Rusak

Uripe sepisan rusak/ nora mulur nalare pating saluwir/ kadi ta guwa kang sirung/ sinerang ing maruta/ gumrenggeng anggereng anggung gumrunggung/ pindha padhane si mudha/ prandene paksa kumaki.
(Pangkur Wedhatama, Mangkunegara IV)

Bagaimana Jawa mengisahkan kehidupan yang rusak? Setidaknya Pangkur dalam Wedhatama menautkan antara urip dan nalar itu: dua hal yang mungkin teramat penting dan mendasar, sekaligus perlu terus dijaga agar tidak rusak.

Hidup, oleh banyak pujangga Jawa disebut tak “hanya sekali”, tapi juga “mung sedhela”. Kerusakan hidup ditautkan dengan kerusakan nalar: nora mulur, tak bisa berkembang; pating saluwir. Ia kacau, tidak tertata dan berantakan. Saluwir juga berkonotasi “sedikit”.

Maka, urip yang demikian ibarat gua yang sirung, ia suwung, kosong. Dan ketika gua diserang angin, bakal bersuara keras.

Suara yang keras, gumrenggeng anggereng anggung gumrunggung, itu diibaratkan seperti anak muda, yang prandene paksa kumaki. Ia memaksa diri untuk selalu tampil, kumaki, tinggi hati, atau sombong.

Namun yang muda selalu saja menjadi wajah yang tak sempurna. Muda dikaitkan dengan yang belum paham, kurang mengerti, dan kumaki itu. Muda juga cermin dari watak yang serbabelum dan serbapaham itu.
Mungkin “Jawa” dalam hal ini bukanlah kumpulan pemuda pendobrak.

Tetapi apa yang dimaksud kebenaran—yang di luar rusak—itu mungkin versi yang jangkep nalare. Karena itulah kita perlu untuk tidak sekadar menjadi “yang bukan muda”, tetapi juga menjadi “yang tidak sekadar tua”: menjadi yang tidak rusak dengan nalar yang tidak pating saluwir itu.

Ya, karena urip mung sepisan dan mung sedhela.

Dhoni Zustiyantoro

Advertisements

Memaknai Pemeringkatan PT

BERTEPATAN dengan Hari Kemerdekaan ke-72 RI, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengumumkan klasterisasi dan pemeringkatan perguruan tinggi (PT) 2017 kelompok non-politeknik dan politeknik. Menristek dan Dikti M Nasir menyatakan pemeringkatan ditujukan untuk perbaikan dan kesehatan perguruan tinggi.

Dalam klaster I non-politeknik, peringkat lima besar diduduki oleh Universitas Gadjah Mada dengan skor 3,66, Institut Teknologi Bandung (3,53), Institut Pertanian Bogor (3,45), Universitas Indonesia (3,38), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (3,23). Sedangkan dalam klaster I politeknik, lima besar diraih oleh Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (2,24), Politeknik Negeri Sriwijaya (1,96), Politeknik Negeri Semarang (1,96), Politeknik Negeri Malang (1,95), dan Politeknik Negeri Jakarta (1,91).

Jika kita melihat data yang dihimpun dalam kelembagaan.ristekdikti.go.id, jumlah perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia hingga 2016 tercatat 4.445. Sebanyak 372 di antaranya merupakan perguruan tinggi negeri dengan jumlah universitas negeri 75 dan swasta 466. Sedangkan perguruan tinggi swasta tercatat 3.940 dengan 144 di antaranya merupakan politeknik. Namun, jika kita cermati, lima besar dalam dua kategori pemeringkatan “dikuasai” PT di Pulau Jawa. Untuk itu, pemeringkatan perguruan tinggi dari waktu ke waktu mesti menyentuh wilayah komprehensif, salah satunya dengan mengembalikan tujuan mendasar melakukan pemerataan pendidikan dan meningkatkan akses pendidikan ke penjuru negeri, sesuai Nawacita Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Masih Terpusat

Secara internal, perguruan tinggi tentu sudah semestinya meningkatkan mutu dari waktu ke waktu. Peningkatan kompetensi dosen melalui kesempatan menempuh studi lanjut mesti dibarengi dengan pelayanan prima tenaga administratif. Kelengkapan penunjang di laboratorium yang terpadu menjadi sarana mahasiswa belajar optimal. Akreditasi program studi A menjadi cermin pengelolaan yang progresif. Model sekaligus media pembelajaran yang dihadirkan dosen di kelas juga mesti merespons kondisi generasi milenial yang kini telah memenuhi bangku perguruan tinggi. Itulah generasi yang oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dianggap sebagai generasi yang makin jauh dari teks. Sedangkan di sisi lain, akses terhadap buku referensi dan media pembelajaran di luar Pulau Jawa belumlah menggembirakan, karena memang akses pembangunan kemanusiaan masih terpusat di Pulau Jawa (Zaenal, 2017).

Namun, cendekiawan yang juga mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, mengingatkan dosen untuk tidak terjebak pada wilayah administratif yang dapat membelenggu pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk memecah kekakuan pembelajaran sekaligus memberi perspektif baru terhadap mahasiswa, menghadirkan pakar dan praktisi sebagai dosen tamu bisa menjadi alternatif solusi. Seminar dan diskusi menjadi wujud dialektika keilmuan sekaligus mencegah kemandekan berpikir. Referensi di perpustakaan menanti diperbarui, selain tekun merawat teks yang lampau. Ya, jika memang ada ungkapan “Tengoklah kamar mandi pemilik rumah jika ingin melihat tingkat kebersihan rumahnya”, maka semestinya berlaku pula, “Lihatlah perpustakaan jika ingin melihat sejauh mana program studi merawat ilmu.”

Realitas objektif akses yang lebih “eksklusif” perguruan tinggi di Pulau Jawa terhadap berbagai fasilitas fisik berupa sarana penunjang pembelajaran dan kebutuhan laboratorium hingga fasilitas peningkatan kompetensi dosen juga nampak melalui pemeringkatan global yang dilakukan setiap semester oleh Webometrics. Melihat data paling mutakhir pada semester I 2017, misalnya, lima besar PT diduduki PT yang hampir sama dengan pemeringkatan yang dilakukan oleh Kemristek dan Dikti. Tak hanya di semester ini saja, namun juga tahun-tahun sebelumnya. Tak salah kiranya sebuah perbincangan di warung kopi pun menghasilkan adagium, “Ya sudah pasti teratas, wong dosennya mumpuni, fasilitas terjamin, input mahasiswa bagus. Yang masuk ranking ya itu-itu saja…”

“Hantu” Scopus

Hal lain yang juga menjadi persoalan adalah kewajiban dosen untuk menerbitkan artikelnya dalam jurnal internasional yang terindeks Scopus. Awal 2017, Kemristek dan Dikti menegaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017 bahwa dalam kurun tiga tahun (2015-2017) seorang guru besar harus menghasilkan tiga karya ilmiah di jurnal internasional atau satu karya ilmiah di jurnal bereputasi. Jika ketentuan itu tak dipenuhi, tunjangan kehormatan guru besar akan dihentikan. Peraturan ini bertujuan mendorong perguruan tinggi agar menjadi world class university. Padahal, pemeringkatan universitas cenderung ideologis dengan parameter obyektif-kuantitatif dan syarat khusus tak tertulis, seperti dana besar yang belum tentu bisa dipenuhi universitas kita (Mulyana, 2017).

Dibutuhkan biaya ratusan dollar AS agar sebuah artikel dapat terbit di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus yang dimiliki Penerbit Elsivier itu. Tidak hanya itu, sebuah artikel mesti menunggu setidaknya setahun untuk bisa terbit sejak dikirim hingga pemuatan, termasuk melalui beberapa kali pengembalian untuk dikoreksi.

