Dalang (Majalah Tempo, 7-13 Mei 2018)

IMG_20180509_090900

KITA mengenal dalang sebagai orang yang punya kemampuan retorika di atas rata-rata sekaligus piawai merangkai cerita. Masyarakat Jawa tradisional dengan enteng berujar “dhalang ora kurang lakon” (“dalang tidak kurang cerita”) bagi mereka yang pandai berkelit dari kegaduhan yang sebenarnya diciptakan “dalang” sendiri. Menariknya, selain mengartikan dalang sebagai orang yang mahir memainkan dan menceritakan wayang, kamus memaknakan dalang sebagai orang y…

Selengkapnya: https://majalah.tempo.co/read/155437/dalang

Advertisements

Upaya Mengangkat Harkat Bahasa Jawa

UPAYA mengangkat harkat bahasa Jawa dilakukan secara kreatif oleh para pemuda di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Karya kreatif mereka, yang tertuang antara lain melalui film Turah (berdialek Tegal), Babaran, Nyatil, dan Lintah (berdialek Banyumas), masuk dalam nominasi sejumlah penghargaan film bergengsi (SM, 16/10).

Pembuatan film itu seakan menjadi oase di tengah kekacauan identitas kultural kita pada hari-hari ini. Realitasnya, dalam sinetron yang menjadi konsumsi masyarakat pada jam-jam dengan jumlah penonton tinggi (prime time), bahasa Jawa sekadar menjadi sarana menyampaikan guyon. Kita lantas mafhum jika bahasa Jawa memiliki persepsi picisan (bermutu rendah), atau merepresentasikan kaum lemah, tak berdaya, dan terpinggirkan. Ia hadir untuk menjadi bahan ejekan. Dalam konteks ini, meski memiliki jumlah penutur paling banyak ketimbang bahasa daerah lain di Indonesia, bahasa ini tak menjadi pilihan ungkap yang menjadi cermin betapa kayanya kosakata. Bahasa Jawa, juga bahasa daerah lain yang muncul di televisi, sekadar menjadi perwujudan kultur ketertindasan dan ketidakberdayaan itu. Celakanya, televisi tak pernah absen dari ruang keluarga masyarakat kita dan menjadi sumber utama mendapat hiburan sekaligus informasi.

Tentu kita tak ingin hal tersebut terus terjadi. Karena itu, upaya memartabatkan bahasa Jawa mesti disambut. Pada era yang oleh Triyanto Triwikromo disebut net and next ini, tak ada cara lain kecuali  menawarkan jalan tengah: mengampanyekan melalui upaya-upaya kreatif, yang antara lain seperti dilakukan sejumlah pemuda melalui fimnya tadi. Jika membuka Youtube, kita bombong lantaran menonton kawula muda bermain ketoprak atau drama menggunakan bahasa Jawa. Geguritan pun dibawakan dengan percaya diri melalui pembacaan maupun musikalisasi dan diunggah di laman yang sama, bersanding dengan karya dalam medium bahasa lain.

Dengan cara inilah, banyak orang sesungguhnya sedang melakukan gerak ikhtiar agar bahasa Jawa menolak rendah martabat. Sudah waktunya pula cerdik-pandai yang menggagas sarasehan kebudayaan maupun seminar mesti mengubah perspektif, dari yang semula sekadar ngleluri, menjadi lebih komprehensif dibarengi inovasi dan pengembangan sebagai perwujudan nyata.

Ambil Peran

Inilah masa di mana bahasa Jawa juga mesti mengambil peran menjadi tekening bebrayan, penunjuk jalan bagi masyarakat. Pada masa yang oleh Goenawan Mohamad diistilahkan sebagai pascakebenaran ini, batas antara yang benar dan yang batil kian absurd adanya. Kebenaran, yang secara keilmuan dibuktikan melalui metode dan pendekatan yang jelas, hari-hari ini terdistorsi oleh kebohongan yang terus-menerus direproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi masyarakat.

Kebenaran hakiki, yang dalam konteks budaya Jawa disebut sebagai bener miturut wong akeh (kebenaran versi orang banyak), kalah oleh segelintir orang yang menjadi produsen kebohongan. Manuver kebohongan yang kian atraktif-akrobatik dan tak perlu nalar sehat untuk mencernanya, cenderung memikat masyarakat kita yang juga kian terbentuk menjadi pragmatis. Demikianlah, mengutip pernyataan populer Menteri Propaganda Nazi, Joseph Goebbelz (1897—1945), ‘’Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang, akan membuat publik menjadi percaya bahwa kebohongan tersebut adalah sebuah kebenaran.’’

Jika kita sepakat kewarasan berpikir tercermin melalui berbahasa, maka sesungguhnya tak ada pilihan lain upaya merawat nalar sehat itu kecuali melalui penguasaan berbahasa. Fenomena mencampuradukkan kata-kata dalam bahasa yang berbeda pada satu kalimat tentu bukan kearifan. Dan, fenomena ini makin santer memenuhi ruang hiburan kita belakangan ini. Maka, bahasa Jawa di era pascakebenaran adalah bahasa Jawa yang post. Bahasa yang selalu hadir karena ia telah mampu mewadahi ungkapan dan menjadi perwujudan dari realitas kebudayaan masyarakat pendukungnya.

