September dan Film-Film Sang Presiden

Mengapa propaganda terbuka Soeharto dalam film baru muncul hampir 15 tahun setelah rezim Orde Baru berdiri? Jawabannya mungkin pada peluang dan kebutuhan yang dirasakan penting bagi rezim Soeharto (Krishna Sen, 2009: 177).

SETIAP tahun, memasuki akhir September, isu mengenai kebangkitan komunisme, Partai Komunis Indonesia (PKI), atau ideologi Marxisme (di)muncul(kan) dan terus menjadi narasi yang diulang. September mengingatkan masyarakat Indonesia pada narasi sejarah versi pemerintahan Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun, bahwa komunisme dan apa pun terkait dengan hal itu haram menjejakkan kaki di negeri ini. Singkatnya: komunisme adalah perongrong negara dan, pada masa itu, yakni 1965—1966, negara melalui militer yang dipimpin oleh Soeharto berhasil menumpasnya.

Keyakinan yang mendarah daging di hampir sebagian besar masyarakat tanpa didukung fakta berimbang itu tak lepas dari doktrin Orde Baru melalui film Pengkhianatan G30S/PKI sejak 1985 hingga tumbangnya Soeharto pada 1998. Selama 13 tahun, film tersebut diputar setiap 30 September di stasiun televisi milik pemerintah. Tak seperti kebanyakan film biasa yang dicap sebagai semata-mata fiksi dengan teks penjelas lebih-kurang “Adegan dalam film ini hanya rekaan belaka”, film yang berdurasi 3 jam 37 menit itu diproduksi sebagai “film dokumenter”. Di awal film, sebuah cuplikan ditampilkan untuk mengklaim bahwa film itu seluruhnya didasari oleh karya Nugroho Notosusanto (sutradara film) mengenai peristiwa 1965. Ditampilkan pula pernyataan produser bahwa film ini didasari oleh data dari berbagai sumber tulisan, kesaksian, buku-buku, artikel, majalah, dan koran-koran (Wijaya Herlambang, 2013: 177).

Secara garis besar, film itu berisi narasi penghujatan keji bukan terhadap pelaku pembantaian massal—dalam hal ini militer atau “negara”—melainkan terhadap korban kekerasan itu—yakni mereka yang dituduh “komunis”, “kiri”, “PKI”, dan semacamnya—dengan mencitrakan mereka sebagai sosok yang beringas. Alasan inilah yang kemudian menggiring opini penonton bahwa sudah sepantasnya “orang-orang komunis” itu dilenyapkan. Penonton juga digiring untuk berempati pada sosok pahlawan sejati, Jenderal Soeharto, yang memang menjadi tokoh sentral dalam film itu.

Saya merasa perlu menulis komunis, kiri, PKI, atau Marxisme dengan tanda petik mengingat berbagai istilah itu cenderung dimaknai secara bias, tabu, absurd, dan berada pada wilayah yang haram dijamah—bahkan oleh para intelektual kampus sekalipun. Padahal, sebagai ilmu pengetahuan, ideologi tidaklah keliru. Kita tahu metode kritis Marxian terus dibutuhkan, misalnya, untuk melakukan studi atas kesenjangan sosial dan pengaruh kapitalisme. Dalam studi humaniora, metode kritis itu juga memberi sumbangsih terhadap landasan pengkajian fenomena budaya.

Sedangkan dialektika mengenai paranoia kebangkitan “komunis” dewasa ini merupakan dampak dari titik temu berbagai faktor, seperti perselisihan di tubuh tentara antara kubu revisionis dan revivalis dwifungsi, tipisnya daya memerintah Presiden Joko Widodo, ciri anti-intelektual politisi dan pejabat pemerintah, miskinnya imajinasi penggalian dan pengembangan metode internalisasi Pancasila, dan lonjakan fundamentalisme-ekstremisme beragama. Akan tetapi, sesungguhnya tidak diperlukan kejernihan untuk memberikan penjelasan kepada mereka yang semata-mata meyakini bahwa “komunisme akan bangkit lagi” (B Herry Priyono, 2017).

Apakah hanya film Pengkhianatan G30S/PKI yang menjadi alat legitimasi kekuasaan Soeharto? Sejak kapan dan apa saja film propaganda Orde Baru yang menempatkan Soeharto sebagai figur utama?