Padahal, jika dilihat dari asas kebermanfaatannya, publikasi ilmiah berupa buku akan jauh lebih bermanfaat. Jurnal berada pada wilayah eksklusif yang terbatas pada konsumsi intelektual. Di laman Elsivier, pembaca mesti menebus jurnal-jurnal yang tersedia dengan harga puluhan dollar untuk mendapatkannya dalam format pdf. Sedangkan buku yang diterbitkan dan diedarkan luas akan menjadi rujukan ilmiah dengan kedalaman perspektif keilmuan yang diuraikan di dalamnya. Lantas, mana yang lebih berbobot: jurnal terindeks Scopus ataukah buku? Tentu saja tergantung parameter yang digunakan. Lembaga pemeringkatan rata-rata menempatkan komponen penelitian sebagai parameter penilaian sebesar 30%, sejajar dengan sumberdaya manusia.

Kemampuan berbahasa Inggris sebagai bekal menulis artikel di jurnal ilmiah internasional juga tak berjalan mulus. Mampukah kita menyaingi publikasi ilmiah internasional negara lain yang telah berabad-abad memakainya sebagai bahasa? Untuk itu, pelatihan berkesinambungan mutlak dibutuhkan para dosen, selain keterampilan menulis. Jangan sampai jurnal terindeks Scopus itu justru menimbulkan kesenjangan intelektual sekaligus kesenjangan ekonomi. Hasil penelitian di Indonesia dan tentang Indonesia memperkaya negara maju, namun di bagian lain peneliti mesti menebus mahal agar artikelnya bisa dimuat.

Pemeringkatan yang dilakukan berbagai lembaga secara berkala mesti menjadi sarana reflektif bagi Kemristek dan Dikti dan terutama internal perguruan tinggi. Di satu sisi, pemeringkatan diharapkan secara progresif meningkatkan mutu internal. Namun di sisi lain, pemerintah perlu lebih komprehensif dalam melihat permasalahan perguruan tinggi, termasuk kesempatan yang sama untuk meningkatkan mutu internal.

— Dhoni Zustiyantoro, dosen Prodi Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang

  • Catatan: versi lebih ringkas dari tulisan ini dimuat di kolom Wacana Harian Suara Merdeka, 22 Agustus 2017

Ala lan Becik Puniku….

Penggalan teks Pangkur dalam Wulangreh karya Mangkunegara IV (1811-1881) itu mengajak kita mengetahui “yang ala” dan “yang becik”. Teks yang terakhir termaktub dalam cetakan ketiga buku terbitan Tan Gun Swi di Kediri, 1931 itu, menarik untuk dihadirkan sekaligus dimaknai kembali.

Kang sêkar pangkur winarna
lêlabuhan kang kanggo wong ngaurip
ala lan bêcik puniku
prayoga kawruhana
adat waton puniku dipun kadulu
miwah ta ing tatakrama
dèn kaèsthi siyang ratri

Teks itu mengajak kita untuk weruhana, (baca: melihat, memahami) yang ala terlebih dahulu ketimbang yang becik. Kebaikan, termasuk di dalamnya kesalehan dan kenormatifan, yang jika terlebih dahulu dipahami dengan mengesampingkan yang ala, bisa otomatis berakhir dengan keburukan. Dalam praktik Hermeneutik, memahami berbeda dengan mengetahui. Orang bisa memiliki banyak pengetahuan, tapi sedikit pemahaman. Dengan demikian, yang baru mengetahui, belumlah memahami.

Becik dadi bekas gali ketimbang dadi mantan kiai (lebih baik menjadi bekas gali ketimbang jadi mantan kiai).” Begitulah ustad di kampung sering mengatakan.

Maka dengan memahami “yang ala” terlebih dahulu, manusia diajak untuk melihat sisi bahwa ada hal-hal tidak ideal yang berkelindan dalam kehidupan. Jika ala dimaknai sebagai hal serbaburuk, atau dalam konteks mendasar adalah menyakiti, membuat susah, dan menyengsarakan liyan, maka sebagai manusia yang diberi kewarasan berpikir, maka janganlah tumindak ala. Itulah konstruksi berpikir yang ditanamkan teks Pangkur tersebut.

Liyan dalam konteks Jawa pun tidak sekadar dipahami sebagai “yang lain”—seperti halnya the others dalam bahasa dan budaya Inggris. Liyan bukan hanya wong liya, “orang selain aku”. Tidak pula Wong Njaba, novel Orang Asing karya Albert Camus (L’Étranger dalam bahasa Prancis) yang diterjemahkan Revo Arka Giri Soekanto dalam bahasa Jawa namun kurang bagus itu.

Liyan adalah sesama, yang bisa dipahami secara luas: sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Tuhan, sesama penghuni bumi. Karena itu dalam budaya Jawa berlaku ajakan untuk selaras dengan liyan, antara lain, aja gawe sengsaraning liyan dan amemangun karyenak tyasing sasama.

Maka, becik dalam konteks ini adalah hal yang sudah semestinya. Becik adalah “kesalehan normatif” yang didapat dari hasil memahami realitas objektif “yang ala”. Becik adalah keniscayaan karena keberadaan ala.

Dalam konteks saat ini pula, ala di bagian lain tak sekadar dimaknai sebagai “yang buruk”, namun juga “yang lain”: di luar aku, kami, mayoritas. Ala adalah the others yang bukan jadi bagian dari kami. Ia salah dan mesti dikalahkan. Politik mayoritas ini pada akhirnya melahirkan politik identitas untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan. Mereka membangun narasi besar bahwa menjadi bagian dari aku dan kami yang becik akan mengalahkan mereka yang ala itu. Inilah akar dari kegaduhan panggung politik kita belakangan ini.

Karena itulah teks pada baris berikutnya buru-buru mengingatkan kita untuk tetap mengukuhi adat dan tatakrama: adat waton puniku dipun kadulu/ miwah ta ing tatakrama. Pada konteks inilah, Jawa mengajarkan kita untuk reflektif. Di satu sisi, kita diajak untuk mengenal ala terlebih dahulu ketimbang becik. Namun di sisi lain, Jawa mengajak kita untuk tidak secara sembarangan melanggar adat dan tatakrama.

Jawa mengajak menyelami ala dan becik tanpa mengenal waktu: den kaesthi siyang ratri. Dalam Jawa, kedua hal itu bukan semata-mata sebatas hitam dan putih. Keduanya adalah loro-loroning atunggal: ada ala maka ada becik, tidak ada becik jika tidak ada ala. Maka dalam titik inilah Jawa mengajak masyarakatnya untuk melihat diri pribadi masing-masing untuk sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada yang sempurna: “Kurangku dadi luwihmu, semono uga suwalike.”

Teks Pangkur di atas mengajak kita untuk senantiasa waras dan reflektif sebagai manusia. Jika sudah tak punya kemampuan untuk menengok dan menertawakan diri sendiri sebagai sarana refleksi, itu berarti kita sudah jauh dari nalar sehat dan mesti bersiap menyambut ketidakwarasan.

Dhoni Zustiyantoro

Bahasa Jawa di Persimpangan Zaman

KEBIJAKAN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak mewajibkan pelajaran Bahasa Jawa masuk dalam ujian sekolah kelas XII, praktis mengancam kelangsungan bahasa ini. Lantas, masihkah kita berharap bahasa Jawa menjadi salah satu pilar internalisasi karakter dan nilai moral generasi penerus, seperti yang selama ini diharapkan? Masihkah berguna dan diperlukan peringatan Hari Bahasa Ibu setiap 21 Februari? Desakan untuk tetap mengajarkan pelajaran tersebut sudah mengemuka di sejumlah media massa.

Harian ini menulis, justru diperlukan adanya penguatan terhadap pelajaran yang pada pelaksanaan di Jawa Tengah menjadi muatan lokal melalui Peraturan Gubernur 57/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9/2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa. Komisi E DPRD Jateng bersama Dinas Pendidikan Jateng dan Dewan Pendidikan Kota Semarang, mendorong evaluasi sekolah yang tak mengajarkannya dua jam/minggu pada jenjang SD, SMP, dan SMA/sederajat (SM, 27/1 dan 14/2).

