Jalan Kebenaran Kaum Muda

SEJARAH tercipta oleh kaum muda. Kaum muda terpelajar dari waktu ke waktu selalu ambil bagian dalam proses pembentukan bangsa. Sejak masih di bawah kekuasaan kolonial, mereka terjun ke arena politik dengan kesadaran berpolitik adalah memperjuangkan cita-cita, menebar benih kebangsaan, dan menegakkan kemerdekaan, meski berisiko 3B: bui, buang, bunuh.

Kini, setelah puluhan tahun negeri ini merdeka, tak serta-merta hak-hak mendasar warga negara terpenuhi. Masyarakat justru acap jadi korban kebijakan pemerintah. Kapitalisasi makin mengancam dan mengebiri hak-hak dasar mereka. Dan, mahasiswa yang merasa berada pada posisi sebagai intelektual, tergerak menyuarakan kehendak sosial masyarakat yang terpinggirkan.

Dalam berbincang masalah ideologi dan melakukan pergerakan, mereka mampu melepas sekat-sekat kelompok untuk menumbuhkan solidaritas sosial. Mereka mengabaikan latar belakang sosial, akademik, dan ekonomi demi semangat yang sama: mengkaji ideologi dan pemikiran para pendiri bangsa dan mewujudkan dalam laku sosial.

Prinsip-prinsip itulah yang, misalnya, diyakini Muhtar Said (26). Bersama kawan-kawan, dia menggagas Sekolah Tan Malaka — salah satu pendiri negara yang lenyap dari perbincangan sejarah karena dianggap berideologi kiri. Tak cuma berdiskusi rutin seminggu sekali di Rumah Buku Simpul Semarang (RBSS), Gang Kantil, Sekaran, Gunungpati, 17 orang yang menjadi anggota kelompok itu pun aktif dalam berbagai pergerakan.

”Selain mempelajari pemikiran Tan Malaka, kami bersama-sama menyikapi secara kritisi dan membenahi apa yang kami rasa kurang dari pemikiran itu. Jika merasa kurang, kami harus menambah,” ujar Said.

Dalam diskusi, murid sekolah yang berdiri pada 2011 itu bergantian menjadi pemateri pada setiap pertemuan. ”Mirip perkuliahan. Biasanya ancangan kami adalah buku yang telah lebih dulu dibaca,” tutur dia.

Pria kelahiran Semarang, 5 Desember 1988, itu menuturkan beberapa isu aktual yang mereka jadikan topik diskusi antara lain penolakan pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara, Rembang. ”Kami bersama sejumlah kelompok pergerakan lain memberikan advokasi pada ibu-ibu yang telah berbulan-bulan bertahan di tenda darurat di sana,” kata alumnus Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (Undip) itu.

Masyarakat Marginal

Penulis buku Politik Hukum Tan Malaka (2013) itu bersama kawan-kawan meyakini jalan yang ditempuh selama ini benar. Karena, kata dia, berbagai kebijakan negara semestinya terus disikapi secara kritis karena tidak lagi berpihak kepada masyarakat marginal. Misalnya, masyarakat di Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, menolak pendirian gerai eceran ternama. Sebab, mereka khawatir pendirian usaha waralaba itu bakal mematikan sumber penghasilan pedagang toko kelontong dan pasar tradisional.

Padahal, tutur Said, telah ada peraturan bahwa antargerai setidaknya harus berjarak minimal tiga kilometer. ”Biar tak diapusi kebijakan-kebijakan semacam itu, masyarakat marginal harus dibela dan disuarakan,” kata dia.

Dia mengemukakan para ”murid” Sekolah Tan Malaka berasal dari berbagai universitas di Semarang. Ya, mereka berasal dari Undip, Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo.

Dalam waktu dekat, Sekolah Tan Malaka berencana membuat desa binaan bagi warga Desa Sumowono, Bandungan, Kabupaten Semarang.

Di sana mereka akan mendampingi warga dengan mengajak mereka berdiskusi berkait dengan kebijakan pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat. Cara itu, kata Said, dapat menumbuhkembangkan sikap masyarakat yang kritis. ”Ada target yang akan dicapai,” kata dia.

Sekelompok mahasiswa Unwahas yang memiliki semangat yang sama mendirikan kelompok pergerakan. Mereka menamakan diri Komunitas Filosof Unwahas (Konfilun). Menurut sang ketua, Muhamad Soleh (23), komunitas itu mengkhususkan diri dalam bidang kajian marxis. Setiap dua kali dalam seminggu semenjak berdiri pada 2012, mereka berkumpul untuk mengaitkan pemikiran Karl Marx dan kondisi yang aktual.

Soleh menuturkan pemikiran sosialis penting dikembangbiakkan, terlebih pada kondisi ketika negara seakan-akan tak punya daya menghadapi kapitalis. ”Setidaknya kami ingin meminimalisasi jiwa kapitalisme dalam diri mahasiswa dan menumbuhkan semangat juang untuk melawan hal itu,” ujar pria kelahiran Grobogan, 17 September 1991, itu.

Mereka memilih berdiskusi tak selalu di kampus. Namun berpindah-pindah dari rumah kos ke rumah kos.

Soleh mengemukakan pemikiran sosialis para pendiri bangsa, seperti Soekarno dan Tan Malaka, relevan diterapkan pada era sekarang. Komunitas yang beranggota 20 orang itu terus mengajak makin banyak mahasiswa ambil bagian dalam diskusi dan pergerakan. ”Beberapa waktu lalu delegasi dari kelompok kami ke Rembang untuk melihat keadaan ibu-ibu yang bertahan menolak pabrik semen. Kami berusaha mengajak makin banyak orang untuk peduli,” kata dia.