Berawal dari “Janur Kuning”

Dalam buku Kuasa dalam Sinema: Negara Masyarakat, dan Sinema Orde Baru (2009), Krishna Sen memaparkan film Janur Kuning adalah film pertama yang menempatkan Soeharto dalam narasi filmisnya. Film itu diproduksi 1979 dan dirilis setahun sesudahnya. Film yang disutradarai Alam Surrawijaya itu dilabeli sebagai film kolosal dengan produksi yang menghabiskan dana sekitar Rp 385 juta. Dengan demikian, film propaganda pertama yang dibuat oleh rezim Soeharto baru dibuat dan disebarkan sekitar 15 tahun setelah ia mulai menjadi presiden pada 1966.

Film itu dibuka dengan Jenderal Sudirman (Panglima TNI ketika itu) yang sakit keras dan diboyong kembali ke Yogyakarta oleh serombongan pasukan yang bernyanyi riuh. Persis mengikuti skenario, Soeharto berada di luar rombongan. Ia “tidak ikut bernyanyi tapi wajahnya tampak lebih cerah. Sikapnya lembut dan tenang, sigap, dan murah senyum”. Di adegan pertempuran ia tampil beda dengan sikapnya yang berani namun tetap tenang seraya memegang senjata khususnya, senapan Owen. Ketahanan fisiknya ditekankan ketika setelah long march selama seminggu rombongan pasukan “kelihatan lelah, berbeda dengan Kolonel Soeharto yang masih sigap berjalan kaki”.

Dalam Janur Kuning, Soeharto digambarkan memiliki perhatian kebapakan terhadap prajuritnya. Ketika pasukan beristirahat di sebuah desa dan ditawari makanan, Soeharto memastikan jika kawan-kawannya yang lain menerima terlebih dahulu jatah mereka. Perhatian Soeharto berkebalikan dengan perwira kebanyakan seperti Letnan Sugiono (kepala staf pasukan Soeharto) yang bersemangat menerima dan menghabiskan langsung jatahnya. Sebaliknya, para bawahan Soeharto memandang Soeharto dengan nada ketergantungan seorang anak kecil. Ketika menghilang dan muncul kembali, Soeharto yang sempat dikira tewas dalam pertempuran dihampiri seorang prajurit bernama Sudarso yang berlari di hadapannya “seperti anak kecil yang menghambur ke ibunya” (skenario) dan mengucurkan air mata dengan deras di bahu sang komandan (Krishna Sen, 2009: 157—168).

Melalui Janur Kuning, peran historis Soeharto dikukuhkan melalui figur nasionalis terkemuka. Banyak figur dalam film itu yang absen atau hanya disebut sepintas lalu. Peran Jenderal Sudirman dan Sultan Yogyakarta, Hamengkubuwono X, memeroleh publikasi yang baik. Namun, dalam film itu mereka hanya pemain figuran semata. Jenderal Sudirman sakit-sakitan, selalu berbicara dengan terbatuk-batuk, dan ringkih saat berjalan. Ia adalah orang religius, taat, dan selalu berdoa untuk anak buahnya. Namun, dalam Janur Kuning, Jenderal Sudirman tidak pernah mengambil keputusan-keputusan penting.

Film yang diputar pertama kali secara khusus pada 1 Maret 1980—di hadapan Wakil Presiden Adam Malik—dan digelar untuk publik 11 Maret 1980 ini mendapat perhatian besar dari pers dan masyarakat luas. Koran-koran melaporkan jika di beberapa wilayah para pegawai negeri telah dipaksa menonton film ini. Janur Kuning juga terdistribusi ke daerah dengan sangat cepat karena peran Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri yang menginstruksikan agar gubernur memberi kemudahan pendistribusian. Tanggal 11 Maret dipilih bukannya tanpa sebab. Tanggal itu merupakan tanggal simbolik bagi Orde Baru sebagai perayaan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang membawa Soeharto ke kursi kekuasaan pada 1966 (Crouch, 1978).