Dengan kata lain, bahasa Jawa adalah pelajaran penting sehingga tidak ada alasan mengurangi atau menghilangkannya. Yang lebih dibutuhkan justru penguatan melalui berbagai upaya. Guru di sekolah, orang tua di rumah, dan masyarakat luas, mesti bersama menggunakan bahasa Jawa sebagai moda ungkap sehari-hari untuk meningkatkan ketertarikan kawula muda menuturkannya.

Hanya dengan cara ini kita memberi daya hidup bahasa Jawa sekaligus menjadikannya tetap kontekstual, atau dalam bahasa anak muda: kekinian! Upaya itu perlu menjadi gerakan bersama karena di sisi lain, alih-alih melestarikan dan mengembangkan produk kultural itu, berbagai komponen yang bersinggungan langsung dengan bahasa ini tak punya daya kreatif memadai untuk membuatnya makin digemari.

Jika diibaratkan, bahasa Jawa dan generasi muda kini ibarat jauh kendang dari penari. Surat Edaran Gubernur Jateng Nomor 430/9525 tertanggal 7 Oktober 2014 yang di dalamnya terdapat imbauan berbahasa Jawa tiap Kamis, bak angin lalu.

Tak ada sanksi memadai bagi organisasi perangkat daerah yang mbalela. Alih-alih berbahasa Jawa, rapat dan pertemuan setiap Kamis (terkadang) hanya dibuka dengan kalimat pembuka berbahasa Jawa sebagai formalitas. Bahkan, ada pula instansi yang menghindari kegiatan di hari tersebut untuk menghindar dari kewajiban berbahasa Jawa. Realitas faktual yang semakin menambah deret panjang ironis bahasa Jawa.

Kalangan Muda

Rohmadi (2007) mencatat, bahasa Jawa semakin jauh dari generasi milenial. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari mereka masih menggunakan bahasa Jawa, dalam lingkungan yang seharusnya menggunakan bahasa Jawa krama, tidak semuanya dapat menggunakan dengan baik. Di lingkungan sekolah, tempat mengaplikasikan dan sebagai kawah candradimuka, siswa masih juga enggan berbahasa Jawa.

Industrialisasi media dan perkembangan teknologi informasi, semakin menyampingkan keingintahuan dan semangat belajar yang muda untuk berbahasa Jawa. Tentu saja, alih-alih beranggapan moda ungkap itu tak lagi relevan dengan kondisi kekinian, bahasa Jawa dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Lebih jauh, bahasa Jawa tak lagi mampu menjadi media ekspresi yang muda dan dinamis.

Dalam konteks inilah media perlu memberi porsi memadai untuk mendukung kebudayaan Jawa. Hal itu dirasa penting itu tidak sekadar memperlihatkan, tetapi juga memperkukuh jati diri sebagai upaya internalisasi nilai kebudayaan. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jika memang tak pernah mengapresiasi, jangan harap bahasa sebagai produk budaya Jawa bakal ngrembaka nut lakuning jaman.

Peran itu bisa memberikan porsi penayangan cerita cekak, gurit, maupun esai. Harian ini mengambil peran melalui kolom ”Rame Kondhe” (bahasa Jawa semarangan) tiap Senin di Semarang Metro dan ”Pamomong” di Edisi Minggu. Penguatan juga dilakukan berkala melalui Kongres Bahasa Jawa (KBJ) dan Kongres Sastra Jawa (KSJ) tiap lima tahun sekali.

Sekalipun diadakan dua ”kubu” berbeda, keduanya memiliki misi besar yang sama: memberi daya hidup terhadap bahasa- sastra Jawa, berupaya mengembangkan sekaligus mengupayakan langkah taktis melalui rekomendasi kepada pemangku kepentingan agar bahasa-sastra ini tak cepat masuk liang lahat. Bahasa Jawa bukanlah bongkah keangkuhan antimodernisasi yang terbungkus spirit keadiluhungan.

Kalaupun identik dengan orang tua dan ndesa, maka sudah saatnya Jawa mengambil hati yang muda agar melu handarbeni. Bukan saatnya lagi untuk saling menyalahkan, namun lebih bermakna bila kita menjaga dan ikut ambil bagian dalam upaya menghadirkan kejawaan biar tak sirna. Sebab, meminjam ungkapan Triyanto Triwikromo, generasi kita pada detik ini adalah generasi the net and the next.

Hari Bahasa Ibu tahun ini momen tepat untuk melihat sampai di mana upaya memperjuangkan bahasa Jawa yang sedang di persimpangan zaman. Tepat kiranya di momen ini, ketika pelajaran Bahasa Jawa dikesampingkan di sekolah, kita mesti segera menjawab pertanyaan: ”Hendak kubawa ke mana bahasa Jawa?” (21)

Dhoni Zustiyantoro, wartawan Suara Merdeka, Ketua Kongres Sastra Jawa IV

Terbit di kolom “Wacana Nasional” Harian Suara Merdeka, 21 Februari 2017

Rembug Kabudayan, Ana Gunane?

MEH saben taun, pakumpulan kebudayan sing digawe dening pemerintah utawa swasta gawe acara rembug kabudayan lan sajenise. Atusan wong, sing nduweni tata gelar budayawan, sastrawan, nganti ilmuwan padha ngumpul. Sing dirembug bab basa, sastra, utawa kabudayan.

Ing babagan rembug basa Jawa, ing antarane ana Kongres Bahasa Jawa (KBJ) kang nganti seprene wis mlaku nganti limang ubengan. Kang pungkasan, KBJ V taun 2011 mapan ana Surabaya. Acara limang taunan sing diwiwiti 1991 ing Semarang iku rutin dianakake lan dirawuhi dening para pinunjul.

Pancen ora bisa diselaki yen para peserta kongres sing rawuh kabeh ora ana sing ora penting. Kabeh uga nduweni semangat kang padha, yaiku jaga lan ngrembakake basa Jawa supaya supaya tetep lestari. Banjur, saka parepatan iku, bebrayan awam tansah ngenteni apa-apa kang kasil saka rembugan kang kabare ngentekake dana nganti Rp 4 miliar iku.

Ananging, kekarepan kang kaya mangkono kaya-kaya mung adoh kendhang saka penari. Saya suwe sawise rembugan rampung, ora ana tumindak nyata ngenani basa Jawa. Kamangka, kongres wis ngasilake papat rekomendasi sing kudu dilakokake dening pemerintah dhaerah Jawa Timur, Jawa Tengah, lan Yogyakarta.

Umpane, ing kasus paling anyar nalika basa Jawa ngadhepi Kurikulum 2013 kang kabare bakal diilangi, ora ana cawe-cawe saka forum kang gedhene mangkono. Pamikir lan pangandika kaya-kaya anane mung nalika ketemu ana forum. Sawise iku, ora ana gerakan apadene aksi kang luwih nyata kanggo nglakokake rekomendasi supaya bisa luwih manfaat lan ora mung kandheg ing cetakan kertas.

Kamangka, pamulangan basa Jawa ing sekolah kang digadhang-gadhang bisa dadi sarana nglestarekake lan ngrembakake, disawang kudu tansah ana lan aja nganti diilangi. Sanajan saiki wis ana babagan kang rada cetha ngenani nasibe, nanging embuh mengko yen ana owah-owahan kurikulum, sapa sing gelem urun bahu lan pikiran mbelani basa Jawa tetep diwulangake.

Kasunyatan sing kaya mangkono mbuktekake yen saka patemon kang digadhang-gadhang bisa ndadekake maju lan ngrembakane basa Jawa iku ora bisa akeh dikarepake. Asile, kongres ora liya mung dadi sarana ngumpulake makalah lan ora luwih saka sarana kanggo plesiran lan golek proyekan.