Simak pula pernyataan pakar linguistik Universitas Negeri Semarang, Prof Rustono, di harian ini dalam kolom Bincang-Bincang edisi Minggu (22/10). Ia bahkan secara tegas menyatakan perlindungan terhadap bahasa Jawa adalah sebuah amanah. Sebab, menurut dia, bahasa adalah ruh budaya. Hilang bahasa, hilang pula budaya. Tanpa bahasa daerah, hilanglah jati diri para pemiliknya. Rustono juga menyinggung persoalan kebahasaan menjangkiti kalangan politikus dan pemimpin lembaga pemerintahan.

Sejalan dengan itu, Buya Syafii Maarif dalam sebuah seminar di Yogyakarta, Sabtu (21/10), menyatakan kekacauan bahasa para elite pemerintahan disebabkan mereka jauh dari bacaan sastra. Studi ‘’Most Littered Nation In the World’’ yang dilakukan Central Connecticut State University, 2016 lalu, pun menyatakan Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Namun, pilihan paling tepat tentu saja menyalakan lilin ketimbang mengutuk gelap atas berbagai temuan tersebut. Untuk itu, kita mesti mengubah perspektif: dekatkanlah bacaan dengan masyarakat, niscaya tingkat literasi dan kemartabatan bahasa akan meningkat.

Meski kita tahu, persoalan bahasa bukan hanya permasalahan masa sekarang. Kita melihat Harimurti Kridalaksana secara apik memotret berbagai fenomena kebahasaan pada 1970-an dalam buku Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa (1985). Feomena membabibuta, mencampuradukkan sekaligus antara bahasa daerah, Indonesia, dan Inggris, muncul sejak awal negeri ini terbentuk.

Kemartabatan bahasa Jawa, demikian halnya dengan bahasa daerah lain, menjadi tepat untuk dimaknai kembali pada Hari Sumpah Pemuda tiap 28 Oktober dan sekaligus peringatan Bulan Bahasa sepanjang bulan ini. Jika kita diajak menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia, maka memartabatkan bahasa Jawa dan bahasa daerah lain adalah keniscayaan. Dengan demikian, pemaknaan kembali yang dibarengi upaya nyata menjadi jawaban atas cita-cita luhur para pendiri bangsa yang menganggap bahasa bukanlah persoalan main-main sekaligus menjadi representasi dari harga diri bangsa.

— Dhoni Zustiyantoro, pengajar Program Studi Sastra Jawa FBS Universitas Negeri Semarang

Membaca Arah Bahasa Daerah

KONFERENSI Internasional Ikatan Dosen Budaya Daerah Indonesia (Ikadbudi) VII di Makassar, 17-19 September 2017 kembali membaca arah pembelajaran bahasa daerah. Forum ilmiah bertema “Penguatan Budaya Lokal sebagai Peneguh Multikulturalisme melalui Toleransi Budaya” itu melihat ada kecenderungan pemerintah belum sepenuhnya berpihak terhadap upaya pelestarian sekaligus pengembangan produk kultural bangsa ini.

Di sisi lain, forum bahasa daerah terus digelar dan rutin diselenggarakan sebagai upaya memberi masukan dan langkah konkret kepada pemerintah. Namun, alih-alih membahas persoalan lain, berbagai forum justru mengulang-ulang persoalan yang sama dengan kadar kekuatan dan keberpengaruhan peraturan terkait bahasa daerah yang justru menurun. Dengan demikian, apakah ini bukti jika posisi pakar dan praktisi semakin tidak diperhitungkan oleh para pengampu kebijakan dalam pengambilan keputusan?

Generasi Milenial

Narasi kearifan bahasa di masing-masing daerah telah menjadi kajian yang tak kunjung habis. Kita mafhum jika setiap bahasa daerah menyimpan kearifan dan dijalankan oleh masyarakat penuturnya. Namun, setiap kali membahas bahasa daerah, kita mengabaikan generasi penutur yang secara sosiologis disebut sebagai generasi milenial itu. Sebab, merekalah yang bakal menjadi senapati yang akan membawa nasib bahasa daerah ke depan: apakah akan membaur dalam pasrawungan global ataukah hanya bakal dikenang zaman.

Realitasnya, arah perbincangan berbagai permasalahan generasi milenial selama ini cenderung berada pada wilayah psikologi dan perkembangan. Penguasaan bahasa daerah generasi yang sama selalu saja luput dari perbincangan arus utama.