Janur Kuning gagal memenangkan penghargaan apa pun dalam Festival Film Indonesia. Institusi kesenian era Orde Baru ketika itu, yang berkomitmen menolak seni bernuansa politis, menolak propaganda yang tanpa malu dan tanpa henti dalam film. Janur Kuning gagal dalam usahanya menjadi “epik sejarah yang agung”, sebagaimana diinginkan oleh pembuatnya (Krishna Sen, 2009: 168).

Jika Janur Kuning diniatkan sebagai film “epik sejarah yang agung” namun gagal, maka film berikutnya yang tidak semata berisi propaganda, namun film yang “bagus dan artistik”, diciptakan melalui Serangan Fajar. Disutradarai Arifin C Noer, film ini memenangkan enam penghargaan di Festival Film Indonesia tahun 1982. Tonton Serangan Fajar: https://www.youtube.com/watch?v=uctPCstksQ0

Berlatar belakang Jawa Tengah 1945, setelah kekalahan Jepang dan sebelum kembalinya Belanda, Serangan Fajar memuat tiga cerita yang saling bertautan: kisah keluarga bangsawan, kisah keluarga miskin, dan kisah perang kemerdekaan. Cerita terakhir berisi adegan kontak senjata antara Jepang dan divisi militer yang dipimpin oleh Soeharto. Peristiwa-peristiwa yang dihadirkan dalam film tidak sebagai perkembangan kronologis, melainkan lebih cenderung sebagai fragmen-fragmen pergerakan nasional yang menjadi konteks bagi berlangsungnya cerita fiktif itu. Selengkapnya, Janur Kuning dapat ditonton di Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ekb0X7rf_IQ

Judul Janur Kuning dipilih karena janur kuning digunakan untuk melingkari lengan Brigade X selama aksi gerilya mereka di Yogyakarta. Dengan demikian, terbangun makna simbolik dan spiritual dalam suasana perang pada film tersebut. Ketika Soeharto mengintruksikan kepada para perwiranya untuk memakai janur kuning, iringan film langsung berubah menjadi gamelan. Adegan ini diikuti oleh shot perempuan yang tengah merangkai hiasan upacara dengan janur kuning. Ketika kamera kembali menyorot markas militer, para perwira mengucapkan “janur kuning” berulang-ulang layaknya mantra.

Krishna Sen (2009: 177) menyebut jika alasan penting di balik film-film propaganda Soeharto adalah rezim merasa jika upaya-upaya baru amat dibutuhkan demi membenarkan kendali Soeharto yang sudah lama berlangsung dan represif terhadap Indonesia. Menurut sutrada Janur Kuning, Abbas Wiranatakusumah, “Telah tiba waktunya mengingatkan masyarakat di akhir tahun 1970-an terutama generasi muda yang tidak mengetahui gerakan nasional dan tidak ingat akan peristiwa 1965 bahwa Pak Harto telah melayani negeri ini di masa lampau.” Dengan nada serupa, Brigadir Jenderal G Dwipayana (Kepala Perusahaan Film Negara yang juga staf pribadi Soeharto) menegaskan bahwa film yang dibuat Perusahaan Film Negara (PFN) adalah pelajaran sejarah di waktu yang tepat, terutama untuk generasi muda.

Lalu, kenapa berpusat pada Soeharto?

Sebagian dari jawabannya terletak pada kritikan serius mahasiswa pada Soeharto pada akhir 1970. Kritik ini merupakan kritik pertama pada dia sejak memerintah. Pada masa yang sama, kritik terhadap Soeharto meluas, bahkan dilakukan oleh perwira militer. Tahun 1970, gerakan mahasiswa hanya peduli terhadap isu korupsi. Tahun 1974, perhatian mahasiswa meluas hingga ke nasionalisme, ekonomi, dan kegiatan yang dilakukan oleh asisten-asisten pribadi Soeharto. Pada akhir 1976, Soeharto sendirilah yang diserang secara langsung. Tahun 1977, para pemimpin mahasiswa di Jakarta menominasikan sendiri kandidat presiden mereka: Ali Sadikin, mantan Gubernur Jakarta, yang semakin kritis terhadap pemerintahan Soeharto. Keprihatinan akan arah pemerintahan Soeharto semakin sering diungkapkan oleh kelompok perwira pensiunan pada tahun 1977.