Nanging sanyatane isih ana pangangen-angen. Kanggo ‘’nandhingi’’ iku, para sastrawan lan pandhemen basa Jawa banjur gawe kongres tandhingan kang aran Kongres Sastra Jawa (KSJ). Sanajan ora gelem diarani ‘’kongres tandhingan’’, nanging wektune mesthi kok bebarengan karo KBJ. Bedane, para peserta nggelar acara kanhi cara mandiri tanpa ngarepake bantuan saka pemerintah. Asile uga luwih cetha, ing antarane yaiku gawe buku antologi geguritan lan cerkak. Liyane iku, uga ora sithik pengarang kang nerbitake karyane kanthi cara mandiri.

Kedadeyan Maneh?

Kongres kang uga katone bakal gedhe bakal digelar dening Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, wulan November ngarep, kanthi aran Kongres Kebudayaan Jawa 2014. Gedhene acara katon ing antarane saka rembugan kang temane ana pirang-pirang lan ‘’maremake’’: basa lan sastra, seni tradhisi, arsitektur, religi, karya budaya, adat lan tradhisi, kepemimpinan, lan budi pekerti.

Asil sing dikarepake uga ora sembarangan, yaiku bisa ngasilake pamikir kang aktual minangka sumbangan kanggo mangerteni hakekat kabudayan Jawa sajrone ngadhepi era global. Iku dianggep penting supaya kabudayan nduweni ketahanan ngadhepi ‘’budaya asing’’.

Nanging maneh-maneh kita wis ora gampang percaya marang apa kang bakal kasil. Aja-aja, saka acara kang mesthine uga ngentekake anggaran kang ora sithik iku mung mandheg ing tataran wacana. Amarga nganti seprene parepatan kang sajenis, kelebu sarasehan kabudayan, pungkasane mung kanggo nggedhekake rasane dhewe kanthi jargon Jawa kang ‘’adiluhung’’. Asile, ngrumangsani yen duwe posisi kang elit: luwih dhuwur tinimbang kabudayan liyane saindhenging jagad.

Lan apa bakal ana ‘’kongres tandhingan’’ – kaya sing dilakoni dening KSJ? Apa bakal ana patemon kang luwih prasaja nanging ana wujud nyata saka asil rembugan iku? Kita durung mangerteni.

Kaya dene seminar sing dianakake ing Mangkunegaran, minggu kepungkur. Seminar kanthi tema ‘’Reaktualisasi Nilai Luhur Karya Sri Mangkunagara IV’’ iku malah ora kecekel apa kang dikarepake. Para pamicara ora beda mung mindhah referensi saka internet. Ora ana andharan sing bener-bener bisa dadi rujukan lan ndadekake peserta mangerteni ‘’nilai’’ saka karya Mangkunagara sing kaya piye kang isih bisa digunakake ing jaman samengko.

Kang kedadeyan uga padha karo rembug liyane: peserta teka, pamicara menehi ‘’materi’’, tanya-jawab saperlune, banjur rampung sekabehane. Ora ana kang kasil lan bisa dadi cekelan kanggo mujudake upaya kang tenanan. Asile, forum kang niyate bisa ilmiah iku mung kandheg ing tataran wacana lan konseptual.

Pancen, para lembaga pemerintah lan swasta kudune bisa luwih maca kahanan. Rembug kabudayan lan sajenise sejatine ora luwih penting tinimbang tumindak nyata lan ana asile ora ketang sithika kaya ngapa. Iku yen kita tansah ngugemi lan percaya kahanan kabudayan bisa luwih kerumat lan ngrembaka. Uga yen kita tansah nyarujuki yen kabudayan ora uwal saka bebrayan awam.

Kongres, rembug, sarasehan, seminar, ya mung bakal dadi sarana ‘’kapitalisasi’’ nilai: mapanake asil kabudayan ana ing papan kang ora bisa dijamah dening bebrayan kang urip ing pasrawungan global kaya saiki. Pungkasane, kita mung bakal kuwatir marang lunture kabudayan. Aja-aja kuwatir amarga pancen ora bisa srawung.

Kapacak ing Suara Merdeka, 21 September 2014

Dhoni Zustiyantoro

Menilik Visi Pertanian Capres

KETUA Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Oesman Sapta mengatakan, presiden dan wakil presiden terpilih nantinya harus memperhatikan para petani. Menurut Oesman, jika ingin memakmurkan bangsa Indonesia, pemerintah harus memakmurkan petani (Kompas, 17/6/14).

Hal ini menarik untuk disimak, mengingat Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK mempunyai visi yang sama dalam memajukan pertanian dan merawat sumber daya alam Indonesia. Masing-masing dari dua pasang capres dan cawapres telah berkomitmen untuk menjadikan sumber daya alam negeri ini sebagai penopang kemandirian pangan yang digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Berdasar data yang dapat diunduh pada laman kpu.go.id, dalam poin “Membangun Kembali Kedaulatan Pangan, Energi, dan Sumber Daya Alam”, Prabowo-Hatta menggunakan frasa “Mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan antara lain beras, jagung, sagu, kedelai, dan tebu… termasuk membangun Demplot Peningkatan Produktivitas Pertanian Rakyat di setiap Kabupaten mulai 2015”.

Sedangkan pasangan Jokowi-JK berjanji akan “Memacu pembangunan pertanian yang berkelanjutan yang berbasis bio eco region dengan pola pembangunan pertanian organik maupun pertanian yang hemat lahan dan air”. Pasangan nomor urut dua itu juga bakal mencanangkan program Indonesia Go Organic! kelak jika terpilih. Mantan Wali Kota Surakarta itu juga akan berupaya menjadikan sikap dan perilaku masyarakat untuk merawat alam dan lingkungan sebagai laku hidup. Dalam visi itu tertuang, “mendorong perilaku hidup yang green dengan mendorong tercapainya 80% rumah tangga yang mengetahui perilaku peduli lingkungan hidup dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari”.

Mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan alam telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab XIV, yaitu tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 ayat (3) berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Telah jelas, pasal ini mengandung makna negara mengelola kekayaan alam dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat, tanpa memandang perbedaan suku, agama, terlebih kepentingan pemodal asing. Dan pada kenyataannya, kepada alamlah sebagian besar penduduk negeri ini menggantungkan hidup.

Di tengah sikap pesimistis masyarakat terhadap janji para calon pemimpin, setidaknya kita berhak optimis terhadap satu hal: dalam kontestasi politik pilpres, para calon pemimpin hendak mengulang romantisisme “negeri agraris” – jargon yang tanpa ragu dikumandangkan pada masa Orde Baru. Secara nalar kolektif, kita tentu mendukung negeri yang gemah ripah loh jinawi ini senantiasa berusaha menjadikan pertanian sebagai “penguasa” di negeri sendiri. Jika terlaksana, bahan pangan tentu tak usah didatangkan lagi dari negara lain.

Makin Berkurang
Namun yang menjadi persoalan, di tengah euforia janji manis ini, ternyata jumlah petani makin berkurang. Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir 2013 merilis data bahwa dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia, mereka yang berprofesi sebagai petani hanya berkisar 31,7 juta orang. Menurut BPS, hal tersebut dikarenakan semakin banyak warga yang menjual sawahnya untuk beralih ke pekerjaan lain (sindonews.com, 2/12/13).

Keinginan untuk memperhatikan petani belum sampai pada pembukaan lahan baru. Malahan, pada beberapa wilayah strategis, lahan pertanian banyak yang telah beralih fungsi menjadi area industri hingga pemukiman. Selain dianggap tidak lebih menghasilkan dan membutuhkan perawatan intensif, sektor pertanian dianggap tidak lebih memberikan keuntungan secara cepat dibanding perindustrian dan perdagangan. Alhasil, pembukaan lahan pertanian baru hampir tidak mungkin dilakukan.