Soleh beranggapan apa yang dia lakukan bersama teman-teman berada pada rel yang semestinya. ”Kami meyakini sebagai hal yang benar karena ini untuk kepentingan kaum marginal, masyarakat kecil,” ujar dia.

Selain Konfilun, di Unwahas juga ada kelompok pergerakan lain yang menamakan diri Komunitas Tan Malaka. Aktivitas mereka sama, mengkaji pemikiran kritis marxis.

Hukum Progresif

Sekolah Tan Malaka juga ada di kampus IAIN Walisongo, Jalan Walisongo 3-5 Semarang. Tak beda dari kelompok pergerakan sosialis lain, koordinator Akhmad Syaefi menuturkan kelompok diskusi yang berdiri Maret 2013 itu mengacu pada para pemikir sosialis, seperti Hegel dan Karl Marx. ”Kami menelaah dan mengembangkan hukum progresif, hukum yang berkemajuan,” ujar dia.

Pembicara dalam diskusi dan kajian tidak hanya anggota. Mereka acap mengundang aktivis dan pegiat lain untuk memberi materi. ”Kalau ada kebijakan pemerintah yang tak sesuai, kami segera mengkaji dan melakukan aksi,” kata Syaefi.

Beberapa waktu lalu, mereka melakukan aksi di area car free day Jalan Pahlawan Kota Semarang. Saat itu mereka menyuarakan penolakan terhadap pemilihan kepala daerah secara tidak langsung.

Di kampus Undip Pleburan terdapat Satjipto Rahardjo Institute dan Komunitas Tjipian yang bergerak dalam kajian dan pengembangan hukum progresif di Tanah Air. Berlatar belakang pandangan Prof Dr Satjipto Rahardjo SH — hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum — kedua kelompok tersebut juga rutin menggelar diskusi.

Komunitas Tjipian berdiri 2008 dengan model perkumpulan diskusi seminggu sekali. Adapun Satjipto Rahardjo Institute lebih memfokuskan diri pada berbagai kajian akademis dengan mendatangkan para pemikir kenamaan. Pada ”Konferensi Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Baru: Tantangan dan Peran Ilmu-Ilmu Sosial”, 18-20 September 2013, misalnya, mereka menghadirkan Arief Budiman, Yudi Latief, Ignas Kleden, dan Franz Magnis-Suseno. Pada 14-15 November nanti, organisasi nirlaba yang bermarkas di Jalan Erlangga Barat VII Nomor 35 itu bakal menggelar ”Konsorsium Hukum Progresif: Pendidikan Hukum dan Akses terhadap Keadilan dalam Perspektif Hukum Progresif”.

”Kenapa hukum di Indonesia menjadi semrawut? Karena, menurut pandangan kami, sistem pendidikannya salah. Karena itu, yang harus dibenahi lebih dahulu adalah pendidikan hukum,” ujar Muhtar Said, yang juga peneliti pada Satjipto Rahardjo Institute.

Ya, merekalah kumpulan anak muda yang mengkhidmati ”jalan kebenaran”: jalan untuk membela warga negara yang dikorbankan dan terpinggirkan oleh kebijakan negara yang memihak kapitalisme. (Dhoni Zustiyantoro-51)

*Harian Suara Merdeka, Minggu, 2 November 2014, halaman 1. Link: http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/jalan-kebenaran-kaum-muda/

Advertisements

Menggagas Novel Pengganti Skripsi

UNIVERSITAS Gadjah Mada Yogyakarta memunculkan wacana bahwa novel dapat menggantikan skripsi. Gagasan tersebut dinilai dapat menjadi sarana mendorong kemunculan banyak sastrawan muda berkelas. Hal itu sekaligus menjawab kegelisahan akan minimnya sastrawan sekelas Rendra, Umar Kayam, atau Sapardi Djoko Damono (Koran Tempo, 8 Agustus 2014).

Gagasan itu menarik untuk diperbincangkan dan sudah sepatutnya disambut baik oleh pengajar dam akademisi, tentu yang memiliki program studi maupun fakultas sastra. Betapa tidak, selama ini motivasi untuk menulis fiksi masih minim, bahkan di kalangan mahasiswa dan pengajar sastra di perguruan tinggi. Di kampus, produktivitas kepenulisan kreatif masih menjadi hal mewah. Meskipun terdapat mata kuliah kepenulisan kreatif, namun tuntutan itu seakan berhenti pada tugas. Mahasiswa sastra belum mampu memproduksi sastra, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

Tentu kita tak bisa sepenuhnya menyalahkan perguruan tinggi. Karena telah semenjak lama para penyair yang ambil bagian dalam jagat kesusastraan baik dalam tataran nasional maupun daerah justru tak lahir dari rahim pawiyatan itu. Berharap para lulusan dan, mungkin pengajar di dalamnya, untuk berada pada jalur estetis-kepengarangan ibarat jauh kendang dari penari. Karena mereka dengan mudah bisa berkilah, ”tugas kami mengamati, menelaah, meneliti, mengkritik, bukan menjadi sastrawan…”

Belum Bersambut

Menggantikan skripsi dengan novel maupun karya sastra lain tentu bukan hal yang mustahil. Namun pada kenyataannya, gagasan yang sebenarnya telah lama dan berulang-ulang terlontar ini belum juga disambut baik oleh perguruan tinggi. Alih-alih memberi perhatian, banyak pengajar terjebak pada penelitian sastra yang terbatas pada proyek yang menghasilkan profit. Mereka hanya melakukan telaah secara kondisional: mengkaji sastra jika ada proyek dan pengabdian, mendekati tenggat penerbitan jurnal, atau dikirim untuk ikut diterbitkan dalam seminar sastra.

