Dua Kongres dan Nasib Bahasa-Sastra Jawa

DUA agenda besar dalam wilayah kerja bahasa dan sastra Jawa telah terselenggara dalam dua minggu belakangan ini. Kongres Sastra Jawa (KSJ) IV diselenggarakan di Kampung Budaya Universitas Negeri Semarang (Unnes), 4-5 November, menyusul kemudian Kongres Bahasa Jawa (KBJ) VI di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, 8-12 November.

Memang, dua agenda lima tahunan itu, sekalipun diadakan oleh dua “kubu” yang berbeda, memiliki misi besar yang sama: memberi daya hidup terhadap bahasa-sastra Jawa, berupaya mengembangkan sekaligus mengupayakan langkah taktis melalui rekomendasi kepada pemangku kepentingan agar bahasa-sastra ini tak cepat masuk liang lahat. Apakah sedramatis itu?

Ya, memastikan agar bahasa dan sastra Jawa memiliki masa depan cerah semakin perlu untuk dilakukan. Dalam Kongres Bahasa Daerah Nusantara yang diselenggarakan Yayasan Rancage di Jawa Barat, Agustus lalu, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dadang Suhendar mengatakan, 15 bahasa daerah di Indonesia yang ada telah punah. Ia bahkan dengan tegas menyebut 139 bahasa terancam punah. Yang terancam ini masuk dalam beberapa kategori seperti aman, stabil tapi ada penurunan, dan terancam punah.

Tentu, dengan jumlah penutur paling banyak di antara bahasa-bahasa daerah yang lain di Indonesia, kita optimistis bahasa Jawa masih memiliki umur panjang. Namun demikian, harapan agar bahasa ibu bagi masyarakat Jawa ini semakin moncer, bahkan hanya di kalangan penuturnya, ibarat jauh kendang dari penari. Alih-alih berharap lebih kemedol, para pemangku kebijakan, termasuk guru, tak memiliki daya kreatif memadai untuk membumikannya kepada generasi penutur.

Maka dalam titik inilah, KBJ VI yang mengangkat tema “Basa Jawa Triwikrama” semestinya lebih menggandeng kawula muda dan memosisikan mereka berada di depan. Kongres berbiaya miliaran ini, meminjam ungkapan pengarang Jawa Daniel Tito, semestinya bukan sekadar ajang berkumpul dan “reuni” para pemangku kebijakan dan orang-orang yang lama berkecimpung dalam bahasa-sastra Jawa. Namun, generasi muda, terutama di dalamnya mahasiswa bahasa dan sastra daerah, harus didorong untuk tampil untuk tak sekadar menjadi pelengkap, tetapi untuk mengemukakan pendapat, gagasan, dan hal-hal yang berkait-paut dengan dunia yang ia tekuni itu.

Hal itu tak terwujud dalam KBJ VI. Sebanyak 300-an peserta yang merupakan utusan dari masing-masing provinsi, adalah “muka lama”. Hal ini pula yang disayangkan oleh Bupati Tegal Enthus Susmono ketika menjadi pembicara pada hari kedua kongres. “Kongres semestinya melibatkan generasi penutur, karena merekalah kelak yang akan meneruskan,” kata dalang kondang itu.

Saya tak hendak mengritisi lebih jauh, toh KBJ selalu berjalan dengan format yang sama: peserta berkumpul, pembicara menyampaikan makalah, pemangku kebijakan mengemukakan hal-hal yang telah dilakukan pada bidangnya masing-masing. Dalam artian, KBJ selalu minim dengan temuan maupun perspektif baru yang mampu memberi gairah dalam proses berbahasa, lebih-lebih bersastra. Itu untuk tidak menyebut bahwa yang diperbincangkan dalam KBJ adalah hal-hal yang telah diketahui peserta secara umum. Dan, masukan maupun kritik oleh pengamat dan peserta kongres bukannya tidak ada. Setiap menjelang dan berakhirnya kongres, media massa diramaikan dengan tulisan terkait kongres yang pada mulanya digelar di Semarang pada 1991 ini.