Namun, pemerintah sebenarnya berperan dari berbagai sisi. Salah satunya dengan tidak dengan mudah memberikan izin pembangunan lahan industri dan pemukiman baru. Tentu, hal itu harus sinergis dengan kebutuhan masyarakat. Mengajak masyarakat dan para ahli untuk duduk bersama adalah salah satu bukti bahwa pemerintah selalu ingin terlebih dahulu mendengar aspirasi dalam mengambil keputusan, bukan mendahulukan kepentingan para pemodal besar. Area pertanian, selain menjadi modal utama bagi para petani untuk mencari mata pencaharian, juga merupakan idealisme negara agraris.

Jika benar pemerintah berkeinginan mewujudkan hal itu, maka upaya yang harus terus dilakukan tiada lain adalah menjamin dan meningkatkan ketersediaan sarana pendukung pertanian, seperti bibit, obat dan pupuk dengan harga yang terjangkau, alat pertanian, hingga menjamin harga jual hasil pertanian yang stabil.

Bagi masyarakat pedesaan, bertani adalah bagian tak terpisahkan dari laku hidup. Dalam perspektif budaya Jawa, masyarakat bukan hanya menanam sebagai orientasi materi semata. Namun lebih dari itu, prinsip memayu hayuning bawana, menjaga bumi seisinya agar senantiasa memperoleh keselamatan, telah menjadi laku tak terpisahkan. Selain menanam, mereka merawat dan tak membiarkan alam rusak. Sawah, yang tak bisa dirawat sendiri oleh pemiliknya, juga telah menggerakkan prinsip gotong-royong antar-warga.

Di banyak pedesaan akan kita dapati pula ritual dan tradisi yang bermula dari sawah masih banyak dilakukan, semisal bancakan dan wiwitan, sesaat sebelum panen dilakukan. Dalam tataran ini, sawah dan kegiatan bertani bukan hanya kerja individu, tapi telah mampu menjadi kerja kolektif, menggerakkan roda perekonomian, lapangan pekerjaan, dan menjadikan manusia yang memegang teguh akar budaya. Pemerintah telah melakukan kerja berlipat, “hanya” dengan merawat pertanian. Kita berharap hal itu dari presiden baru.

Dhoni Zustiyantoro

Sastra Jawa Modern Pascakemerdekaan[*]

Oleh Dhoni Zustiyantoro

Kemerdekaan Indonesia menjadi penanda penting dalam sejarah kesusastraan Jawa. Pada masa penjajahan, pemerintahan kolonial telah mengontrol segala hal terkait bahan bacaan, termasuk sastra, yang juga digunakan sebagai bahan ajar di sekolah formal kolonial. Ras (1985) menyebut, keinginan untuk “memerdekakan” karya sastra muncul setelah Indonesia menyatakan diri sebagai negara merdeka.

Telah lama sastra Jawa hidup dalam ragam tradisional. Secara turun-temurun, para pujangga di keraton menggunakan tembang macapat sebagai wadah penciptaan. Beberapa karya yang termasyhur adalah Wulangreh(karya Pakubuwana IV, 1768-1820), Kalatidha (karya Ranggawarsita, 1802-1873), dan Wedhatama (karya Mangkunegara IV,1811-1881).

Kita tahu, tembang macapat mengharuskan penciptanya untuk taat pada guru gatra, guru lagu, dan guru wilangan yang, bila hal itu tidak ditaati, akan berpengaruh pada distribusi makna. Macapat juga mengandung bahasa arkais dan butuh penerjemah untuk dapat memahami makna yang terkandung. Karena diabdikan untuk kekuasaan dan digunakan sebagai alat pencitraan penguasa, sastra Jawa klasik menjadi minim kritik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Meski kemudian ditemukan sejumlah serat yang berisi kritik itu, namun kritik terhadap datangnya Islam yang dianggap menggoyahkan kebudayaan Jawa, sebut saja serat Gatholoco, danDarmagandhul (Ki “Kalamwadi”).

Sejauh mana sastra dapat merepresentasikan keadaan zaman dan sampai di mana sastra dapat dijadikan rujukan sejarah? Dua pertanyaan ini hampir pasti mengemuka ketika mendudukkan sastra sebagai bagian yang terpisahkan dari apa yang saya sebut sebagai kahanan.

Kita sepakat, pengarang adalah penguasa dalam dunianya sendiri, dunia sastra yang bakal dia ciptakan. Namun, sebebas apa pun dia, tetaplah membutuhkan medium bahasa yang, secara konvensional, digunakan sebagai medium penciptaan sastra. Dalam kondisi macam inilah, pengarang harus bergulat dengan kahanan: membaca, menyuguhkan, hingga menafsir keadaan. Keadaan, yang kemudian bakal menjadi sejarah, hanya menjadi “modal” awal pengarang untuk berkarya.

Sastra Jawa modern—Ras (1985) menyebutnya sebagai “sastra Jawa gagrag anyar” dan “sastra Jawa model baru” —diciptakan sebagai upaya perlawanan terhadap sastra Jawa tradisionalis yang dinilai mengekang itu. Damono (1993) mendeskripsikan, sastra Jawa disebut “modern” karena dalam penyampaiannya telah menggunakan huruf latin dan didistribusikan (diperbanyak dan dibaca) ke luar keraton.

Sastra Jawa modern ditengarai mulai muncul ketika Padmosusastro membuat Serat Rangsang Tuban (1912) yang berwujud novel—tidak menggunakan medium tembang. Dia menyebut diri sebagai tiyang mardika ingkang marsudi dhateng kasusastran Jawi (Panjebar Semangat, 1961). Setelah itu, pintu penciptaan sastra Jawa modern seakan terbuka lebar. Santosa (dalam Suratno, 2013) menyebut, dalam awal abad itu, buku berbahasa Jawa yang diterbitkan Balai Pustaka cukup banyak karena mayoritas pribumi yang berpendidikan formal Barat adalah masyarakat Jawa.

Santosa menyebut novel yang diterbitkan Balai Pustaka ketika itu antara lain Katresnan, Saking Papa dumugi Mulya, Gawaning Wewatekan, Gambar Mbabar Wewados, Pepisahan Pitu Likur TaunPameleh, dan Garang Garing. Meski kemudian, novel tersebut sarat akan muatan kebijakan pemerintah Belanda dan kelangsungan penjajahan di Indonesia. Di samping itu, novel-novel tersebut bisa dibilang sekadar peniruan dari budaya Belanda.

Bukan berarti penciptaan tembang macapat lenyap setelah kemerdekaan. Tembang macapat, lelagon dolanan anak, hingga gending-gending Jawa—yang memuat syair-syair berbahasa Jawa—masih diciptakan oleh para pengarang yang hidup setelah kemerdekaan. Hal itu karena masyarakat Jawa memiliki tradisi lisan yang kuat. Sastra Jawa tidak hanya tertulis, tapi juga ditembangkan pada banyak kesempatan berkumpul (Ras, 1985). Itulah mengapa, masih banyak para pengarang sastra Jawa yang berkarya dengan medium sastra lisan ini.

Syahdan, berawal dari kesadaran pascakolonial, apa yang disuguhkan pengarang pun menjadi lebih “merdeka”. Tak terhindarkan lagi hegemoni Indonesia maupun Barat yang asyik-masyuk ke dalam sastra Jawa. Dan, setelah kemerdekaan, sejauh mana pengarang mampu menyuguhkan kahanan dalam karyanya dan sampai di mana karya itu mampu “memotret” kahanan—pascakemerdekaan?

