Rusak

Uripe sepisan rusak/ nora mulur nalare pating saluwir/ kadi ta guwa kang sirung/ sinerang ing maruta/ gumrenggeng anggereng anggung gumrunggung/ pindha padhane si mudha/ prandene paksa kumaki.
(Pangkur Wedhatama, Mangkunegara IV)

Bagaimana Jawa mengisahkan kehidupan yang rusak? Setidaknya Pangkur dalam Wedhatama menautkan antara urip dan nalar itu: dua hal yang mungkin teramat penting dan mendasar, sekaligus perlu terus dijaga agar tidak rusak.

Hidup, oleh banyak pujangga Jawa disebut tak “hanya sekali”, tapi juga “mung sedhela”. Kerusakan hidup ditautkan dengan kerusakan nalar: nora mulur, tak bisa berkembang; pating saluwir. Ia kacau, tidak tertata dan berantakan. Saluwir juga berkonotasi “sedikit”.

Maka, urip yang demikian ibarat gua yang sirung, ia suwung, kosong. Dan ketika gua diserang angin, bakal bersuara keras.

Suara yang keras, gumrenggeng anggereng anggung gumrunggung, itu diibaratkan seperti anak muda, yang prandene paksa kumaki. Ia memaksa diri untuk selalu tampil, kumaki, tinggi hati, atau sombong.

Namun yang muda selalu saja menjadi wajah yang tak sempurna. Muda dikaitkan dengan yang belum paham, kurang mengerti, dan kumaki itu. Muda juga cermin dari watak yang serbabelum dan serbapaham itu.
Mungkin “Jawa” dalam hal ini bukanlah kumpulan pemuda pendobrak.

Tetapi apa yang dimaksud kebenaran—yang di luar rusak—itu mungkin versi yang jangkep nalare. Karena itulah kita perlu untuk tidak sekadar menjadi “yang bukan muda”, tetapi juga menjadi “yang tidak sekadar tua”: menjadi yang tidak rusak dengan nalar yang tidak pating saluwir itu.

Ya, karena urip mung sepisan dan mung sedhela.

Dhoni Zustiyantoro

Advertisements

Memaknai Pemeringkatan PT

BERTEPATAN dengan Hari Kemerdekaan ke-72 RI, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengumumkan klasterisasi dan pemeringkatan perguruan tinggi (PT) 2017 kelompok non-politeknik dan politeknik. Menristek dan Dikti M Nasir menyatakan pemeringkatan ditujukan untuk perbaikan dan kesehatan perguruan tinggi.

Dalam klaster I non-politeknik, peringkat lima besar diduduki oleh Universitas Gadjah Mada dengan skor 3,66, Institut Teknologi Bandung (3,53), Institut Pertanian Bogor (3,45), Universitas Indonesia (3,38), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (3,23). Sedangkan dalam klaster I politeknik, lima besar diraih oleh Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (2,24), Politeknik Negeri Sriwijaya (1,96), Politeknik Negeri Semarang (1,96), Politeknik Negeri Malang (1,95), dan Politeknik Negeri Jakarta (1,91).

Jika kita melihat data yang dihimpun dalam kelembagaan.ristekdikti.go.id, jumlah perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia hingga 2016 tercatat 4.445. Sebanyak 372 di antaranya merupakan perguruan tinggi negeri dengan jumlah universitas negeri 75 dan swasta 466. Sedangkan perguruan tinggi swasta tercatat 3.940 dengan 144 di antaranya merupakan politeknik. Namun, jika kita cermati, lima besar dalam dua kategori pemeringkatan “dikuasai” PT di Pulau Jawa. Untuk itu, pemeringkatan perguruan tinggi dari waktu ke waktu mesti menyentuh wilayah komprehensif, salah satunya dengan mengembalikan tujuan mendasar melakukan pemerataan pendidikan dan meningkatkan akses pendidikan ke penjuru negeri, sesuai Nawacita Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Masih Terpusat

Secara internal, perguruan tinggi tentu sudah semestinya meningkatkan mutu dari waktu ke waktu. Peningkatan kompetensi dosen melalui kesempatan menempuh studi lanjut mesti dibarengi dengan pelayanan prima tenaga administratif. Kelengkapan penunjang di laboratorium yang terpadu menjadi sarana mahasiswa belajar optimal. Akreditasi program studi A menjadi cermin pengelolaan yang progresif. Model sekaligus media pembelajaran yang dihadirkan dosen di kelas juga mesti merespons kondisi generasi milenial yang kini telah memenuhi bangku perguruan tinggi. Itulah generasi yang oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dianggap sebagai generasi yang makin jauh dari teks. Sedangkan di sisi lain, akses terhadap buku referensi dan media pembelajaran di luar Pulau Jawa belumlah menggembirakan, karena memang akses pembangunan kemanusiaan masih terpusat di Pulau Jawa (Zaenal, 2017).

