Raffles, atau tentang Masa Itu….

KE sebuah pulau nun jauh, ia berlayar dari Inggris—sebuah negeri paling maju di belahan Eropa, yang kemudian kita tahu menjadi tempat lahirnya kapitalisme. Lelaki tegap itu lantas menemukan surga berpenghuni “orang-orang ramah bermoral tinggi” yang dalam aktivitasnya sehari-hari diselimuti alam nan indah.

Bersama 60 kapal dan balatentara yang diperintah Lord Minto, lelaki yang mangkat pada usia 44 tahun itu merebut dan menguasai Pulau Jawa yang ketika itu bernama Hindia Belanda, meski sangat singkat, yaitu pada 1811—1816. Setahun berikutnya, anak dari keluarga yang silsilahnya tak banyak dibaca orang itu menerbitkan The History of Java yang termasyhur itu.

Ia pun sesumbar. “Saya yakin tak ada orang yang memiliki informasi mengenai Jawa sebanyak yang saya miliki…”

Ia nampak jemawa. Ia lupa hanya sebentar melihat Jawa. Sebuah pulau yang menurutnya dihuni orang-orang “baik, lembut, kasih sayang, dan penuh perhatian.” Jawa rupanya membuat Raffles jatuh hati.

Raffles mungkin tak membayangkan bagaimana Jawa 200 tahun kemudian, seperti yang ia tulis pada 1817. Jawa hari ini, bukan lagi terkotak dalam kelas yang benar-benar berbeda, seperti yang ia sebut-sebut dalam buku yang terbit dalam dua jilid itu. Gambaran paling menonjol dari karakter masyarakat Jawa, menurut Raffles, “Adalah sangat penting untuk membedakan antara kelas masyarakat yang diuntungkan dengan masyarakat kebanyakan (kelas bawah).”

the history of java

Kita tak tahu apakah Raffles terpikat pemikiran Marx, yang melihat Jawa masa itu terbagi dalam dua struktur besar: proletar dan borjuasi. Namun yang jelas, Karl Marx baru lahir di Trier, Jerman, pada 1818.

Atau mungkin Raffles telah jauh melampau cita-cita Marx tentang sosialisme dengan membuat pelbagai pembaruan struktur sosial di Jawa. Kita tahu Raffles menghapus perbudakan yang sebelumnya dilakukan Belanda. Ia juga mengangkat bupati sebagai pegawai negeri yang digaji. Sejarah mencatat Raffles membagi Jawa dalam 18 karesidenan dan mempraktikkan sistem juri dalam persidangan—seperti yang dilakukan di Inggris.

Yang jelas Raffles memiliki kegelisahan karena melihat Jawa ketika itu didominasi atas apa yang ia sebut sebagai “kelas bawah”. Kelak, suku yang ia selamatkan menjadi penduduk terbesar negeri ini.

***

KRISIS ekonomi yang melanda Inggris pada akhir abad ke-17 membuat Benjamin Raffles kesulitan menghidupi keluarganya. Suami dari Anne Lyde Linderman itu sehari-hari bekerja sebagai tukang masak di sebuah kapal, sebelum akhirnya menjadi kapten. Thomas Raffles, sang anak yang masih muda itu, pun tak ingin hanya ongkang-ongkang. Raffles muda beruntung karena ayah dari seorang sahabatnya memberi pekerjaan sebagai juru tulis sebuah perusahaan Hindia-Timur, pada 1795.

Thomas Raffles baru menyematkan nama Stamford, ketika ia menjadi sosok yang sangat dihormati di kawasan Laut Cina Selatan. Laut adalah kehidupan bagi pria yang dikaruniai lima anak dari hasil pernikahannya dengan istri keduanya, Sophia Hull. Lord Minto menyukainya karena kecerdikan, keterampilan, dan keterampilannya dalam berbahasa Melayu. Itu membuatnya ditugaskan ke Malaka.

Mungkin sejarah selalu berpihak pada Raffles.

Tak lama setelah tiba di Jawa, Raffles muda memimpin perlawanan terhadap Belanda yang menguasai pulau itu. Meski kemudian, ia harus kembali menyerahkan kekuasaan akibat Perang Napoleon. Raffles lantas kembali ke London pada 1815, meski kembali lagi pada 1816 dan menjadi Gubernur Bengkulu.

