Demokrasi dan Sulitnya Mencari Pemimpin

Demokrasi adalah mantra sekaligus kejutan-kejutan. Ia dihadirkan ketika kebebasan ingin disuguhkan secara “lebih bebas”. Demokrasi ada di ujung, yang ingin dirawat, atau justru sedang dicederai.

Demokrasi adalah soal rakyat yang turun ke jalan, menyuarakan aspirasi, pendapat, gagasan: kekuasaan tertinggi ada dan dipegang oleh rakyat. Seperti halnya semangat dalam budaya Yunani—sebagai muasal kita acap menyebut tempat kelahiran demokrasi, demos dan kratein, ada hal yang ingin dilawan secara terus menerus, yaitu otoritaniarisme dan absolutisme kekuasaan. Atas nama demokrasi, kebebasan menemukan surga. Ia menjadi suara bagi yang tertindas. Demokrasi adalah perjuangan.

Persoalan muncul ketika gesekan untuk mencapai tujuan itu juga (di)lahir(kan). Demokrasi yang ingin menyegerakan perubahan “pada detik ini juga” bakal berhadap-hadapan dengan yang sedang dilawan. Demokrasi lantas menemukan konteks baru: ia adalah kebenaran melawan kebatilan. Kebenaran versi rakyat atau orang banyak, sedang berjuang melawan tirani yang angkuh, segelintir orang yang terjebak dalam ceruk birokratisasi, yang perlu untuk segera dilengserkan, mungkin dengan pelbagai macam cara.

Persoalannya kini, dua dekade setelah Reformasi, apakah demokrasi menjadi tujuan atau justru tak ubahnya baju yang yang bisa kita tanggalkan ketika sedang tidak dibutuhkan? Apakah demokrasi lantas mengedepankan etika?—sebuah hal yang justru acap dilupakan ketika kata itu kali pertama dilahirkan. Pertanyaan penting yang juga mesti segera kita jawab: sejauh mana kita mengedepankan prinsip-prinsip nalar ilmiah dalam mencapai tujuan melalui jalur demokrasi?

Tentu saja demokrasi yang lahir dengan mengusung perjuangan rakyat punya konsekuensi tersendiri ketika setiap orang memiliki hak yang sama atas kepemimpinan. Kita ingat cerita Plato yang mengkritik demokrasi seperti itu (lihat, antara lain, Pemikiran Politik Barat, Suhelmi, 2007). Bagi Plato, masyarakat merupakan hakim yang tidak becus dalam banyak masalah politik. Masyarakat cenderung memberikan penilaian berdasarkan kebodohan, dorongan hati, sentimen, dan prasangka.

Yang paling buruk adalah demokrasi seperti itu mendorong munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak becus, karena pemimpin memperoleh kepemimpinannya dari masyarakat, pemimpin cenderung mengikuti tingkat masyarakat demi keamanan kedudukannya. Lagi pula, karena dalam demokrasi, “setiap individu bebas melakukan apa yang dikehendakinya”, pengaruhnya bersifat merusak.

Kompeleksitas demokrasi tak bisa dilepaskan dari bagaimana cara mendidik pemimpin dan negarawan. Ya, di lain pihak, tak ada otoritas yang benar-benar bisa melahirkan sosok pemimpin ideal—yang dalam konteks politik-etis acap menempel pula sebutan “negarawan”—yang dikehendaki oleh semua golongan. Itu pula yang diakui oleh Plato. Meski ia meyakini sekaligus memberikan tawaran bahwa pemimpin dan negarawan bisa dibentuk secara sistematis, tak ada jaminan cara tersebut bisa membuat seseorang mumpuni menjalankan tugasnya ketika menjabat.

Dalam Paideia: Filsafat Pendidikan Politik Platon (Wibowo, 2017), Plato menawarkan pendidikan sebagai kunci untuk mereformasi masyarakat. Pendidikan sebagai pembudayaan (paideia) mengorientasikan hasrat anak-anak yang berbakat menjadi pemimpin ke arah kebaikan. Plato menawarkan langkah teknis untuk membentuk pemimpin dan negarawan, yaitu pada usia dini, dimensi prarasional diolah lewat musik dan gimnastik supaya calon pemimpin memiliki kepekaan pada harmoni yang indah dan baik.

Setelah hasrat terbentuk, kurikulum selanjutnya adalah pendidikan ilmu-ilmu teoretik dan seni berdiskusi. Hanya dengan cara ini para pemimpin bijak, pemberani, dan adil bisa muncul untuk membaharui tatanan masyarakatnya.

Bagaimana di Jawa?