Sama halnya dengan skripsi mahasiswa, yang digadang-gadang banyak memberi telaah terhadap karya, hanya memenuhi rak perpustakaan. Semenjak selesai diujikan skripsi itu nyaris hanya dibaca oleh penulis, pembimbing, dan penguji. Maka, boleh dikata, keberpengaruhan ”sastra” dari perguruan tinggi hampir bisa dikata gagal dan tak mampu memberi daya hidup terhadap kehidupan sastra itu sendiri. Lantas, patutkah kita berharap dari tempat tersebut sastra bakal tumbuh subur, dengan melegalkan novel sebagai pengganti skripsi?

Tak sulit merealisasikan gagasan besar di atas. Hal yang sama, tentang skripsi yang dapat digantikan dengan karya, jauh-jauh hari telah dilakukan oleh banyak jurusan seni, seperti seni rupa yang meliputi lukis, kriya, patung, hingga desain, termasuk juga seni musik dan tari. Mahasiswa dari pelbagai jurusan tersebut diperbolehkan membuat tugas akhir berwujud karya. Lantas, mengapa sastra belum mampu, untuk menyebut tak berani, melakukan hal serupa?

Tentu dibutuhkan standar agar sebuah ”produk” dianggap mampu mewakili mahasiswa layak dan patut lulus, termasuk melalui pembimbingan dan pengujian oleh sejumlah ahli. Dan, skripsi-lah yang dianggap sebagai produk akhir yang memenuhi standar tersebut. Orientasi kekaryaan, dalam hal ini novel, belum dianggap produk intelektual yang mampu berdaya saing seperti halnya produk seni lain. Novel selalu saja berada pada diskursif cerita rekaan, yang seakan tak layak untuk mengantar kelulusan mahasiswa sebagai kaum intelektual.

Elitisitas skripsi tentu dapat dilihat dari sejumlah teori yang digunakan untuk melakukan kajian. Berada pada ranah ilmiah, ada hal-hal yang dapat dinilai secara jelas, baik dari segi nalar ilmiah, pemilihan dan pengoperasian teori sehingga bermuara pada hasil. Kesemua itu lantas dipertanggunjawabkan pada uji skripsi. Dalam arti, ada kejelasan standar dan mutu yang telah lama dilakukan sehingga muncul. Namun bukan hal yang tidak mungkin menjalankan gagasan di awal.

Libatkan Pengarang

Secara teknis, pembimbingan dalam proses penciptaan novel pun bisa melibatkan pengarang yang dianggap mumpuni, tentu dengan tetap melibatkan campur tangan pihak universitas. Pengajar pun harus bersikap terbuka terhadap pengarang. Hal itu karena, diakui atau tidak, perguruan tinggi justru acap berjarak dengan pengarang. Bukan tidak mungkin peleburan antara pengarang dan pengkaji bisa jadi menimbulkan friksi antara ”yang idealis” dan ”yang akademis”.

Uji ahli pun diperlukan untuk mengukuhkan novel benar-benar layak sebagai sebuah tugas akhir. Dalam tahap ini, selain diperlukan lagi pengarang lain di luar pembimbing, juga dibutuhkan pembaca sastra. Hal itu diperlukan, selain agar novel memiliki standar estetis tertentu, juga sekaligus menepis anggapan bahwa novel hanya sekadar karya rekaan yang bisa dibuat dengan ngawur.

Satu hal paling penting dari gagasan besar tersebut adalah memfasilitasi mahasiswa agar mampu membuat novel yang bisa memberi kontribusi. Itu jika kita ingat bahwa novel pengganti skripsi telah melalui tahapan pembimbingan intensif dan uji ahli juga pembaca sastra. Idealisme pengarang pun jangan ditenggelamkan oleh kekangan para pembimbing. Karena bagaimanapun, dalam proses penciptaan, pengarang selalu ingin mendobrak konvensi atau yang telah lebih dulu disajikan pengarang lain. Pembimbingan bisa lebih diarahkan pada proses kreatif dan pendalaman karakter dan cerita.

Setelah berwujud novel, tugas berikutnya tentu menerbitkannya supaya bisa semakin banyak dikonsumsi khalayak. Mahasiswa tentu berharap karyanya dilirik penerbit besar sehingga dapat menasional, terlebih jika novel yang ia buat memenuhi standar tertentu, apalagi jika pengarang yang terlibat tersohor. Namun tentu tak mudah mencapai tataran tersebut. Cara yang kemudian acap ditempuh adalah menerbitkannya secara self publishing, menerbitkan sendiri.

Sebagai gambaran, jika ditebitkan secara mandiri, sebuah buku dengan ketebalan 150 halaman membutuhkan dana sekitar Rp 800 ribu. Jika menghendaki untuk dicetak lebih, pengarang tinggal mengganti biaya cetak per buku dengan biaya tak lebih dari Rp 30 ribu. Distribusi karya, yang secara langsung berkait dengan pendapatan pengarang, dapat dilakukan secara gerilya. Bisa melalui sentra kebudayaan, diskusi, sarasehan, hingga menitipkannya kepada dosen supaya menjadi salah satu referensi mengajar di kampus.