Selanjutnya, Jenkins (melalui Krishna Sen, 2009: 178), menunjukkan bahwa beragam keluhan jenderal “terkumpul dalam sebuah arus besar ketidaksepakatan… menginjak dekade 1980-an, terdapat aliansi yang unik dan luas di antara sejumlah perwira senior, pensiunan, dan para politisi pensiunan yang memiliki jaringan dengan mahasiswa.”

Film dan Novel “Antikomunis”

Sedangkan dalam film Pengkhianatan G30S/PKI, hal pertama yang harus digarisbawahi adalah film ini diproduksi sebagai film dokumenter. Sejak awal, penonton telah dibekali dengan bingkai cerita—atau diarahkan untuk berpikir—antikomunis sambil menikmati jalannya cerita. Selain film “didasari dengan data”, ketika narator film yang memperkenalkan isi cerita, gambar memperlihatkan museum Pancasila Sakti dan relief dindingnya yang menceritakan bagaimana PKI telah mengkhianati negara dengan cara membunuh tujuh orang perwira militer pada malam 30 September 1965.

Hal serupa juga ditampilkan dalam versi novel dengan judul yang sama dengan film. Namun, tidak seperti film yang diawali penjelasan verbal tentang monumen Pancasila Sakti, novel yang dibuat Arswendo Atmowiloto ini dibuka dengan adegan sekelompok umat Islam dalam kasus Kanigoro. Pembaca disuguhi dengan deskripsi tentang sekelompok orang yang kejam, yang sedang bergerak menuju masjid pada waktu subuh, untuk menyerang orang yang sedang beribadah di dalamnya. Konstruksi cerita juga diarahkan agar umat Islam membenci penyerang, yakni kaum “PKI”. Hal itu nampak melalui pengisahan di awal novel yang langsung merujuk pada cerita penyerangan umat Muslim yang sedang salat subuh. Dalam novel juga dideskripsikan bagaimana para penyerang itu merusak Alquran.

Mendadak suasana damai dalam masjid robek. Ketenteraman somplak. Doa lembut diganti dengan teriakan kesetanan. Pintu somplak, dan kilatan senjata-senjata berkelebatan. Pacul, sekop, linggis, pisau, golok, membacok, menusuk, memukul, menyodok, menyongkel tubuh yang sedang duduk sumarah. Darah memercik, muncrat ke segala jurusan. Membanjir di tikar yang direnggut paksa, dirobek. Kitab suci Alquran dirobek dan diinjak-injak (hlm. 13) (Wijaya Herlambang, 2013: 176—180).

Film dan novel Pengkhianatan G30S/PKI tersebut sejak awal sama-sama membangun kerangka berpikir penonton bahwa PKI adalah satu-satunya pelaku dalam peristiwa 30 September 1965. Berbagai data dan fakta yang dihadirkan di dalam kedua produk seni itu juga dicerabut dari konteks sejarahnya. Dalam novel, sejarah mengenai PKI, misalnya, diceritakan bagaimana sejarah pengaruh komunisme pada awal abad ke-20. Diceritakan tokoh komunis Belanda, Henk Sneevliet, yang mendirikan partai komunis pertama di Hindia Belanda pada 1914, yakni ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereenigning) yang akan menjadi cikal-bakal PKI. PKI juga tidak hanya tidak berkontribusi terhadap perjuangan Indonesia, namun juga menjadi musuh besar negara ini.

Sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan, anggota PKI tak pernah kelihatan andilnya dalam peristiwa yang menjadi tonggak kemenangan suci bangsa Indonesia (hlm. 18).

Baik dalam film maupun novel, setelah ketujuh perwira dibunuh dan suasana beralih pagi hari 1 Oktober 1965, perhatian dipusatkan kepada peran Soeharto mengendalikan situasi politik yang tidak menentu dengan mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat. Film dan novel memotret secara jelas bahwa Soeharto sungguh-sungguh yakin PKI berada di balik aksi militer Untung. Soeharto mendasari tuduhan itu karena Untung telah dibina oleh pemimpin PKI terkemuka, Alimin, pada masa revolusi 1945. Baca: AU di Tengah AD: http://historia.id/modern/au-di-tengah-ad

Akhirnya, film-film tersebut secara terus-menerus menekankan peran terhormat militer baik sebagai institusi yang telah membela negara maupun sebagai korban PKI. Semua aspek itu menjadi aspek dramatis yang ampuh untuk memengaruhi penonton dan pembaca dalam memahami alasan mengapa PKI perlu ditumpas. Soeharto adalah pemimpin penumpasan dan dengan demikian publik diarahkan untuk meyakini bahwa dia adalah pahlawan sejati bagi Indonesia.