Kita juga paham jika dari tahun ke tahun, jumlah penutur bahasa daerah terus saja berkurang. Sebab utama semakin menurunnya jumlah penutur bahasa daerah dikarenakan generasi penutur yang tidak lagi menggunakannya sebagai moda ungkap maupun ekspresi—apalagi mempelajarinya—baik pada tataran keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Melihat data, sebagaimana disajikan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Dadang Suhendar dalam Kongres Bahasa Daerah Nusantara di Bandung, 2016, dari total 617 bahasa daerah di Indonesia, 15 di antaranya sudah punah. Dadang juga menyatakan jika 139 bahasa daerah terancam dengan kategori aman, stabil tapi ada penurunan, dan terancam punah. Ia menyebut sebanyak 15 bahasa yang telah punah karena tidak lagi dituturkan itu berasal dari Maluku dan Papua.

Padahal, secara historis bahasa daerah menjadi komponen penting dalam pemertahanan jati diri bangsa. Bahasa adalah ruh budaya. Sebagai produk kultural, bahasa menjadi cermin dari realitas sosial masyarakat di mana bahasa tumbuh dan berkembang. Kemajemukan bahasa daerah, yang tercermin dari beragamnya dialek, menjadi cermin dari kekayaan jati diri bangsa. Dalam bahasa Jawa, misalnya, muncul beragam dialek khas selain “bahasa Jawa arus utama” Solo dan Yogyakarta, seperti banyumasan, tegalan, semarangan, jawa timuran, hingga bahasa osing.

Pemerintah bukan berarti tak mengupayakan berbagai langkah dalam menjaga kelestarian bahasa daerah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat 2 menyebut, “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.” Amanat itu jelas merujuk pada tujuan negara untuk ikut serta memelihara bahasa daerah. Tentu saja, frasa “memelihara” kita harapkan mewujud dalam langkah konkret berupa pengajaran bahasa daerah sebagai upaya regenerasi penutur. Maka dalam konteks inilah, para pengajar bahasa daerah yang mumpuni dan berkompeten terus dinantikan. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) mesti menjadi kawah candradimuka tempat lahirnya calon pengajar bahasa daerah yang inovatif.

Sekolah sebagai jalur pendidikan formal menjadi salah satu tumpuan penting dalam regenerasi penutur. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 33 ayat 2 secara tegas menyebut, “Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.” Hal ini lagi-lagi menunjukkan keberpihakan pemerintah sekaligus membuka kemungkinan sekolah untuk proaktif dan inovatif menjalankan berbagai kebijakan dalam lingkupnya masing-masing. Beberapa tahun belakangan, muncul gerakan sehari menggunakan bahasa daerah, tidak terkecuali di dalam kerja birokrasi. Di beberapa daerah, aparatur sipil negara diimbau untuk menggunakan bahasa sekaligus pakaian daerah secara penuh dalam satu hari. Semangat ini mesti terus didorong, yang dalam ungkapan anak muda kekinian: “Jangan kasih kendor!”

Perlu “Dijual”

Sebagai upaya regenerasi, bahasa daerah perlu “dijual” secara gaul dan kemedol (berdaya jual). Bupati Tegal yang juga dalang Enthus Susmono menyatakan hal itu dalam Kongres Sastra Jawa IV di Semarang, 2016 lalu. Di sekolah, ia menyayangkan pengajaran bahasa Jawa masih berorientasi pada hafalan. Selain itu, menurut temuan Enthus di berbagai daerah, bahasa Jawa yang diajarkan di berbagai jenjang pendidikan juga kurang merespons perubahan zaman dan kurang kontekstual. Bahasa Jawa yang kemedol,dengan demikian, adalah bahasa daerah yang mampu menjadi moda ungkap sekaligus ekspresi generasi milenial.

Di wilayah pengajaran, jika kita sepakat terhadap hasil penelitian sejumlah pakar psikologi pendidikan yang menyebut bahwa generasi milenial memiliki kelemahan seperti mudah bosan, kurang bisa memerhatikan pelajaran, dan tak bisa lepas dari gawai, maka pengajaran bahasa daerah juga mesti merespons temuan tersebut. Pengajaran bahasa daerah yang kreatif dan tak terpusat pada guru yang memberi ceramah, terus dinanti. Justru di tengah kekacauan identitas budaya sebagai salah satu dampak logis dari kecanggihan teknologi informasi, kita mesti semakin bisa melihat identitas kultural yang berakar dari tradisi bangsa. Bahasa daerah, sekali lagi, menjadi penanda penting dari proses merajut identitas itu.

Berbagai strategi yang ditawarkan pakar berkaitan dengan kelangsungan hidup ratusan bahasa daerah sejatinya memiliki tujuan bahwa bahasa ini tak hanya harus diselamatkan, namun juga dikembangkan sesuai kebutuhan zaman. Pemerintah pusat hingga daerah sejatinya telah membuat regulasi memadai. Namun, implementasi di banyak bidang, mulai sekolah, perguruan tinggi, birokrasi, dan masyarakat, mesti mendapat pengawalan yang progresif. Dan, kita dituntut tidak hanya diam.

