Demokrasi dan Sulitnya Mencari Pemimpin

Demokrasi adalah mantra sekaligus kejutan-kejutan. Ia dihadirkan ketika kebebasan ingin disuguhkan secara “lebih bebas”. Demokrasi ada di ujung, yang ingin dirawat, atau justru sedang dicederai.

Demokrasi adalah soal rakyat yang turun ke jalan, menyuarakan aspirasi, pendapat, gagasan: kekuasaan tertinggi ada dan dipegang oleh rakyat. Seperti halnya semangat dalam budaya Yunani—sebagai muasal kita acap menyebut tempat kelahiran demokrasi, demos dan kratein, ada hal yang ingin dilawan secara terus menerus, yaitu otoritaniarisme dan absolutisme kekuasaan. Atas nama demokrasi, kebebasan menemukan surga. Ia menjadi suara bagi yang tertindas. Demokrasi adalah perjuangan.

Persoalan muncul ketika gesekan untuk mencapai tujuan itu juga (di)lahir(kan). Demokrasi yang ingin menyegerakan perubahan “pada detik ini juga” bakal berhadap-hadapan dengan yang sedang dilawan. Demokrasi lantas menemukan konteks baru: ia adalah kebenaran melawan kebatilan. Kebenaran versi rakyat atau orang banyak, sedang berjuang melawan tirani yang angkuh, segelintir orang yang terjebak dalam ceruk birokratisasi, yang perlu untuk segera dilengserkan, mungkin dengan pelbagai macam cara.

Persoalannya kini, dua dekade setelah Reformasi, apakah demokrasi menjadi tujuan atau justru tak ubahnya baju yang yang bisa kita tanggalkan ketika sedang tidak dibutuhkan? Apakah demokrasi lantas mengedepankan etika?—sebuah hal yang justru acap dilupakan ketika kata itu kali pertama dilahirkan. Pertanyaan penting yang juga mesti segera kita jawab: sejauh mana kita mengedepankan prinsip-prinsip nalar ilmiah dalam mencapai tujuan melalui jalur demokrasi?

Tentu saja demokrasi yang lahir dengan mengusung perjuangan rakyat punya konsekuensi tersendiri ketika setiap orang memiliki hak yang sama atas kepemimpinan. Kita ingat cerita Plato yang mengkritik demokrasi seperti itu (lihat, antara lain, Pemikiran Politik Barat, Suhelmi, 2007). Bagi Plato, masyarakat merupakan hakim yang tidak becus dalam banyak masalah politik. Masyarakat cenderung memberikan penilaian berdasarkan kebodohan, dorongan hati, sentimen, dan prasangka.

Yang paling buruk adalah demokrasi seperti itu mendorong munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak becus, karena pemimpin memperoleh kepemimpinannya dari masyarakat, pemimpin cenderung mengikuti tingkat masyarakat demi keamanan kedudukannya. Lagi pula, karena dalam demokrasi, “setiap individu bebas melakukan apa yang dikehendakinya”, pengaruhnya bersifat merusak.

Kompeleksitas demokrasi tak bisa dilepaskan dari bagaimana cara mendidik pemimpin dan negarawan. Ya, di lain pihak, tak ada otoritas yang benar-benar bisa melahirkan sosok pemimpin ideal—yang dalam konteks politik-etis acap menempel pula sebutan “negarawan”—yang dikehendaki oleh semua golongan. Itu pula yang diakui oleh Plato. Meski ia meyakini sekaligus memberikan tawaran bahwa pemimpin dan negarawan bisa dibentuk secara sistematis, tak ada jaminan cara tersebut bisa membuat seseorang mumpuni menjalankan tugasnya ketika menjabat.

Dalam Paideia: Filsafat Pendidikan Politik Platon (Wibowo, 2017), Plato menawarkan pendidikan sebagai kunci untuk mereformasi masyarakat. Pendidikan sebagai pembudayaan (paideia) mengorientasikan hasrat anak-anak yang berbakat menjadi pemimpin ke arah kebaikan. Plato menawarkan langkah teknis untuk membentuk pemimpin dan negarawan, yaitu pada usia dini, dimensi prarasional diolah lewat musik dan gimnastik supaya calon pemimpin memiliki kepekaan pada harmoni yang indah dan baik.

Setelah hasrat terbentuk, kurikulum selanjutnya adalah pendidikan ilmu-ilmu teoretik dan seni berdiskusi. Hanya dengan cara ini para pemimpin bijak, pemberani, dan adil bisa muncul untuk membaharui tatanan masyarakatnya.

Bagaimana di Jawa?

Kebudayaan Jawa memiliki cara untuk mendidik pemimpin dengan caranya sendiri. Namun, perbedaan antara yang barat yang acap disebut “mengedepankan rasionalitas” dan yang timur yang diklaim “mendepankan perasaan” mendasari sistematika  tersebut. Jika barat lebih sistematis, maka boleh jadi timur adalah yang kurang teridentifikasi. Hal itu, misalnya, nampak dalam Pangkur salah satu pupuh Wulangreh disebutkan, ala lan becik puniku/ prayoga kawruhana…. keburukan dan kebaikan itu/ lebih baik ketahuilah…. Tak sistematis, memang, seperti tahapan-tahapan seperti disuguhkan Plato.