Satu hal yang patut kita catat: kemerdekaan atau perasaan ingin merdeka diketahui Raffles ada pada manusia Jawa. “Nasionalisme mereka sangat kuat meskipun sangat menjunjung cerita tradisional tentang hal-hal luar biasa yang terjadi pada masyarakat Jawa kuno, dan mendorong harapan masa depan yang merdeka, yang tidak mereka sembunyikan, tidak membuat mereka memandang rendah dan tidak menghargai bangsa asing.”

Jika Inggris waktu itu terus menguasai Jawa. Jika seorang Raffles terus melihat dan memotret Jawa sebagai surga…

Raffles mengingat orang Jawa sebagai pihak yang tak akan menimbulkan chaos. Adapun kekerasan yang muncul adalah akibat dari kehidupan di bawah pemerintahan yang tak adil, yang mestinya ditegakkan tanpa pandang bulu. Raffles tak setuju anggapan Belanda yang melihat Jawa sebagai “pendendam, bengis, tidak taat pada atasan, meremehkan terhadap orang di bawahnya, cenderung merampok dan membunuh ketimbang bekerja….” Ia dengan tegas mengatakan, “Inggris justru melihat sebaliknya.”

200 tahun kemudian kita melihat Raffles sebagai orang yang giat mencitrakan diri.

Namun kita perlu berterima kasih kepada Raffles atas narasi deksriptifnya yang memikat dan menjadi kitab bagi banyak akademisi di pelbagai penjuru dunia. Mungkin Tuhan mengirim Raffles agar 200 tahun kemudian kita merasa berutang budi kepadanya, setidaknya agar kita melihat diri pernah menjalani hidup secara bersahaja.

Dhoni Zustiyantoro

Advertisements

Upaya Mengangkat Harkat Bahasa Jawa

UPAYA mengangkat harkat bahasa Jawa dilakukan secara kreatif oleh para pemuda di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Karya kreatif mereka, yang tertuang antara lain melalui film Turah (berdialek Tegal), Babaran, Nyatil, dan Lintah (berdialek Banyumas), masuk dalam nominasi sejumlah penghargaan film bergengsi (SM, 16/10).

Pembuatan film itu seakan menjadi oase di tengah kekacauan identitas kultural kita pada hari-hari ini. Realitasnya, dalam sinetron yang menjadi konsumsi masyarakat pada jam-jam dengan jumlah penonton tinggi (prime time), bahasa Jawa sekadar menjadi sarana menyampaikan guyon. Kita lantas mafhum jika bahasa Jawa memiliki persepsi picisan (bermutu rendah), atau merepresentasikan kaum lemah, tak berdaya, dan terpinggirkan. Ia hadir untuk menjadi bahan ejekan. Dalam konteks ini, meski memiliki jumlah penutur paling banyak ketimbang bahasa daerah lain di Indonesia, bahasa ini tak menjadi pilihan ungkap yang menjadi cermin betapa kayanya kosakata. Bahasa Jawa, juga bahasa daerah lain yang muncul di televisi, sekadar menjadi perwujudan kultur ketertindasan dan ketidakberdayaan itu. Celakanya, televisi tak pernah absen dari ruang keluarga masyarakat kita dan menjadi sumber utama mendapat hiburan sekaligus informasi.

Tentu kita tak ingin hal tersebut terus terjadi. Karena itu, upaya memartabatkan bahasa Jawa mesti disambut. Pada era yang oleh Triyanto Triwikromo disebut net and next ini, tak ada cara lain kecuali  menawarkan jalan tengah: mengampanyekan melalui upaya-upaya kreatif, yang antara lain seperti dilakukan sejumlah pemuda melalui fimnya tadi. Jika membuka Youtube, kita bombong lantaran menonton kawula muda bermain ketoprak atau drama menggunakan bahasa Jawa. Geguritan pun dibawakan dengan percaya diri melalui pembacaan maupun musikalisasi dan diunggah di laman yang sama, bersanding dengan karya dalam medium bahasa lain.

Dengan cara inilah, banyak orang sesungguhnya sedang melakukan gerak ikhtiar agar bahasa Jawa menolak rendah martabat. Sudah waktunya pula cerdik-pandai yang menggagas sarasehan kebudayaan maupun seminar mesti mengubah perspektif, dari yang semula sekadar ngleluri, menjadi lebih komprehensif dibarengi inovasi dan pengembangan sebagai perwujudan nyata.

