Puisi yang Berimaji dan Esai yang Menjelaskan

Kepadatan bahasa puisi mengajak pembaca masuk ke wilayah multitafsir. Kaidah licentia poetica menengahkan puisi bisa memiliki bahasa tak lazim, mengalihkan dari apa yang maksud pengarang, dengan gejala semiotis yang berserak dan ingin ditafsirkan pembaca.

Bahasa dalam puisi merupakan bahasa yang menangguhkan. Bagi puisi, imaji adalah kunci atau justru pembebas. Jadi licentia poetica merupakan hak yang diberikan konvensi bahasa ke penyair demi konvensi sastrawi. Gaya romantik yang beranggapan “gaya adalah orangnya itu sendiri” nyaris menjadi anggapan umum dan dominan.

Dari anggapan itulah lahir konsep “kebebasan penyair”, untuk tidak harus patuh pada kaidah bahasa yang lazim. Pandangan itu masih bertahan hingga kini (Sardjono, 2001: 74). Namun meski licentia poetica mengakui sekaligus memberi keleluasan, kerja sastrawi tidaklah persis seperti itu. Penyair, misalnya, tidak hidup dan berurusan secara persis dengan bahasa, sebab urusan penyair sering justru dengan konsep sastrawi yang hidup dan dihidupinya.

Puisi membebaskan penulis untuk menulis dengan tipografi dan tanda yang diinginkan. Jadi bahasa penyair bukanlah sistem kesemestaan bahasa, melainkan konvensi sastrawi. Gaya individu dalam sastra merupakan upaya menyatakan kedirian di hadapan konvensi sastrawi sebagai bahasa. Karena itu, anggapan kaum poststrukturalis itu sebetulnya, sekali lagi, mengarah ke perbincangan inti bahwa imajinasi adalah kunci bagi puisi.

Bahasa dan gaya adalah sarana mengungkapkan “yang akan dan ingin ditafsir”. Namun anggapan itu tak sepenuhnya relevan karena bahasa puisi adalah bahasa yang dinikmati, yang dalam beberapa hal terkadang tak perlu ditafsirkan secara tepat. Tak heran Goenawan Mohamad meyakini penyair bisa berbohong dalam puisi.

Penyair, atau siapa pun, bisa menulis puisi dengan bahasa tak lazim, yang belum ada, dengan mengatasnamakan pembaruan. “Keanehan” dalam puisi juga makin menemukan kelaziman saat penyair makin tidak ingin menyamai karya sebelumnya. Sama bagi penikmat puisi yang sudah menyiapkan diri untuk bersiap menerima keanehan. Namun tidak dalam esai. Esai mesti mempertunjukkan dengan jelas kemampuan bernalar dan berbahasa. Puisi boleh gelap, esai tidak.

Esai ditulis mengacu ke pokok pikiran atau pikiran utama yang segera harus diberi pilar oleh pikiran penjelas. Satu atau sejumlah ide harus dimunculkan dan argumen mesti diorganisasikan. Dalam berargumen segera terlihat ketajaman sang esais. Dalam berargumen itu pula terbaca keluasan wawasan dan bayangan kepribadian esais.

Ihwal “Puisi Esai”

Lantas, apakah “puisi esai”, penggabungan dua bentuk tulisan berbeda itu bisa menjembatani antara imajinasi dan penjelas sekaligus? Apa yang salah dari upaya menciptakan genre baru dalam sastra?

Saya tak hendak memperbincangkan hal-hal di luar konteks sastra sebagai karya. Kita coba pahami nukilan “Sapu Tangan Fang Yin” dalam Atas Nama Cinta: Sebuah Puisi Esai (2012) halaman 35 berikut: Mereka berebut menjarah, saling mendahului/Tunggang-langgang, tindih-menindih terjebak api/Dalam bangunan yang menyala-nyala/Terpanggang hidup-hidup — dan tewas sia-sia.

Pada akhir kata dalam puisi itu ada nomor untuk merujuk catatan kaki yang menjelaskan sehari setelah kerusuhan 13 Mei 1998 para jenderal pergi ke Malang untuk menghadiri rapat koordinasi pengendalian. Soeharto sedang di Kairo untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G-15.

Suasana protes masyarakat yang ingin Soeharto mundur, kacau hari-hari itu. Berdasar struktur, penulis sah saja menyatakan sedang membuat puisi. Tipografi memenuhi kaidah puisi umumnya. Untuk melegitimasi unsur esai dalam puisi, penulis menambahkan catatan kaki yang membuat puisi terasa ilmiah, kontekstual, dan memiliki pembenaran bahwa peristiwa yang ditulis faktual. Namun masalah sejatinya muncul ketika kita menanti dan mencari unsur imaji “puisi esai”.

Kemiskinan imaji tersebar di seluruh tulisan dalam buku yang melabeli diri sebagai “genre baru sastra Indonesia” itu. Buku yang disebut Sapardi Djoko Damono sebagai buku yang “penting untuk dicatat dalam perkembangan puisi kita” karena Denny JA, sang penulis, “sudah menawarkan suatu cara penulisan baru” itu berisi lima buah “puisi esai” dengan panjang puisi minimal 30 halaman.

Tentu sah pula berbagai tulisan yang lahir pada masa serba post, memosisikan diri sebagai “pascapuisi”. Ia diklaim sebagai perlawanan terhadap puisi yang dipandang jauh dari pembaca. Dessy Wahyuni dalam artikel pembelaan “puisi esai” di Jawa Pos, “Berburu Fakta dalam Puisi Esai” (13 Mei 2013), bahkan secara jelas menyatakan makin sulit puisi dipahami, makin buruk puisi itu sebagai media komunikasi penyair dan dunia di luarnya. Jelas “puisi esai” mengesampingkan imaji — yang dikedepankan dalam licentia poetica.

Di dalamnya kita akan kesulitan mendapat imaji dan pelbagai hal yang dikedepankan dalam sastra, karena sejak lahir memang diniatkan sebagai puisi yang terang, mudah dipahami, lengkap dengan penjelas berupa catatan kaki sebagai esai.

Namun, dalam sastra, sejatinya tak ada yang salah dari upaya menciptakan “genre baru”, karena pada dasarnya setiap karya adalah hasil coba-coba. Yang keliru, mengklaim karya sendiri sebagai bentuk baru. Ya, setelah menciptakan lantas melabeli sebagai genre (jenis, tipe, atau kelompok sastra atas dasar bentuk) yang baru. Untuk tujuan apakah “puisi esai” diciptakan? Agaknya masyarakat pembaca sastra tak bisa lagi didikte. (44)

– Dhoni Zustiyantoro, pengajar Program Studi Sastra Jawa FBS Universitas Negeri Semarang

*Versi cetak dimuat di harian Suara Merdeka, Minggu (4/2/2018) dan dimuat di http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/31615/Puisi-yang-Berimaji-dan-Esai-yang-Menjelaskan

Advertisements

Mendamba Organisasi atau Kritik Sastra?