Namun, cendekiawan yang juga mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, mengingatkan dosen untuk tidak terjebak pada wilayah administratif yang dapat membelenggu pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk memecah kekakuan pembelajaran sekaligus memberi perspektif baru terhadap mahasiswa, menghadirkan pakar dan praktisi sebagai dosen tamu bisa menjadi alternatif solusi. Seminar dan diskusi menjadi wujud dialektika keilmuan sekaligus mencegah kemandekan berpikir. Referensi di perpustakaan menanti diperbarui, selain tekun merawat teks yang lampau. Ya, jika memang ada ungkapan “Tengoklah kamar mandi pemilik rumah jika ingin melihat tingkat kebersihan rumahnya”, maka semestinya berlaku pula, “Lihatlah perpustakaan jika ingin melihat sejauh mana program studi merawat ilmu.”

Realitas objektif akses yang lebih “eksklusif” perguruan tinggi di Pulau Jawa terhadap berbagai fasilitas fisik berupa sarana penunjang pembelajaran dan kebutuhan laboratorium hingga fasilitas peningkatan kompetensi dosen juga nampak melalui pemeringkatan global yang dilakukan setiap semester oleh Webometrics. Melihat data paling mutakhir pada semester I 2017, misalnya, lima besar PT diduduki PT yang hampir sama dengan pemeringkatan yang dilakukan oleh Kemristek dan Dikti. Tak hanya di semester ini saja, namun juga tahun-tahun sebelumnya. Tak salah kiranya sebuah perbincangan di warung kopi pun menghasilkan adagium, “Ya sudah pasti teratas, wong dosennya mumpuni, fasilitas terjamin, input mahasiswa bagus. Yang masuk ranking ya itu-itu saja…”

“Hantu” Scopus

Hal lain yang juga menjadi persoalan adalah kewajiban dosen untuk menerbitkan artikelnya dalam jurnal internasional yang terindeks Scopus. Awal 2017, Kemristek dan Dikti menegaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017 bahwa dalam kurun tiga tahun (2015-2017) seorang guru besar harus menghasilkan tiga karya ilmiah di jurnal internasional atau satu karya ilmiah di jurnal bereputasi. Jika ketentuan itu tak dipenuhi, tunjangan kehormatan guru besar akan dihentikan. Peraturan ini bertujuan mendorong perguruan tinggi agar menjadi world class university. Padahal, pemeringkatan universitas cenderung ideologis dengan parameter obyektif-kuantitatif dan syarat khusus tak tertulis, seperti dana besar yang belum tentu bisa dipenuhi universitas kita (Mulyana, 2017).

Dibutuhkan biaya ratusan dollar AS agar sebuah artikel dapat terbit di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus yang dimiliki Penerbit Elsivier itu. Tidak hanya itu, sebuah artikel mesti menunggu setidaknya setahun untuk bisa terbit sejak dikirim hingga pemuatan, termasuk melalui beberapa kali pengembalian untuk dikoreksi.

Padahal, jika dilihat dari asas kebermanfaatannya, publikasi ilmiah berupa buku akan jauh lebih bermanfaat. Jurnal berada pada wilayah eksklusif yang terbatas pada konsumsi intelektual. Di laman Elsivier, pembaca mesti menebus jurnal-jurnal yang tersedia dengan harga puluhan dollar untuk mendapatkannya dalam format pdf. Sedangkan buku yang diterbitkan dan diedarkan luas akan menjadi rujukan ilmiah dengan kedalaman perspektif keilmuan yang diuraikan di dalamnya. Lantas, mana yang lebih berbobot: jurnal terindeks Scopus ataukah buku? Tentu saja tergantung parameter yang digunakan. Lembaga pemeringkatan rata-rata menempatkan komponen penelitian sebagai parameter penilaian sebesar 30%, sejajar dengan sumberdaya manusia.

Kemampuan berbahasa Inggris sebagai bekal menulis artikel di jurnal ilmiah internasional juga tak berjalan mulus. Mampukah kita menyaingi publikasi ilmiah internasional negara lain yang telah berabad-abad memakainya sebagai bahasa? Untuk itu, pelatihan berkesinambungan mutlak dibutuhkan para dosen, selain keterampilan menulis. Jangan sampai jurnal terindeks Scopus itu justru menimbulkan kesenjangan intelektual sekaligus kesenjangan ekonomi. Hasil penelitian di Indonesia dan tentang Indonesia memperkaya negara maju, namun di bagian lain peneliti mesti menebus mahal agar artikelnya bisa dimuat.

Pemeringkatan yang dilakukan berbagai lembaga secara berkala mesti menjadi sarana reflektif bagi Kemristek dan Dikti dan terutama internal perguruan tinggi. Di satu sisi, pemeringkatan diharapkan secara progresif meningkatkan mutu internal. Namun di sisi lain, pemerintah perlu lebih komprehensif dalam melihat permasalahan perguruan tinggi, termasuk kesempatan yang sama untuk meningkatkan mutu internal.

