Dua Kongres dan Nasib Bahasa-Sastra Jawa

DUA agenda besar dalam wilayah kerja bahasa dan sastra Jawa telah terselenggara dalam dua minggu belakangan ini. Kongres Sastra Jawa (KSJ) IV diselenggarakan di Kampung Budaya Universitas Negeri Semarang (Unnes), 4-5 November, menyusul kemudian Kongres Bahasa Jawa (KBJ) VI di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, 8-12 November.

Memang, dua agenda lima tahunan itu, sekalipun diadakan oleh dua “kubu” yang berbeda, memiliki misi besar yang sama: memberi daya hidup terhadap bahasa-sastra Jawa, berupaya mengembangkan sekaligus mengupayakan langkah taktis melalui rekomendasi kepada pemangku kepentingan agar bahasa-sastra ini tak cepat masuk liang lahat. Apakah sedramatis itu?

Ya, memastikan agar bahasa dan sastra Jawa memiliki masa depan cerah semakin perlu untuk dilakukan. Dalam Kongres Bahasa Daerah Nusantara yang diselenggarakan Yayasan Rancage di Jawa Barat, Agustus lalu, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dadang Suhendar mengatakan, 15 bahasa daerah di Indonesia yang ada telah punah. Ia bahkan dengan tegas menyebut 139 bahasa terancam punah. Yang terancam ini masuk dalam beberapa kategori seperti aman, stabil tapi ada penurunan, dan terancam punah.

Tentu, dengan jumlah penutur paling banyak di antara bahasa-bahasa daerah yang lain di Indonesia, kita optimistis bahasa Jawa masih memiliki umur panjang. Namun demikian, harapan agar bahasa ibu bagi masyarakat Jawa ini semakin moncer, bahkan hanya di kalangan penuturnya, ibarat jauh kendang dari penari. Alih-alih berharap lebih kemedol, para pemangku kebijakan, termasuk guru, tak memiliki daya kreatif memadai untuk membumikannya kepada generasi penutur.

Maka dalam titik inilah, KBJ VI yang mengangkat tema “Basa Jawa Triwikrama” semestinya lebih menggandeng kawula muda dan memosisikan mereka berada di depan. Kongres berbiaya miliaran ini, meminjam ungkapan pengarang Jawa Daniel Tito, semestinya bukan sekadar ajang berkumpul dan “reuni” para pemangku kebijakan dan orang-orang yang lama berkecimpung dalam bahasa-sastra Jawa. Namun, generasi muda, terutama di dalamnya mahasiswa bahasa dan sastra daerah, harus didorong untuk tampil untuk tak sekadar menjadi pelengkap, tetapi untuk mengemukakan pendapat, gagasan, dan hal-hal yang berkait-paut dengan dunia yang ia tekuni itu.

Hal itu tak terwujud dalam KBJ VI. Sebanyak 300-an peserta yang merupakan utusan dari masing-masing provinsi, adalah “muka lama”. Hal ini pula yang disayangkan oleh Bupati Tegal Enthus Susmono ketika menjadi pembicara pada hari kedua kongres. “Kongres semestinya melibatkan generasi penutur, karena merekalah kelak yang akan meneruskan,” kata dalang kondang itu.

Saya tak hendak mengritisi lebih jauh, toh KBJ selalu berjalan dengan format yang sama: peserta berkumpul, pembicara menyampaikan makalah, pemangku kebijakan mengemukakan hal-hal yang telah dilakukan pada bidangnya masing-masing. Dalam artian, KBJ selalu minim dengan temuan maupun perspektif baru yang mampu memberi gairah dalam proses berbahasa, lebih-lebih bersastra. Itu untuk tidak menyebut bahwa yang diperbincangkan dalam KBJ adalah hal-hal yang telah diketahui peserta secara umum. Dan, masukan maupun kritik oleh pengamat dan peserta kongres bukannya tidak ada. Setiap menjelang dan berakhirnya kongres, media massa diramaikan dengan tulisan terkait kongres yang pada mulanya digelar di Semarang pada 1991 ini.

Saya juga tak hendak umuk saat membahas KSJ IV. Penyelenggaraan KSJ, yang selalu diupayakan secara mandiri dari sisi biaya, kemarin diselenggarakan oleh 10-an orang yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Unnes, tetap dengan penggalangan dana dan narasumber secara gerilya. Cara ini, oleh sejumlah orang yang baru kali pertama mengetahui cara kerja KSJ, dianggap kurang bermartabat. Termasuk ketika melihat tempat penyelenggaraan dan cara penyambutan yang dianggap “kurang berwibawa”. Ya, jika kemartabatan sebuah acara diukur dari bleger semata, apa daya KSJ sepanjang hayat tak bakal bisa “bermartabat”. Tengoklah KSJ III yang diselenggarakan di Desa Jono, Bojonegoro. Peserta harus menempuh jalur terjal selama berjam-jam untuk bisa menuju lokasi. Mereka menginap di rumah-rumah warga, menyantap hidangan ndesa, dan merembuk sastra secara prasaja.