Oleh Dhoni Zustiyantoro

JIKA diibaratkan, mencari kritik sastra kita hari ini sama halnya dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Kritik sastra, baik secara kuantitas maupun kualitas, dipastikan menurun karena produktivitas para kritikus berkurang. Dalam sejarah sastra Indonesia, nyaris hanya HB Jassin yang tertabalkan sebagai penggawa kritik sastra. Kini, alih-alih mencari kritik sastra di media massa, kita justru acap disodori analisis mengenai sebab-sebab ketiadaan dan bukan kehadiran kritik sastra itu sendiri.

Ihwal kondisi kritik sastra disinggung oleh Guru Besar Universitas Airlangga, Putera Manuaba, di harian Kompas, Sabtu (23/12) lalu. Alih-alih mendorong supaya kembali bergeliat, ia justru menengarai keringnya kritik sastra baik dari sisi kuantitas maupun kualitas salah satunya disebabkan karena ketiadaan wadah organisasi. Menurut dia, asosiasi atau wadah organisasi sangat dibutuhkan sebagai wahana memperbincangkan, mengembangkan, dan meningkatkan kritik sastra.

Tentu wacana mendorong pembentukan wadah tersebut patut kita apresiasi. Kritikus sastra, yakni orang-orang yang mengabdikan diri sebagai pembaca yang tekun, menulis kritik dengan metodologi dan pendekatan sastra, dan menyampaikannya melalui beragam sarana (media massa, jurnal, maupun dalam jaringan/ online), bisa berhimpun untuk mengupayakan kuantitas dan kualitas kritik sastra. Di sisi lain, wacana pembentukan organisasi kritik sastra bakal melengkapi organisasi profesi yang ada. Setidaknya, dalam rumpun sastra dan humaniora, organisasi yang ada hingga saat ini antara lain Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia, Asosiasi Tradisi Lisan, dan Ikatan Dosen Budaya Daerah Indonesia.

Selain itu, ada pula forum ilmiah yang secara rutin diselenggarakan untuk mewadahi pertemuan cerdik-cendekia dalam rumpun ilmu yang sama, seperti Pekan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia dan Konferensi Bahasa dan Sastra. Dengan demikian, sebenarnya secara tidak langsung orang-orang yang bergiat dalam bidang kritik sastra—sekalipun tidak secara langsung menyebut “kritik sastra” dalam nama organisasi dan forum tersebut—telah terwadahi. Demikian halnya dengan topik dan hasil kajian terkait dengan kritik sastra itu sendiri, bisa dengan mudah menjadi bagian dalam pembahasan pertemuan dan forum ilmiah itu.

IMG_1563

Mana Lebih Penting?

Kemudian, jika kita sedikit merefleksikan, ada sejumlah pertanyaan yang mesti segera terjawab: sejauh mana urgensi pembentukan organisasi kritik sastra? Apakah sekadar menambah jumlah organisasi profesi yang telah ada, yang bisa jadi hanya akan “dihuni” oleh orang-orang yang lebih-kurang sama, ataukah justru kritik sastra itu sendiri yang sedang sangat dibutuhkan? Pertanyaan mendasar ini, sekali lagi, terus-menerus menjadi wacana yang hanya bisa dijawab dengan kehadiran kritik sastra secara berkesinambungan. Realitas faktualnya, “kritik sastra yang menginspirasi”—sesuai judul esai Putera Manuaba—masih saja dinanti.

Akan tetapi persoalan ini bukanlah hal baru. Secara teoretis, di perguruan tinggi, kritik sastra menjadi bagian tak terpisahkan dari pembelajaran ilmu sastra yang meliputi teori, sejarah, dan kritik sastra (lihat Luxemburg: 1986, Teeuw: 1984, dan Wellek: 1993). Dalam esainya, Putera Manuaba menyebut bahwa seorang kritikus sastra idealnya adalah orang yang melampaui wawasan pengarang karya yang tengah dikritik. Ia juga menyebut seorang kritikus sastra juga mesti menjadi orang yang berwawasan luas, kritis, analitis, imajinatif, intuitif, dan kreatif. Sedangkan di perguruan tinggi, mahasiswa yang menempuh kuliah pada program studi sastra secara intensif mempelajari teori dan juga dilatih untuk mempraktikkannya pada karya-karya sastra.

Namun, harapan untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai lahan mencetak kritikus sastra ibarat jauh kendang dari penari. Prodi sastra yang memiliki misi salah satunya mencetak sarjana yang mumpuni dalam bidang ini, nyatanya tak mampu berbuat banyak. Alih-alih mendidik mahasiswa agar kelak produktif, berbagai hal terkait sastra pada akhirnya sebatas menempuh matakuliah. Kita lantas mafhum jika kebanyakan kritikus, demikian halnya dengan sastrawan, justru tak lahir dari rahim program studi sastra.

Kita juga membaca polemik wacana antara Budi Darma dan Katrin Bandel mengenai kritik sastra. Katrin menyanggah pendapat Budi Darma yang menganggap bahwa “Semua pendapat mengenai sastra pada hakikatnya adalah kritik sastra”. Dengan demikian, menurut Budi Darma, tulisan atau komentar apapun tentang karya sastra adalah kritik sastra meski disampaikan oleh mereka yang dianggap kritikus sastra: komentar di jejaring sosial, cacian, meme, atau clemongan di warung kopi. Sebaliknya, menurut Katrin Bandel, sebuah kritik sastra mesti mengandung elaborasi yang menjelaskan mengapa kritikus sampai pada penilaian tertentu. Dalam pendapat Katrin, berbagai hal yang mungkin remeh-temeh seperti contoh tersebut di atas bukanlah “kritik sastra”.

Keluasan konteks dan permasalahan kritik sastra membuat ia tak cukup sekadar diberi wadah. Pembentukan organisasi, di lain pihak, bisa memunculkan pesimisme baru sekalipun kita tak menginginkan hal ini, yaitu ketidakefektifan. Kita tentu tak menginginkan organisasi sekadar memenuhi kewajiban kegiatan atau tempat menghabiskan anggaran. Namun, justru dari orang-orang yang relatif bebas dari kekangan birokratisasi dan tak menyalahkan keadaan, kita berharap kritik sastra terus berdenyut. Adalah hal yang aneh jika berkurangnya kuantitas dan kualitas kritik sastra sekadar dilihat dari ketiadaan wadah bagi kritikus sastra. Bukankah sastra pada prinsipnya adalah membebaskan?