— Dhoni Zustiyantoro, dosen Prodi Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang

  • Catatan: versi lebih ringkas dari tulisan ini dimuat di kolom Wacana Harian Suara Merdeka, 22 Agustus 2017

Ala lan Becik Puniku….

Penggalan teks Pangkur dalam Wulangreh karya Mangkunegara IV (1811-1881) itu mengajak kita mengetahui “yang ala” dan “yang becik”. Teks yang terakhir termaktub dalam cetakan ketiga buku terbitan Tan Gun Swi di Kediri, 1931 itu, menarik untuk dihadirkan sekaligus dimaknai kembali.

Kang sêkar pangkur winarna
lêlabuhan kang kanggo wong ngaurip
ala lan bêcik puniku
prayoga kawruhana
adat waton puniku dipun kadulu
miwah ta ing tatakrama
dèn kaèsthi siyang ratri

Teks itu mengajak kita untuk weruhana, (baca: melihat, memahami) yang ala terlebih dahulu ketimbang yang becik. Kebaikan, termasuk di dalamnya kesalehan dan kenormatifan, yang jika terlebih dahulu dipahami dengan mengesampingkan yang ala, bisa otomatis berakhir dengan keburukan. Dalam praktik Hermeneutik, memahami berbeda dengan mengetahui. Orang bisa memiliki banyak pengetahuan, tapi sedikit pemahaman. Dengan demikian, yang baru mengetahui, belumlah memahami.

Becik dadi bekas gali ketimbang dadi mantan kiai (lebih baik menjadi bekas gali ketimbang jadi mantan kiai).” Begitulah ustad di kampung sering mengatakan.

Maka dengan memahami “yang ala” terlebih dahulu, manusia diajak untuk melihat sisi bahwa ada hal-hal tidak ideal yang berkelindan dalam kehidupan. Jika ala dimaknai sebagai hal serbaburuk, atau dalam konteks mendasar adalah menyakiti, membuat susah, dan menyengsarakan liyan, maka sebagai manusia yang diberi kewarasan berpikir, maka janganlah tumindak ala. Itulah konstruksi berpikir yang ditanamkan teks Pangkur tersebut.

Liyan dalam konteks Jawa pun tidak sekadar dipahami sebagai “yang lain”—seperti halnya the others dalam bahasa dan budaya Inggris. Liyan bukan hanya wong liya, “orang selain aku”. Tidak pula Wong Njaba, novel Orang Asing karya Albert Camus (L’Étranger dalam bahasa Prancis) yang diterjemahkan Revo Arka Giri Soekanto dalam bahasa Jawa namun kurang bagus itu.

Liyan adalah sesama, yang bisa dipahami secara luas: sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Tuhan, sesama penghuni bumi. Karena itu dalam budaya Jawa berlaku ajakan untuk selaras dengan liyan, antara lain, aja gawe sengsaraning liyan dan amemangun karyenak tyasing sasama.

Maka, becik dalam konteks ini adalah hal yang sudah semestinya. Becik adalah “kesalehan normatif” yang didapat dari hasil memahami realitas objektif “yang ala”. Becik adalah keniscayaan karena keberadaan ala.

Dalam konteks saat ini pula, ala di bagian lain tak sekadar dimaknai sebagai “yang buruk”, namun juga “yang lain”: di luar aku, kami, mayoritas. Ala adalah the others yang bukan jadi bagian dari kami. Ia salah dan mesti dikalahkan. Politik mayoritas ini pada akhirnya melahirkan politik identitas untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan. Mereka membangun narasi besar bahwa menjadi bagian dari aku dan kami yang becik akan mengalahkan mereka yang ala itu. Inilah akar dari kegaduhan panggung politik kita belakangan ini.

Karena itulah teks pada baris berikutnya buru-buru mengingatkan kita untuk tetap mengukuhi adat dan tatakrama: adat waton puniku dipun kadulu/ miwah ta ing tatakrama. Pada konteks inilah, Jawa mengajarkan kita untuk reflektif. Di satu sisi, kita diajak untuk mengenal ala terlebih dahulu ketimbang becik. Namun di sisi lain, Jawa mengajak kita untuk tidak secara sembarangan melanggar adat dan tatakrama.

Jawa mengajak menyelami ala dan becik tanpa mengenal waktu: den kaesthi siyang ratri. Dalam Jawa, kedua hal itu bukan semata-mata sebatas hitam dan putih. Keduanya adalah loro-loroning atunggal: ada ala maka ada becik, tidak ada becik jika tidak ada ala. Maka dalam titik inilah Jawa mengajak masyarakatnya untuk melihat diri pribadi masing-masing untuk sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada yang sempurna: “Kurangku dadi luwihmu, semono uga suwalike.”

Teks Pangkur di atas mengajak kita untuk senantiasa waras dan reflektif sebagai manusia. Jika sudah tak punya kemampuan untuk menengok dan menertawakan diri sendiri sebagai sarana refleksi, itu berarti kita sudah jauh dari nalar sehat dan mesti bersiap menyambut ketidakwarasan.

Dhoni Zustiyantoro