Jalan Kebenaran Kaum Muda

SEJARAH tercipta oleh kaum muda. Kaum muda terpelajar dari waktu ke waktu selalu ambil bagian dalam proses pembentukan bangsa. Sejak masih di bawah kekuasaan kolonial, mereka terjun ke arena politik dengan kesadaran berpolitik adalah memperjuangkan cita-cita, menebar benih kebangsaan, dan menegakkan kemerdekaan, meski berisiko 3B: bui, buang, bunuh.

Kini, setelah puluhan tahun negeri ini merdeka, tak serta-merta hak-hak mendasar warga negara terpenuhi. Masyarakat justru acap jadi korban kebijakan pemerintah. Kapitalisasi makin mengancam dan mengebiri hak-hak dasar mereka. Dan, mahasiswa yang merasa berada pada posisi sebagai intelektual, tergerak menyuarakan kehendak sosial masyarakat yang terpinggirkan.

Dalam berbincang masalah ideologi dan melakukan pergerakan, mereka mampu melepas sekat-sekat kelompok untuk menumbuhkan solidaritas sosial. Mereka mengabaikan latar belakang sosial, akademik, dan ekonomi demi semangat yang sama: mengkaji ideologi dan pemikiran para pendiri bangsa dan mewujudkan dalam laku sosial.

Prinsip-prinsip itulah yang, misalnya, diyakini Muhtar Said (26). Bersama kawan-kawan, dia menggagas Sekolah Tan Malaka — salah satu pendiri negara yang lenyap dari perbincangan sejarah karena dianggap berideologi kiri. Tak cuma berdiskusi rutin seminggu sekali di Rumah Buku Simpul Semarang (RBSS), Gang Kantil, Sekaran, Gunungpati, 17 orang yang menjadi anggota kelompok itu pun aktif dalam berbagai pergerakan.

”Selain mempelajari pemikiran Tan Malaka, kami bersama-sama menyikapi secara kritisi dan membenahi apa yang kami rasa kurang dari pemikiran itu. Jika merasa kurang, kami harus menambah,” ujar Said.

Dalam diskusi, murid sekolah yang berdiri pada 2011 itu bergantian menjadi pemateri pada setiap pertemuan. ”Mirip perkuliahan. Biasanya ancangan kami adalah buku yang telah lebih dulu dibaca,” tutur dia.

Pria kelahiran Semarang, 5 Desember 1988, itu menuturkan beberapa isu aktual yang mereka jadikan topik diskusi antara lain penolakan pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara, Rembang. ”Kami bersama sejumlah kelompok pergerakan lain memberikan advokasi pada ibu-ibu yang telah berbulan-bulan bertahan di tenda darurat di sana,” kata alumnus Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (Undip) itu.

Masyarakat Marginal

Penulis buku Politik Hukum Tan Malaka (2013) itu bersama kawan-kawan meyakini jalan yang ditempuh selama ini benar. Karena, kata dia, berbagai kebijakan negara semestinya terus disikapi secara kritis karena tidak lagi berpihak kepada masyarakat marginal. Misalnya, masyarakat di Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, menolak pendirian gerai eceran ternama. Sebab, mereka khawatir pendirian usaha waralaba itu bakal mematikan sumber penghasilan pedagang toko kelontong dan pasar tradisional.

Padahal, tutur Said, telah ada peraturan bahwa antargerai setidaknya harus berjarak minimal tiga kilometer. ”Biar tak diapusi kebijakan-kebijakan semacam itu, masyarakat marginal harus dibela dan disuarakan,” kata dia.

Dia mengemukakan para ”murid” Sekolah Tan Malaka berasal dari berbagai universitas di Semarang. Ya, mereka berasal dari Undip, Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo.

Dalam waktu dekat, Sekolah Tan Malaka berencana membuat desa binaan bagi warga Desa Sumowono, Bandungan, Kabupaten Semarang.

Di sana mereka akan mendampingi warga dengan mengajak mereka berdiskusi berkait dengan kebijakan pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat. Cara itu, kata Said, dapat menumbuhkembangkan sikap masyarakat yang kritis. ”Ada target yang akan dicapai,” kata dia.

Sekelompok mahasiswa Unwahas yang memiliki semangat yang sama mendirikan kelompok pergerakan. Mereka menamakan diri Komunitas Filosof Unwahas (Konfilun). Menurut sang ketua, Muhamad Soleh (23), komunitas itu mengkhususkan diri dalam bidang kajian marxis. Setiap dua kali dalam seminggu semenjak berdiri pada 2012, mereka berkumpul untuk mengaitkan pemikiran Karl Marx dan kondisi yang aktual.