— Dhoni Zustiyantoro, dosen Prodi Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang, pemakalah Konferensi Internasional Ikadbudi VII

Catatan: versi lebih ringkas dari tulisan ini dimuat di kolom Wacana Nasional Harian Suara Merdeka, Jumat (22 September 2017) halaman 4.

Bahasa Jawa di Persimpangan Zaman

KEBIJAKAN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak mewajibkan pelajaran Bahasa Jawa masuk dalam ujian sekolah kelas XII, praktis mengancam kelangsungan bahasa ini. Lantas, masihkah kita berharap bahasa Jawa menjadi salah satu pilar internalisasi karakter dan nilai moral generasi penerus, seperti yang selama ini diharapkan? Masihkah berguna dan diperlukan peringatan Hari Bahasa Ibu setiap 21 Februari? Desakan untuk tetap mengajarkan pelajaran tersebut sudah mengemuka di sejumlah media massa.

Harian ini menulis, justru diperlukan adanya penguatan terhadap pelajaran yang pada pelaksanaan di Jawa Tengah menjadi muatan lokal melalui Peraturan Gubernur 57/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9/2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa. Komisi E DPRD Jateng bersama Dinas Pendidikan Jateng dan Dewan Pendidikan Kota Semarang, mendorong evaluasi sekolah yang tak mengajarkannya dua jam/minggu pada jenjang SD, SMP, dan SMA/sederajat (SM, 27/1 dan 14/2).

Dengan kata lain, bahasa Jawa adalah pelajaran penting sehingga tidak ada alasan mengurangi atau menghilangkannya. Yang lebih dibutuhkan justru penguatan melalui berbagai upaya. Guru di sekolah, orang tua di rumah, dan masyarakat luas, mesti bersama menggunakan bahasa Jawa sebagai moda ungkap sehari-hari untuk meningkatkan ketertarikan kawula muda menuturkannya.

Hanya dengan cara ini kita memberi daya hidup bahasa Jawa sekaligus menjadikannya tetap kontekstual, atau dalam bahasa anak muda: kekinian! Upaya itu perlu menjadi gerakan bersama karena di sisi lain, alih-alih melestarikan dan mengembangkan produk kultural itu, berbagai komponen yang bersinggungan langsung dengan bahasa ini tak punya daya kreatif memadai untuk membuatnya makin digemari.

Jika diibaratkan, bahasa Jawa dan generasi muda kini ibarat jauh kendang dari penari. Surat Edaran Gubernur Jateng Nomor 430/9525 tertanggal 7 Oktober 2014 yang di dalamnya terdapat imbauan berbahasa Jawa tiap Kamis, bak angin lalu.

Tak ada sanksi memadai bagi organisasi perangkat daerah yang mbalela. Alih-alih berbahasa Jawa, rapat dan pertemuan setiap Kamis (terkadang) hanya dibuka dengan kalimat pembuka berbahasa Jawa sebagai formalitas. Bahkan, ada pula instansi yang menghindari kegiatan di hari tersebut untuk menghindar dari kewajiban berbahasa Jawa. Realitas faktual yang semakin menambah deret panjang ironis bahasa Jawa.

Kalangan Muda

Rohmadi (2007) mencatat, bahasa Jawa semakin jauh dari generasi milenial. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari mereka masih menggunakan bahasa Jawa, dalam lingkungan yang seharusnya menggunakan bahasa Jawa krama, tidak semuanya dapat menggunakan dengan baik. Di lingkungan sekolah, tempat mengaplikasikan dan sebagai kawah candradimuka, siswa masih juga enggan berbahasa Jawa.

Industrialisasi media dan perkembangan teknologi informasi, semakin menyampingkan keingintahuan dan semangat belajar yang muda untuk berbahasa Jawa. Tentu saja, alih-alih beranggapan moda ungkap itu tak lagi relevan dengan kondisi kekinian, bahasa Jawa dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Lebih jauh, bahasa Jawa tak lagi mampu menjadi media ekspresi yang muda dan dinamis.

Dalam konteks inilah media perlu memberi porsi memadai untuk mendukung kebudayaan Jawa. Hal itu dirasa penting itu tidak sekadar memperlihatkan, tetapi juga memperkukuh jati diri sebagai upaya internalisasi nilai kebudayaan. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jika memang tak pernah mengapresiasi, jangan harap bahasa sebagai produk budaya Jawa bakal ngrembaka nut lakuning jaman.

Peran itu bisa memberikan porsi penayangan cerita cekak, gurit, maupun esai. Harian ini mengambil peran melalui kolom ”Rame Kondhe” (bahasa Jawa semarangan) tiap Senin di Semarang Metro dan ”Pamomong” di Edisi Minggu. Penguatan juga dilakukan berkala melalui Kongres Bahasa Jawa (KBJ) dan Kongres Sastra Jawa (KSJ) tiap lima tahun sekali.