Biar terus-menerus mendapat perhatian, novel juga harus diperbincangkan dan berada pada ranah kritik dan pengkajian sastra. Dalam hal ini, harus ada peran sinergis dengan para akademisi dan kritikus sastra untuk mendorong kualitas novel pengganti skripsi.

Ya, boleh jadi ketakutan sering terlampau lebih besar dari apa yang bakal terjadi. Terlebih, tak banyak yang berani mengkritisi atau mengubah aturan yang selama ini tercantum dalam sistem pendidikan tinggi.

Sepertinya novel harus menempuh jalan lebih panjang untuk bisa mengganti skripsi.

*Dimuat di kolom “Serat” Harian Suara Merdeka, Minggu, 28 September 2014

Dhoni Zustiyantoro

Unnes dan Akibat Pengabaian Kebebasan Akademik

KONON, perguruan tinggi adalah laboratorium keilmuan. Di sanalah kebebasan akademik itu diharapkan mewujud dalam dialog keilmuan dan pemikiran senantiasa dibiakkan. Tanpa upaya pencarian terus-menerus akan kebenaran ilmu, mustahil perguruan tinggi menjadi “rumah ideal”.

Polemik pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang terjadi saat ini bukan hanya membuat prihatin, namun telah mengabaikan prinsip utama perguruan tinggi sebagai laboratorium keilmuan. Lebih dari itu, mereka yang terlibat—baik secara langsung maupun tidak—tak dapat lagi berada dalam jalur yang semestinya. Mereka tak ingat bahwa perguruan tinggi bukanlah wahana berebut kuasa. Padahal, perguruan tinggi harus selalu berada pada jalur utamanya: membiakkan keilmuan sebagai pilar pembangunan bangsa.

Kenyataannya, ikhtiar untuk mencari apa yang disebut-sebut sebagai “kebenaran” tak lagi dilaksanakan dengan cara guyub—satu hal yang dibanggakan kampus yang melabeli diri sebagai Universitas Konservasi ini. Lantas, hal apa yang patut diharap dari kaum cerdik-pandai di dalamnya, jika mereka sendiri pun telah abai pada keguyuban itu?

Entah siapa yang saya maksud sebagai “mereka”. Atau bahkan mungkin juga saya menjadi bagian di dalamnya. Tulisan ini bukan persepsi tentang makin carut-marutnya sistem yang tiada lain dijalankan oleh mereka yang berpendidikan tinggi pula. Namun bahwa ada hal-hal yang seharusnya senantiasa dibiakkan oleh mereka yang ambil bagian dalam proses pendidikan tinggi.

Alumni mana yang tak geram jika setiap saat medengar dan membaca makian dan tudingan tentang tempat ia pernah belajar 4,5 tahun lamanya. Mahasiswa dan dosen yang mencoba kritis—yang sebelumnya tak pernah peduli terhadap kampus ini—bahkan juga berkata, “Saya makin malu menjadi warga kampus ini!”. Tak hanya obrolan-obrolan di kantin atau warung kopi sekitar kampus yang ramai-riuh oleh perbincangan yang memuakkan itu, di media sosial, saya jengah terhadap status, komentar, maupun berita dari media daring yang dibagikan oleh sejumlah teman, yang memuat berita polemik pemilihan Rektor.

Justru di usianya yang setahun lagi menginjak 50 tahun, perguruan tinggi eks IKIP ini dituntut untuk lebih wening dalam bertindak, bukan sebaliknya. Bertindak dengan pikiran jernih dibutuhkan oleh siapa pun yang merasa telah ambil bagian dari, sekali lagi, proses pendidikan tinggi di mana moralitas dan nalar ilmiah selalu diagung-agungkan.

Tentu hal itu hanya berlaku jika para cerdik-pandai menjadikan setiap perkataan dan tindakan sebagai laku yang harus senantiasa selaras dengan hati dan perasaan yang bener dan pener. Namun nyatanya, untuk mencapai tataran itu tak cukup digapai hanya secara akademis. Hal inilah yang membuat saya makin ragu bahwa nyatanya, gelar akademik tak sepenuhnya membuat seseorang makin bener dan pener.

Hal apa yang patut ditiru dari usaha mencari kebenaran melalui jalur hukum dan mengabaikan musyawarah? Menempuh jalur hukum adalah upaya birokratisasi yang makin menunjukkan ketakmampuan berembuk. Tradisi berembuk dan bermusyawarah untuk mencari kata sepakat telah diabaikan. Sepenuhnya lebur oleh niatan menduduki kursi ternyaman di kampus ini. Goda kekuasaan telah menyirnakan segalanya. Prinsip paseduluran luntur. Nilai-nilai konservasi berhenti sebatas konsep. Oleh mereka, konservasi dihadirkan untuk diingat, dan tak lebih dari “hal romantis yang pernah dimiliki”.

Mereka tak selalu ingat pada tanggung jawab intelektual. Pramoedya Ananta Toer mengingatkan jika kaum intelektual harus senantiasa “membela kemanusiaan”. Edward Said mengatakan peran intelektual “sebagai pencipta sebuah bahasa kebenaran kepada penguasa, menjalankan kebenaran itu, senantiasa bersifat oposisi terhadap penguasa dan tidak akomodatif”.

Noam Chomsky dalam The Responsibility of Intellectuals (1967) pun mengatakan, seorang intelektual dengan status keistimewaanya berkewajiban memajukan kebebasan, keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian. Kata Chomsky, “Kaum intelektual tidak sekadar bertugas menyingkap kebohongan penguasa, tetapi juga menjelaskan sejauh apa mereka terlibat dalam kejahatan itu dan bagaimana menghentikannya”.