Tonton film Jagal (The Act of Killing): https://www.youtube.com/watch?v=3tILiqotj7Y

Tonton film Senyap (The Look of Silence): https://www.youtube.com/watch?v=RcvH2hvvGh4

 

Rujukan

Crouch, Harold. 1978. The Army and Politics in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.

Herlambang, Wijaya. 2013. Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegimitasi Anti-Komunisme melalui Sastra dan Film. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

Priyono, B Herry. 2017. “Manajemen Belok Kanan”, Artikel Opini Harian Kompas, 28 September 2017.

Sen, Krishna. 2009. Kuasa dalam Sinema: Negara, Masyarakat, dan Sinema Orde Baru. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Advertisements

Membaca Arah Bahasa Daerah

KONFERENSI Internasional Ikatan Dosen Budaya Daerah Indonesia (Ikadbudi) VII di Makassar, 17-19 September 2017 kembali membaca arah pembelajaran bahasa daerah. Forum ilmiah bertema “Penguatan Budaya Lokal sebagai Peneguh Multikulturalisme melalui Toleransi Budaya” itu melihat ada kecenderungan pemerintah belum sepenuhnya berpihak terhadap upaya pelestarian sekaligus pengembangan produk kultural bangsa ini.

Di sisi lain, forum bahasa daerah terus digelar dan rutin diselenggarakan sebagai upaya memberi masukan dan langkah konkret kepada pemerintah. Namun, alih-alih membahas persoalan lain, berbagai forum justru mengulang-ulang persoalan yang sama dengan kadar kekuatan dan keberpengaruhan peraturan terkait bahasa daerah yang justru menurun. Dengan demikian, apakah ini bukti jika posisi pakar dan praktisi semakin tidak diperhitungkan oleh para pengampu kebijakan dalam pengambilan keputusan?

Generasi Milenial

Narasi kearifan bahasa di masing-masing daerah telah menjadi kajian yang tak kunjung habis. Kita mafhum jika setiap bahasa daerah menyimpan kearifan dan dijalankan oleh masyarakat penuturnya. Namun, setiap kali membahas bahasa daerah, kita mengabaikan generasi penutur yang secara sosiologis disebut sebagai generasi milenial itu. Sebab, merekalah yang bakal menjadi senapati yang akan membawa nasib bahasa daerah ke depan: apakah akan membaur dalam pasrawungan global ataukah hanya bakal dikenang zaman.

Realitasnya, arah perbincangan berbagai permasalahan generasi milenial selama ini cenderung berada pada wilayah psikologi dan perkembangan. Penguasaan bahasa daerah generasi yang sama selalu saja luput dari perbincangan arus utama.

Kita juga paham jika dari tahun ke tahun, jumlah penutur bahasa daerah terus saja berkurang. Sebab utama semakin menurunnya jumlah penutur bahasa daerah dikarenakan generasi penutur yang tidak lagi menggunakannya sebagai moda ungkap maupun ekspresi—apalagi mempelajarinya—baik pada tataran keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Melihat data, sebagaimana disajikan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Dadang Suhendar dalam Kongres Bahasa Daerah Nusantara di Bandung, 2016, dari total 617 bahasa daerah di Indonesia, 15 di antaranya sudah punah. Dadang juga menyatakan jika 139 bahasa daerah terancam dengan kategori aman, stabil tapi ada penurunan, dan terancam punah. Ia menyebut sebanyak 15 bahasa yang telah punah karena tidak lagi dituturkan itu berasal dari Maluku dan Papua.

Padahal, secara historis bahasa daerah menjadi komponen penting dalam pemertahanan jati diri bangsa. Bahasa adalah ruh budaya. Sebagai produk kultural, bahasa menjadi cermin dari realitas sosial masyarakat di mana bahasa tumbuh dan berkembang. Kemajemukan bahasa daerah, yang tercermin dari beragamnya dialek, menjadi cermin dari kekayaan jati diri bangsa. Dalam bahasa Jawa, misalnya, muncul beragam dialek khas selain “bahasa Jawa arus utama” Solo dan Yogyakarta, seperti banyumasan, tegalan, semarangan, jawa timuran, hingga bahasa osing.