Ambil Peran

Inilah masa di mana bahasa Jawa juga mesti mengambil peran menjadi tekening bebrayan, penunjuk jalan bagi masyarakat. Pada masa yang oleh Goenawan Mohamad diistilahkan sebagai pascakebenaran ini, batas antara yang benar dan yang batil kian absurd adanya. Kebenaran, yang secara keilmuan dibuktikan melalui metode dan pendekatan yang jelas, hari-hari ini terdistorsi oleh kebohongan yang terus-menerus direproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi masyarakat.

Kebenaran hakiki, yang dalam konteks budaya Jawa disebut sebagai bener miturut wong akeh (kebenaran versi orang banyak), kalah oleh segelintir orang yang menjadi produsen kebohongan. Manuver kebohongan yang kian atraktif-akrobatik dan tak perlu nalar sehat untuk mencernanya, cenderung memikat masyarakat kita yang juga kian terbentuk menjadi pragmatis. Demikianlah, mengutip pernyataan populer Menteri Propaganda Nazi, Joseph Goebbelz (1897—1945), ‘’Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang, akan membuat publik menjadi percaya bahwa kebohongan tersebut adalah sebuah kebenaran.’’

Jika kita sepakat kewarasan berpikir tercermin melalui berbahasa, maka sesungguhnya tak ada pilihan lain upaya merawat nalar sehat itu kecuali melalui penguasaan berbahasa. Fenomena mencampuradukkan kata-kata dalam bahasa yang berbeda pada satu kalimat tentu bukan kearifan. Dan, fenomena ini makin santer memenuhi ruang hiburan kita belakangan ini. Maka, bahasa Jawa di era pascakebenaran adalah bahasa Jawa yang post. Bahasa yang selalu hadir karena ia telah mampu mewadahi ungkapan dan menjadi perwujudan dari realitas kebudayaan masyarakat pendukungnya.

Simak pula pernyataan pakar linguistik Universitas Negeri Semarang, Prof Rustono, di harian ini dalam kolom Bincang-Bincang edisi Minggu (22/10). Ia bahkan secara tegas menyatakan perlindungan terhadap bahasa Jawa adalah sebuah amanah. Sebab, menurut dia, bahasa adalah ruh budaya. Hilang bahasa, hilang pula budaya. Tanpa bahasa daerah, hilanglah jati diri para pemiliknya. Rustono juga menyinggung persoalan kebahasaan menjangkiti kalangan politikus dan pemimpin lembaga pemerintahan.

Sejalan dengan itu, Buya Syafii Maarif dalam sebuah seminar di Yogyakarta, Sabtu (21/10), menyatakan kekacauan bahasa para elite pemerintahan disebabkan mereka jauh dari bacaan sastra. Studi ‘’Most Littered Nation In the World’’ yang dilakukan Central Connecticut State University, 2016 lalu, pun menyatakan Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Namun, pilihan paling tepat tentu saja menyalakan lilin ketimbang mengutuk gelap atas berbagai temuan tersebut. Untuk itu, kita mesti mengubah perspektif: dekatkanlah bacaan dengan masyarakat, niscaya tingkat literasi dan kemartabatan bahasa akan meningkat.

Meski kita tahu, persoalan bahasa bukan hanya permasalahan masa sekarang. Kita melihat Harimurti Kridalaksana secara apik memotret berbagai fenomena kebahasaan pada 1970-an dalam buku Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa (1985). Feomena membabibuta, mencampuradukkan sekaligus antara bahasa daerah, Indonesia, dan Inggris, muncul sejak awal negeri ini terbentuk.

Kemartabatan bahasa Jawa, demikian halnya dengan bahasa daerah lain, menjadi tepat untuk dimaknai kembali pada Hari Sumpah Pemuda tiap 28 Oktober dan sekaligus peringatan Bulan Bahasa sepanjang bulan ini. Jika kita diajak menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia, maka memartabatkan bahasa Jawa dan bahasa daerah lain adalah keniscayaan. Dengan demikian, pemaknaan kembali yang dibarengi upaya nyata menjadi jawaban atas cita-cita luhur para pendiri bangsa yang menganggap bahasa bukanlah persoalan main-main sekaligus menjadi representasi dari harga diri bangsa.

— Dhoni Zustiyantoro, pengajar Program Studi Sastra Jawa FBS Universitas Negeri Semarang