***

FILSUF eksistensialis asal Jerman, Martin Heidegger, jauh-jauh hari telah memberikan peringatan: kaum intelektual harus selalu mengambil jarak dengan sistem. Tanpa keberanian mengambil jarak, menurutnya, mereka mudah kehilangan daya kritis. Para intelektual bakal mudah bersimpuh dalam pangkuan kekuasaan yang menggoda.

Akademisi tiada lain seharusnya (hanya) mengabdi kepada kebenaran, kejujuran, dan keadilan, juga terbebas dari kepentingan politik praktis dan agama tertentu dalam tugasnya. Posisi objektif ini penting ketika para cerdik-pandai berada dalam lingkup perguruan tinggi yang tak pernah lepas dari intervensi pemerintah dan kaum mayoritas.

Namun kenyataan berbicara lain. Kebanyakan dosen profesor—sebagai gelar tertinggi dalam sebuah perguruan tinggi—menjabat di kampusnya. Mereka melibatkan diri dalam sistem dan nyatanya berdampak pada upaya pembebasan diri terhadap “upaya-upaya politis”. Dan, hal ini sesungguhnya awal dari permasalahan kronis dalam pengabaian kebebasan akademik di perguruan tinggi. Tugas dan kewajiban dosen tidak dijalankan dengan sepenuhnya. Banyak dari mereka tersibukkan dengan agenda-agenda birokratis yang menghambat kegiatan mengajar, meneliti, dan mengabdi secara sesungguh-sungguhnya.

Celakanya, kebanyakan dosen pun tak merasa bahwa ada persoalan kebebasan akademik di lingkup mereka. Basaruddin dalam Otonomi Perguruan Tinggi: Suatu Keniscayaan (2012) menyatakan tergelitik ketika mendapati seorang teman dosen yang bertanya, “Memangnya ada masalah apa dengan kebebasan akademik di Indonesia?” Dan, bukankah hal yang sungguh ironis jika hanya karena dosen tak merasakan hambatan untuk melakukan kegiatan akademik, seperti mengajar atau meneliti, maka disimpulkan bahwa tidak ada persoalan kebebasan akademik di negeri ini?

***

HAL tersebut membuktikan bahwa, di kampus, kebanyakan dosen hanya sekadar memenuhi kewajiban mengajar saja dan tidak paham dengan permasalahan, sekalipun dalam lingkupnya sendiri. Mereka menganggap mahasiswa dalam keadaan baik-baik saja dan hanya butuh diajar. Terlebih lagi, sistem pembelajaran dua arah sebagai bagian dari upaya keterbukaan berpikir, tak tumbuh subur. Diskusi dan tukar pendapat menjadi kering—untuk tak menyebut minim atau bahkan tak ada.

Ahmad Sahidah, pengajar filsafat dan etika di Universitas Utara Malaysia, menyatakan jika di kelas, kebanyakan dari mereka sekadar membacakan Power Point berisi ringkasan materi dan tak memberikan inspirasi berarti dalam pembelajaran. Mahasiswa justru memaknai dosen yang berhasil adalah mereka yang bisa stand up comedy, melawak sendirian di depan kelas.

Orientasi dosen bukan pada, misalnya, terus mengasupi mahasiswa dengan referensi bacaan bermutu, memantik mereka untuk selalu tak gampang percaya terhadap kebenaran keilmuan, hingga memberi waktu yang tak terbatas untuk melakukan pembimbingan akademis. Agaknya filosofi luhur Ki Hadjar Dewantara ketika mendirikan Sekolah Taman Siswa yang termasyhur itu telah terlupakan. Dia berkata, “Pendidik haruslah menghamba kepada murid!”

Realitas itu adalah cermin betapa kebebasan akademik tidak mewujud di kelas. Dosen memosisikan diri berperan sentral: berceramah dan “memaksakan” pendapat pribadi sebagai kebenaran yang hampir mutlak dan harus diterima mahasiswa. Alhasil, mahasiswa tak lagi mendapat mimbar kebebasan apalagi diajak berpikir kritis dan kontekstual.

Hasil-hasil penelitian sebagai salah satu wujud dari kebebasan akademik di perguruan tinggi kita pun belum optimal. Salah satu hasil dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang justru merupakan tanggung jawab utama kaum cerdik-pandai ini pun masih kalah jauh dari negara lain. Lihatlah, pada 2012, misalnya, berdasar data yang dihimpun scopus.com, jumlah keseluruhan publikasi penelitian dari seluruh perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia cuma 13.047 artikel. Jauh dari negara tetangga kita Singapura yang menghasilkan 109.346 artikel, Thailand 59.332, dan Malaysia 55.221.

Gencarnya penelitian tentu berkait dengan besaran dana yang disediakan oleh pihak yang mendanai perguruan tinggi. Pada kenyataannya, perguruan tinggi justru menjadi kepanjangan tangan pemerintah: secara normatif melakukan pendampingan pada aturan dan kebijakan di lapangan, tanpa memberi masukan dan rekomendasi penting terkait kebijakan itu. Perguruan tinggi tak ubahnya kawula yang selalu ngawula pada ndara-nya—yang tiada lain melanggengkan praktik feodalisme. Padahal, dalam upaya pemenuhan intelektualitas, hal itu  justru harus disingkirkan jauh-jauh. Sikap terbuka dan memosisikan mahasiswa sebagai teman belajar hanya akan terjadi jika dosen memiliki sifat egaliter.