Bagi kebudayaan Jawa, hal terpenting adalah kawruhana, yang di dalamnya mengandung sarat dorongan untuk mengalami dan pada akhirnya diharapkan memahami. Mengalami merupakan bekal paling penting bagi seorang pemimpin Jawa. Masyarakat Jawa bisa saja enteng berujar “Wong durung tau nglakoni wae kokehan omong, belum pernah mengalami saja kok banyak omong.”

Kawruh berasal dari weruh, yang berarti lihat. Melihat berarti menambah pengetahuan.

Bagaimana kita memaknai demokrasi? Tak ada sosok manusia sempurna, tetapi ketika ia sudah memilih menjalani tugas berat itu dan menyatakan mampu, maka tak ada pilihan lain kecuali menjadi mesias, penyelamat bagi masyarakat dan kelompok mana pun. Dhoni Zustiyantoro

Advertisements

Buka Lagi Akses ke Keraton

 

KABAR miris santer terdengar dari Keraton Kasunanan Surakarta. Tidak hanya persoalan konflik internal yang tak kunjung usai, namun juga karena ditutupnya museum dan sejumlah sarana. Sudah setahun lebih terhitung sejak April 2017 keraton menutup sejumlah fasilitas, seperti museum dan perpustakaan, yang berimbas pula pada kunjungan wisata dan aktivitas kebudayaan, lebih-lebih para peneliti yang bakal melakukan studi.

Dampak dari ditutupnya tempat tersebut juga secara langsung mengancam berbagai macam barang berharga dan bernilai sejarah di dalam keraton. Kita tahu di dalam keraton terdapat aset yang sangat berharga dan masuk dalam kategori benda cagar budaya, seperti senjata, wayang, dan naskah-naskah kuno yang harus rutin dirawat. Konsekuensi dari ditutupnya keraton juga membawa dampak yang tak main-main. Berbagai barang tersebut terancam rusak karena sudah lebih dari setahun ini tak dirawat. Para abdi dalem yang bertugas merawat pun tak diperbolehkan masuk.

Terlepas dari konflik berkepanjangan yang dialami internal, keraton mesti tetap menghadirkan fungsi bagi publik. Ia mesti terus memiliki spirit mengedukasi publik dan menyediakan kebutuhan para peneliti. Tanpa masyarakat, keraton tak akan dikenal, lebih-lebih oleh generasi milenial yang sering disebut semakin berjarak dengan warisan masa lampau. Kepada generasi yang tak pernah bisa lepas dari media sosial dan kecanggihan teknologi itu, kita justru berharap keraton menumbuhkan kesadaran kepada mereka akan nilai-nilai luhur kebudayaan, cinta bangsa dan negara.

IMG_20180507_072902

Kita ingat dalam sejarahnya keraton selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia. Salah satu koleksi adalah Makloemat Soenan Pakoe Boewono XII bertarikh 1 September 1945. Di dalamnya tertulis bahwa “Kami Pakoe Boewono XII Soesoehoenan Negeri Soerakarta Hadiningrat menjatakan Soerakarta Hadiningrat jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Repoeblik Indonesia dan berdiri di belakang Pemerintah Poesat Negara Repoeblik Indonesia”. Ada pula foto presiden pertama RI Ir Soekarno, Sri Sultan Hamengkubuwana IX, dan Paku Buwana XII. Di dekatnya, juga dipajang silsilah dinasti Mataram Islam.

Peran dan Fungsi

Mengacu pada 11th General Assembley International Council of Museum di Denmark (1974), museum memiliki sembilan fungsi. Di antaranya, selain sebagai pengumpulan dan pengamanan warisan budaya, dokumentasi dan penelitian ilmiah, juga cermin pertumbuhan peradaban umat manusia (Sutaarga, 1991). Demikian luhur peran dan fungsi strategis tempat tersebut membuat segenap pihak di dalamnya mesti menyadari hal ini secara objektif, terlepas dari beragam kepentingan dan polemik yang melanda. Keberpihakan terhadap publik, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan mesti dijunjung tinggi. Untuk itu, sekalipun di luar orbit keraton, kita mesti “turut campur” dan mendorong agar hak tersebut terpenuhi.

Kita juga tak menginginkan keraton menutup museum dan perpustakaan selamanya. Untuk hal ini, kita bisa bercermin dari Belanda yang meski telah ratusan tahun mengelola tempat untuk aktivitas yang sama, namun akhirnya terpaksa menutupnya karena terkendala. Itu seperti dilakukan Lembaga Kerajaan Belanda untuk Kajian Asia Tenggara dan Karibia (KITLV) yang berpusat di Leiden, Juni 2014. Seluruh koleksi perpustakaan lembaga berumur 163 tahun itu kemudian diserahkan ke Universiteitsbibliotheek Leiden yang terletak tak jauh dari tempat itu. Departemen penelitiannya akan terus eksis namun tidak lagi menyandang nama KITLV, sedangkan perusahaan KITLV Press diambil alih oleh Penerbit Brill yang tetap menerbitkan Jurnal BKI dan KITLV Jakarta.

