Open House

PADA hari Lebaran, banyak di antara pejabat negeri ini yang melakukan open house, membuka rumah dan menyilakan warga masyarakat untuk datang. Dengan cara seperti itu, mereka menyebut diri terbuka kepada masyarakat, orang yang mereka pimpin. Namun dari tahun ke tahun niat baik itu selalu memakan korban luka hingga meninggal dunia. Pada hari kedua Lebaran, (Selasa, 29/7), seorang remaja berumur 12 tahun yang ikut dalam antrian memasuki rumah Jusuf Kalla di Makassar, tewas karena terinjak-injak.

Sebelum berebut memasuki pintu yang dijaga ketat oleh aparat keamanan itu, dia terjatuh dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Selain remaja tersebut, banyak pula warga yang harus diselamatkan dari kerumunan karena pingsan dan sesak nafas. Pada 2010, seorang penyandang difabel juga meninggal ketika ingin bertemu dengan Presiden SBY di Istana Negara.

Meski pihak panitia penyelenggara open house di rumah JK mengklaim selalu berbenah terhadap tradisi yang telah digelar rutin selama puluhan tahun ini, namun kali ini JK harus benar-benar melakukan evaluasi mendalam. Terlebih, dirinya merupakan Wakil Presiden RI terpilih pada kontestasi pilpres kemarin. Open house sebagai sebuah hal yang terus dilakukan dan makin banyak ditiru oleh banyak kalangan elit, harus mempunyai aturan yang wajib ditaati dan dikontrol penyelenggaraannya oleh pihak berwajib. Harus ada tindakan dan sanksi tegas kepada mereka yang abai terhadap aturan yang telah disepakati. Hal ini tiada lain sebagai upaya memberi contoh baik kepada kaum elit dan pejabat publik itu.

Yang harus disadari pula, terlebih bagi seorang pemimpin, membeludaknya masyarakat yang datang pada open house tiada lain harus dipahami sebagai keinginan masyarakat untuk bertemu wakilnya. Terlepas dari keinginan mereka untuk mendapatkan bingkisan dan sejumlah uang tunai saat kegiatan itu, antusiasme masyarakat untuk berebut masuk ke kediaman wakil mereka di sisi lain adalah wujud betapa sulitnya bertemu dengan para pemimpin.

Bersemuka secara langsung, lebih-lebih ketika Lebaran, tidak sekadar sebagai bentuk formalitas untuk meminta maaf—yang bahkan hal ini acap menjadi tak penting, namun sebuah usaha menyuarakan aspirasi, baik pribadi maupun kelompok masyarakat. Perihal yang demikian merupakan bukti betapa masyarakat makin minim memanfaatkan birokrasi pemerintahan sarana menyalurkan aspirasi. Jokowi dan JK harus menyadari, bahwa nyatanya masyarakat belum sepenuhnya percaya, untuk tidak menyebut apatis, terhadap birokrasi.

Angan besar tentang aparatur negara yang seharusnya mengabdikan diri untuk khalayak ramai itu yang bahkan tak jarang membiakkan pelanggaran hukum. Sebut saja beberapa penegak hukum justru terlibat pemerasan para TKI yang baru mendarat di Tanah Air, beberapa waktu lalu. Dalam kasus yang lebih besar, tak terhitung lagi dan entah sampai kapan KPK bakal terus menangkap tangan praktik keculasan itu. Dalam rentang yang demikian, setidaknya preseden baik telah ditunjukkan Jokowi. Ia telah mendobrak kekauan dan lambatnya birokrasi selama menjabat menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

Kita berharap Jokowi-JK mampu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dengan tidak menganggap open house sekadar sebagai seremoni belaka. Namun setiap saat, setiap waktu, Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu seyogianya membuka diri untuk menerima kritik dan tidak berjarak dengan masyarakat.

Dhoni Zustiyantoro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s