Sekalipun diadakan dua ”kubu” berbeda, keduanya memiliki misi besar yang sama: memberi daya hidup terhadap bahasa- sastra Jawa, berupaya mengembangkan sekaligus mengupayakan langkah taktis melalui rekomendasi kepada pemangku kepentingan agar bahasa-sastra ini tak cepat masuk liang lahat. Bahasa Jawa bukanlah bongkah keangkuhan antimodernisasi yang terbungkus spirit keadiluhungan.

Kalaupun identik dengan orang tua dan ndesa, maka sudah saatnya Jawa mengambil hati yang muda agar melu handarbeni. Bukan saatnya lagi untuk saling menyalahkan, namun lebih bermakna bila kita menjaga dan ikut ambil bagian dalam upaya menghadirkan kejawaan biar tak sirna. Sebab, meminjam ungkapan Triyanto Triwikromo, generasi kita pada detik ini adalah generasi the net and the next.

Hari Bahasa Ibu tahun ini momen tepat untuk melihat sampai di mana upaya memperjuangkan bahasa Jawa yang sedang di persimpangan zaman. Tepat kiranya di momen ini, ketika pelajaran Bahasa Jawa dikesampingkan di sekolah, kita mesti segera menjawab pertanyaan: ”Hendak kubawa ke mana bahasa Jawa?” (21)

Dhoni Zustiyantoro, wartawan Suara Merdeka, Ketua Kongres Sastra Jawa IV

Terbit di kolom “Wacana Nasional” Harian Suara Merdeka, 21 Februari 2017

Dua Kongres dan Nasib Bahasa-Sastra Jawa

DUA agenda besar dalam wilayah kerja bahasa dan sastra Jawa telah terselenggara dalam dua minggu belakangan ini. Kongres Sastra Jawa (KSJ) IV diselenggarakan di Kampung Budaya Universitas Negeri Semarang (Unnes), 4-5 November, menyusul kemudian Kongres Bahasa Jawa (KBJ) VI di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, 8-12 November.

Memang, dua agenda lima tahunan itu, sekalipun diadakan oleh dua “kubu” yang berbeda, memiliki misi besar yang sama: memberi daya hidup terhadap bahasa-sastra Jawa, berupaya mengembangkan sekaligus mengupayakan langkah taktis melalui rekomendasi kepada pemangku kepentingan agar bahasa-sastra ini tak cepat masuk liang lahat. Apakah sedramatis itu?

Ya, memastikan agar bahasa dan sastra Jawa memiliki masa depan cerah semakin perlu untuk dilakukan. Dalam Kongres Bahasa Daerah Nusantara yang diselenggarakan Yayasan Rancage di Jawa Barat, Agustus lalu, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dadang Suhendar mengatakan, 15 bahasa daerah di Indonesia yang ada telah punah. Ia bahkan dengan tegas menyebut 139 bahasa terancam punah. Yang terancam ini masuk dalam beberapa kategori seperti aman, stabil tapi ada penurunan, dan terancam punah.

Tentu, dengan jumlah penutur paling banyak di antara bahasa-bahasa daerah yang lain di Indonesia, kita optimistis bahasa Jawa masih memiliki umur panjang. Namun demikian, harapan agar bahasa ibu bagi masyarakat Jawa ini semakin moncer, bahkan hanya di kalangan penuturnya, ibarat jauh kendang dari penari. Alih-alih berharap lebih kemedol, para pemangku kebijakan, termasuk guru, tak memiliki daya kreatif memadai untuk membumikannya kepada generasi penutur.

Maka dalam titik inilah, KBJ VI yang mengangkat tema “Basa Jawa Triwikrama” semestinya lebih menggandeng kawula muda dan memosisikan mereka berada di depan. Kongres berbiaya miliaran ini, meminjam ungkapan pengarang Jawa Daniel Tito, semestinya bukan sekadar ajang berkumpul dan “reuni” para pemangku kebijakan dan orang-orang yang lama berkecimpung dalam bahasa-sastra Jawa. Namun, generasi muda, terutama di dalamnya mahasiswa bahasa dan sastra daerah, harus didorong untuk tampil untuk tak sekadar menjadi pelengkap, tetapi untuk mengemukakan pendapat, gagasan, dan hal-hal yang berkait-paut dengan dunia yang ia tekuni itu.

Hal itu tak terwujud dalam KBJ VI. Sebanyak 300-an peserta yang merupakan utusan dari masing-masing provinsi, adalah “muka lama”. Hal ini pula yang disayangkan oleh Bupati Tegal Enthus Susmono ketika menjadi pembicara pada hari kedua kongres. “Kongres semestinya melibatkan generasi penutur, karena merekalah kelak yang akan meneruskan,” kata dalang kondang itu.

Saya tak hendak mengritisi lebih jauh, toh KBJ selalu berjalan dengan format yang sama: peserta berkumpul, pembicara menyampaikan makalah, pemangku kebijakan mengemukakan hal-hal yang telah dilakukan pada bidangnya masing-masing. Dalam artian, KBJ selalu minim dengan temuan maupun perspektif baru yang mampu memberi gairah dalam proses berbahasa, lebih-lebih bersastra. Itu untuk tidak menyebut bahwa yang diperbincangkan dalam KBJ adalah hal-hal yang telah diketahui peserta secara umum. Dan, masukan maupun kritik oleh pengamat dan peserta kongres bukannya tidak ada. Setiap menjelang dan berakhirnya kongres, media massa diramaikan dengan tulisan terkait kongres yang pada mulanya digelar di Semarang pada 1991 ini.