— Dhoni Zustiyantoro, pengajar pada Prodi Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang; penulis buku Tentang Jawa dan Hal-hal yang Tak Selesai (2017)

*Versi lebih pendek dari tulisan ini dimuat di harian Suara Merdeka, Minggu (31/12/2017)

“Cina Tuwa” yang Tak Perlu dan Cerita yang Serba Dilalah

Oleh Dhoni Zustiyantoro

KITA nampaknya masih akan menemukan rasisme, setidaknya pengotak-kotakan yang tak perlu terhadap kesukuan, dalam karya-karya sastra. Ketiadaan anasir kritis, termasuk tumpulnya cara bercerita, menjadi musabab kemunculan hal tak perlu itu.

Mengemukanya rasisme yang tak perlu itu ada dalam crita cekak “Calon Wartawan” di majalah berbahasa Jawa Panjebar Semangat, Nomor 49 edisi 9 Desember 2017. Di awal cerita, cerkak yang ditulis Imam Hidayat itu menyebut “Cina tuwa” untuk menyebut seorang lelaki tua keturunan Cina sebagai salah satu tokoh.

“Calon Wartawan” berkisah mengenai aku sebagai seorang perempuan yang sedang belajar menulis reportase. Dia mendapat arahan dari lelaki bernama Ferry untuk liputan dan mencari data di lapangan. Di sejumlah tempat, tokoh aku mengumpulkan data dengan mewawancarai orang-orang terkait dengan sejarah tempat. Dalam proses belajar menjadi wartawan, Ferry memberi sejumlah nasihat kepada aku terkait hal-hal yang mesti dilakukan, antara lain tak boleh mamasukkan interpretasi dalam berita, mengedepankan data dan fakta, juga kritis terhadap keadaan di sekitar.

Di awal cerita, dikisahkan tokoh aku yang mencari informasi mengenai awal mula cerita daerah Baba Layar. Setelah tiba di kanan-kiri pusat perbelanjaan Ramayana Sidoarjo itu, tokoh aku lalu duduk di sebuah warung, di sebelah “Cina tuwa”. Tokoh aku tak ingin langsung bertanya kepada “Cina tuwa”. Namun untuk menarik perhatiannya, aku menelepon Ferry dan menanyakan apa yang akan dilakukan di tempat itu—dalam proses pencarian informasi tersebut.

“Mas, iki aku wis tekan Baba Layar. Terus aku kudu piye?”
“Yen kepengin dadi wartawan, kudune kowe sekolah dhisik neng AWS.”
“AWS iku singkatan apa?”
“Akademi Wartawan Surabaya. Kampuse lek gak salah neng Kaliasin. Eh, embuh ya, aku lali. Wis ta. Pokoke sekolaha dhisik neng AWS. Dadi ben gak takon-takon waae ngono iku.”
(Hidayat, 2017: 23)

Ferry menyarankan tokoh aku agar terlebih dulu menempuh pendidikan di AWS sebelum menjadi wartawan profesional. Dalam cerita tersebut nampak jika Ferry merasa bosan karena terus ditanya oleh tokoh aku perihal kerja kewartawanan. Ferry lantas meminta tokoh aku untuk menemui orang yang sekiranya paham tentang sejarah Baba Layar. Dan, tokoh aku merasa telah menemukannya. Dialah “Cina tuwa” yang sedang duduk di sebelahnya, di dalam warung pojok itu.

“Cina tuwa” pun menengok aku dan menanyakan apakah dia berprofesi sebagai wartawan. Tokoh aku menjawab tidak. Dia hanyalah orang yang sedang belajar menulis di majalah Panjebar Semangat. Gayung pun bersambut. Cina tuwa yang sedari tadi mendengar perbincangan tokoh aku dengan Ferry lantas menanyakan ihwal Baba Layar.

“Kala wau kok ngrembag perkawis lokasi Baba Layar?” Cina tuwa iku malih basa.
“Inggih. Kula kepengin nyerat sejarahipun Baba Layar, kenging menapa dhaerah mriki kok dipunwastani Baba Layar.”
(Hidayat, 2017: 23)

Lelaki itu lantas menceritakan perihal sejarah Baba Layar secara panjang lebar. Tokoh aku mencatat dalam kertas. Inti cerita itu adalah daerah yang kini terdapat Mal Ramayana itu ditempati oleh Babah-Layar yang memiliki nama asli Sham Po Kong.

IMG_1183

Rasisme?

Dalam “Calon Wartawan”, kita setidaknya akan menemukan penyebutan “Cina” dan “Cina tuwa” yang merujuk pada lelaki tua keturunan Cina itu sebanyak tujuh kali. Dalam cerita tersebut, tokoh aku melihat orang lain—dalam konteks ini adalah orang yang belum dia kenal—dari persepsi pandangan awal dan identitas yang melekat: Cina.

Rasisme, menurut Fredickson (2002), adalah prasangka atau praktik memperlakukan orang lain secara berbeda dengan memberikan penilaian yang diukur berdasarkan karakteristik ras, sosial, atau konsep mental tertentu mengenai diri sendiri. Sedangkan menurut Syofyan (2012), sejak tahun 1970-an, ras dianggap sebagai konsep sosial, budaya, dan politik yang sebagian besar didasarkan pada penampilan luar yang dangkal dan semu.

Gagasan tentang ras ditanggapi secara emosional sehingga diskusi-diskusi objektif tentang signi­fikansi ras dalam kaitannya dengan isu-isu sosial menjadi sulit. Munculnya isu ras dalam karya sastra, di lain pihak juga wujud keanehan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip postmodernisme. Rasisme, dengan demikian, mengusung semangat konservatisme atau prinsip pemikiran modern karena ia mendukung pemaknaan yang final terhadap ras.

Identitas tokoh lelaki tua keturunan Cina dalam “Calon Wartawan”  secara tersurat bukan dibangun atas dasar realitas atau bahkan imajinasi sekalipun. Tokoh tersebut, misalnya, tidak dibentuk dengan kata ganti atau ciri yang melekat pada personal orang keturunan Cina, seperti berkulit putih, bermata putih, berambut tebal, tinggi, logat dan dialek dalam berbicara, dan sebagainya. Ciri tersebut, secara imajinatif akan mengarahkan pembaca pada kesimpulan identitas yang diinginkan oleh pengarang.

Namun, tokoh “Cina tuwa” sekadar disebut-sebut sebagai “Cina tuwa”. Tokoh itu dimatikan.  Pengarang, dalam konteks ini, dalam karyanya miskin imajinasi untuk menghidupkan tokoh-tokoh di dalamnya—termasuk tokoh aku yang tak punya identitas melekat sebagai upaya membangun imajinasi pembaca dan memperkuat karakteristik atau stereotipe seorang perempuan yang baru belajar menjadi wartawan.