Sebagai tempat menghasilkan dan menguji ilmu pengetahuan berdasar riset dan pengajaran, perguruan tinggi harus otonom secara moral dan intelektual, terbebas dari otoritas politik dan kekuasaan.

Kita, atau setidaknya saya, senantiasa berharap Unnes makin mengagungkan kebebasan akademik, bukan wahana melanggengkan kuasa dan praktik politik. Dengan cara itu, Unnes makin diperhitungkan banyak kalangan karena SDM-nya makin maju dan terbuka, alumninya kian mampu bersaing, dan memberi kontribusi terhadap peradaban.

Itu jika kaum cerdik-pandai di dalamnya selalu berupaya mewujudkan perguruan tinggi tempat ia bernaung sebagai “rumah ideal” yang terbebas dari praktik politik praktis dan tidak membolehkannya menjadi wahana meraih kuasa. Saya menanti dan berusaha mewujudkannya.

Dhoni Zustiyantoro
Alumni yang juga dosen luar biasa di Unnes

Tentang Kuasa Materi dan Moralitas Akademik Itu…

Surahmat, yang juga kawanku. Kita berdua mungkin ditakdirkan untuk selalu gelisah. Dari niatan untuk bertemu dan ngobrol santai saja, ujung-ujungnya ke sana juga. Pada obrolan yang selalu mengerucut pada hal-hal yang sebenarnya tak melulu telah, sedang, atau bakal kita alami, tapi selalu kita anggap sebagai hal penting.

Tentang materi, kau kemarin malam juga bilang belum bisa lepas dari jerat pragmatis kuasa materi. Kau, atau juga aku dan banyak kawan seperjuangan lain, nyatanya masih butuh materi sebagai hal mendasar yang harus dipenuhi. Dan, kita belum mampu untuk memenuhi hal mendasar itu. Kau beristri tapi belum punya rumah seisinya, dan mobil. Aku belum punya istri, pun masih ngekos. Hal itu, kuanggap sebagai hal yang mendasari mengapa kau masih membawa perbincangan ini kepada apa yang kau sebut kuasa materi.

Jika aku balik bertanya, apakah ada yang tak takluk pada kapitalisme? Lihatlah laptop yang kugunakan untuk mengetik ini, juga Facebook yang sedang kau buka itu, semuanya hasil dari para pemodal besar, bukan? Belum lagi telepon genggam, baju, motor, dan banyak hal lain yang tanpa itu semua, kita mungkin tak bisa mempertahankan hidup normal di era kapitalis ini.

Kau juga tahu, kemarin aku tak begitu tertarik –atau tak paham– dengan perbincangan Martin yang mengupas asal-usul kekayaan. Namun, cukupkah kita mengutuk gerai ritel Indomart dan Alfamart yang kian menjamuri sekitar kampus, misalnya, yang menggusur pasar tradisional,  yang secara tidak langsung menggiring persepsi massa bahwa, misalnya, pasar krempyeng itu tak steril dan bersih karena konsep market yang ideal tiada lain adalah seperti ritel itu.

Dua puluh satu tahun lalu ketika aku hampir saban hari bermain umpet-umpetan ataugasingan bersama dua puluhan kawan di desa, aku tak ragu masuk rumah tetangga untuk minum air kendi. Dengan keringat yang bercucuran, aku tak segan untuk langsung masuk rumah tetanggaku dan menenggak air sepuasnya, sampai hilang dahaga agar bisa kembali bermain.

Namun, beberapa tahun belakangan ketika pulang ke desa, terutama pada Lebaran, kendi-kendi itu telah tergantikan oleh minuman mineral seukuran gelas 200 mililiter. Ya, warga desa tak ingin lagi repot-repot untuk sekadar memasak air dan menghidangkannya di atas meja, apalagi menyeduhkan teh atau kopi untuk para tamunya.

Juga kudapati anak-anak desaku sekarang lebih memilih untuk bermain perangkat elektronik macam telepon genggam Android yang sudah bisa diinstal game, mengakses Facebook, atau bermain Sony Play Station. Ya, orangtua lebih menghendaki mereka tak keluar rumah dan, bagi yang mampu, mereka menyediakan perangkat “pengekang” itu agar anak tak keluar rumah. Dengan tetap di rumah, orangtua leluasa untuk mengawasi anaknya tanpa harus khawatir salah pergaulan.

Syahdan, tak ada lagi anak-anak yang dengan riang bermain di halaman yang lapang. Banyak halaman rumah yang ketika itu berupa tanah sehingga bisa dipakai untuk bermain gasing, sekarang telah dicor. Anak-anak tak lagi bersama-sama bermain, tak ada lagi yang masuk-keluar rumah tetangganya untuk sekadar meminta minum.

Warga desa juga semakin tak percaya dengan air di sumur yang mereka gali sendiri. Air itu diyakini tidak steril dan berasa aneh. Ya, setelah beberapa lama terbiasa meminum air kemasan, mulai dari yang terbungkus plastik seukuran gelas yang telah terhidang di meja untuk njagani jika ada tamu, hingga air di galon yang tersaji di dapur. Mereka juga mengamini iklan yang setiap hari dilihat di televisi, bahwa air minum dalam kemasan itu “air minum untuk kesehatan keluarga”. Melalui nilai yang terus-menerus didistribusikan melalui iklan itu, kapitalisme makin merajai dan tak cuma sekadar hegemoni, tapi sudah menjadi laku hidup.