Saya juga tak hendak umuk saat membahas KSJ IV. Penyelenggaraan KSJ, yang selalu diupayakan secara mandiri dari sisi biaya, kemarin diselenggarakan oleh 10-an orang yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Unnes, tetap dengan penggalangan dana dan narasumber secara gerilya. Cara ini, oleh sejumlah orang yang baru kali pertama mengetahui cara kerja KSJ, dianggap kurang bermartabat. Termasuk ketika melihat tempat penyelenggaraan dan cara penyambutan yang dianggap “kurang berwibawa”. Ya, jika kemartabatan sebuah acara diukur dari bleger semata, apa daya KSJ sepanjang hayat tak bakal bisa “bermartabat”. Tengoklah KSJ III yang diselenggarakan di Desa Jono, Bojonegoro. Peserta harus menempuh jalur terjal selama berjam-jam untuk bisa menuju lokasi. Mereka menginap di rumah-rumah warga, menyantap hidangan ndesa, dan merembuk sastra secara prasaja.

Sewaktu rapat terbatas pra-KSJ yang diselenggarakan di salah satu rumah pemerhati sastra Jawa di Solo, Agustus lalu, saya buru-buru angkat bicara karena hanya saya yang terhitung generasi paling muda yang datang. Malam itu, sejumlah penggawa sastra yang hadir adalah Dhanu Priyo Prabowo (Yogyakarta), Daniel Tito (Sragen), Jfx Hoery (Bojonegoro), dan Bonari Nabonenar (Trenggalek). Maka mulailah, kepanitiaan serbadadakan yang saya ketuai itu harus menggalang dana, menghubungi narasumber dan moderator, menghimpun tulisan sastra dan ilmiah untuk diterbitkan dalam buku, hingga mengurus teknis penyelenggaraan.

Anggota DPD RI Bambang Sadono yang saya sambati pun tak kuasa menolak. Ia bersedia menjadi pembicara sekaligus memberikan bantuan dalam wujud sejumlah uang dan honorarium kepada narasumber, sekaligus titip program MPR untuk disosialisasikan. Selain itu, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah bersedia memberikan honor kepada sejumlah pembicara. Sebelumnya, panitia telah meminta kesediaan narasumber agar uang yang diterimakan sudi untuk diserahkan kepada panitia menjadi tambahan operasional yang memang tidak sedikit.

Dengan waktu persiapan yang sangat terbatas, KSJ IV pun terselenggara dengan jumlah peserta 150-an orang yang datang dan membayar Rp 300 ribu (umum) dan Rp 100 ribu (mahasiswa). Mereka datang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta, yang terdiri atas mahasiswa, guru, staf dinas, maupun masyarakat pemerhati sastra Jawa.

Slentingan, dan bahkan permintaan untuk tidak menyelenggarakan KSJ IV, kami dapati selama proses. Sebagai ketua panitia, bohong jika kekhawatiran itu tak sempat menghampiri. Hal itu juga di sisi lain dikarenakan KSJ telah didahului dengan temu sastrawan di Yogyakarta dan Kongres Bahasa Panginyongan di Banyumas yang waktunya sangat berdekatan. Para sastrawan sebelum KSJ IV yang bertema “Mbagun Regenerasi Sastra(wan) Jawa” telah terwadahi dalam forum, lebih-lebih yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun dinas terkait, sehingga lebih kopen dan kerumat.

Ya, tentu kita berharap agar bahasa dan sastra Jawa tak hanya menjadi konsumsi kaum elite yang terus berkumpul melalui berbagai forum juga kongres. Kedua forum juga semestinya tak melupakan masyarakat sebagai penutur sekaligus generasinya. Dengan demikian, aras kongres perlu lebih didorong untuk membumikan hasil-hasil keputusan kepada masyarakat luas, bukan terbatas pada ruang-ruang pertemuan dalam kongres itu. Jangan sampai, alih-alih ingin mengembangkan, justru yang ada keinginan untuk menjaga kemurnian agar dan menjauhkannya dari realitas masyarakat pemakainya.

Ataukah memang bahasa-sastra Jawa tak lagi membutuhkan kongres?

Yogyakarta, 12 November 2016

Dhoni Zustiyantoro

Sawise Kongres, Banjur?

kongres

Foto: Dhoni Zustiyantoro

KONGRES Kebudayaan Jawa wis kagelar ing Hotel Lor In, Solo, 10-12 November kepungkur. Kongres kasebut ngasileke bab kang digadhang-gadhang bisa dadi paugerane para pamangku praja nalika kudu gawe paugeran ngenani kabudayan Jawa.