Kebudayaan Jawa memiliki cara untuk mendidik pemimpin dengan caranya sendiri. Namun, perbedaan antara yang barat yang acap disebut “mengedepankan rasionalitas” dan yang timur yang diklaim “mendepankan perasaan” mendasari sistematika  tersebut. Jika barat lebih sistematis, maka boleh jadi timur adalah yang kurang teridentifikasi. Hal itu, misalnya, nampak dalam Pangkur salah satu pupuh Wulangreh disebutkan, ala lan becik puniku/ prayoga kawruhana…. keburukan dan kebaikan itu/ lebih baik ketahuilah…. Tak sistematis, memang, seperti tahapan-tahapan seperti disuguhkan Plato.

Bagi kebudayaan Jawa, hal terpenting adalah kawruhana, yang di dalamnya mengandung sarat dorongan untuk mengalami dan pada akhirnya diharapkan memahami. Mengalami merupakan bekal paling penting bagi seorang pemimpin Jawa. Masyarakat Jawa bisa saja enteng berujar “Wong durung tau nglakoni wae kokehan omong, belum pernah mengalami saja kok banyak omong.”

Kawruh berasal dari weruh, yang berarti lihat. Melihat berarti menambah pengetahuan.

Bagaimana kita memaknai demokrasi? Tak ada sosok manusia sempurna, tetapi ketika ia sudah memilih menjalani tugas berat itu dan menyatakan mampu, maka tak ada pilihan lain kecuali menjadi mesias, penyelamat bagi masyarakat dan kelompok mana pun. Dhoni Zustiyantoro

Advertisements

Radikalisme Masuk Kampus, Masihkah Kita Mengelak?

KAMPUS diyakini menjadi salah satu sarang tumbuh suburnya paham radikalisme. Tempat di mana ilmu pengetahuan tak hanya mesti dibiakkan namun juga dijunjung tinggi itu justru jadi sasaran empuk pihak-pihak yang ingin melakukan kaderisasi penganut aliran radikalisme berkedok agama. Lantas, masih bisakah kampus mengelak dari sejumlah fakta yang semakin gamblang itu?

Sebelum lebih jauh, mungkin ada dari kita yang menyoal lema sarang untuk kalimat pertama di atas—yang dirasa kurang tepat. Untuk itu, silakan cek arti kata itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V yang juga bisa Anda unduh di telepon pintar. Jika tak sempat, ketahuilah jika artinya adalah “tempat kediaman atau tempat persembunyian (biasanya bagi segala sesuatu yang kurang baik)”. Tentu saja definisi itu terkesan subjektif, generalisasi (menyimpulkan secara umum), atau kesimpulan yang terlalu dini berdasarkan kasus.

Namun, pilihan diksi kampus sebagai sarang radikalisme sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, sesuai dengan peruntukan dan tak bermaksud memiliki tendensi merendahkan kampus. Justru, kampus mesti mawas diri dan mengawasi secara intensif pelbagai kegiatan dan aktivitas yang dicurigai terpapar paham radikal.

CNN Indonesia Dhoni Zustiyantoro

Laporan utama Majalah Tempo (28 Mei—3 Juni 2018) berjudul “Paham Radikal di Kampus Kita” membuka mata kita bahwa radikalisme nyata adanya di perguruan tinggi. Pengakuan seorang perempuan yang guru di sebuah sekolah di Cilacap dan mencoba menyelinap ke Mako Brimob setelah terjadi rusuh di tempat tersebut pada 9 Mei 2018 sangat menyerikan. Berdasar wawancara dengan Tempo, ia ingin agar ISIS ada di seluruh dunia.

Perempuan bernama Dita Siska Millenia itu bahkan menganggap sistem demokrasi yang dianut di negeri ini haram. Keyakinan perempuan 18 tahun itu sama dengan pandangan penganut radikal yang menyakini bahwa pemerintah dan aparat kepolisian adalah musuh bagi mereka karena menghalangi upaya untuk mewujudkan negara Islam. Dita banyak belajar dari kanal Telegram dan internet. Ia dimasukkan ke dalam grup aplikasi perpesanan itu oleh mahasiswa asal Indonesia di Mesir yang ia sendiri tak tahu persis siapa namanya. Dita juga mengaku menonton video pemenggalan kepala yang dilakukan oleh ISIS “sampai bosan” dan menonton panduan memenggal.

Ada pula Siska Nur Azizah, perempuan yang tercatat sebagai mahasiswa semester enam Universitas Pendidikan Indonesia. Siska menganggap para narapidana yang masuk kerangkeng Brimob di Kelapa Dua karena membunuh dan mengebom orang lain sebagai bukan teroris. Perempuan 21 tahun ini bahkan mengidolakan Aman Abdurrahman, mantan pemimpin Jamaah Ansharut Tauhid yang kini membentuk Jamaah Ansharud Daulah, yang divonis mati karena menjadi dalang sejumlah peledakan bom. Siska juga mengaku belajar gerakan terorisme lewat Internet dan kanal-kanal diskusi di Telegram.