Meski demikian, karya sastra ini cukup menampulkan realitas zaman melalui aktivitas tokoh yang tak bisa lepas dari perangkat teknologi. Antara lain disebutkan, tokoh aku yang dalam kedatangannya ke mal Ramayana mengenakan headset yang dicolokkan ke telepon genggam. Sepanjang cerita, komunikasi yang dibangun tokoh aku dengan Ferry juga menggunakan perangkat tersebut. Angan-angan memiliki pekerjaan sebagai wartawan juga menjadi perwujudan jiwa muda yang dinamis atau semangat kesetaraan gender. Cita-cita pekerjaan tokoh aku (berjenis kelamin perempuan), misalnya, bukan menjadi seorang petani, pegawai negeri sipil, atau sekadar ingin membantu keluarga di rumah. Pilihan untuk menjadi wartawan juga mencerminkan tokoh aku yang memiliki keinginan bekerja keras, dengan menghadapi dunia yang sama sekali baru baginya. Namun, meski sama sekali tidak tahu perihal dunia kewartawanan, ia mau belajar dengan menggali data dan bertanya kepada Ferry.

Serba “Dilalah”

Tidak terbangunnya kesadaran kritis dalam cerita “Calon Wartawan” juga berakibat fatal. Setiap bagian cerita sekadar tersambung melalui keadaan yang serba dilalah. Akibat dari keruntutan cerita yang logis membuat cerita dibangun secara tergesa, tidak runtut, dan tidak masuk akal.

Ketika tokoh aku selesai menemui “Cina tuwa”, ia menemui kakak yang vernama Endah yang memiliki rumah di Buduran. Malamnya, tokoh aku berencana untuk mengetik hasil wawancara. Namun, telepon dari Ferry membuyarkan rencana.

Bengine aku arep ngetik asil wawancara bab papan panggonan sing aran Babar Layar mau. Tapi, lagi wae nutul power laptop, ha-peku muni. Enek bel ka Mas Ferry.
“Hallo, wa’alaikumsalam. Enek apa, Mas?”
(Hidayat, 2017: 24)

Tokoh aku diminta untuk mencari informasi di desa kakak. Kabarnya, desa tersebut memiliki sebuah makam kramat. Tokoh aku diminta untuk menelusuri informasi tersebut. Saat obrolan inilah tokoh aku mendapat pelajaran sebagai wartawan, agar ia tak memiliki interpretasi pribadi atas berita yang sedang diliput. Namun, lagi-lagi ada dilalah. Saat tokoh aku membuka website untuk mencari informasi terkait tugas yang diberikan Ferry, ia menemukan lowongan kerja menjadi fotografer. Keesokan harinya, ia meminta pertimbangan kepada Ferry untuk melamar pekerjaan menjadi fotografer. Ferry pun kembali memberi wejangan, bahwa menjadi wartawan foto “aja mung foto sing apik-apik thok”. Sing elek-elek uga kudu diangkat neng permukaan. Upamane, foto sampah sing ngebaki Kali Ciwira sacedhake Mesjid Baitussalam, Sukodono kuwi.” (hlm. 24)

Cerita juga bergerak cepat dan tergesa pada penelusuran tokoh aku terhadap makam keramat dilanjutkan dengan pertemuan dia dengan dua orang perempuan di warung es buah.

Kesel wawancara karo juru kunci makam, aku mlebu warung es buah. Saking panase anggonku ngombe es nganti entek rong mangkok… (hlm. 43)

Kedua orang tersebut rupanya sedang membincang seorang pria bernama Ferry. Tokoh aku pun kaget. Ia menduga dan bertanya dalam hati, apakah perempuan itu benar pacar Ferry? Ia dilema. Setengah cemburu, namun ia sadar tak punya hak karena bukan siapa-siapa bagi Ferry. Tokoh aku lantas berniat mengambil gambar orang itu secara sembunyi, meski akhirnya diketahui oleh keduanya. Keesokan harinya, ia menelepon Ferry untuk melaporkan data yang diperoleh. Tokoh aku juga menyebut pertemuan dengan perempuan yang ia duga sebagai pacar Ferry. Karena itu, ia berniat untuk menjauhi Ferry. Namun, di akhir cerita, Ferry menyatakan jika perempuan yang ditemui tokoh aku tersebut adalah seorang janda. Sedangkan, dia adalah jejaka.

“Lengkape, Sri iku randha duwe anak loro. Angke aku jik jaka. Ujaring kandha, jaka iku kudu oleh prawan. Lek randha ya kudu oleh dhudha. Supaya tembe mburine ben ora ana rasa cuwa.” (hlm. 43)

Utomo (2002) menyatakan, keberadaan ciri dilalah lumrah muncul dalam alur karya sastra Jawa picisan. Kecenderungan penggunaan berbagai peristiwa yang bersifat dilalah dalam roman picisan sastra Jawa dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, adanya kesengajaan pengarang untuk menggiring cerita menuju ke arah yang dikehendaki tanpa harus bersusah payah membuat logika sebuah peristiwa dan/atau membuat hubungan sebab-akibat. Dalam sebuah kisahan yang pendek, pengarang agaknya kesulitan jika harus membuat cerita yang logis dengan pengaluran yang baik. Oleh karena itu, pengarang membuat penyelesaian atau jalan keluar yang bersifat instan. Singkatnya, apabila pengarang kesulitan membangun alur cerita yang logis, maka ia menggunakan konsepsi dilalah sebagai pengesahan. Namun, dilalah bisa dilakukan secara implisit (dengan tidak menggunakan kata atau ungkapan dilalah dan sejenisnya, maupun eksplisit (dengan menggunakan kata dilalah dan sejenisnya). Kedua, berkaitan dengan unsur dilalah sebagai alat pengesah sebuah peristiwa, hal itu sejalan dengan pandangan hidup masyarakat Jawa yang memiliki sandaran vertikal atau Ilahiah. Segala sesuatu atau nasib yang diterima dianggap sebagai sebuah takdir. Manusia tidak dapat menghindar dari takdir itu karena kekuasaan Tuhan sangat mutlak.

Pada akhirnya kita menginginkan cerita yang mampu bercerita, bukan cerita yang mendikte dan tergesa, apalagi berisi hal-hal yang tak perlu, seperti rasisme.

Dhoni Zustiyantoro

Rujukan

Fredickson, M. George. 2002. Racism a Short History. America: Princeton University Press.

Hidayat, Imam. 2017. “Calon Wartawan”. Surabaya: Panjebar Semangat.

Syofyan, Donny. 2012. “Teori Sastra dan Rasisme”, http://sastra-indonesia.com/2014/03/teori-sastra-dan-rasisme/

Utomo, Imam Budi, dkk. 2002. Eskapisme Sastra Jawa. Yogyakarta: Gama Media.