Sing sepisan, ana ing tataran akademis, kongres kang kasil saka makarya bareng antarane Yayasan Studi Bahasa Jawa Kanthil, Balai Bahasa Jateng, ISI Surakarta, lan Pemerintah Jateng, Jatim, lan DIY iku menehi pamanggih yen pamerintah kudu cepet-cepet ngrancang lan ngresmekake Undang-Undang Kebudayaan minangka payung hukum lakune kabudayan ing jaman samangke. Temtu, lumantar aturan kasebut, kabeh acara lan agenda kabudayan dikarepake bisa dicethakake sapa kang bakal ngayahi.

Saliyane iku, Undang-Undang uga dikarepake bisa dadi sarana regenerasi ing bab asil-asil kabudayan, kayata kesenian, sastra, lan basa. Ing kene, nyatane kudu ana cara kang cetha supaya ing mengko tetep ana kang nerusake lakuning kabudayan Jawa. Ora liya kajaba para generasi penerus bangsa. Kang kaloro, ing tataran institusional, kongres nduweni pamanggih yen pamerintah kudu gawe paguyuban kabudayan ing tataran kota, kabupaten, lan propinsi. Iku dadi bab kang penting tumrap warga masyarakat supaya bisa sacara mardika nggelar acara kabudayan.

Saliyane iku, paguyuban uga minangka wadhah kanggo merjuwangake “hak” ing bab kabudayan. Amarga, kaya dene sing diandharake dening ketua kongres, Prof Soetomo WE MPd, nglaksanakake acara kabudayan iku sejatine wis dadi hak bebrayan. Tegese, yen pamerintah ora menehi papan panggonan lan kawigaten, ujare, iku berarti wis “melanggar hak asasi manusia (HAM)”. Lumantar paguyuban bebrayan uga dikarepake nduweni papan kanggo berkekspresi lan rekreasi seni.

Katelu, ing tataran praksis, kongres rencanane bakal digelar patang taun sepisan. Iku bisa minangka sarana kanggo ngoreksi apa wae kang wis dilaksanakake lan apa kang perlu diterusake. Publikasi lumantar media massa uga ditambah supaya sansaya akeh wong kang ngerteni kegiyatan lan rencana sing ana gegayutane karo kabudayan. Telung tataran rekomendasi iku, miturut Soetomo, diwenehake marang pamangku kepentingan, wiwit kementerian, propinsi, lan kabupaten. Kanthi cara mangkono, apa kang dikarepake saka kongres sing ngentekake prabeya kang ora sithik iku bisa kasembadan.

Ora Cukup

Ananging, sawise menehake asil kongres, apa kang kudu dilakoni supaya bisa enggal kagayuh kang dadi kekarepan? Yen mung thenguk-thenguk ngenteni asil, temtu ora cukup. Dibutuhake kerja nyata kanggo mujudake apa kang dadi gegayuhan bebarengan. Istilahe, padha-padha mlakune: antarane pamerintah, para pelaku, lan bebrayan umum.

Yen ndeleng kasunyatan nganti seprene, jan-jane sing diarani “arah kebijakan kabudayan” pancen ora tau cetha. Iku katitik saka ora cethane apa kang bakal digayuh, lembaga apa kang nduweni tanggung jawab, nganti rencana lan asil apa kang kudu diayahi.

Nalika menehi materi ing kongres, Bupati Tegal kang uga dhalang, Enthus Susmono, ngandharake yen nganti seprene pamerintah durung bisa menehi perlindungan marang para seniman lan pelaku kabudayan kang lagi makarya. Tuladhane, miturut Enthus, ing kutha Sukoharjo isih ana pawarta kang nyebutake yen saben ana pergelaran wayang kulit, bakal digerebek amarga dicap musyrik. Iku kedadeyan tenan. Isih ana wae dhalang kang lagi mbabar lakon, utawa isa diarani nyambutgawe, diendhegake lakune karo organisasi massa kang ora seneng iku mau. Asile, dhalang lan rombongane kocar-kacir padha mlayu!

Pamerintah lan aparat keamanan ora bisa menehi perlindungan sacara hukum utawa sacara langsung ana ing lapangan. Nyatane wong-wong kang makarya lumantar kesenian kudu berjuang dhewekan, tanpa cawe-cawe pihak kang dikarepake bisa njamin lan menehi dukungan sacara nyata. Ananging pancen ora akeh uga seniman kang gelem nyuwara lan bisa merjuangake awake dhewe lan kancane. Ing bab iki, Enthus paring pamanggih yen wis wektune para seniman kudu bisa nduweni pengaruh lan posisi kang strategis.