 ***

Munculnya sastra Jawa modern pada mulanya menjadi bahan ejekan oleh para kaum bangsawan yang feodalistis. Mereka menganggap sastra Jawa yang mulai berkembang adalah “bacaan anak-anak dan tidak ada nilai sastranya”. Adapun yang dipandang sebagai karya yang layak disebut sebagai karya sastra, hanyalah karya sastra Jawa yang lahir dalam tembok keraton yang ditulis oleh para pujangga kerajaan (Utomo, 2002). Utomo mendeskrispsikan pada awal perkembangannya di era pascakemerdekaan, sastra Jawa modern mengandung unsur eskampisme.

Eskapisme merupakan sebuah keadaan atau sikap memasuki alam khayal atau hiburan untuk melupakan atau menghindari kenyataan-kenyataan atau masalah yang tidak menggembirakan (Utomo, 2002). Dalam karya sastra, eskapisme kerap dikaitkan dengan sastra populer yang diciptakan dengan tujuan menghibur. Utomo menyebut karya sastra Jawa berwujud cerita pendek (cerkak) dan novel, yang tercipta pada masa-masa awal pascakemerdekaan, banyak yang mengandung unsur eskapisme ini.

Damono (1993) menyebut jika sastra Jawa populer dengan tema tersebut merupakan “sastra pelarian”, tempat pembaca berusaha menghindarkan diri dari segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari yang digolongkan sebagai keburukan. Latar yang indah, dua tokoh yang rupawan, dan cakapan yang cekatan merupakan anasir adegan yang mampu menciptakan semacam dunia pelarian bagi pembaca. Damono pun memberikan contoh dalam cerkak Sampjuh (Panjebar Semangat, 17 Maret 1956).

Njono banjur mak prek, melu lubgguh ing satjedake. Karepe Warsinem arep nglungani. Ning lagi bae menjat, tangane bandjur digeret. Bareng lungguh maneh, djanggute bandjur dijdiwit mak tjetiiiiit. Warsinem sambat, karo mlerok. Atine Njono saja tab-taban. Warsinem bandjur ndingkluk, dolanan krikil kang ana ing lemah.

Membeludaknya sastra Jawa roman picisan atau panglipur wuyung dikarenakan sebagai upaya pelarian dari gejolak sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada awal-awal kemerdekaan. Hal itu tentu didorong oleh berkembangnya penerbitan majalah-majalah berbahasa Jawa yang mulai menjamur. Selain Panjebar Semangatyang terbit di Surabaya pada 1933 dan Jaya Baya yang mulai terbit di Kediri pada 1945, setelah kemerdekaan, majalah yang terbit adalah Djaka Lodhang (Yogyakarta, 1967), Gumregah (Surakarta, 1967), Kunthi (Jakarta, 1969), Dharma Kanda (Surakarta, 1967), Dharma Nyata (Surakarta, 1971), Parikesit (Surakarta, 1971),Kumandhang (Jakarta, 1973).

Utomo juga menjelaskan, ciri utama dari sastra Jawa panglipur wuyung adalah dicetak tipis dan seukuran saku sehingga membuat harganya murah. Unsur-unsur intrinsik, misalnya kisah yang ditampilkan, adalah seputar percintaan dengan alur dan bahasa yang sederhana. Semua unsur itu membuat isinya mudah dipahami.

Selain dapat dijelaskan melalui ciri-ciri yang ditampilkan oleh roman panglipur wuyung, dominannya fungsi hiburan dapat dijelaskan pula dengan pemahaman historis tentang situasi dan kondisi negara ketika itu. Dalam perkembangannya, sastra panglipur wuyung tidak sebatas pada novelet yang dicetak tipis dan dengan kualitas rendah, tapi kemudian berkembang menjadi sastra yang bertema erotis didukung dengan ilustrasi gambar yang seronok (Utomo, 2002).

1

Gambar 1: Sampul depan novelet “Neng Ati” karya Any Asmara. Foto: repro buku “Eskapisme Sastra Jawa” (Utomo, 2002).

Novelet yang terbit dan kemudian dikaji oleh Utomo di antaranya Bocah Alim (1959), Wong kang Nyalawadi(1959), Gara-gara Rok Mepet Rambut Sasake (1966), Mekar ing Mangsa Panen (1966), dan Prawan Kaosan(1973).

Pada masa yang kurang lebih sama, pergumulan terhadap realitas ditanggapi secara lebih serius dalam kesusastraan Indonesia. Kita tahu, tahun 1960-an merupakan tahun-tahun paling panas dalam gejolak politik di Indonesia. Alhasil, tema-tema pergerakan dan perlawanan secara riil menjadi hal yang lebih ditonjolkan. Balai Pustaka setidaknya menerbitkan novelet Masa Bergolak (1968), Aku Penerus Juangmu (1978), Pijar-pijar Api Perang (1982), Pahlawan dan Kucing (1987), dan Anak dalam Perang (1988).

***

Ketiadaan hal serupa dalam sastra Jawa, termasuk kritik dan upaya perlawanan terhadap pemerintahan, tiada lain karena konvensi budaya Jawa tidak berada dalam keterbukaan kritik. Bukan tanpa alasan, masyarakat Jawa punya prinsip alon-alon waton kelakon dan tidak terbiasa dengan perubahan yang serba mengejutkan (Mulder, 1984). Secara turun-temurun, budaya feodalistis yang menghormati liyan karena lebih berumur, senioritas, dan jabatan—bukan karena prestasi, diajarkan sebagai nilai yang diyakini keluhurannya. Dan, alih-alih merespon keadaan dan berbagai pergolakan keadaan ketika itu, sastra Jawa justru “menyimpang” dan melawan dengan cara “memilih jalur lain”, yakni genre sastra Jawa panglipur wuyung.

Konvensi budaya merupakan salah satu bagian terpenting dalam membentuk formula dalam sebuah karya sastra (Cawelty, 1976). Yang dimaksud konvensi budaya dalam karya sastra adalah hal-hal yang telah dipahami oleh masyarakat penikmat karya sastra itu. Misalnya, wanita Jawa yang ideal adalah yang selalu menurut pada suami, menjadi ibu rumah tangga, dan tidak neka-neka. Pria Jawa ideal adalah mereka yang dadi wong: mampu menghidupi keluarga, berkecukupan, dan menjadi pemimpin keluarga yang baik.

Dalam sastra Jawa modern, termasuk juga sastra dalam medium bahasa lainnya, formula menjadi penting di saat para pengarang ingin karyanya dibaca banyak orang. Hal-hal yang sebenarnya telah diketahui oleh masyarakat Jawa, menjadi modal utama untuk menciptakan karya yang formulanya sama, sebanyak-banyaknya. Karena pada kenyataannya, sastra modern yang kemudian berorientasi pada kepopuleran itu menuntut untuk tidak terlalu memberatkan pembaca dalam usaha penikmatannya. Penikmat tidak bisa mencari pandangan segar, tidak bisa mencari arah baru yang menuntunnya keluar dari kekangan konvensi (Damono, 2000).

Meski kemudian bila dilihat dari perspektif lain, perubahan budaya akibat kolonialisme bersifat sangat kompleks. Bandel (2013) menyebut dalam konteks kolonial, budaya penjajah dan terjajah bukan sebagai kekuatan yang setara. Sebagai akibat dari ketidaksetaraan itu, Bandel menjelaskan di dunia ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kesenian, model dan standar Barat kini digunakan secara universal, sedangkan pengetahuan lokal terpinggirkan atau tereksotiskan. Dalam perspektif Bandel, sastra Jawa modern panglipur wuyung juga dapat dimaknai sebagai respon terhadap kahanan pergolakan kebudayaan pascakolonial.

***

Sastra Jawa modern yang hidup pada ranah konvensi budaya Jawa yang mengajarkan masyarakatnya bertindak untuk tidak sepenuhnya terbuka, banyak ditemukan tanda yang sangat mungkin menuai penafsiran yang beragam. Tidak terkecuali untuk sastra Jawa klasik, yang harus diterjemahkan terlebih dahulu untuk memahami isi dan maknanya yang rumit, adalah alasan mengapa sastra itu dianggap sebagai sastra adiluhung (Damono, 2000). Apa yang diungkapkan pengarang dalam karya sastra yang dibuat, disamarkan dalam karyanya.