Penutupan Perpustakaan KITLV di Leiden menyusul penutupan Institut Tropen Belanda yang dilakukan Desember 2013. Tropen menyimpan jutaan naskah, buku, dan benda bersejarah dari banyak negara, termasuk Nusantara, juga menyatakan diri tak dapat beroperasi karena bangkrut (Majalah Tempo, 27/1/2014). Padahal, tak terhitung sumbangsih KITLV dan Tropen terhadap dokumentasi dan kajian kebudayaan Indonesia. Para peneliti pun merasa kehilangan.

Pada era disrupsi dan revolusi industri 4.0 ini, justru yang dibutuhkan adalah beragam inovasi untuk membuat sentra kebudayaan terus eksis dan menebarkan nilai luhur yang tak lekang zaman. Digitalisasi menjadi cara yang mutlak dibutuhkan untuk menjawab tantangan itu. Dengan cara ini, koleksi dapat diakses secara cepat, akurat, dan global. Sebagai penyedia akses, keraton mau tidak mau harus menjawab tantangan global ini. Upaya ini juga sebagai salah satu solusi terselenggaranya pelayanan yang baik. Di sisi lain, digitalisasi juga solusi atas besarnya dana yang harus dikeluarkan, karena biaya perawatannya tentu tak akan sebesar perawatan konvensional (Zustiyantoro, 2014).

Jika kita sepakat dengan pendapat Widianarko (Suara Merdeka, 5/5/2018) yang menyebut politikus kita hari ini mengalami “kematian retorika” karena tak memiliki bekal kebudayaan yang memadai, kita setidaknya berharap dari Keraton Kasunanan Surakarta agar teguh merawat nilai sebagai bekal kebudayaan bagi generasi mendatang.

– Dhoni Zustiyantoro, pengajar Prodi Sastra Jawa FBS Universitas Negeri Semarang

*Versi lebih pendek dari tulisan ini dimuat di harian Suara Merdeka, Senin, 7 Mei 2018: https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/82892/buka-lagi-akses-ke-keraton

Secuil Cerita Bersama Ki Sayuti

PAGI sudah beranjak ketika saya dan sejumlah kawan menyuguhkan gending-gending untuk menyambut peserta seminar bertema “Kearifan Jawa” di Dekanat Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Kamis, 2 November 2017. Baru saja selesai memainkan Ladrang Wilujeng Slendro Manyura, lelaki sepuh namun energik yang selalu mengenakan blangkon gaya Solo ketika datang ke berbagai acara itu datang dan duduk di kursi paling depan, dekat dengan kami yang memainkan gamelan di sudut kanan panggung pembicara seminar.

Seperti biasa, Pak Sayuti—begitu kami terbiasa memanggil pria bernama lengkap Sayuti Anggoro itu—melontarkan guyon khasnya. Ya, guyon antarpencinta kebudayaan, pelaku seni, terkadang hanya dipahami di antara mereka saja. Misalnya terkait dengan aktivitas kesenimanan yang pelakunya tak bakal menjadi kaya dan lebih sering sambatan ketimbang peye (payu, ditanggap dan mendapat uang pentas). Guyonan jika mendengar gending yang dibawakan maka langsung lali utange, karena saking menikmati. Sampai guyon pada tataran cengkok atau cakepan (syair/ teks) gending waktu membawakan gending-gending itu.

Beberapa di antara teman dekat juga memanggilnya dengan Ki Sayuti karena dia juga mahir mendalang klasik. Ya, meski juga lebih sering sambatan dan tombok (tekor uang/ rugi) ketika mendalang, karena mesti mengeluarkan uang untuk iuran kegiatan atau membayar pengrawit (penabuh gamelan) dan sinden.

Dalam kesempatan seminar itu, kami memainkan gamelan Jawa dalam format cokekan yang hanya terdiri atas gamelan instrumen tertentu. Selama sekitar satu jam kami membawakan gending, diselingi guyon maton oleh Ki Sayuti yang mengajak bercanda salah satu peserta dari Afrika menggunakan bahasa Inggris. Ki Sayuti juga “menantang” peserta untuk maju ke depan dan nembang. Suasana terbangun gayeng, menunggu seminar yang diikuti ratusan peserta itu.

Saya dan kawan-kawan di kampus, terlebih dosen dan mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa dan anggota Karawitan Sekar Domas, boleh dikatakan sangat dekat dengan beliau. Sekar Domas acap mengiringi Ki Sayuti membawakan acara dalam pahargyan. Karawitan ini juga sering mengiringi Ki Sayuti mendalang. Boleh dikatakan, ketika beliau mendalang, yang mengiringi selalu Sekar Domas—karena memang area pentasnya terbatas pada wilayah dan acap sambatan atau bahkan tekor tadi.

