“Honorer Tak Dapat THR”, Puasa Status, dan Pentingnya Memahami Konteks

Saya tergelitik membaca respons seseorang terhadap status yang saya unggah di Whatsapp. Saya mengunggah foto sebuah halaman surat kabar harian Suara Merdeka yang memuat berita utama di halaman 2, Sabtu (26/5/2018), dengan judul besar “Honorer Tak Dapat THR”. Dalam status di aplikasi perpesanan itu, saya membubuhkan komentar: “Selamat akhir pekan, pekerja honorer dan kontrak. Mari terus bekerja agar dapur tetap mengepul”.

Suara Merdeka 26 Mei 2018 Dhoni

Harian Suara Merdeka halaman 2, Sabtu (26 Mei 2018).

Di dalam berita, juga demikian halnya seperti kita berkali ulang mengetahui dari media massa dan jejaring sosial, disebutkan bahwa pemerintah bakal menggelontorkan tunjangan hari raya kepada aparatur sipil negara. Selain THR, kepada mereka juga bakal ditransfer gaji ke-13. Yang beda pada tahun ini, pensiunan juga mendapat THR. Bagi partai politik di luar pemerintah, wacana yang dibangun atas pemberian total dana sebesar Rp35,76 triliun jelang Idul Fitri itu adalah agenda populis yang sarat kepentingan politis.

Namun, saya tak sedang membahas hal tersebut.

Seorang teman—karena saya menyimpan nomor dia dan dia juga menyimpan saya sehingga kami bisa saling melihat status di WA—memberi komentar bahwa intinya, apa yang didapatkan merupakan hasil jerih payah selama ini. Ia juga menulis jika apa yang disedekahkan bakal menjadi tabungan kelak di akhirat.

Oke. Kita memang bebas berkomentar, yang jika komentar itu bermutu bisa disebut sebagai “pendapat” dan memungkinkan ruang bagi dialektika. Namun, lagi-lagi kita mesti mendudukkan konteks: realitas atau masalah apa yang sedang atau ingin kita komentari, setelah itu berikan komentar secara komprehensif, menyeluruh dengan cara pandang tajam dan menjadi cermin dari kematangan berpikir.

Bahwa permasalahan yang saya komentari adalah perihal honorer dan kontrak yang memang tak mendapat alokasi THR dari pemerintah. Kelas pekerja ini mesti dibela karena tak pernah menjadi perhatian utama. Alih-alih diperhatikan, honorer dan kontrak justru jadi yang terdepan dalam pelbagai lini pekerjaan. Dalam kasus tertentu, mereka bisa secara fleksibel bekerja tanpa terpatri oleh jam kerja. Ketidakmampuan “abdi negara”—sebutan bagi ASN masuk pada wilayah itu yang lantas memunculkan ungkapan satire “mental PNS” yang hanya melakukan kerja normatif tanpa tenggat dan target progresif dan terpatri pada jam kerja.

Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei pun telah dimobilisasi dan dinormalisasi sedemikian rupa dengan diisi pelbagai kegiatan macam senam atau jalan sehat disisipi motivasi dan doa bersama agar tahun depan bisa lebih sejahtera dan ajakan untuk selalu bersyukur.

Lantas, bagaimana berpihak? Dalam konteks pemberian THR, tentu memberi perlakuan yang sama.

Ihwal tersebut, saya lantas ingat bagaimana sengkarut kebijakan soal mempekerjakan dosen asing yang bakal diberlakukan Kemenristek dan Dikti bagi perguruan tinggi di Indonesia. Kebijakan tersebut menuai kontroversi dalam sejumlah hal lantaran tak menyentuh akar permasalahan sesungguhnya. Salah satu yang mengemuka adalah perihal gaji dosen asing. Konon, mereka bakal mendapat gaji mencapai Rp60 juta sebulan untuk tugas mengajar dan meneliti.

Ada yang menilai jika minimnya publikasi ilmiah dosen Indonesia—sebagai salah satu hal yang terus dipacu setiap negara—disebabkan kecilnya gaji dosen di dalam negeri jika dibandingkan dengan luar negeri. Secara tidak langsung, kebijakan dosen asing, di sisi lain, adalah jalan pintas dan solusi murah untuk mengatasi permasahalan tersebut.

Seorang dosen kelahiran Indonesia yang kini mengajar di Australia pun menceritakan pengalamannya melalui media sosial. Di universitas tempat ia bekerja, dosen dengan leluasa mengajar dan membimbing mahasiswa tanpa dibebani pelbagai administrasi. Waktu di kampus nyaris dihabiskan untuk mencurahkan pikiran untuk aktivitas akademik: mengajar, membimbing, meneliti, me-review jurnal, juga sesekali mengisi seminar akademik.