Soleh menuturkan pemikiran sosialis penting dikembangbiakkan, terlebih pada kondisi ketika negara seakan-akan tak punya daya menghadapi kapitalis. ”Setidaknya kami ingin meminimalisasi jiwa kapitalisme dalam diri mahasiswa dan menumbuhkan semangat juang untuk melawan hal itu,” ujar pria kelahiran Grobogan, 17 September 1991, itu.

Mereka memilih berdiskusi tak selalu di kampus. Namun berpindah-pindah dari rumah kos ke rumah kos.

Soleh mengemukakan pemikiran sosialis para pendiri bangsa, seperti Soekarno dan Tan Malaka, relevan diterapkan pada era sekarang. Komunitas yang beranggota 20 orang itu terus mengajak makin banyak mahasiswa ambil bagian dalam diskusi dan pergerakan. ”Beberapa waktu lalu delegasi dari kelompok kami ke Rembang untuk melihat keadaan ibu-ibu yang bertahan menolak pabrik semen. Kami berusaha mengajak makin banyak orang untuk peduli,” kata dia.

Soleh beranggapan apa yang dia lakukan bersama teman-teman berada pada rel yang semestinya. ”Kami meyakini sebagai hal yang benar karena ini untuk kepentingan kaum marginal, masyarakat kecil,” ujar dia.

Selain Konfilun, di Unwahas juga ada kelompok pergerakan lain yang menamakan diri Komunitas Tan Malaka. Aktivitas mereka sama, mengkaji pemikiran kritis marxis.

Hukum Progresif

Sekolah Tan Malaka juga ada di kampus IAIN Walisongo, Jalan Walisongo 3-5 Semarang. Tak beda dari kelompok pergerakan sosialis lain, koordinator Akhmad Syaefi menuturkan kelompok diskusi yang berdiri Maret 2013 itu mengacu pada para pemikir sosialis, seperti Hegel dan Karl Marx. ”Kami menelaah dan mengembangkan hukum progresif, hukum yang berkemajuan,” ujar dia.

Pembicara dalam diskusi dan kajian tidak hanya anggota. Mereka acap mengundang aktivis dan pegiat lain untuk memberi materi. ”Kalau ada kebijakan pemerintah yang tak sesuai, kami segera mengkaji dan melakukan aksi,” kata Syaefi.

Beberapa waktu lalu, mereka melakukan aksi di area car free day Jalan Pahlawan Kota Semarang. Saat itu mereka menyuarakan penolakan terhadap pemilihan kepala daerah secara tidak langsung.

Di kampus Undip Pleburan terdapat Satjipto Rahardjo Institute dan Komunitas Tjipian yang bergerak dalam kajian dan pengembangan hukum progresif di Tanah Air. Berlatar belakang pandangan Prof Dr Satjipto Rahardjo SH — hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum — kedua kelompok tersebut juga rutin menggelar diskusi.

Komunitas Tjipian berdiri 2008 dengan model perkumpulan diskusi seminggu sekali. Adapun Satjipto Rahardjo Institute lebih memfokuskan diri pada berbagai kajian akademis dengan mendatangkan para pemikir kenamaan. Pada ”Konferensi Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Baru: Tantangan dan Peran Ilmu-Ilmu Sosial”, 18-20 September 2013, misalnya, mereka menghadirkan Arief Budiman, Yudi Latief, Ignas Kleden, dan Franz Magnis-Suseno. Pada 14-15 November nanti, organisasi nirlaba yang bermarkas di Jalan Erlangga Barat VII Nomor 35 itu bakal menggelar ”Konsorsium Hukum Progresif: Pendidikan Hukum dan Akses terhadap Keadilan dalam Perspektif Hukum Progresif”.

”Kenapa hukum di Indonesia menjadi semrawut? Karena, menurut pandangan kami, sistem pendidikannya salah. Karena itu, yang harus dibenahi lebih dahulu adalah pendidikan hukum,” ujar Muhtar Said, yang juga peneliti pada Satjipto Rahardjo Institute.

Ya, merekalah kumpulan anak muda yang mengkhidmati ”jalan kebenaran”: jalan untuk membela warga negara yang dikorbankan dan terpinggirkan oleh kebijakan negara yang memihak kapitalisme. (Dhoni Zustiyantoro-51)

*Harian Suara Merdeka, Minggu, 2 November 2014, halaman 1. Link: http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/jalan-kebenaran-kaum-muda/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s