Ungkapan-ungkapan khas beliau sangat akrab di telinga kawan-kawan, seperti menirukan suara tokoh Semar, “Lole, lole….” Tak jarang, kedatangan Ki Sayuti, entah dalam acara tertentu atau sekadar menyambangi untuk bertegur sapa, selalu disambut kawan-kawan dengan suara itu. “Lole, lole….”

Ia juga ringan tangan. Hampir-hampir Ki Sayuti tak pernah absen dalam berbagai acara kebudayaan yang diselenggarakan di kampus maupun luar kampus. Sebutlah Sarasehan Selasa Legen di Kampung Budaya Unnes, Sarasehan Setu Wagen di Sekretariat Pakarjawi di Sekargading, dan acara-acara kebudayaan di Kota Semarang yang biasanya terpusat di Taman Budaya Raden Saleh.

Enthengan (ringan tangan),” begitu komentar sejumlah kawan mengakui. Pun ketika diminta untuk mendalang dan tak dibayar, tanpa basa-basi, Ki Sayuti akan langsung mengiyakan.

Seneng aku Mas, sanajan wayangan asile embuh, tapi puas tur seneng,” ujar Ki Sayuti, suatu ketika setelah turun dari panggung wayangan. Bahkan, ia acap mengusulkan untuk wayangan pada acara-acara kampus maupun kawan dekat yang masih dalam tahap direncanakan.

***

KABAR mengagetkan itu muncul di Jumat pagi, 3 November 2017: Ki Sayuti Anggoro telah meninggal dunia di salahsatu rumah sakit di Semarang, pukul 03.00. Sebelumnya, menurut penuturan sejumlah orang yang melayat, ia tak mengeluh sakit. Bahkan hingga jelang tengah malam, ia masih berbincang dengan sejumlah orang di rumahnya.

Mereka yang melayat silih berganti sejak pagi hingga siang, sebelum ia diberangkatkan menuju pemakaman di Heaven Hill, Ungaran. Banyaknya pelayat yang datang, termasuk di antaranya adalah para tokoh di Jawa Tengah, menunjukkan luasnya pergaulan Ki Sayuti. Beberapa di antara pelayat tidak sempat melihat jenazah untuk terakhir kali karena ia diberangkatkan lebih awal, dari rencana semula pukul 14.00, menjadi sekitar pukul 12.30.

***

KAMIS, 2 November 2017 siang, ketika seminar sudah dimulai, saya menemani sejumlah kawan mahasiswa yang menabuh gamelan untuk sarapan di kantin kampus. Di tempat parkir, saya bertemu dengan Ki Sayuti yang akan keluar kampus menaiki mobil. “Takbalik sik, tanggaku ana sing duwe gawe. Mengko ketemu maneh,” ucapnya ketika saya salami.

Selamat jalan, Ki Sayuti. Namamu akan dikenang tidak hanya sebagai sosok yang ramah dan enthengan, namun juga sosok gigih pejuang kebudayaan Jawa.

Raffles, atau tentang Masa Itu….

KE sebuah pulau nun jauh, ia berlayar dari Inggris—sebuah negeri paling maju di belahan Eropa, yang kemudian kita tahu menjadi tempat lahirnya kapitalisme. Lelaki tegap itu lantas menemukan surga berpenghuni “orang-orang ramah bermoral tinggi” yang dalam aktivitasnya sehari-hari diselimuti alam nan indah.

Bersama 60 kapal dan balatentara yang diperintah Lord Minto, lelaki yang mangkat pada usia 44 tahun itu merebut dan menguasai Pulau Jawa yang ketika itu bernama Hindia Belanda, meski sangat singkat, yaitu pada 1811—1816. Setahun berikutnya, anak dari keluarga yang silsilahnya tak banyak dibaca orang itu menerbitkan The History of Java yang termasyhur itu.

Ia pun sesumbar. “Saya yakin tak ada orang yang memiliki informasi mengenai Jawa sebanyak yang saya miliki…”

Ia nampak jemawa. Ia lupa hanya sebentar melihat Jawa. Sebuah pulau yang menurutnya dihuni orang-orang “baik, lembut, kasih sayang, dan penuh perhatian.” Jawa rupanya membuat Raffles jatuh hati.

Raffles mungkin tak membayangkan bagaimana Jawa 200 tahun kemudian, seperti yang ia tulis pada 1817. Jawa hari ini, bukan lagi terkotak dalam kelas yang benar-benar berbeda, seperti yang ia sebut-sebut dalam buku yang terbit dalam dua jilid itu. Gambaran paling menonjol dari karakter masyarakat Jawa, menurut Raffles, “Adalah sangat penting untuk membedakan antara kelas masyarakat yang diuntungkan dengan masyarakat kebanyakan (kelas bawah).”

the history of java

Kita tak tahu apakah Raffles terpikat pemikiran Marx, yang melihat Jawa masa itu terbagi dalam dua struktur besar: proletar dan borjuasi. Namun yang jelas, Karl Marx baru lahir di Trier, Jerman, pada 1818.