Lima Buku Prosa dan Kusala Sastra Khatulistiwa 2014

Saya masih ingat status Facebook prosais kenamaan Tanah Air, Linda Christanty, yang menyita perhatian banyak orang. Status tersebut diunggah sesaat setelah tim juri Khatulistiwa Literary Award (KLA) 2013, yang tahun ini berganti nama menjadi Kusala Sastra Khatulistiwa, mengumumkan pemenang dari ajang tahunan itu. Pada kategori puisi, Linda menjagokan buku puisi AS Laksana, yang kemudian pada awal tahun ini dianugerahi Majalah Tempo sebagai buku sastra terbaik. Padahal pada KLA 2013, juri memenangkan Museum Penghancur Dokumen karya Afrizal Malna.

Kekecewaan Linda tak berhenti di situ. Ia juga menyoal kemenangan Leila S Chudori pada kategori fiksi dengan novel Pulang. Menurutnya, ada salah seorang juri yang pernah gencar mempromosikan novel tersebut. Linda menganggap terjadi ketidaknetralan dalam penjurian. Alhasil, tim juri pun harus memberi sejumlah klarifikasi atas sanggahan itu.

Pada ajang serupa yang bakal digelar kembali 20 November mendatang, kita, atau saya pribadi, tidak berharap ”kasus” serupa terjadi. Penghargaan sastra, yang memang di Tanah Air tak banyak dari sisi jumlah, digadang-gadang memberi daya hidup tersendiri bagi jagad karya sastra kita. Dan, bagaimana peta kontestasi antarkarya pada tahun ini? Tentu saja saya tidak akan membicarakan banyak hal dalam ruang sempit ini. Tapi yang jelas, lima buah buku fiksi, yang terdiri atas novel dan kumpulan cerita pendek, adalah karya yang benar-benar layak untuk dipilih dalam Kusala Sastra Khatulistiwa 2014. Dalam setiap gelaran, panitia mematok karya yang masuk dalam penjurian adalah buku terbitan 12 bulan terakhir.

Kelima buku fiksi tersebut merupakan hasil penjaringan dari 10 buku yang sebelumnya telah pula dipilih. Kelima buku fiksi tersebut adalah Kepada Apakah karya Afrizal Malna, Hanya Kamu yang Tahu Berapa Lama Lagi Aku Harus Menunggu karya Norman Erikson Pasaribu, Surga Sungsang karya Triyanto Triwikromo, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Eka Kurniawan, dan Semua untuk Hindia karya Iksaka Banu.

Sejumlah diskusi, resensi, dan kritik sastra bermutu terhadap kelima buku tersebut juga telah hadir: untuk ”menguji” karya itu sendiri sekaligus mengajak kita memahami dan tidak berposisi sebagai seorang Linda yang mengabaikan banyak hal dan cenderung menutup mata terhadap yang lain. Alih-alih hendak menyajikan keunggulan masing-masing, semoga tulisan ini juga tak berpretensi memuji secara gelap mata.

Filsafat dan Seks

Memang tidak mudah memahami novel Kepada Apakah karya Afrizal Malna. Novel ini dibuka dengan kalimat, ”Apakah yang kamu pahami tentang apakah?”, sebuah pertanyaan ujian yang diajukan oleh dosen Filsafat Etika kepada Ram, tokoh novel ini, seorang mahasiswa filsafat semester pertama. Dan, pertanyaan itu terus terngiang di telinga Ram hingga perjalanan membawanya ke Ternate.

Sepanjang penceritaan, novel setebal 302 halaman ini bertebaran kalimat puitis nan falsafi, termasuk mengkritisi keadaan aktual. Seperti, ”Aku membayangkan sebuah kota tanpa iklan-iklan yang berteriak… Membayangkan sebuah kota yang memberikan ruang dan waktu kepada halaman lamanya yang menyimpan banyak cerita tentang dewi kesuburan…” (hlm. 102).

Dan, Freud agaknya benar-benar tersanjung ketika paham yang ia temukan, yakni manusia tak pernah lepas dari orientasi libidonya, menjadi alur yang dominan dalam novel Eka Kurniawan. Di novel setebal 252 halaman itu, perkara seks menjadi motif utama gerak dan tindakan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Ajo Kawir, tokoh sentral di dalam novel itu mengatakan bahwa, ”Kehidupan manusia ini hanyalah mimpi dari kemaluan kita. Manusia hanya menjalaninya saja.” (hlm. 189). Hal itu mendorong narasi utama dari keseluruhan alur penceritaan.

Perkara seks mula-mula hanya berupa burung Ajo Kawir yang tak bisa berdiri namun kemudian mempengaruhi sikap dan cara pandangnya terhadap kehidupan. Meski begitu, banyak pula muatan moral yang terkandung di dalam novel terbitan Mei 2014 ini. Ya, moral yang bertumpu pada kelamin, yang tentu bukan bagian Eka untuk menjelaskan mana yang baik dan buruk.

Judul buku kumpulan cerpen Norman Erikson Pasaribu boleh jadi memikat: Hanya Kamu yang Tahu Berapa Lama Lagi Aku Harus Menunggu. Di dalam novel terbitan April 2014 itu, Norman banyak berpijak pada hal-hal sederhana namun mampu ia kembangkan dengan apik. Pada cerpen pembuka, ”Tentang Mengganti Seprai dan Sarung Bantal”, misalnya, ia mengubah rutinitas sederhana mengganti seprai dan sarung bantal menjadi demikian bermakna. Bahwa kita kerap mengganti sesuatu yang sudah berbau apak, namun kerap tak mau mengakui: justru sering menyukai bau tak sedap itu…

Sejarah yang Sungsang

Tidak banyak pengarang masa kini yang mampu membuat cerita dengan latar sejarah yang kuat. Triyanto Triwikromo dan Iksaka Banu mungkin adalah dua di antara yang tak banyak itu. Membaca Surga Sungsang dan Semua untuk Hindia seakan membawa kita mundur beberapa zaman dari sisi latar waktu penceritaan. Triyanto, yang oleh banyak kritikus disebut-sebutberkarya pada aras penciptaan ala Gabriel Garcia Marquez, menghadirkan banyak ”kesungsangan” itu sendiri.

Kesungsangan itu mungkin termasuk dari sisi alur cerita yang seperti puzzle. Hal itu karena tiap bagian dari buku ini dapat dinikmati tanpa mengaitkannya dengan bagian yang lain. Ya, layaknya cerita pendek, meski kita diajak menjejaki era berdirinya Tanjungkluwung, masa berdarah 1960-an, penembak misterius pada 1980-an, hingga era sekarang. Semua saling membelit, membawa kita pada suasana jiwa yang tak stabil yang membayang sepanjang cerita.