Sedangkan di dalam negeri, dosen yang telah memiliki pangkat tertentu justru dibebani dengan jabatan struktural dan pekerjaan administrative, yang dengan demikian justru cenderung mengesampingkan pekerjaan utamanya. Gaji yang konon kecil juga menjadi alasan dosen nyambi atau mencari “pekerjaan sampingan” lain di luar melaksanakan tridarma perguruan tinggi. Kita tak perlu membahasnya di sini karena hal ini bukan rahasia lagi.

Padahal, dosen bukanlah orang yang—sebagaimana diartikulasikan Marx—bekerja karena “tak punya alat produksi”. Dosen adalah pekerja pengetahuan yang mesti mendedikasikan diri untuk masa depan peradaban. Untuk itu, pemerintah semestinya membuat siapa pun yang berada pada wilayah pekerjaan ini selesai dengan dirinya sendiri. Persoalan perut seharusnya tak jadi soal di tengah tanggung jawab besar di samping kompetensi yang mesti terus ditingkatkan.

Ya, jika kita ditanya “Apakah aturan Kemenristek dan Dikti memecahkan masalah?” Jawabnya adalah ya, karena aturan itu menjadi upaya mengatasi permasalahan di muara. Namun, di hulu, aturan tak sesuai dengan konteks masalah makro yang dialami oleh ribuan dosen negeri ini.

Tempo Dhoni

Kover Majalah Tempo, 28 Mei–3 Juni 2018.

Soal status di WA saya, ada satu lagi respons lucu. Sewaktu saya mengunggah kover majalah Tempo (28 Mei—3 Juni 2018) yang menurunkan investigasi ihwal radikalisme di kampus, ada respons yang mengajak agar kita juga “berpuasa status”. Bahkan, lebih jauh, unggahan saya itu bisa dianggap menguarkan aib. Itu karena saya mengajar di perguruan tinggi. Untuk hal ini, maukah Anda berkomentar?

Ya, semoga puasa menjadikan kita terus sehat lahir-batin dan waras dalam berpikir di tengah zaman yang kian edan-edanan.

Advertisements

Dalang (Majalah Tempo, 7-13 Mei 2018)

IMG_20180509_090900

KITA mengenal dalang sebagai orang yang punya kemampuan retorika di atas rata-rata sekaligus piawai merangkai cerita. Masyarakat Jawa tradisional dengan enteng berujar “dhalang ora kurang lakon” (“dalang tidak kurang cerita”) bagi mereka yang pandai berkelit dari kegaduhan yang sebenarnya diciptakan “dalang” sendiri. Menariknya, selain mengartikan dalang sebagai orang yang mahir memainkan dan menceritakan wayang, kamus memaknakan dalang sebagai orang y…

Selengkapnya: https://majalah.tempo.co/read/155437/dalang

Buka Lagi Akses ke Keraton

 

KABAR miris santer terdengar dari Keraton Kasunanan Surakarta. Tidak hanya persoalan konflik internal yang tak kunjung usai, namun juga karena ditutupnya museum dan sejumlah sarana. Sudah setahun lebih terhitung sejak April 2017 keraton menutup sejumlah fasilitas, seperti museum dan perpustakaan, yang berimbas pula pada kunjungan wisata dan aktivitas kebudayaan, lebih-lebih para peneliti yang bakal melakukan studi.

Dampak dari ditutupnya tempat tersebut juga secara langsung mengancam berbagai macam barang berharga dan bernilai sejarah di dalam keraton. Kita tahu di dalam keraton terdapat aset yang sangat berharga dan masuk dalam kategori benda cagar budaya, seperti senjata, wayang, dan naskah-naskah kuno yang harus rutin dirawat. Konsekuensi dari ditutupnya keraton juga membawa dampak yang tak main-main. Berbagai barang tersebut terancam rusak karena sudah lebih dari setahun ini tak dirawat. Para abdi dalem yang bertugas merawat pun tak diperbolehkan masuk.

Terlepas dari konflik berkepanjangan yang dialami internal, keraton mesti tetap menghadirkan fungsi bagi publik. Ia mesti terus memiliki spirit mengedukasi publik dan menyediakan kebutuhan para peneliti. Tanpa masyarakat, keraton tak akan dikenal, lebih-lebih oleh generasi milenial yang sering disebut semakin berjarak dengan warisan masa lampau. Kepada generasi yang tak pernah bisa lepas dari media sosial dan kecanggihan teknologi itu, kita justru berharap keraton menumbuhkan kesadaran kepada mereka akan nilai-nilai luhur kebudayaan, cinta bangsa dan negara.

