika ditebitkan secara mandiri, sebuah buku dengan ketebalan 150 halaman membutuhkan dana sekitar Rp 800 ribu. Jika menghendaki untuk dicetak lebih, pengarang tinggal mengganti biaya cetak per buku dengan biaya tak lebih dari Rp 30 ribu. Distribusi karya, yang secara langsung berkait dengan pendapatan pengarang, dapat dilakukan secara gerilya. Bisa melalui sentra kebudayaan, diskusi, sarasehan, hingga menitipkannya kepada dosen supaya menjadi salah satu referensi mengajar di kampus.

Biar terus-menerus mendapat perhatian, novel juga harus diperbincangkan dan berada pada ranah kritik dan pengkajian sastra. Dalam hal ini, harus ada peran sinergis dengan para akademisi dan kritikus sastra untuk mendorong kualitas novel pengganti skripsi.

Ya, boleh jadi ketakutan sering terlampau lebih besar dari apa yang bakal terjadi. Terlebih, tak banyak yang berani mengkritisi atau mengubah aturan yang selama ini tercantum dalam sistem pendidikan tinggi.

Sepertinya novel harus menempuh jalan lebih panjang untuk bisa mengganti skripsi.

*Dimuat di kolom “Serat” Harian Suara Merdeka, Minggu, 28 September 2014

Dhoni Zustiyantoro

Jangan Lagi Percaya

jangan lagi percaya kepada para wakil
yang dengan manis tutur mengumbar
janji dan angan kemakmuran

jangan lagi percaya kepada pemimpin
yang kepadamu berteriak “alam adalah kekayaan”
lihatlah ia sedang menghitung uang
di bawah bantal dan di dalam rekening
dari cukong dan sekumpulan makhluk asing

jangan lagi percaya kepada yang berkata “tuanku ya rakyat”
karena acara-acara akan membuatnya tak sempat
sibuk dengan kawalan sekumpulan jagoan birokrat
hingga mereka seukuran celeng yang terus mengerat

jangan lagi percaya kepada intelektual
yang hanya mampu menjaga jarak, mengamati, dan menyimpulkan
yang tak mampu menggeser kerikil di jalanan
yang diam dan tak mampu terlibat lebih dalam

sekaran, 1/8/2014

Lusa Lebaran

Beranda yang dingin.

Kunanti malam hingga menggigil
yang mengampuniku
hanya sekawanan nyamuk
yang tak mau lagi
menghisap darah dari
kurus tubuh ini.

Jangan kau cari ke mana kebahagiaan
kalau kita tak mampu lagi duduk bersama
jika kau telah lupa ke mana nikmatnya
kehangatan pagi
sambil mencecap kopi.

Tawa-tawa sirna dengan mudahnya
karena kita pula yang membikin
rinai hujan tak lagi
tertawa merdu.

Mengapa pula ia lebih suka memilih haru
sepanjang waktu.

Hujan menyisa gerimis,
gemericik, dan petasan
namun abadi.

Sekaran, 25 Juli 2014