Pemerintah bukan berarti tak mengupayakan berbagai langkah dalam menjaga kelestarian bahasa daerah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat 2 menyebut, “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.” Amanat itu jelas merujuk pada tujuan negara untuk ikut serta memelihara bahasa daerah. Tentu saja, frasa “memelihara” kita harapkan mewujud dalam langkah konkret berupa pengajaran bahasa daerah sebagai upaya regenerasi penutur. Maka dalam konteks inilah, para pengajar bahasa daerah yang mumpuni dan berkompeten terus dinantikan. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) mesti menjadi kawah candradimuka tempat lahirnya calon pengajar bahasa daerah yang inovatif.

Sekolah sebagai jalur pendidikan formal menjadi salah satu tumpuan penting dalam regenerasi penutur. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 33 ayat 2 secara tegas menyebut, “Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.” Hal ini lagi-lagi menunjukkan keberpihakan pemerintah sekaligus membuka kemungkinan sekolah untuk proaktif dan inovatif menjalankan berbagai kebijakan dalam lingkupnya masing-masing. Beberapa tahun belakangan, muncul gerakan sehari menggunakan bahasa daerah, tidak terkecuali di dalam kerja birokrasi. Di beberapa daerah, aparatur sipil negara diimbau untuk menggunakan bahasa sekaligus pakaian daerah secara penuh dalam satu hari. Semangat ini mesti terus didorong, yang dalam ungkapan anak muda kekinian: “Jangan kasih kendor!”

Perlu “Dijual”

Sebagai upaya regenerasi, bahasa daerah perlu “dijual” secara gaul dan kemedol (berdaya jual). Bupati Tegal yang juga dalang Enthus Susmono menyatakan hal itu dalam Kongres Sastra Jawa IV di Semarang, 2016 lalu. Di sekolah, ia menyayangkan pengajaran bahasa Jawa masih berorientasi pada hafalan. Selain itu, menurut temuan Enthus di berbagai daerah, bahasa Jawa yang diajarkan di berbagai jenjang pendidikan juga kurang merespons perubahan zaman dan kurang kontekstual. Bahasa Jawa yang kemedol,dengan demikian, adalah bahasa daerah yang mampu menjadi moda ungkap sekaligus ekspresi generasi milenial.

Di wilayah pengajaran, jika kita sepakat terhadap hasil penelitian sejumlah pakar psikologi pendidikan yang menyebut bahwa generasi milenial memiliki kelemahan seperti mudah bosan, kurang bisa memerhatikan pelajaran, dan tak bisa lepas dari gawai, maka pengajaran bahasa daerah juga mesti merespons temuan tersebut. Pengajaran bahasa daerah yang kreatif dan tak terpusat pada guru yang memberi ceramah, terus dinanti. Justru di tengah kekacauan identitas budaya sebagai salah satu dampak logis dari kecanggihan teknologi informasi, kita mesti semakin bisa melihat identitas kultural yang berakar dari tradisi bangsa. Bahasa daerah, sekali lagi, menjadi penanda penting dari proses merajut identitas itu.

Berbagai strategi yang ditawarkan pakar berkaitan dengan kelangsungan hidup ratusan bahasa daerah sejatinya memiliki tujuan bahwa bahasa ini tak hanya harus diselamatkan, namun juga dikembangkan sesuai kebutuhan zaman. Pemerintah pusat hingga daerah sejatinya telah membuat regulasi memadai. Namun, implementasi di banyak bidang, mulai sekolah, perguruan tinggi, birokrasi, dan masyarakat, mesti mendapat pengawalan yang progresif. Dan, kita dituntut tidak hanya diam.

— Dhoni Zustiyantoro, dosen Prodi Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang, pemakalah Konferensi Internasional Ikadbudi VII

Catatan: versi lebih ringkas dari tulisan ini dimuat di kolom Wacana Nasional Harian Suara Merdeka, Jumat (22 September 2017) halaman 4.