Sewaktu rapat terbatas pra-KSJ yang diselenggarakan di salah satu rumah pemerhati sastra Jawa di Solo, Agustus lalu, saya buru-buru angkat bicara karena hanya saya yang terhitung generasi paling muda yang datang. Malam itu, sejumlah penggawa sastra yang hadir adalah Dhanu Priyo Prabowo (Yogyakarta), Daniel Tito (Sragen), Jfx Hoery (Bojonegoro), dan Bonari Nabonenar (Trenggalek). Maka mulailah, kepanitiaan serbadadakan yang saya ketuai itu harus menggalang dana, menghubungi narasumber dan moderator, menghimpun tulisan sastra dan ilmiah untuk diterbitkan dalam buku, hingga mengurus teknis penyelenggaraan.

Anggota DPD RI Bambang Sadono yang saya sambati pun tak kuasa menolak. Ia bersedia menjadi pembicara sekaligus memberikan bantuan dalam wujud sejumlah uang dan honorarium kepada narasumber, sekaligus titip program MPR untuk disosialisasikan. Selain itu, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah bersedia memberikan honor kepada sejumlah pembicara. Sebelumnya, panitia telah meminta kesediaan narasumber agar uang yang diterimakan sudi untuk diserahkan kepada panitia menjadi tambahan operasional yang memang tidak sedikit.

Dengan waktu persiapan yang sangat terbatas, KSJ IV pun terselenggara dengan jumlah peserta 150-an orang yang datang dan membayar Rp 300 ribu (umum) dan Rp 100 ribu (mahasiswa). Mereka datang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta, yang terdiri atas mahasiswa, guru, staf dinas, maupun masyarakat pemerhati sastra Jawa.

Slentingan, dan bahkan permintaan untuk tidak menyelenggarakan KSJ IV, kami dapati selama proses. Sebagai ketua panitia, bohong jika kekhawatiran itu tak sempat menghampiri. Hal itu juga di sisi lain dikarenakan KSJ telah didahului dengan temu sastrawan di Yogyakarta dan Kongres Bahasa Panginyongan di Banyumas yang waktunya sangat berdekatan. Para sastrawan sebelum KSJ IV yang bertema “Mbagun Regenerasi Sastra(wan) Jawa” telah terwadahi dalam forum, lebih-lebih yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun dinas terkait, sehingga lebih kopen dan kerumat.

Ya, tentu kita berharap agar bahasa dan sastra Jawa tak hanya menjadi konsumsi kaum elite yang terus berkumpul melalui berbagai forum juga kongres. Kedua forum juga semestinya tak melupakan masyarakat sebagai penutur sekaligus generasinya. Dengan demikian, aras kongres perlu lebih didorong untuk membumikan hasil-hasil keputusan kepada masyarakat luas, bukan terbatas pada ruang-ruang pertemuan dalam kongres itu. Jangan sampai, alih-alih ingin mengembangkan, justru yang ada keinginan untuk menjaga kemurnian agar dan menjauhkannya dari realitas masyarakat pemakainya.

Ataukah memang bahasa-sastra Jawa tak lagi membutuhkan kongres?

Yogyakarta, 12 November 2016

Dhoni Zustiyantoro

Advertisements

Perampasan Buku dan Perilaku Tidak Bisa “Move On” dari AADC 2

SEMOGA saja analogi saya ini keliru. Jika orang-orang pintar identik dengan aktivitasnya membaca buku, maka mereka yang “tidak pintar” adalah orang yang tidak gemar membaca buku. Dalam alam pikir saya, “tidak gemar membaca buku” bisa disebabkan beberapa hal. Mungkin bisa karena mulanya tidak punya kesempatan membaca, tidak membeli dan tidak meminjam buku, atau karena memang tidak ingin membaca buku. Lalu, apa hubungan masalah ini dengan Cinta dan Rangga, dua tokoh yang dua kali ciuman basah di AADC 2 itu? Ah, sudahlah…

Bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan membaca buku, mungkin karena kesibukan, segala informasi terkait buku bisa diakses melalui media massa cetak maupun elektronik. Resensi buku terbaru segera bisa dibaca setelah buku terbit. Bahkan, pada beberapa kasus, resensi sudah disiapkan atau dipesan oleh penulis buku untuk disampaikan kepada pembaca bahkan ketika buku belum diterbitkan. Dengan hanya membaca resensi, pembaca sudah “membaca secara keseluruhan” buku setebal ratusan halaman, berikut kekurangan dan kelebihannya—tentu saja dari sudut pandang peresensi.

Membaca buku pun sebenarnya tak harus dengan cara terlebih dahulu memiliki buku. Kita bisa datang ke perpustakaan, mengunduh e-book di internet, atau datang ke rumah teman yang punya banyak buku untuk meminjam dan membacanya. Jika tak punya teman yang punya banyak buku, mungkin karena rumahmu jauh di pelosok dusun, berjuanglah menuju kota.