Atau mungkin Raffles telah jauh melampau cita-cita Marx tentang sosialisme dengan membuat pelbagai pembaruan struktur sosial di Jawa. Kita tahu Raffles menghapus perbudakan yang sebelumnya dilakukan Belanda. Ia juga mengangkat bupati sebagai pegawai negeri yang digaji. Sejarah mencatat Raffles membagi Jawa dalam 18 karesidenan dan mempraktikkan sistem juri dalam persidangan—seperti yang dilakukan di Inggris.

Yang jelas Raffles memiliki kegelisahan karena melihat Jawa ketika itu didominasi atas apa yang ia sebut sebagai “kelas bawah”. Kelak, suku yang ia selamatkan menjadi penduduk terbesar negeri ini.

***

KRISIS ekonomi yang melanda Inggris pada akhir abad ke-17 membuat Benjamin Raffles kesulitan menghidupi keluarganya. Suami dari Anne Lyde Linderman itu sehari-hari bekerja sebagai tukang masak di sebuah kapal, sebelum akhirnya menjadi kapten. Thomas Raffles, sang anak yang masih muda itu, pun tak ingin hanya ongkang-ongkang. Raffles muda beruntung karena ayah dari seorang sahabatnya memberi pekerjaan sebagai juru tulis sebuah perusahaan Hindia-Timur, pada 1795.

Thomas Raffles baru menyematkan nama Stamford, ketika ia menjadi sosok yang sangat dihormati di kawasan Laut Cina Selatan. Laut adalah kehidupan bagi pria yang dikaruniai lima anak dari hasil pernikahannya dengan istri keduanya, Sophia Hull. Lord Minto menyukainya karena kecerdikan, keterampilan, dan keterampilannya dalam berbahasa Melayu. Itu membuatnya ditugaskan ke Malaka.

Mungkin sejarah selalu berpihak pada Raffles.

Tak lama setelah tiba di Jawa, Raffles muda memimpin perlawanan terhadap Belanda yang menguasai pulau itu. Meski kemudian, ia harus kembali menyerahkan kekuasaan akibat Perang Napoleon. Raffles lantas kembali ke London pada 1815, meski kembali lagi pada 1816 dan menjadi Gubernur Bengkulu.

Satu hal yang patut kita catat: kemerdekaan atau perasaan ingin merdeka diketahui Raffles ada pada manusia Jawa. “Nasionalisme mereka sangat kuat meskipun sangat menjunjung cerita tradisional tentang hal-hal luar biasa yang terjadi pada masyarakat Jawa kuno, dan mendorong harapan masa depan yang merdeka, yang tidak mereka sembunyikan, tidak membuat mereka memandang rendah dan tidak menghargai bangsa asing.”

Jika Inggris waktu itu terus menguasai Jawa. Jika seorang Raffles terus melihat dan memotret Jawa sebagai surga…

Raffles mengingat orang Jawa sebagai pihak yang tak akan menimbulkan chaos. Adapun kekerasan yang muncul adalah akibat dari kehidupan di bawah pemerintahan yang tak adil, yang mestinya ditegakkan tanpa pandang bulu. Raffles tak setuju anggapan Belanda yang melihat Jawa sebagai “pendendam, bengis, tidak taat pada atasan, meremehkan terhadap orang di bawahnya, cenderung merampok dan membunuh ketimbang bekerja….” Ia dengan tegas mengatakan, “Inggris justru melihat sebaliknya.”

200 tahun kemudian kita melihat Raffles sebagai orang yang giat mencitrakan diri.

Namun kita perlu berterima kasih kepada Raffles atas narasi deksriptifnya yang memikat dan menjadi kitab bagi banyak akademisi di pelbagai penjuru dunia. Mungkin Tuhan mengirim Raffles agar 200 tahun kemudian kita merasa berutang budi kepadanya, setidaknya agar kita melihat diri pernah menjalani hidup secara bersahaja.

Dhoni Zustiyantoro

Upaya Mengangkat Harkat Bahasa Jawa

UPAYA mengangkat harkat bahasa Jawa dilakukan secara kreatif oleh para pemuda di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Karya kreatif mereka, yang tertuang antara lain melalui film Turah (berdialek Tegal), Babaran, Nyatil, dan Lintah (berdialek Banyumas), masuk dalam nominasi sejumlah penghargaan film bergengsi (SM, 16/10).

Pembuatan film itu seakan menjadi oase di tengah kekacauan identitas kultural kita pada hari-hari ini. Realitasnya, dalam sinetron yang menjadi konsumsi masyarakat pada jam-jam dengan jumlah penonton tinggi (prime time), bahasa Jawa sekadar menjadi sarana menyampaikan guyon. Kita lantas mafhum jika bahasa Jawa memiliki persepsi picisan (bermutu rendah), atau merepresentasikan kaum lemah, tak berdaya, dan terpinggirkan. Ia hadir untuk menjadi bahan ejekan. Dalam konteks ini, meski memiliki jumlah penutur paling banyak ketimbang bahasa daerah lain di Indonesia, bahasa ini tak menjadi pilihan ungkap yang menjadi cermin betapa kayanya kosakata. Bahasa Jawa, juga bahasa daerah lain yang muncul di televisi, sekadar menjadi perwujudan kultur ketertindasan dan ketidakberdayaan itu. Celakanya, televisi tak pernah absen dari ruang keluarga masyarakat kita dan menjadi sumber utama mendapat hiburan sekaligus informasi.