Kau tahu, betapa para pemodal besar telah menguasai tiap jengkal napas dan denyut nadi kita sekarang ini. Maka, kita sebagai kaum yang selalu mencoba kritis terhadap banyak hal kemudian melawan dengan berbagai cara. Kang Putu, misalnya, telah menggunakan perlawanan juga sebagai pilihan dan laku hidup sehari-hari. Ia tak ngunjuk air kemasan macam Aqua yang kini dimiliki oleh perusahaan asal Prancis, Danone.

Tapi, kemarin kau banyak dicecar oleh kawan-kawanmu setelah menulis “Sarjana Altruis” yang kau unggah pakai akunku di laman universitas itu. Kau membakar-bakar mereka, para sarjana itu, supaya bisa membikin nilai sendiri dan tak cuma mengekor. Termasuk memberi anjuran secara tak langsung untuk tidak memakai produk-produk kapitalistik. Kau menyebut manusia modern tak bisa lepas dari Apple dan Samsung, dua raksasa perusahaan yang telah merajai industri telepon seluler. Tapi, kau pakai Samsung dan menggelar tikar plastik, aku punya Apple, Martin minum air mineral, Kang Putu ngunjuk Fresh Tea…

***

Mat, di perguruan tinggi tempat kita bercokol sekarang ini, kita sering pula tak terima terhadap keadaan. Tapi, alih-alih bicara iklim akademik kampus, kita malah acap bicara politik yang tak seharusnya hinggap di sini. Dan, kita asyik membahas itu. Padahal, kau pernah SMS: “ngapain sih kita repot-repot mikirin itu?”

Di luar keadaan yang harus kita syukuri sebagai orang yang beruntung secara akademik, kita acap gelisah: kontribusi macam apa yang bisa kita lakukan untuk memajukan dunia keilmuan ini?

Kemarin malam aku memaparkan realitas yang kau amini, juga Mas Burhan: mahasiswa hanya mengandalkan pertemuan di kelas untuk menuntut ilmu. Padahal pengetahuan justru kian lebat didapat di luar kelas, pada pertemuan-pertemuan  komunitas, di sarasehan. Terlebih lagi, kasihan jika mereka diajar oleh para pengajar yang menganggap pendapat, referensi, dan semua yang dia hadirkan di kelas adalah yang paling benar. Alamak!

Sampai di sini, betapa kita, yang katamu masih muda ini, sangat butuh untuk selalu memantik-mantik iklim tak mudah terima terhadap realitas. Memang, mendobrak kemapanan yang sistemik macam ini sungguh tak mudah. Namun, kita bisa mengawalinya dengan memberi keteladanan untuk memberi sikap egalitarian. Mengajak mahasiswa untuk duduk dalam kursi yang sejajar, kalaupun tak ada kursi, maka lesehan, untuk terbuka berdiskusi, saling mengasupi.

Bukankah kita harus berbangga diri jika ada mahasiswa yang lebih tangguh dalam satu bidang saja? Itulah taruna ngungkuli bapa. Sekira 20-30 tahun ke depan, kita hendak bangga jika ada penulis, sastrawan, jurnalis, pendidik, presiden, atau minimal orang yang berguna bagi liyan yang ternyata orang yang pernah kita ajak duduk bersama dan saling hujat itu. Apa yang kita sebut sebagai mimbar akademik adalah keniscayaan yang harus terus-menerus diupayakan.

Aku yakin perkara macam ini selalu terjadi dari zaman ke zaman. Masa di mana Sucipto Hadi Purnomo, Saroni Asikin, Sendang Mulyana, Kang Putu, Achiar M Permana, Mukh Doyin, menempa diri misalnya, tak akan pernah kita dapati hari ini. Aku tak yakin mereka orang-orang yang tak gelisah, bahkan hingga detik ini. Dan, masa itu menghasilkan orang-orang seperti mereka. Kita berdua ini, yang tak patut untuk mematut-matut diri ini, mungkin adalah hasil dari generasi tempaan yang sudah makin banyak ngincipi kapitalisme yang justru makin meraja—karena kau selalu menyoal kapitalis.

Maka, mungkinkah kita mampu mencipta generasi yang, puluhan tahun ke depan dapat menatap dengan gagah berbagai tantangan hidup, yang mrantasi gawe, mumpuni dalam bidangnya, yang lebih menyalakan lilin dalam kegelapan timbang mengutuknya tiada henti?

Inikah juga yang kau sebut “anak muda yang memilih jalan hidup”? Cuma, satu hal yang selalu kuharap ada padaku dan padamu juga, semoga idealisme ini selalu berkobar, meski mungkin nanti kita menjadi PNS. Kau ingat kelakar malam itu?

Eh, iya, satu lagi, Mas Burhan wis berencana jadi penulis. Sepertinya kita harus cari profesi lain.

Kawanmu, yang juga teman ngopi,

Dhoni Zustiyantoro

————————————————————-

 

Mahasiswa dan Nasionalisme

Garuda-Di-Dadaku3Kaum terpelajar, intelektual, dan aktivis mahasiswa selalu ambil bagian dalam proses pembentukan bangsa ini. Sejak masih berada di bawah kekuasaan kolonialis, mereka terjun ke arena politik dengan kesadaran bahwa berpolitik pada zaman itu adalah memperjuangkan cita-cita, menebar benih kebangsaan, dan menegakkan kemerdekaan walau dengan risiko 3 B: bui, buang, bunuh.

Dimulai tahun 1908, Boedi Oetomo dibentuk oleh para pemuda yang belajar di lembaga pendidikan STOVIA. Wadah ini merupakan refleksi sikap kritis dan keresahan intelektual. Kemudian mereka menetapkan tujuan perkumpulan: kemajuan yang selaras dengan bangsa dan negara, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan dan dagang, teknik dan industri, serta kebudayaan (Muljana, 2008). Tak cukup kuat, Boedi Oetomo akhirnya terjun ke dunia politik.