Ya, mirip-mirip perjuangan Rangga yang memutuskan untuk terbang dari New York ke Yogyakarta dan akhirnya ketemu Cinta itulah….

Maka pergilah ke toko buku untuk membaca buku yang tidak tersegel. Lumayanlah, meski gak ketemu sama Cinta, kamu bisa membaca di antara hawa nyes pendingin ruangan toko buku. Syukur-syukur kamu bisa ngecengin cewek-cewek ABG yang lagi nyari teenlit kegemaran mereka. Sudah dapat pengetahuan, dapat pula cewek idaman. Alamak!

Nah, persoalannya, ketidakgemaran membaca buku juga disebabkan oleh faktor ketidak-inginan untuk membaca buku. Ini parah banget. Bayangin aja, kamu benci banget sama cewek, misalnya Cinta—yang tak akan bisa diperankan orang selain Dian Sastro itu, dan kamu dipaksa buat jatuh hati sama dia. Kan sulit banget gitu….

Analogi yang terakhir itu maksa banget. Lupakan.

Dan, seminggu belakangan ini, muncul kembali satu hal fenomenal yang dulu pernah hits di era Orde Baru. Kalau saja ketika itu sudah ada media sosial serupa Twitter, Faceboook, IG, dan sejenisnya, pasti jadi trending topic selama berhari-hari, deh. Tapi, kamu-kamu yang coba ikutan nyinyir pasti kebanyakan akan pakai akun anonim. Ya, bayangin aja kamu hidup di era 70—90-an. Bisa-bisa kamu didata sama Kamtibmas, dipanggil, atau parahnya diilangin karena sudah bikin kegaduhan dan mengganggu stabilitas nasional!

Udah deh, jangan bayangin wajah Pak Harto gitu… Wkwkwkwk…

Oke. Salah satu hal paling parah yang pernah dilakukan pada masa Orde Baru, dan ternyata berhasil diwariskan hingga kini, adalah perilaku tidak gemar membaca buku ditambah dengan kegemaran untuk melarang orang membaca buku. Sebenarnya, mungkin, tak jadi soal kalau pelakunya adalah segelintir orang yang terkumpul dalam sebuah perkumpulan, dalam hal ini macam aliran sesat gitu. Tapi persoalannya, itu dilakukan oleh negara. Ya, aku ulang, oleh NEGARA, bro!

Buku yang dianggap “berbahaya”—mungkin karena bisa melacak kamu yang lagi berduaan sama cewek lain—disita dari toko buku. Puluhan judul buku tersebut diangkut, sampai-sampai toko buku besar pun untuk sementara waktu tidak menjualnya.

Padahal, kamu tahu sendiri jika buku memberi sumbangsih pada ilmu pengetahuan. Seorang pembaca buku pasti akan paham, atau pernah membayangkan, betapa sulitnya menerbitkan buku. Penulis harus memulainya dari riset, ngumpulin bahan atau referensi yang relevan, menulis, mengedit, dan menghubungi penerbit.

Selesai? Belum, Jenderal! Tidak semua penerbit begitu saja mau menerbitkan naskah yang sudah jadi. Selain melihat kualitas tulisan, penerbit juga akan melihat siapa penulisnya. Belum karuan juga buku itu laku di pasaran. Nasib paling ngenes: sudah dipajang di rak buku, dirampas pula. Alamak!

Nah, jika demikian, mungkinkah kita melawan? Emang gak takut sama bedil? Gimana caranya melawan?

Maka, yuk, kita ajak Pak Presiden Jokowi buat nonton AADC 2. Eits… Ini penting, bro! Kita harus mulai dulu dari Pak Jokowi. Ya, lewat soft reconciliation macam ini, dikit-dikit kita ajari para perampas buku buat tahu kalau Rangga itu suka baca puisi-puisi Aan Mansyur dalam buku Tidak Ada New York Hari Ini, yang membius itu. Setelah beliau, kita perlu ajak Menkopolhukam, Menteri Pertahanan, sampai Kapolri, buat nonton. Gak harus rame-rame, sih. Tapi perlu disediakan ruang dan waktu dan memastikan mereka bener-bener nonton itu film.

Tujuan paling simpelnya: ngajak mereka untuk tahu isi film itu. Biar gak dirampas juga sih…. Khawatir aja.

Selama proses menonton, kita perlu menjadi pemandu yang baik, yang memberi penjelasan kepada mereka secara sistematis dan efisien dengan pendekatan keamanan nasional. Salah satunya, kenapa Cinta masih menyimpan foto Rangga di antara tumpukan buku.

Ya, karena Cinta dan Rangga masih saling menyimpan rasa meski telah melewati ribuan purnama….

Pak, baca buku, Pak! Baca buku!

16 Mei 2016