Era Digitalisasi dan Makna Sejarah

TAK banyak yang tahu jika  Lembaga Kerajaan Belanda untuk Kajian Asia Tenggara dan Karibia yang berpusat di Leiden, yang biasa disebut KITLV Leiden, telah ditutup untuk selamanya karena alasan keuangan. Pada 27 Juni lalu, pada pintu perpustakaan yang berisi sejarah lengkap tentang Indonesia itu terdapat tulisan, “Hari Juma’at 27 Juni adalah hari paling terakhir Perpustakaan KITLV Terbuka!”. Padahal, tak terhitung sumbangsih lembaga ini terhadap sejarah dan kajian tentang Indonesia.

Seluruh koleksi perpustakaan lembaga berumur 163 tahun itu kemudian diserahkan ke Universiteitsbibliotheek Leiden yang terletak tak jauh dari tempat itu. Departemen penelitiannya akan terus eksis namun tidak lagi menyandang nama KITLV, sedangkan perusahaan KITLV Press diambil alih oleh Penerbit Brill yang tetap menerbitkan Jurnal BKI dan KITLV Jakarta. Para pengkaji sejarah dan pemerhati masalah sosial Indonesia pastilah akrab dengan banyak referensi yang ditulis secara mendalam oleh para peneliti di dalamnya. Referensi berlimpah itu juga seakan wajib didalami oleh mereka yang ingin menulis risalah akademis bermutu tentang Indonesia.

Sumbangan KITLV terhadap sejarah Indonesia tak ternilai. Misalnya, lewat empat jilid buku Harry A. Poeze berjudul Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi (2008), KITLV Jakarta bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia memberi gambaran tentang tokoh kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka. Dalam pelajaran sejarah, Tan Malaka selama ini lenyap dari perbincangan. Ia dianggap berbahaya karena beraliran kiri dan berpaham komunis.

Sebenarnya tidak hanya KITLV Leiden yang ditutup oleh Kerajaan Belanda dalam waktu belakangan ini. Pada Desember 2013, Institut Tropen Kerajaan Belanda, yang menyimpan jutaan naskah, buku, dan benda bersejarah dari banyak negara, termasuk Nusantara, juga menyatakan diri tak dapat beroperasi karena bangkrut (Majalah Tempo, 27/1/14).

Tropen menyatakan diri bangkrut karena tak lagi mendapat dana dari pemerintah. Alhasil, pengelola pun membuat kebijakan membagi-bagikan koleksi museum secara cuma-cuma. Ketika itu, di sejumlah media massa Belanda, museum itu memampang iklan bertuliskan, “19-20 Desember 2013, peminat Institut Tropen Kerajaan dapat datang dan mengambil secara cuma-cuma”.

Data Digital

Dalam hal ini, sungguh ironis jika pemerintah Indonesia tak merespons keadaan tersebut karena nyata-nyata di sanalah jutaan dokumen sejarah dan kajian tentang Indonesia tersimpan. Bukan hanya Belanda, tapi Inggris, Austria, bahkan Rusia pun menyimpan banyak hal tentang sejarah dan kajian tentang Indonesia. Kita tentu tak ingin negara-negara itu mengalami hal yang sama seperti KITLV Leiden dan Tropen.

Para Indonesianis tentu sangat menyayangkan jika sikap pemerintah hanya cenderung diam dan tak peka terhadap persoalan ini. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, harus segera mencari solusi untuk menyelamatkan aset bangsa tak ternilai harganya itu. Meskipun di sisi lain Belanda dan sejumlah negara tersebut tidak mungkin memberi izin kepada pemerintah Indonesia untuk memboyong kembali seluruh benda sejarah, namun perundingan harus terus diupayakan.

Salah satu solusinya adalah melakukan digitalisasi terhadap seluruh wujud aset itu. Di era gadget seperti sekarang, khalayak luas tentu akan mendapat manfaat ketika dapat mengakses salinannya dalam wujud data digital. Dalam bidang perpustakaan, proses digitalisasi merupakan kegiatan mengubah dokumen tercetak menjadi dokumen digital. Proses digitalisasi ini dapat dilakukan terhadap berbagai bentuk koleksi atau bahan pustaka seperti, peta, naskah kuno, foto, karya seni patung,audio visual, lukisan, dan sebagainya.

Digitalisasi sekaligus merupakan tantangan baru bagi pemerintah. Dengan cara ini, referensi dapat diakses secara cepat, tepat, akurat, dan global. Sebagai penyedia akses pendidikan, pemerintah mau tidak mau harus menjawab tantangan global ini. Upaya ini juga sebagai salah satu solusi terselenggaranya pelayanan yang baik. Digitalisasi juga solusi atas besarnya dana yang harus dikeluarkan, karena biaya perawatannya tentu tak akan sebesar perpustakaan konvensional.

Memang, secara teknis, biaya awal untuk digitalisasi terbilang tidak sedikit. Untuk merealisasikannya, pemerintah harus menggandeng para ahli yang memang berkompeten. Namun setelah terealisasi, semua hal itu akan sebanding dengan kebutuhan informasi, baik yang diharapkan oleh khalayak global maupun untuk tujuan pendidikan.

Kita berharap pemerintah cepat merespons karena sejarah berkait dengan rasa berkebangsaan masyarakatnya. Pentingnya pengetahuan sejarah menjadikan bangsa tak akan lupa pada jati dirinya. Kita tidak ingin bangsa ini kembali ke masa di mana sejarah dibelokkan seenak sendiri oleh kekuasaan. Digitalisasi adalah ikhtiar supaya kita makin merasa memiliki dan mengerti bagaimana harus memperbaiki diri, dengan melihat dan mengkaji sejarah itu.

Dimuat di Suara Merdeka, 2 Agustus 2014

Dhoni Zustiyantoro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s