Lalu muncul Sumpah Pemuda pada 28 Oktober tahun 1928. Gerakan yang dicetuskan melalui Kongres Pemuda II itu dimotori oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Sebagai keputusan kongres, mereka sepakat untuk mengaku bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan: Indonesia.

Namun setelah itu, pemerintah Jepang melakukan pelarangan terhadap segala kegiatan yang berbau politik: membubarkan segala organisasi pelajar dan mahasiswa, termasuk partai politik. Praktis, mahasiswa hanya memilih untuk berkumpul dan berdiskusi. Sejarah mencatat, di angkatan 1945 itu, para aktivis terpaksa menculik dan mendesak Soekarno supaya memproklamirkan kemerdekaan. Peristiwa ini dikenal dengan Rengasdengklok.

Semenjak kemerdekaan, muncul kebutuhan akan aliansi kelompok-kelompok mahasiswa, muncul di antaranya Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) yang dibentuk 1947 di Malang. Kemudian, dalam Demokrasi Liberal (1950-1959), organisasi mahasiswa kebanyakan merupakan organisasi di bawah partai-partai politik.

Para aktivis kemudian membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), tanggal 25 Oktober 1966. Organisasi yang merupakan hasil kesepakatan sejumlah organisasi yang berhasil dipertemukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan (PTIP) Mayjen dr. Syarief Thayeb itu di antaranya, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Pers Mahasiswa (IPMI). Mereka sepakat untuk menyatukan tekad perlawanan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) (Sulastomo, 2008).

Angkatan 66 tersebut sukses mengangkat isu komunis sebagai bahaya laten negara. Gerakan ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung mahasiswa menentang komunis. Soe Hok Gie adalah salah satu aktivis yang sangat idealis dan cara pandangnya memberikan andil besar dalam pergerakan kawan seperjuangannya. Pemikirannya dalam wujud esai tersebar di berbagai media massa dan kemudian dibukukan dengan judul Zaman Peralihan (1995), Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan (1997), Di Bawah Lentera Merah (1999).

Rezim ke Rezim

Mahasiswa selalu ambil bagian dalam setiap pembaruan dan pergerakan negeri ini. Mereka membela ketidakberdayaan masyarakat di tengah keputusan pemerintah yang tak memihak. Korban nyawa pun tak terhindarkan.

Dalam catatan sejarah, pada kasus 15 Januari 1974 yang dikenal dengan Peristiwa Malari terdapat sedikitnya 11 orang meninggal. Peristiwa itu dipicu karena kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka yang hendak menanamkan modal asing di Indonesia. Selain itu, mahasiswa juga tidak senang terhadap asisten pribadi Presiden yang memiliki kekuasaan besar. Peristiwa Malari dapat disebut sebagai tonggak kekerasan Orde Baru. Sejak saat itu, represi dijalankan secara lebih sistemastis semenjak Orde Lama tumbang (Adam, 2009).

Mahasiswa pun akhirnya dibungkam. Setelah Daoed Yusuf dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978, kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dilaksanakan menyeluruh. Mahasiswa diarahkan pada kegiatan internal kampus yang tak membahayakan posisi rezim. Namun memasuki awal tahun 90-an, Mendikbud Fuad Hasan mencabut kebijakan tersebut. Sebagai gantinya, terbitlah Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK) yang terdiri atas senat dan unit kegiatan mahasiswa. Mereka menuntut lembaga mahasiswa agar independen dan tak terpengaruh gerakan politik.

Kemudian kita selalu ingat dengan peristiwa 12 Mei 1998. Mahasiswa melengserkan Soeharto karena dianggap tak mampu membawa perubahan untuk negeri ini. Kenaikan BBM, tarif listrik, dan angkutan, kala itu dirasa membebani rakyat di tengah himpitan karena pengaruh krisis finansial Asia. Untuk aksinya, mahasiswa harus membayar 4 nyawa saat melakukan aksi besar-besaran ke Gedung MPR (Yudiono, 2010).

Tak cukup rasanya, merunut perjuangan mahasiswa negeri ini pada sebuah tulisan. Rekam sejarah menyatakan, kaum terpelajar selalu ambil bagian dalam gerakan pembaruan yang diyakini selalu berpihak kepada rakyat sebagai penguasa dalam negara demokrasi. Melalui jalur tersebut, mereka sesungguhnya hadir―mengutip pernyataan Soekarno―sebagai penyambung lidah rakyat.

Pergerakan mahasiswa juga merupakan bukti bahwa wakil rakyat tak menunjukkan fungsi dasarnya. Kita patut kecewa pada politikus yang cuma mementingkan kelompok dan ambisi pribadi. Kemudian kita senantiasa kagum pada sosok pemimpin yang (berlagak) menanggalkan atribut birokrasi dan melewati batas-batas formalitas.

Sekarang, akankah kita hanya mampu mengenang para militan yang berjuang menegakkan nasionalisme dan berpolitik untuk kepentingan bangsa dan negara? Agaknya, hal seperti itu terlampau mewah untuk ukuran zaman di mana kalkulator lebih penting daripada nurani rakyat.

―Dhoni Zustiyantoro

*gambar: http://4.bp.blogspot.com/-WZHGpJpTM7E/Tw9R3UNiC1I/AAAAAAAABLs/RaDTpnIk3lc/s320/Garuda-Di-Dadaku3.jpg