Demokrasi dan Sulitnya Mencari Pemimpin

Demokrasi adalah mantra sekaligus kejutan-kejutan. Ia dihadirkan ketika kebebasan ingin disuguhkan secara “lebih bebas”. Demokrasi ada di ujung, yang ingin dirawat, atau justru sedang dicederai.

Demokrasi adalah soal rakyat yang turun ke jalan, menyuarakan aspirasi, pendapat, gagasan: kekuasaan tertinggi ada dan dipegang oleh rakyat. Seperti halnya semangat dalam budaya Yunani—sebagai muasal kita acap menyebut tempat kelahiran demokrasi, demos dan kratein, ada hal yang ingin dilawan secara terus menerus, yaitu otoritaniarisme dan absolutisme kekuasaan. Atas nama demokrasi, kebebasan menemukan surga. Ia menjadi suara bagi yang tertindas. Demokrasi adalah perjuangan.

Persoalan muncul ketika gesekan untuk mencapai tujuan itu juga (di)lahir(kan). Demokrasi yang ingin menyegerakan perubahan “pada detik ini juga” bakal berhadap-hadapan dengan yang sedang dilawan. Demokrasi lantas menemukan konteks baru: ia adalah kebenaran melawan kebatilan. Kebenaran versi rakyat atau orang banyak, sedang berjuang melawan tirani yang angkuh, segelintir orang yang terjebak dalam ceruk birokratisasi, yang perlu untuk segera dilengserkan, mungkin dengan pelbagai macam cara.

Persoalannya kini, dua dekade setelah Reformasi, apakah demokrasi menjadi tujuan atau justru tak ubahnya baju yang yang bisa kita tanggalkan ketika sedang tidak dibutuhkan? Apakah demokrasi lantas mengedepankan etika?—sebuah hal yang justru acap dilupakan ketika kata itu kali pertama dilahirkan. Pertanyaan penting yang juga mesti segera kita jawab: sejauh mana kita mengedepankan prinsip-prinsip nalar ilmiah dalam mencapai tujuan melalui jalur demokrasi?

Tentu saja demokrasi yang lahir dengan mengusung perjuangan rakyat punya konsekuensi tersendiri ketika setiap orang memiliki hak yang sama atas kepemimpinan. Kita ingat cerita Plato yang mengkritik demokrasi seperti itu (lihat, antara lain, Pemikiran Politik Barat, Suhelmi, 2007). Bagi Plato, masyarakat merupakan hakim yang tidak becus dalam banyak masalah politik. Masyarakat cenderung memberikan penilaian berdasarkan kebodohan, dorongan hati, sentimen, dan prasangka.

Yang paling buruk adalah demokrasi seperti itu mendorong munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak becus, karena pemimpin memperoleh kepemimpinannya dari masyarakat, pemimpin cenderung mengikuti tingkat masyarakat demi keamanan kedudukannya. Lagi pula, karena dalam demokrasi, “setiap individu bebas melakukan apa yang dikehendakinya”, pengaruhnya bersifat merusak.

Kompeleksitas demokrasi tak bisa dilepaskan dari bagaimana cara mendidik pemimpin dan negarawan. Ya, di lain pihak, tak ada otoritas yang benar-benar bisa melahirkan sosok pemimpin ideal—yang dalam konteks politik-etis acap menempel pula sebutan “negarawan”—yang dikehendaki oleh semua golongan. Itu pula yang diakui oleh Plato. Meski ia meyakini sekaligus memberikan tawaran bahwa pemimpin dan negarawan bisa dibentuk secara sistematis, tak ada jaminan cara tersebut bisa membuat seseorang mumpuni menjalankan tugasnya ketika menjabat.

Dalam Paideia: Filsafat Pendidikan Politik Platon (Wibowo, 2017), Plato menawarkan pendidikan sebagai kunci untuk mereformasi masyarakat. Pendidikan sebagai pembudayaan (paideia) mengorientasikan hasrat anak-anak yang berbakat menjadi pemimpin ke arah kebaikan. Plato menawarkan langkah teknis untuk membentuk pemimpin dan negarawan, yaitu pada usia dini, dimensi prarasional diolah lewat musik dan gimnastik supaya calon pemimpin memiliki kepekaan pada harmoni yang indah dan baik.

Setelah hasrat terbentuk, kurikulum selanjutnya adalah pendidikan ilmu-ilmu teoretik dan seni berdiskusi. Hanya dengan cara ini para pemimpin bijak, pemberani, dan adil bisa muncul untuk membaharui tatanan masyarakatnya.

Bagaimana di Jawa?

Kebudayaan Jawa memiliki cara untuk mendidik pemimpin dengan caranya sendiri. Namun, perbedaan antara yang barat yang acap disebut “mengedepankan rasionalitas” dan yang timur yang diklaim “mendepankan perasaan” mendasari sistematika  tersebut. Jika barat lebih sistematis, maka boleh jadi timur adalah yang kurang teridentifikasi. Hal itu, misalnya, nampak dalam Pangkur salah satu pupuh Wulangreh disebutkan, ala lan becik puniku/ prayoga kawruhana…. keburukan dan kebaikan itu/ lebih baik ketahuilah…. Tak sistematis, memang, seperti tahapan-tahapan seperti disuguhkan Plato.

Bagi kebudayaan Jawa, hal terpenting adalah kawruhana, yang di dalamnya mengandung sarat dorongan untuk mengalami dan pada akhirnya diharapkan memahami. Mengalami merupakan bekal paling penting bagi seorang pemimpin Jawa. Masyarakat Jawa bisa saja enteng berujar “Wong durung tau nglakoni wae kokehan omong, belum pernah mengalami saja kok banyak omong.”

Kawruh berasal dari weruh, yang berarti lihat. Melihat berarti menambah pengetahuan.

Bagaimana kita memaknai demokrasi? Tak ada sosok manusia sempurna, tetapi ketika ia sudah memilih menjalani tugas berat itu dan menyatakan mampu, maka tak ada pilihan lain kecuali menjadi mesias, penyelamat bagi masyarakat dan kelompok mana pun. Dhoni Zustiyantoro

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s