Tentu kita tak ingin hal tersebut terus terjadi. Karena itu, upaya memartabatkan bahasa Jawa mesti disambut. Pada era yang oleh Triyanto Triwikromo disebut net and next ini, tak ada cara lain kecuali  menawarkan jalan tengah: mengampanyekan melalui upaya-upaya kreatif, yang antara lain seperti dilakukan sejumlah pemuda melalui fimnya tadi. Jika membuka Youtube, kita bombong lantaran menonton kawula muda bermain ketoprak atau drama menggunakan bahasa Jawa. Geguritan pun dibawakan dengan percaya diri melalui pembacaan maupun musikalisasi dan diunggah di laman yang sama, bersanding dengan karya dalam medium bahasa lain.

Dengan cara inilah, banyak orang sesungguhnya sedang melakukan gerak ikhtiar agar bahasa Jawa menolak rendah martabat. Sudah waktunya pula cerdik-pandai yang menggagas sarasehan kebudayaan maupun seminar mesti mengubah perspektif, dari yang semula sekadar ngleluri, menjadi lebih komprehensif dibarengi inovasi dan pengembangan sebagai perwujudan nyata.

Ambil Peran

Inilah masa di mana bahasa Jawa juga mesti mengambil peran menjadi tekening bebrayan, penunjuk jalan bagi masyarakat. Pada masa yang oleh Goenawan Mohamad diistilahkan sebagai pascakebenaran ini, batas antara yang benar dan yang batil kian absurd adanya. Kebenaran, yang secara keilmuan dibuktikan melalui metode dan pendekatan yang jelas, hari-hari ini terdistorsi oleh kebohongan yang terus-menerus direproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi masyarakat.

Kebenaran hakiki, yang dalam konteks budaya Jawa disebut sebagai bener miturut wong akeh (kebenaran versi orang banyak), kalah oleh segelintir orang yang menjadi produsen kebohongan. Manuver kebohongan yang kian atraktif-akrobatik dan tak perlu nalar sehat untuk mencernanya, cenderung memikat masyarakat kita yang juga kian terbentuk menjadi pragmatis. Demikianlah, mengutip pernyataan populer Menteri Propaganda Nazi, Joseph Goebbelz (1897—1945), ‘’Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang, akan membuat publik menjadi percaya bahwa kebohongan tersebut adalah sebuah kebenaran.’’

Jika kita sepakat kewarasan berpikir tercermin melalui berbahasa, maka sesungguhnya tak ada pilihan lain upaya merawat nalar sehat itu kecuali melalui penguasaan berbahasa. Fenomena mencampuradukkan kata-kata dalam bahasa yang berbeda pada satu kalimat tentu bukan kearifan. Dan, fenomena ini makin santer memenuhi ruang hiburan kita belakangan ini. Maka, bahasa Jawa di era pascakebenaran adalah bahasa Jawa yang post. Bahasa yang selalu hadir karena ia telah mampu mewadahi ungkapan dan menjadi perwujudan dari realitas kebudayaan masyarakat pendukungnya.

Simak pula pernyataan pakar linguistik Universitas Negeri Semarang, Prof Rustono, di harian ini dalam kolom Bincang-Bincang edisi Minggu (22/10). Ia bahkan secara tegas menyatakan perlindungan terhadap bahasa Jawa adalah sebuah amanah. Sebab, menurut dia, bahasa adalah ruh budaya. Hilang bahasa, hilang pula budaya. Tanpa bahasa daerah, hilanglah jati diri para pemiliknya. Rustono juga menyinggung persoalan kebahasaan menjangkiti kalangan politikus dan pemimpin lembaga pemerintahan.

Sejalan dengan itu, Buya Syafii Maarif dalam sebuah seminar di Yogyakarta, Sabtu (21/10), menyatakan kekacauan bahasa para elite pemerintahan disebabkan mereka jauh dari bacaan sastra. Studi ‘’Most Littered Nation In the World’’ yang dilakukan Central Connecticut State University, 2016 lalu, pun menyatakan Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Namun, pilihan paling tepat tentu saja menyalakan lilin ketimbang mengutuk gelap atas berbagai temuan tersebut. Untuk itu, kita mesti mengubah perspektif: dekatkanlah bacaan dengan masyarakat, niscaya tingkat literasi dan kemartabatan bahasa akan meningkat.

Meski kita tahu, persoalan bahasa bukan hanya permasalahan masa sekarang. Kita melihat Harimurti Kridalaksana secara apik memotret berbagai fenomena kebahasaan pada 1970-an dalam buku Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa (1985). Feomena membabibuta, mencampuradukkan sekaligus antara bahasa daerah, Indonesia, dan Inggris, muncul sejak awal negeri ini terbentuk.