Hal tak kalah menarik kita jumpai pada 13 cerpen dalam Semua untuk Hindia. Hampir semua tokoh utamanya adalah orang Belanda, satu hal yang jarang terjadi dalam jagat sastra Indonesia. Namun, itu rupanya cara Iksaka Banu untuk memberi sikap kritis terhadap orang Belanda terhadap sikap penjajahan mereka sendiri, sekaligus membuktikan bahwa mereka bukanlah ”Belanda yang sontoloyo” (hlm. 20) dan ”tak bisa menghormati kedaulatan orang lain” (hlm. 64).

Soal buku siapa yang bakal terpilih menjadi karya fiksi terbaik, bagi saya tak jadi soal. Bagi saya, tak berlebihan bila kelima buku di atas tertabalkan menjadi buku fiksi terbaik dalam jagat kesusastraan Indonesia, setidaknya dalam kurun 12 bulan terakhir.

*terbit di kolom ”Serat” Harian Suara Merdeka, Minggu, 19 Oktober 2014

Dhoni Zustiyantoro

Menggagas Novel Pengganti Skripsi

UNIVERSITAS Gadjah Mada Yogyakarta memunculkan wacana bahwa novel dapat menggantikan skripsi. Gagasan tersebut dinilai dapat menjadi sarana mendorong kemunculan banyak sastrawan muda berkelas. Hal itu sekaligus menjawab kegelisahan akan minimnya sastrawan sekelas Rendra, Umar Kayam, atau Sapardi Djoko Damono (Koran Tempo, 8 Agustus 2014).

Gagasan itu menarik untuk diperbincangkan dan sudah sepatutnya disambut baik oleh pengajar dam akademisi, tentu yang memiliki program studi maupun fakultas sastra. Betapa tidak, selama ini motivasi untuk menulis fiksi masih minim, bahkan di kalangan mahasiswa dan pengajar sastra di perguruan tinggi. Di kampus, produktivitas kepenulisan kreatif masih menjadi hal mewah. Meskipun terdapat mata kuliah kepenulisan kreatif, namun tuntutan itu seakan berhenti pada tugas. Mahasiswa sastra belum mampu memproduksi sastra, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

Tentu kita tak bisa sepenuhnya menyalahkan perguruan tinggi. Karena telah semenjak lama para penyair yang ambil bagian dalam jagat kesusastraan baik dalam tataran nasional maupun daerah justru tak lahir dari rahim pawiyatan itu. Berharap para lulusan dan, mungkin pengajar di dalamnya, untuk berada pada jalur estetis-kepengarangan ibarat jauh kendang dari penari. Karena mereka dengan mudah bisa berkilah, ”tugas kami mengamati, menelaah, meneliti, mengkritik, bukan menjadi sastrawan…”

Belum Bersambut

Menggantikan skripsi dengan novel maupun karya sastra lain tentu bukan hal yang mustahil. Namun pada kenyataannya, gagasan yang sebenarnya telah lama dan berulang-ulang terlontar ini belum juga disambut baik oleh perguruan tinggi. Alih-alih memberi perhatian, banyak pengajar terjebak pada penelitian sastra yang terbatas pada proyek yang menghasilkan profit. Mereka hanya melakukan telaah secara kondisional: mengkaji sastra jika ada proyek dan pengabdian, mendekati tenggat penerbitan jurnal, atau dikirim untuk ikut diterbitkan dalam seminar sastra.

Sama halnya dengan skripsi mahasiswa, yang digadang-gadang banyak memberi telaah terhadap karya, hanya memenuhi rak perpustakaan. Semenjak selesai diujikan skripsi itu nyaris hanya dibaca oleh penulis, pembimbing, dan penguji. Maka, boleh dikata, keberpengaruhan ”sastra” dari perguruan tinggi hampir bisa dikata gagal dan tak mampu memberi daya hidup terhadap kehidupan sastra itu sendiri. Lantas, patutkah kita berharap dari tempat tersebut sastra bakal tumbuh subur, dengan melegalkan novel sebagai pengganti skripsi?

Tak sulit merealisasikan gagasan besar di atas. Hal yang sama, tentang skripsi yang dapat digantikan dengan karya, jauh-jauh hari telah dilakukan oleh banyak jurusan seni, seperti seni rupa yang meliputi lukis, kriya, patung, hingga desain, termasuk juga seni musik dan tari. Mahasiswa dari pelbagai jurusan tersebut diperbolehkan membuat tugas akhir berwujud karya. Lantas, mengapa sastra belum mampu, untuk menyebut tak berani, melakukan hal serupa?

Tentu dibutuhkan standar agar sebuah ”produk” dianggap mampu mewakili mahasiswa layak dan patut lulus, termasuk melalui pembimbingan dan pengujian oleh sejumlah ahli. Dan, skripsi-lah yang dianggap sebagai produk akhir yang memenuhi standar tersebut. Orientasi kekaryaan, dalam hal ini novel, belum dianggap produk intelektual yang mampu berdaya saing seperti halnya produk seni lain. Novel selalu saja berada pada diskursif cerita rekaan, yang seakan tak layak untuk mengantar kelulusan mahasiswa sebagai kaum intelektual.

Elitisitas skripsi tentu dapat dilihat dari sejumlah teori yang digunakan untuk melakukan kajian. Berada pada ranah ilmiah, ada hal-hal yang dapat dinilai secara jelas, baik dari segi nalar ilmiah, pemilihan dan pengoperasian teori sehingga bermuara pada hasil. Kesemua itu lantas dipertanggunjawabkan pada uji skripsi. Dalam arti, ada kejelasan standar dan mutu yang telah lama dilakukan sehingga muncul. Namun bukan hal yang tidak mungkin menjalankan gagasan di awal.

Libatkan Pengarang

Secara teknis, pembimbingan dalam proses penciptaan novel pun bisa melibatkan pengarang yang dianggap mumpuni, tentu dengan tetap melibatkan campur tangan pihak universitas. Pengajar pun harus bersikap terbuka terhadap pengarang. Hal itu karena, diakui atau tidak, perguruan tinggi justru acap berjarak dengan pengarang. Bukan tidak mungkin peleburan antara pengarang dan pengkaji bisa jadi menimbulkan friksi antara ”yang idealis” dan ”yang akademis”.

Uji ahli pun diperlukan untuk mengukuhkan novel benar-benar layak sebagai sebuah tugas akhir. Dalam tahap ini, selain diperlukan lagi pengarang lain di luar pembimbing, juga dibutuhkan pembaca sastra. Hal itu diperlukan, selain agar novel memiliki standar estetis tertentu, juga sekaligus menepis anggapan bahwa novel hanya sekadar karya rekaan yang bisa dibuat dengan ngawur.

Satu hal paling penting dari gagasan besar tersebut adalah memfasilitasi mahasiswa agar mampu membuat novel yang bisa memberi kontribusi. Itu jika kita ingat bahwa novel pengganti skripsi telah melalui tahapan pembimbingan intensif dan uji ahli juga pembaca sastra. Idealisme pengarang pun jangan ditenggelamkan oleh kekangan para pembimbing. Karena bagaimanapun, dalam proses penciptaan, pengarang selalu ingin mendobrak konvensi atau yang telah lebih dulu disajikan pengarang lain. Pembimbingan bisa lebih diarahkan pada proses kreatif dan pendalaman karakter dan cerita.