Berdasar hal tersebut, dalam budaya Jawa muncul pula konvensi bahwa semakin samar apa yang diungkapkan, akan semakin menunjukkan kedewasaan manusia Jawa. Sedangkan yang belum mampu melakukan hal tersebut, dianggap durung Jawa, tidak njawani, atau belum dewasa dari sisi kawruh atau pengetahuan (Zustiyantoro, 2012).

Kini, konvensi budaya itu masih senantiasa digunakan pada sastra Jawa modern. Karena bagaimanapun, sastra Jawa merupakan sastra nasihat, yang di dalamnya penuh dengan wejangan yang berguna bagi kehidupan masyarakat pembacanya (Damono, 2000). Akan tetapi, dalam kaitannya dengan sastra yang lebih populer, sastra Jawa hadir dengan berbagai penyederhanaan simbol. Di era modern, pengarang semakin perlu melakukan hal itu supaya karya yang mereka buat dibaca oleh banyak orang.

Hingga kini, konvensi budaya Jawa masih tergambarkan dalam karya sastra Jawa modern. Pada 14 September 2013, misalnya, Panjebar Semangat memuat cerkak Ngempet karya Suparto Brata. Ketidakberdayaan untuk menyuarakan pendapat dan melawan, diceritakan dalam cerita itu. Saya menyuguhkan analisis cerkak itu dengan teori semiotik model Subur Wardoyo (2005).

2

Gambar 2: Ilustrasi gambar pada cerkak “Ngempet” karya Suparto Brata (Panjebar Semangat, 2013).

Berdasar pembacaan saya, narasi Ngempet bertumpu atas binary opposition: hidup dalam ketertundukan versushidup dalam kebebasan. Oposisi tersebut menjadi pancang bagi sebuah struktur skema naratif dasar: [Aku duduk–Aku berlari–Aku mengajak ngobrol dan berkirim pesan singkat].

Skema naratif dasar ini berkisar dari tokoh Aku yang hampir selalu dikisahkan pada posisi duduk. Pada awal cerita, Aku naik angkutan dari rumah Rungkut ke Jayabaya dan kemudian naik ojek dari Jayabaya ke Osowilangun. Setelah itu, Aku melanjutkan perjalanan dengan naik bus dari Osowilangun ke Bojonegoro. Duduk merupakan ketertundukan dan ketidakmampuan Aku pada rasa ingin kencing yang sudah dirasakan semenjak dari pos ojek Osowilangun.

Selain itu, pada pergantian naik angkutan satu ke angkutan yang lain, Aku juga selalu berlari. Termasuk ketika Aku meminta kondektur bus menunggu sejenak di terminal Bunder, karena Aku sudah tidak tahan lagi ingin kencing. Namun setelah masuk ke dalam toilet, karena punya kebiasaan sulit kencing, Aku kesulitan dan tidak tuntas dalam mengeluarkan air kencing. Hal itu dialaminya:

[…] Mlebu toilet, clana dakbukak, kathok njero dakcincingke, dakcurake… ndadak angel metune. Pancen aku duwe penyakitan kaya ngono. Angger mbayangake arep mlebu jedhing, rasane ora kena diempet, bareng wis cucul, diedenke uyuh angel metune. Ngono uga ing toilet kuwi. Metune mung sithik-sithik, kudu sabar yen ngenteni nganti tuntas. Ning ya ora ndang tuntas.

Sepanjang cerita, Aku juga melakukan aktivitas berbincang dengan tukang ojek dan orang di bangku sebelah di dalam angkot dan bus. Hal ini dilakukan agar Aku sedikit terlupakan pada kencing yang selalu ditahan. Selain itu, Aku juga sesekali berkirim pesan kepada orang yang bakal menjemput di terminal Bojonegoro.  Kondisi macam ini nampak:

Aku SMS Mas Hoery, “Numpak bis Moedah. Aku gebled pipis, ning bise wis mlayu banter ing jalan tol.”

Dunia kebebasan sebagai oposisi biner yang ingin dibangun dalam cerita, berupa keadaan di sekitarnya. Di saat Aku hanya bisa duduk dan ngempet, tukang ojek bebas bercerita tentang kisah hidupnya yang tidak mendapat balsem (bantuan sosial sementara). Setelah itu, di dalam angkutan, Aku juga melihat orang dengan bebas naik-turun kendaraan yang ia tumpangi. Kebebasan juga tercermin ketika datang dua orang pengamen cantik yang bersuara merdu. Sebuah hal paradoks dengan keadaan Aku yang tak bisa berbuat banyak karena menahan rasa ingin kencing.

Berdasar hasil analisis, Aku yang bersedia menumpang ojek dan mengatakan “Nggih, pun, ngga!” sebagai signifier utama dalam cerkak ini. Kesanggupan Aku untuk naik ojek merupakan index dari seluruh beban psikologis bawah sadar tokoh Aku. Kalimat itu manandaskan bahwa untuk menuju Osowilangun, Aku memutuskan untuk naik ojek daripada naik bus kota. Hal itu dia lakukan karena selain tukang ojek yang mampu membujuk, Aku juga meyakini bahwa naik ojek akan memangkas waktu tempuh. Dan, hal yang paling utama, tokoh Aku ketika itu telah merasakan ingin kencing, selain waktu untuk menunggu bus kota juga lama. Tanpa berpikir panjang, Aku segera berkata, “Nggih, pun, ngga!” ketika tukang ojek menawarkan jasanya. Tukang ojek pun berkata:

[…] “Ojek mawon, Pak. Dangu. Sajam melih baru enten. Sabtu bise dikurangi. Ngojek kula Rp 20.000 sampek teng terminal. Ngge pelarisan, regi bensin 13, opah ngojek 7 ewu,” ana tukang ojek nawani aku. Penyakit, aku wis krasa gebled ngyuh, becik enggal tekan terminal Osowilangun, nguyuh kana. “Nggih, pun, ngga!” Aku numpak ojek, werrr!

Kemudian, kesanggupan untuk ngempet air kencing dilakukan tokoh Aku hingga naik angkutan berikutnya. Meskipun sudah kencing di toilet saat bus singgah di terminal Bunder, akan tetapi Aku tidak tuntas dalam mengeluarkan air seninya. Walhasil, Aku harus kembali ngempet.

Ketertundukan Aku pada ngempet juga tercermin sepanjang cerita. Aku selalu berada dalam posisi duduk dan berlari. Duduk saat berada di atas angkutan, dan lari ketika harus berganti dan naik angkutan kembali. Semua hal itu konsisten dia lakoni karena punya kesanggupan, “Nggih, pun, ngga!”

Secara keseluruhan, cerita Ngempet mempunyai makna yang mendalam. Bagi masyarakat Jawa yang tidak bisa selalu terbuka dalam banyak hal, Ngempet merupakan kritik sosial. Seseorang yang bahkan untuk kebutuhan mendasar pun, yakni kencing, sampai tidak terpenuhi dan memperjuangkan “hak” itu sendiri. Budaya Jawa yang mengajarkan masyarakatnya untuk selalu mengungkapkan segala sesuatu secara samar dan tidak blak-blakan, pada tataran tertentu adalah hal yang tidak menyenangkan.

Meskipun kemudian Ngempet juga bukti bahwa, masyarakat Jawa selalu ingin menahan banyak hal yang diinginkannya. Hal ini saya anggap sebagai nilai moral yang masih relevan hingga saat ini, karena di tengah arus modernisasi yang mengarah pada konsumerisme, masyarakat modern seakan ingin mendapatkan segala karena keinginan, bukan kebutuhan. Semua barang ingin didapat, tanpa memperhatikan kegunaan dan berapa banyak uang yang dikeluarkan. Dalam tataran inilah, ngempet mampu pula menjadi auto kritik bahwa segala keinginan hendaknya diempet, untuk kemudian dipikirkan dan direnungkan kembali. Terlebih lagi, hal ini akan sangat berarti ketika harus memutuskan hal-hal besar yang bakal memiliki pengaruh terhadap kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat.