Kemartabatan bahasa Jawa, demikian halnya dengan bahasa daerah lain, menjadi tepat untuk dimaknai kembali pada Hari Sumpah Pemuda tiap 28 Oktober dan sekaligus peringatan Bulan Bahasa sepanjang bulan ini. Jika kita diajak menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia, maka memartabatkan bahasa Jawa dan bahasa daerah lain adalah keniscayaan. Dengan demikian, pemaknaan kembali yang dibarengi upaya nyata menjadi jawaban atas cita-cita luhur para pendiri bangsa yang menganggap bahasa bukanlah persoalan main-main sekaligus menjadi representasi dari harga diri bangsa.

— Dhoni Zustiyantoro, pengajar Program Studi Sastra Jawa FBS Universitas Negeri Semarang

Membaca Arah Bahasa Daerah

KONFERENSI Internasional Ikatan Dosen Budaya Daerah Indonesia (Ikadbudi) VII di Makassar, 17-19 September 2017 kembali membaca arah pembelajaran bahasa daerah. Forum ilmiah bertema “Penguatan Budaya Lokal sebagai Peneguh Multikulturalisme melalui Toleransi Budaya” itu melihat ada kecenderungan pemerintah belum sepenuhnya berpihak terhadap upaya pelestarian sekaligus pengembangan produk kultural bangsa ini.

Di sisi lain, forum bahasa daerah terus digelar dan rutin diselenggarakan sebagai upaya memberi masukan dan langkah konkret kepada pemerintah. Namun, alih-alih membahas persoalan lain, berbagai forum justru mengulang-ulang persoalan yang sama dengan kadar kekuatan dan keberpengaruhan peraturan terkait bahasa daerah yang justru menurun. Dengan demikian, apakah ini bukti jika posisi pakar dan praktisi semakin tidak diperhitungkan oleh para pengampu kebijakan dalam pengambilan keputusan?

Generasi Milenial

Narasi kearifan bahasa di masing-masing daerah telah menjadi kajian yang tak kunjung habis. Kita mafhum jika setiap bahasa daerah menyimpan kearifan dan dijalankan oleh masyarakat penuturnya. Namun, setiap kali membahas bahasa daerah, kita mengabaikan generasi penutur yang secara sosiologis disebut sebagai generasi milenial itu. Sebab, merekalah yang bakal menjadi senapati yang akan membawa nasib bahasa daerah ke depan: apakah akan membaur dalam pasrawungan global ataukah hanya bakal dikenang zaman.

Realitasnya, arah perbincangan berbagai permasalahan generasi milenial selama ini cenderung berada pada wilayah psikologi dan perkembangan. Penguasaan bahasa daerah generasi yang sama selalu saja luput dari perbincangan arus utama.

Kita juga paham jika dari tahun ke tahun, jumlah penutur bahasa daerah terus saja berkurang. Sebab utama semakin menurunnya jumlah penutur bahasa daerah dikarenakan generasi penutur yang tidak lagi menggunakannya sebagai moda ungkap maupun ekspresi—apalagi mempelajarinya—baik pada tataran keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Melihat data, sebagaimana disajikan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Dadang Suhendar dalam Kongres Bahasa Daerah Nusantara di Bandung, 2016, dari total 617 bahasa daerah di Indonesia, 15 di antaranya sudah punah. Dadang juga menyatakan jika 139 bahasa daerah terancam dengan kategori aman, stabil tapi ada penurunan, dan terancam punah. Ia menyebut sebanyak 15 bahasa yang telah punah karena tidak lagi dituturkan itu berasal dari Maluku dan Papua.

Padahal, secara historis bahasa daerah menjadi komponen penting dalam pemertahanan jati diri bangsa. Bahasa adalah ruh budaya. Sebagai produk kultural, bahasa menjadi cermin dari realitas sosial masyarakat di mana bahasa tumbuh dan berkembang. Kemajemukan bahasa daerah, yang tercermin dari beragamnya dialek, menjadi cermin dari kekayaan jati diri bangsa. Dalam bahasa Jawa, misalnya, muncul beragam dialek khas selain “bahasa Jawa arus utama” Solo dan Yogyakarta, seperti banyumasan, tegalan, semarangan, jawa timuran, hingga bahasa osing.

Pemerintah bukan berarti tak mengupayakan berbagai langkah dalam menjaga kelestarian bahasa daerah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat 2 menyebut, “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.” Amanat itu jelas merujuk pada tujuan negara untuk ikut serta memelihara bahasa daerah. Tentu saja, frasa “memelihara” kita harapkan mewujud dalam langkah konkret berupa pengajaran bahasa daerah sebagai upaya regenerasi penutur. Maka dalam konteks inilah, para pengajar bahasa daerah yang mumpuni dan berkompeten terus dinantikan. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) mesti menjadi kawah candradimuka tempat lahirnya calon pengajar bahasa daerah yang inovatif.