Setelah berwujud novel, tugas berikutnya tentu menerbitkannya supaya bisa semakin banyak dikonsumsi khalayak. Mahasiswa tentu berharap karyanya dilirik penerbit besar sehingga dapat menasional, terlebih jika novel yang ia buat memenuhi standar tertentu, apalagi jika pengarang yang terlibat tersohor. Namun tentu tak mudah mencapai tataran tersebut. Cara yang kemudian acap ditempuh adalah menerbitkannya secara self publishing, menerbitkan sendiri.

Sebagai gambaran, jika ditebitkan secara mandiri, sebuah buku dengan ketebalan 150 halaman membutuhkan dana sekitar Rp 800 ribu. Jika menghendaki untuk dicetak lebih, pengarang tinggal mengganti biaya cetak per buku dengan biaya tak lebih dari Rp 30 ribu. Distribusi karya, yang secara langsung berkait dengan pendapatan pengarang, dapat dilakukan secara gerilya. Bisa melalui sentra kebudayaan, diskusi, sarasehan, hingga menitipkannya kepada dosen supaya menjadi salah satu referensi mengajar di kampus.

Biar terus-menerus mendapat perhatian, novel juga harus diperbincangkan dan berada pada ranah kritik dan pengkajian sastra. Dalam hal ini, harus ada peran sinergis dengan para akademisi dan kritikus sastra untuk mendorong kualitas novel pengganti skripsi.

Ya, boleh jadi ketakutan sering terlampau lebih besar dari apa yang bakal terjadi. Terlebih, tak banyak yang berani mengkritisi atau mengubah aturan yang selama ini tercantum dalam sistem pendidikan tinggi.

Sepertinya novel harus menempuh jalan lebih panjang untuk bisa mengganti skripsi.

*Dimuat di kolom “Serat” Harian Suara Merdeka, Minggu, 28 September 2014

Dhoni Zustiyantoro

Tubuh, Seks, dan Modal: Menyusur Aksara Amananunna

rio johan

Sampul buku Aksara Amananunna karya Rio Johan (Penerbit KPG, 2014). Sumber: goodreads.com.

SEPENDEK apa pun sebuah cerita, kita senantiasa berharap ia mampu berkisah. Namun nyatanya, tak mudah menyajikan cerita yang mampu berkisah dalam bingkai seketat cerpen. Banyak pengarang hanya menyajikan fragmen dengan cara yang tergesa-gesa, dengan tokoh dan banyak hal yang berebut ingin dihadirkan.

Membaca buku kumpulan cerpen Aksara Amananunna karya Rio Johan (Penerbit KPG, 2014) sama halnya melihat polah-tingkah seorang pemuda 20-an tahun yang melakukan banyak hal dalam hidupnya berdasar naluri kelaki-lakian yang penuh nafsu, juga tunduk pada orientasi seksual. Tubuh yang digunakan sebagai modal dan sebagai peranti seks yang dengan mudah dapat dieksploitasi. Demikian banyak dilahir-hadirkan Rio Johan, pada cerpen “Komunitas”, “Kevalier d’Orange”, “Robbie Jobbie”, dan “Susanna, Susanna!” dalam buku ini.

Saya ingin membahas empat cerpen itu sebagai bahan perbincangan, jika tak ingin disebut kritik, tentang tubuh, seks, dan modal. Karena menurut Nirwan Dewanto, kritik sastra “baru bisa berlaku di atas karya yang memperlihatkan anasir kritis dalam dirinya sendiri”. Cerita dalam buku ini melihat tubuh dan seks sebagai modal penting dalam hubungan interaktif manusia dengan manusia lain dalam berbagai kepentingan. Lebih dari sekadar itu, tubuh sebagai modal untuk menguasai.

Di tengah kebanyakan pengarang yang memutuskan untuk memilih kecanggihan berbahasa dalam cerpen yang mereka rakit, cerita yang tak fantastis dan absurd juga sebuah pilihan. Ada pula “Aksara Amanunanna” yang berkisah tentang ketakmampuan memepertahankan bahasa, Mubi yang bermimpi jadi tuhan dan ingin menulis novel dalam “Ketika Mubi Bermimpi menjadi Tuhan yang Melayang di Angkasa”, “Tidak Ada Air untuk Mikhail” yang tak lebih dari sebuah diary anak kos. Selain itu ada “Undang-Undang Antibunuh Diri”, “Ginekopolis”, “Pisang Tak Tumbuh di Atas Salju”, “Riwayat Benjamin”, dan “Apa Iya Hitler Kongkalikong dengan Alien?”.

Setidaknya pengisahan yang berulang tentang aktivitas seksual yang “tak lazim” dalam film dewasa ada pada keempat cerita itu. Tokoh Aku dalam “Komunitas” terpaksa harus bekerja pada tempat yang mulanya tak dikehendaki, namun akhirnya dinikmati. Itu setelah Aku tak diterima bekerja pada agensi model karena “tampan, tapi terlalu pasaran”, sebuah hal yang benar-benar diharapkan ada dan tidak kebetulan.

Dan kita dengan mudah bisa menebak. Aku yang bekerja melayani orang-orang yang punya kelainan pada orientasi seksual, dengan mudah memerintah “para klien yang bukan orang sembarangan”. Setelah belajar dari senior dan “mengesampingkan nilai moral”, Aku dengan mudah bekerja dengan melemparkan tamparan, lalu “wanita itu kembali menyembah kakiku, mendongak padaku, sambil menguik dan memohon hukuman yang lebih pantas lagi, kulemparkan lagi tamparan pada pipinya yang sudah menyala, dan wanita itu kembali menyembahku” (hlm. 15-16).

Entah kenapa Rio Johan tak tertarik bermain detail, sebuah hal yang justru penting dan membuat cerita mampu berkisah. Dalam cerita ini, kematian seorang klien berusia 60 tahun yang sedang “kulayani” dengan cara “kucekik lehernya”, sama sekali ia biarkan begitu saja. Hanya diceritakan, “Terang saja aku panik. Aku belum pernah membunuh orang sebelumnya” (hlm. 23).

Latar waktu dan setting tempat hanya disampaikan secara sekilas, bukan sepanjang narasi penceritaan. Kita hanya akan merasa cerita itu ada di kebanyakan kota negeri ini, bukan seperti ia harapkan, “secara singkat kujabarkan bahwa aku cuma pemuda dari kampung kecil di Rusia… maka kutanggalkan kuliahku dan kupertaruhkan nasibku di Prancis, sekalipun sampai sekarang belum jelas hasilnya” (hlm. 10). Tak ditunjukkan pula dialog dengan bahasa ibu, yang akan sangat berguna sebagai identitas, hanya ketika bertemu dengan wanita pencari bakat, “dengan bahasa Prancis yang agak terbata-bata kuperkenalkan diriku”.