Menurut Tempo, di kampus, Siska mendapat asupan materi yang kurang soal politik global karena dosennya yang mengajar soal matakuliah tersebut hanya memberikan kesimpulan bahwa ISIS itu jahat dan bentukan intelijen Amerika serta Israel. Alih-alih mendapat pelbagai informasi dari internet, Siska justru terpapar paham radikal setelah mencari informasi di internet. Dari sini kita ketahui bahwa organisasi radikal telah jauh memanfaatkan internet dan kanal perpesanan sebagai sarana menyebarluaskan ajaran.

Tempo Dhoni Zustiyantoro

Kita juga perlu mencermati secara serius hasil survei yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menyebut sebanyak 39 persen mahasiswa di 15 provinsi di Indonesia terindikasi tertarik pada paham radikal. Di sejumlah media dalam jaringan bahkan secara jelas disebut nama perguruan tinggi yang terpapar, sehingga membuat Rektor Universitas Airlangga—sebagai salah satu lembaga yang disebut—merasa gerah. Di media, ia meminta BNPT memberi informasi lebih lanjut agar tak menimbulkan kerancuan sekaligus mendorong upaya deradikalisasi dan pencegahan.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, dalam sesi wawancara dengan Kompas TV menyatakan jika organisasi kampus yang mengklaim Islami sangat potensial terpapar paham radikal karena “hanya tinggal satu tarikan napas” menuju radikal. Akar dari radikalisme adalah ketidakinginan untuk menerima kodrat kemajemukan dan perbedaan pandangan.

Namun, kita tentu tak bisa pula melakukan generalisasi dan memberi kesimpulan tanpa data dan fakta kuat. Untuk itu, secara birokratis kampus perlu membuat sistem pendampingan untuk organisasi dan masjid di lingkungannya oleh dosen-dosen yang moderat. Jangan sampai kegagalan dosen memberikan pandangan dan pemahaman berperspektif pluralisme justru menjadikan mahasiswa mencari referensi lewat internet dan/atau terjerumus dalam perkumpulan radikal—seperti halnya kasus Siska tersebut di atas.

Hasil penelitian Wahid Foundation yang dipublikasikan pada 2016 dengan judul “Potensi Radikalisme di Kalangan Aktivis Kerohanian Islam di Sekolah-sekolah Negeri” juga mesti kita simak sebagai referensi yang mendalam. Sebanyak 541 responden atau 33 persen siswa meyakini jika Amrozi, Imam Samudra, Abu Bakar Baasyir, Bahrun Naim, dan Aman Abdurrahman adalah contoh muslim yang mempraktikkan jihad sejati. Sebanyak 609 responden (37 persen siswa) meyakini Osama Bin Laden mati syahid. Sebanyak 163 responden (10 persen siswa) mendukung serangan bom Sarinah pada 14 Januari 2016. Sedangkan 96 responden (6 persen siswa) mendukung ISIS. Hasil penelitian itu bisa dibaca di sini.

Kampus, demikian halnya dengan sekolah, adalah tempat negara menempa calon generasi penerus. Negara mesti memastikan tempat-tempat tersebut terbebas dari paham yang tak sejalan dengan pilar-pilar berbangsa dan bernegara. Kaum cerdik-cendekia tak cukup menanggulangi radikalisme dengan deklarasi, seminar, maupun aksi yang cenderung elitis dan personal. Mereka mesti turun dan menyentuh pada kalangan terbawah, yaitu siswa dan mahasiswa. Melihat secara detail bagaimana mereka menjalani kehidupan di kampus. Dalam konteks ini, tak boleh ada lagi guru, dosen, masyarakat kampus yang juga berhaluan radikal atau mendukung organisasi terlarang. Spirit pluralisme dengan mengedepankan cara-cara beragama yang rileks tak boleh terkalahkan oleh garis keras-konservatif. Singkatnya, tak ada alasan untuk tidak melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat kampus yang sepaham dengan ideologi radikal, apalagi melakukan aksi-aksi yang nyata untuk mewujudkan keyakinan itu.

Ya, setidaknya setelah dua dekade Reformasi bergulir, kita berharap budaya ilmiah semakin kuat untuk mendukung arah bangsa ke depan. Kampus adalah kompas yang menentukan arah.

Kita tak bisa mengelak fakta bahwa radikalisme telah masuk kampus. Namun, kampus dan budaya ilmiah tak boleh kalah oleh keinginan segelintir orang yang ingin masuk surga dengan cara yang tidak dibenarkan oleh nalar sehat manapun. (Dhoni Zustiyantoro)