Kasunyatane uga akeh para pegiat kang mlaku dhewe anggone makarya, tanpa campur tangane sapa-sapa. Ing Semarang, saorane Widyo Leksono bisa dadi patuladhan. Kanthi cara mandiri, wus makaping-kaping dheweke mubeng ndongeng ana ing sekolah-sekolah lan ngajak saya akeh para mudha supaya gelem seneng marang kasusastran Jawa. Tanpa pamrih, tanpa kepengin apa-apa, sanajan durung suwe iki diganjar dening Balai Bahasa Jateng minangka “Tokoh Pegiat Sastra Jawa”, dheweke ora banjur gumedhe. “Iku anugerah kanggo aku apa karya-karyaku?” pitakonane, nalika ditemoni sawise nampa plakat.

Priya kelairan Jepara, 19 Desember 1960, iku menehi kritikan yen acara kabudayan sing digelar sajrone hotel lan ngentekake prabeya kang ora sithik malah ora katon asile. Miturute, ngomongke kabudayan ora bisa uwal saka bebrayan ing kang urip ing ngisor. Mulane, acara kabudayan dikarepake ora nglalekake bebrayan lan para pegiat kang wis mataun-taun menehi sumbangan kang ora sithik.

Priya kang asring ditimbali Babahe iku kepengin sansaya akeh bocah nom-noman padha sinau sastra Jawa kanthi seneng. “Carane ora liya kajaba kudu dikenalke lan dikulinakke lumantar menehi papan supaya wani muncul. Ora diseneni wae saben ana pangucap sing kleru,” ujare.

Sajroning kongres ing Solo, ana siji bab kang dilalekake lan dadi pitakonan: para peserta lan meh kabeh pamicara ora migunakake basa Jawi kanthi setiti. Banjur, yen bab kang “cilik” wae ora dilakoni, apa patut ngarepake kang luwih gedhe? Muga-muga tetep ana gunane lan ora “senasib” kaya kongres-kongres sing uwis-uwis.

Dhoni Zustiyantoro

Mendekatkan Sastra Jawa kepada Kaum Muda

widyo leksono babahe semarang

Widyo “Babahe” Leksono, Penerima Anugerah Prasidatama 2014 kategori Pegiat Sastra Jawa dari Balai Bahasa Jateng. Foto: Dhoni Zustiyantoro

MENERIMA anugerah Prasidatama 2014 kategori Pegiat Sastra Jawa dari Balai Bahasa Jawa Tengah, Senin (3/11) lalu, tidak serta merta membuat Widyo Leksono berbesar hati. Lelaki yang hampir seluruh rambutnya telah memutih itu justru menganggap anugerah tersebut adalah tantangan untuk lebih mendekatkan sastra Jawa kepada generasi muda.

”Saya justru bingung. Penghargaan kemarin itu untuk saya atau karya-karya saya?” ujar Babahe, sapaan akrab Widyo, ketika ditemui Suara Merdeka di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS), Jalan Sriwijaya, kemarin.

Pria kelahiran Jepara, 19 Desember 1960, itu mengatakan orang-orang yang berkecimpung di dunia sastra Jawa harus lebih mengambil peran. Karena, menurut Babahe, para orang tua kerap menyalahkan anak-anak yang lagi mengenal berbagai ragam karya sastra itu.

”Tidak sedikit orang-orang mumpuni justru hanya maido saat melihat anak muda belum benar dalam berbahasa,” tuturnya. Babahe memilih jalan perlawanan terhadap keadaan semacam itu dengan cara mendongeng ke berbagai tempat. Dia juga sering membuat acara apresiasi supaya mereka mau dan berani untuk membaca geguritan, nembang macapat, dan berbicara dengan bahasa Jawa.

Paham Lapangan

Penulis buku kumpulan geguritan Blakotang (2012) itu juga berencana untuk berkeliling ke berbagai sekolah dasar lewat program ”Sabtu Bercerita”. Acara yang akan dia biayai sendiri tersebut bertujuan untuk mengakrabkan siswa dengan cerita berbahasa Jawa.

”Prosesnya lama kalau menunggu peran pemerintah dan pihak terkait. Mereka seharusnya jemput bola dan paham terhadap kondisi di lapangan,” katanya. Selain itu, dia mendesak pemerintah untuk lebih memberi perhatian. ”Perhatian tak harus berupa penghargaan, tapi kalau mau nilikiacara-acara sastra, kami wis seneng,” ujarnya.

Tidak hanya dengan membuat kegiatan, Babahe juga bergiat lewat tulisan. Selain buku, sejumlah naskah lakon telah ia buat dan dipentaskan berbagai kelompok teater, di antaranya Wedi Disunati (2010), Maknane Kekancan (2010), dan Genaon Kentrung (2007).

Dengan cara itu, Babahe berharap semakin banyak kawula muda yang berminat terhadap sastra Jawa. ”Mereka tak sayang karena tak kenal,” ujarnya. Dia juga berharap pemerintah lebih peduli dengan cara melibatkan para pelaku ketika membuat program kerja.

”Jangan hanya membuat acara-acara formal yang dihadiri oleh pejabat dan orang penting tapi tak ada gunanya,” ujar Babahe. (Dhoni Zustiyantoro)

*Harian Suara Merdeka, halaman “Semarang Metro”, 6 November 2014