IMG_20180507_072902

Kita ingat dalam sejarahnya keraton selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia. Salah satu koleksi adalah Makloemat Soenan Pakoe Boewono XII bertarikh 1 September 1945. Di dalamnya tertulis bahwa “Kami Pakoe Boewono XII Soesoehoenan Negeri Soerakarta Hadiningrat menjatakan Soerakarta Hadiningrat jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Repoeblik Indonesia dan berdiri di belakang Pemerintah Poesat Negara Repoeblik Indonesia”. Ada pula foto presiden pertama RI Ir Soekarno, Sri Sultan Hamengkubuwana IX, dan Paku Buwana XII. Di dekatnya, juga dipajang silsilah dinasti Mataram Islam.

Peran dan Fungsi

Mengacu pada 11th General Assembley International Council of Museum di Denmark (1974), museum memiliki sembilan fungsi. Di antaranya, selain sebagai pengumpulan dan pengamanan warisan budaya, dokumentasi dan penelitian ilmiah, juga cermin pertumbuhan peradaban umat manusia (Sutaarga, 1991). Demikian luhur peran dan fungsi strategis tempat tersebut membuat segenap pihak di dalamnya mesti menyadari hal ini secara objektif, terlepas dari beragam kepentingan dan polemik yang melanda. Keberpihakan terhadap publik, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan mesti dijunjung tinggi. Untuk itu, sekalipun di luar orbit keraton, kita mesti “turut campur” dan mendorong agar hak tersebut terpenuhi.

Kita juga tak menginginkan keraton menutup museum dan perpustakaan selamanya. Untuk hal ini, kita bisa bercermin dari Belanda yang meski telah ratusan tahun mengelola tempat untuk aktivitas yang sama, namun akhirnya terpaksa menutupnya karena terkendala. Itu seperti dilakukan Lembaga Kerajaan Belanda untuk Kajian Asia Tenggara dan Karibia (KITLV) yang berpusat di Leiden, Juni 2014. Seluruh koleksi perpustakaan lembaga berumur 163 tahun itu kemudian diserahkan ke Universiteitsbibliotheek Leiden yang terletak tak jauh dari tempat itu. Departemen penelitiannya akan terus eksis namun tidak lagi menyandang nama KITLV, sedangkan perusahaan KITLV Press diambil alih oleh Penerbit Brill yang tetap menerbitkan Jurnal BKI dan KITLV Jakarta.

Penutupan Perpustakaan KITLV di Leiden menyusul penutupan Institut Tropen Belanda yang dilakukan Desember 2013. Tropen menyimpan jutaan naskah, buku, dan benda bersejarah dari banyak negara, termasuk Nusantara, juga menyatakan diri tak dapat beroperasi karena bangkrut (Majalah Tempo, 27/1/2014). Padahal, tak terhitung sumbangsih KITLV dan Tropen terhadap dokumentasi dan kajian kebudayaan Indonesia. Para peneliti pun merasa kehilangan.

Pada era disrupsi dan revolusi industri 4.0 ini, justru yang dibutuhkan adalah beragam inovasi untuk membuat sentra kebudayaan terus eksis dan menebarkan nilai luhur yang tak lekang zaman. Digitalisasi menjadi cara yang mutlak dibutuhkan untuk menjawab tantangan itu. Dengan cara ini, koleksi dapat diakses secara cepat, akurat, dan global. Sebagai penyedia akses, keraton mau tidak mau harus menjawab tantangan global ini. Upaya ini juga sebagai salah satu solusi terselenggaranya pelayanan yang baik. Di sisi lain, digitalisasi juga solusi atas besarnya dana yang harus dikeluarkan, karena biaya perawatannya tentu tak akan sebesar perawatan konvensional (Zustiyantoro, 2014).

Jika kita sepakat dengan pendapat Widianarko (Suara Merdeka, 5/5/2018) yang menyebut politikus kita hari ini mengalami “kematian retorika” karena tak memiliki bekal kebudayaan yang memadai, kita setidaknya berharap dari Keraton Kasunanan Surakarta agar teguh merawat nilai sebagai bekal kebudayaan bagi generasi mendatang.

– Dhoni Zustiyantoro, pengajar Prodi Sastra Jawa FBS Universitas Negeri Semarang

*Versi lebih pendek dari tulisan ini dimuat di harian Suara Merdeka, Senin, 7 Mei 2018: https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/82892/buka-lagi-akses-ke-keraton