 

Tubuh sebagai Orientasi

Tubuh, sebagaimana disebut Foucault dalam The Will to Knowledge (bagian pertama dari Sejarah Seksualitas, 1976), bukanlah suatu objek yang dengan mudahnya dapat diteliti lalu disimpulkan secara reduktif dan sempit. Tubuh adalah tujuan untuk mencapai rasa, bukan terbatas pada perannya sebagai alat, tetapi merupakan tujuan itu sendiri. Juga tak keliru jika Kamasutra menganggap kenikmatan adalah hal terpenting bagi tubuh. Di dalamnya kita menjadi paham tujuan serta hakikat tubuh tiada lain adalah merasakan kenikmatan. Namun Centhini menolak dan memberi tafsir lain. Ia berkisah karena mungkin benar-benar kitab, yang seolah tak ingin ditafsirkan menjadi sesuatu di luar dirinya. Karena mungkin ia mampu berkisah.

Sayangnya kita masih pula disodori “Kamasutra” dalam “Susanna, Susanna!”, cerita terpanjang dalam buku ini (hlm. 165-237). Narasi utama cerita yang “diharap” berlatar waktu musim dingin 1712 ini adalah penyamaran Aku sebagai seorang lelaki. Alih-alih menyamar dan mencari penghidupan, Aku yang sering melihat Susanna menyetubuhi wanita dan berganti pasangan di pelacuran saat kapal sedang singgah, justru ikut hanyut dalam aktivitas seks itu. Susanna mengenakan penis buatan yang ia buat sendiri, yang mampu memuaskan siapa pun yang menjadi “lawan”-nya. Sepanjang cerita, aktivitas itu diulang-ulang hingga menjadi narasi utama yang membosankan.

Meski mulanya muak dan jijik melihat kelakuan Susanna, tapi pada akhirnya “Aku tidak mengeluh selama dia tidak menistaiku dengan perkakas-perkakas mengerikan, dan yang paling penting aku mulai yakin kami sama-sama memiliki—demi semua itu kutepis semua prasangka buruk yang muncul tentangnya” (hlm. 196). Peralihan dari yang semula “jijik” menjadi “aku tidak mengeluh” sebenarnya tak cukup diceritakan dengan, “Entah mengapa aku merasa langsung tak punya daya, tubuhku sudah duluan bergetar sebelum aku mampu melawan… (hlm. 194).

Aku kemudian mengikuti kelakuan Susanna yang menganggap sesama jenis lebih memuaskan aktivitas seksual. Jika dilihat dari kaca mata psikoanalisis Sigmund Freud dalam Three Contributions to the Sexual Theory (1910), Aku dan Susanna adalah absolutely inverted, objek seksual mereka harus selalu dari jenis kelamin yang sama. Seorang wanita invert cenderung merasa dirinya sebagai lelaki dan mencari seorang wanita. Dalam cerita ini, akhirnya Aku berperan sebagai lelaki dan Susanna perempuannya, yang selalu mengenakan penis palsu ketika melakukan aktivitas seksual.

Kuasa dan orientasi tubuh yang menyimpang juga ada pada “Robbie Jobbie”. Tokoh Aku dapat menghibur mereka yang menonton pertandingan gulat yang telah diskenario, setelah menonton lewat video yang telah diunggah ke YouTube, mereka berkomentar, “Suka sekali ekspresi nyeri yang intens pada 0:23, jurus leg split yang sangat erotis”… Kedua pegulat sama-sama punya otot tajam, dada bidang, perut bersekat, lengkap dengan gumpal pantat imut dan puting lucu yang efek getarnya sewaktu bergerak di gelanggang sangat menggiurkan” (hlm. 129-130).

 

Logika yang Diabaikan

Rerinci, ketersambungan, dan “nalar ilmiah”, banyak diabaikan dalam Aksara Amananunna. Memang, pendeknya cerita pendek sering menjadi alasan utama para pengarang memangkas kompleksitas dan ingin segera mengakhiri cerita. Namun, bukankah dalam cerita, pengarang sendiri yang menuntut cerita mampu bernalar sendiri semenjak kalimat pertama cerita itu ditulis?

Tidak hadirnya rerinci tentang kematian klien dalam “Komunitas” adalah pengabaian yang fatal. Bagaimana mungkin di era ini seorang yang terbunuh, sekalipun secara tak sengaja, tidak menjadi sebuah kasus atau tak terendus media? Tokoh Aku malah sering terjebak dengan “keheranan” dan “keanehan”-nya sendiri. Nampak pada, “Aku sendiri sampai heran… barangkali pihak yang bersangkutan menutupi kasus tersebut demi menjaga nama baik, dan penyelidikan dilakukan secara sembunyi-sembunyi… Sayangnya entah bagaimana caranya, Komunitas akhirnya menemukanku di kota pinggiran di Tajikistan… Aku menolak, dan anehnya utusan itu tidak memaksa… ketika kuantar menuju pintu keluar, tanganku segera dikuncinya dari belakang…” (hlm. 23-24).

Kebetulan yang tak perlu juga banyak ditemukan dalam “Susanna, Susanna!”, semisal, “Bagaikan sebuah kebetulan, hari itu aku juga menyaksikan seorang perempuan dihukum gantung di Tryburn… Apalagi perempuan itu juga berambut pendek, sama sepertiku” (hlm. 191).

Kita juga akan sedikit kebingungan mencari sebab mengapa Jacqueline d’Orange harus susah-payah menyamar menjadi perempuan dalam “Kevalier d’Orange”. Tokoh yang diceritakan banyak berjasa kepada kerajaan itu ketahuan berkelamin laki-laki setelah kalah melawan penantang ke-1235. Di akhir cerita, lelaki tangguh itu hanya “dimatikan” dengan cara menenggak setengah botol racun.

Berlogika penting bagi sebuah cerita. Itu jika pengarang menganggap bahwa kegiatan kreatif-kepengarangan bukanlah hasil kerja kerajinan semata: yang dilakukan hanya dengan menata segenap bagian-bagian yang belum menyatu. Ketika pengarang telah mampu menyerahkan diri ke lingkaran para tokoh yang ia buat, maka pembaca mungkin akan mendapat kehidupan, sebuah kisah dari dunia yang baru, sebuah cerita yang berkisah. Bukan cerita yang mendikte.

Saya mengira Rio Johan lebih ingin membuat novel ketimbang cerpen.

*Kolom “Kritik Sastra” halaman “Serat” Harian Suara Merdeka, Minggu (8/6).

Dhoni Zustiyantoro