***

Dalam khazanah sastra Jawa, cerita bertema pesugihan pun masih senantiasa diciptakan hingga kini. Hal itu karena majalah Panjebar Semangat—sebagai salah satu majalah mingguan berbahasa Jawa terbesar—masih menyediakan kolom Alaming Lelembut dalam setiap kali penerbitannya yang, menurut saya, menjadi pemicu genre sastra bertema mistis dan gaib.

Dalam tataran realitas, banyak tempat di Jawa masih diyakini dihuni oleh makhluk gaib yang dapat dimintai bantuan untuk mendatangkan rezeki dalam tempo singkat. Tempat-tempat itu, yang biasanya diceritakan berlatar hutan atau pegunungan, tak lepas dari kepercayaan masyarakat Jawa yang percaya terhadap kekuatan lain di luar manusia dan Tuhan. Ada korelasi antara cerita rakyat dengan kehidupan alam dan kepercayaan terhadap makhluk gaib yang memiliki kekuatan untuk membantu berbagai urusan manusia.

3

Gambar 3: Ilustrasi gambar pada cerkak “Dhanyang Pesugihan” (Panjebar Semangat, 2011).

Cerita pesugihan selalu dimulai dengan kegagalan seseorang, entah dalam membina rumah tangga, gagal karena tidak dapat mendapatkan pasangan yang dikehendaki, hingga gagal secara ekonomi. Tokoh yang mengalami hal ini sering digambarkan mempunyai tubuh dan wajah yang, kalau tidak buruk, pastilah sangat rupawan. Tidak ada yang yang digambarkan secara “biasa-biasa” saja. Hal itu kemudian membuat tokoh frustasi dan putus-asa dalam menjalani hidup di tengah masyarakatnya. Dia merasa rendah diri karena tidak bisa dadi wong, sebutan untuk orang Jawa yang dapat hidup normal, yakni punya istri, berkeluarga dan berkecupan.

Pesugihan tentu saja bertentangan dengan budaya Jawa. Mengambil pesugihan tidak sejalan dengan tatanan yang terdapat dalam budaya Jawa. Pesugihan merupakan cara cepat untuk meraih kemuliaan tanpa berusaha secara wajar, dan itu tidak dibenarkan. Di sisi lain, pesugihan yang meminta syarat berupa tumbal nyawa yang harus selalu diberikan secara rutin juga merugikan orang lain. Setidaknya hal itu bertentangan dengan tatanan Jawa: pasrahalon-alon waton kelakon, dan aja gawe sengsaraning liyan.

Kepercayaan akan dunia mistis yang banyak didapati dalam cerita rakyat Jawa tersebut disebabkan latar belakang masyarakat Jawa yang tidak terlepas dari animisme dan dinamisme. Termasuk pula, dalam ranah kebudayaan, masyarakat Jawa selalu ingin hidup untuk selaras dengan alam. Dalam berbagai kesempatan, mereka sering menggelar ritual untuk menghormati alam dan kekuatan lain.

Dalam cerita pesugihan, nama tempat yang dapat dikunjungi untuk meminta pesugihan sering disamarkan atau tidak disebutkan. Hanya disebutkan di gunung atau alas yang angker dan memang sudah terkenal dapat dimintai pesugihan. Tempat itu didatangi oleh “mereka yang telah putus asa”. Selain itu, pesugihan dapat pula diminta kepada “orang pintar”. Karena faktor sosial dan tekanan atas banyak hal, seseorang bisa memutuskan untuk mencari kemuliaan dengan cara seperti itu.

Pesugihan, seperti yang kita tahu, selalu meminta tumbal atau korban nyawa yang harus selalu diberikan secara berkala. Bila tidak, dhanyang pesugihan sendiri yang akan “memakan” si majikan. Memang, tak lama setelah datang kepada “orang pintar” untuk meminta pesugihan, seseorang akan mendadak mendapat kemuliaan. Namun dia harus konsisten atas apa yang telah menjadi perjanjian: mengorbankan nyawa keluarga atau saudaranya.

Hingga kini, masih banyak dijumpai pesugihan–baik yang hadir sekadar sebagai cerita atau diyakini sebagai kenyataan–yang menjadi perbincangan masyarakat Jawa. Di tengah mereka, hal-hal yang berkaitan dengan kehilangan uang secara tiba-tiba, langsung dikaitkan dengan adanya tuyul yang mengambil. Termasuk bila melihat tetangga yang mendadak sugih, tanpa menampakkan jerih payah terlebih dahulu. Hal seperti itu, dinilai sebagai hal yang tidak wajar dan lekat dengan ciri orang yang mengambil pesugihan. Hal itu karena, sekali lagi, masyarakat Jawa punya prinsip alon-alon waton kelakon dan tidak terbiasa dengan perubahan yang serba mengejutkan (Mulder, 1984). Karena hal itu, semua hasil yang telah diperoleh harus “ditampakkan” juga usaha-usaha untuk meraihnya. Bila ada yang seolah tak sesuai dengan prinsip ini, boleh jadi seseorang dalam kehidupannya di masyarakat akan dicurigai memiliki pesugihan.

***

Menurut saya, adalah hal yang menggembirakan jika semakin banyak karya sastra yang ditulis dengan kesadaran pascakolonial. Karena dengan cara seperti itu, sastra akan berfungsi sebagai representasi atas  kahanan: sastra akan banyak berbicara tentang relasi kekuasaan global serta kondisi khas masyarakat pascakolonial yang menjadikan kritik dan perlawanan sebagai ciri utama. Dan, sejauh mana kita mendapati hal itu dalam jagat sastra Jawa modern?

[*] Prasaran untuk diskusi putaran keempat Forum Studi Morfem Bebas, Rabu, 26 Maret 2014, di kediaman Sendang Mulyana, Perum Trangkil, Gunungpati, Semarang.

Rujukan

Bandel, Katrin. 2013. Sastra Nasionalisme Pascakolonialitas. Yogyakarta: Pustaka Hariara.

Brata, Suparto. Ngempet. Panjebar Semangat, 14 September 2013.

Cawelty, John. J. 1976. Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture. Chicago: The University of Chicago Press.

Damono, Sapardi Djoko. 1993. Novel Jawa Tahun 1950-an: Telaah Fungsi, Isi, dan Struktur. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Damono, Sapardi Djoko. 2000. Priyayi Abangan: Dunia Novel Jawa Tahun 1950-an. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Mulder, Niels. 1984. Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa. Jakarta: PT Gramedia.

Panjebar Semangat. 1961. Padmosusastro. Surabaya: Panjebar Semangat.

Utomo, Imam Budi., dkk. 2002. Eskapisme Sastra Jawa. Yogyakarta: Gama Media.

Ras, J.J. (ed.). 1985. Bunga Rampai Sastra Jawa Mutakhir. Jakarta: PT Grafitipers.

Santosa, Puji. 2013. Memotret Masyarakat Jawa pada Awal Abad Ke-20, pengantar untuk buku Masyarakat Jawa & Budaya Barat: Kajian Sastra Jawa Masa Kolonial (Suratno, 2013). Yogyakarta: Penerbit Adi Wacana.

Quinn, George. 1995. Novel Berbahasa Jawa. Semarang: IKIP Semarang Press.

Wardoyo, Subur. 2005. Semiotika dan Struktur Narasi. Kajian Sastra, vol. 29, No. 1, Januari 2005.

Zustiyantoro, Dhoni. Aja Kaget, Aja Panik, Apalagi Nekat! Esai di harian Suara Merdeka, 18 Maret 2012.