Sekolah sebagai jalur pendidikan formal menjadi salah satu tumpuan penting dalam regenerasi penutur. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 33 ayat 2 secara tegas menyebut, “Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.” Hal ini lagi-lagi menunjukkan keberpihakan pemerintah sekaligus membuka kemungkinan sekolah untuk proaktif dan inovatif menjalankan berbagai kebijakan dalam lingkupnya masing-masing. Beberapa tahun belakangan, muncul gerakan sehari menggunakan bahasa daerah, tidak terkecuali di dalam kerja birokrasi. Di beberapa daerah, aparatur sipil negara diimbau untuk menggunakan bahasa sekaligus pakaian daerah secara penuh dalam satu hari. Semangat ini mesti terus didorong, yang dalam ungkapan anak muda kekinian: “Jangan kasih kendor!”

Perlu “Dijual”

Sebagai upaya regenerasi, bahasa daerah perlu “dijual” secara gaul dan kemedol (berdaya jual). Bupati Tegal yang juga dalang Enthus Susmono menyatakan hal itu dalam Kongres Sastra Jawa IV di Semarang, 2016 lalu. Di sekolah, ia menyayangkan pengajaran bahasa Jawa masih berorientasi pada hafalan. Selain itu, menurut temuan Enthus di berbagai daerah, bahasa Jawa yang diajarkan di berbagai jenjang pendidikan juga kurang merespons perubahan zaman dan kurang kontekstual. Bahasa Jawa yang kemedol,dengan demikian, adalah bahasa daerah yang mampu menjadi moda ungkap sekaligus ekspresi generasi milenial.

Di wilayah pengajaran, jika kita sepakat terhadap hasil penelitian sejumlah pakar psikologi pendidikan yang menyebut bahwa generasi milenial memiliki kelemahan seperti mudah bosan, kurang bisa memerhatikan pelajaran, dan tak bisa lepas dari gawai, maka pengajaran bahasa daerah juga mesti merespons temuan tersebut. Pengajaran bahasa daerah yang kreatif dan tak terpusat pada guru yang memberi ceramah, terus dinanti. Justru di tengah kekacauan identitas budaya sebagai salah satu dampak logis dari kecanggihan teknologi informasi, kita mesti semakin bisa melihat identitas kultural yang berakar dari tradisi bangsa. Bahasa daerah, sekali lagi, menjadi penanda penting dari proses merajut identitas itu.

Berbagai strategi yang ditawarkan pakar berkaitan dengan kelangsungan hidup ratusan bahasa daerah sejatinya memiliki tujuan bahwa bahasa ini tak hanya harus diselamatkan, namun juga dikembangkan sesuai kebutuhan zaman. Pemerintah pusat hingga daerah sejatinya telah membuat regulasi memadai. Namun, implementasi di banyak bidang, mulai sekolah, perguruan tinggi, birokrasi, dan masyarakat, mesti mendapat pengawalan yang progresif. Dan, kita dituntut tidak hanya diam.

— Dhoni Zustiyantoro, dosen Prodi Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang, pemakalah Konferensi Internasional Ikadbudi VII

Catatan: versi lebih ringkas dari tulisan ini dimuat di kolom Wacana Nasional Harian Suara Merdeka, Jumat (22 September 2017) halaman 4.

Rusak

Uripe sepisan rusak/ nora mulur nalare pating saluwir/ kadi ta guwa kang sirung/ sinerang ing maruta/ gumrenggeng anggereng anggung gumrunggung/ pindha padhane si mudha/ prandene paksa kumaki.
(Pangkur Wedhatama, Mangkunegara IV)

Bagaimana Jawa mengisahkan kehidupan yang rusak? Setidaknya Pangkur dalam Wedhatama menautkan antara urip dan nalar itu: dua hal yang mungkin teramat penting dan mendasar, sekaligus perlu terus dijaga agar tidak rusak.

Hidup, oleh banyak pujangga Jawa disebut tak “hanya sekali”, tapi juga “mung sedhela”. Kerusakan hidup ditautkan dengan kerusakan nalar: nora mulur, tak bisa berkembang; pating saluwir. Ia kacau, tidak tertata dan berantakan. Saluwir juga berkonotasi “sedikit”.

Maka, urip yang demikian ibarat gua yang sirung, ia suwung, kosong. Dan ketika gua diserang angin, bakal bersuara keras.

Suara yang keras, gumrenggeng anggereng anggung gumrunggung, itu diibaratkan seperti anak muda, yang prandene paksa kumaki. Ia memaksa diri untuk selalu tampil, kumaki, tinggi hati, atau sombong.

Namun yang muda selalu saja menjadi wajah yang tak sempurna. Muda dikaitkan dengan yang belum paham, kurang mengerti, dan kumaki itu. Muda juga cermin dari watak yang serbabelum dan serbapaham itu.
Mungkin “Jawa” dalam hal ini bukanlah kumpulan pemuda pendobrak.

Tetapi apa yang dimaksud kebenaran—yang di luar rusak—itu mungkin versi yang jangkep nalare. Karena itulah kita perlu untuk tidak sekadar menjadi “yang bukan muda”, tetapi juga menjadi “yang tidak sekadar tua”: menjadi yang tidak rusak dengan nalar yang tidak pating saluwir itu.

Ya, karena urip mung sepisan dan mung sedhela.

Dhoni Zustiyantoro