Saya juga tak hendak umuk saat membahas KSJ IV. Penyelenggaraan KSJ, yang selalu diupayakan secara mandiri dari sisi biaya, kemarin diselenggarakan oleh 10-an orang yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Unnes, tetap dengan penggalangan dana dan narasumber secara gerilya. Cara ini, oleh sejumlah orang yang baru kali pertama mengetahui cara kerja KSJ, dianggap kurang bermartabat. Termasuk ketika melihat tempat penyelenggaraan dan cara penyambutan yang dianggap “kurang berwibawa”. Ya, jika kemartabatan sebuah acara diukur dari bleger semata, apa daya KSJ sepanjang hayat tak bakal bisa “bermartabat”. Tengoklah KSJ III yang diselenggarakan di Desa Jono, Bojonegoro. Peserta harus menempuh jalur terjal selama berjam-jam untuk bisa menuju lokasi. Mereka menginap di rumah-rumah warga, menyantap hidangan ndesa, dan merembuk sastra secara prasaja.

Sewaktu rapat terbatas pra-KSJ yang diselenggarakan di salah satu rumah pemerhati sastra Jawa di Solo, Agustus lalu, saya buru-buru angkat bicara karena hanya saya yang terhitung generasi paling muda yang datang. Malam itu, sejumlah penggawa sastra yang hadir adalah Dhanu Priyo Prabowo (Yogyakarta), Daniel Tito (Sragen), Jfx Hoery (Bojonegoro), dan Bonari Nabonenar (Trenggalek). Maka mulailah, kepanitiaan serbadadakan yang saya ketuai itu harus menggalang dana, menghubungi narasumber dan moderator, menghimpun tulisan sastra dan ilmiah untuk diterbitkan dalam buku, hingga mengurus teknis penyelenggaraan.

Anggota DPD RI Bambang Sadono yang saya sambati pun tak kuasa menolak. Ia bersedia menjadi pembicara sekaligus memberikan bantuan dalam wujud sejumlah uang dan honorarium kepada narasumber, sekaligus titip program MPR untuk disosialisasikan. Selain itu, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah bersedia memberikan honor kepada sejumlah pembicara. Sebelumnya, panitia telah meminta kesediaan narasumber agar uang yang diterimakan sudi untuk diserahkan kepada panitia menjadi tambahan operasional yang memang tidak sedikit.

Dengan waktu persiapan yang sangat terbatas, KSJ IV pun terselenggara dengan jumlah peserta 150-an orang yang datang dan membayar Rp 300 ribu (umum) dan Rp 100 ribu (mahasiswa). Mereka datang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta, yang terdiri atas mahasiswa, guru, staf dinas, maupun masyarakat pemerhati sastra Jawa.

Slentingan, dan bahkan permintaan untuk tidak menyelenggarakan KSJ IV, kami dapati selama proses. Sebagai ketua panitia, bohong jika kekhawatiran itu tak sempat menghampiri. Hal itu juga di sisi lain dikarenakan KSJ telah didahului dengan temu sastrawan di Yogyakarta dan Kongres Bahasa Panginyongan di Banyumas yang waktunya sangat berdekatan. Para sastrawan sebelum KSJ IV yang bertema “Mbagun Regenerasi Sastra(wan) Jawa” telah terwadahi dalam forum, lebih-lebih yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun dinas terkait, sehingga lebih kopen dan kerumat.

Ya, tentu kita berharap agar bahasa dan sastra Jawa tak hanya menjadi konsumsi kaum elite yang terus berkumpul melalui berbagai forum juga kongres. Kedua forum juga semestinya tak melupakan masyarakat sebagai penutur sekaligus generasinya. Dengan demikian, aras kongres perlu lebih didorong untuk membumikan hasil-hasil keputusan kepada masyarakat luas, bukan terbatas pada ruang-ruang pertemuan dalam kongres itu. Jangan sampai, alih-alih ingin mengembangkan, justru yang ada keinginan untuk menjaga kemurnian agar dan menjauhkannya dari realitas masyarakat pemakainya.

Ataukah memang bahasa-sastra Jawa tak lagi membutuhkan kongres?

Yogyakarta, 12 November 2016

Dhoni Zustiyantoro

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s