Open House

PADA hari Lebaran, banyak di antara pejabat negeri ini yang melakukan open house, membuka rumah dan menyilakan warga masyarakat untuk datang. Dengan cara seperti itu, mereka menyebut diri terbuka kepada masyarakat, orang yang mereka pimpin. Namun dari tahun ke tahun niat baik itu selalu memakan korban luka hingga meninggal dunia. Pada hari kedua Lebaran, (Selasa, 29/7), seorang remaja berumur 12 tahun yang ikut dalam antrian memasuki rumah Jusuf Kalla di Makassar, tewas karena terinjak-injak.

Sebelum berebut memasuki pintu yang dijaga ketat oleh aparat keamanan itu, dia terjatuh dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Selain remaja tersebut, banyak pula warga yang harus diselamatkan dari kerumunan karena pingsan dan sesak nafas. Pada 2010, seorang penyandang difabel juga meninggal ketika ingin bertemu dengan Presiden SBY di Istana Negara.

Meski pihak panitia penyelenggara open house di rumah JK mengklaim selalu berbenah terhadap tradisi yang telah digelar rutin selama puluhan tahun ini, namun kali ini JK harus benar-benar melakukan evaluasi mendalam. Terlebih, dirinya merupakan Wakil Presiden RI terpilih pada kontestasi pilpres kemarin. Open house sebagai sebuah hal yang terus dilakukan dan makin banyak ditiru oleh banyak kalangan elit, harus mempunyai aturan yang wajib ditaati dan dikontrol penyelenggaraannya oleh pihak berwajib. Harus ada tindakan dan sanksi tegas kepada mereka yang abai terhadap aturan yang telah disepakati. Hal ini tiada lain sebagai upaya memberi contoh baik kepada kaum elit dan pejabat publik itu.

Yang harus disadari pula, terlebih bagi seorang pemimpin, membeludaknya masyarakat yang datang pada open house tiada lain harus dipahami sebagai keinginan masyarakat untuk bertemu wakilnya. Terlepas dari keinginan mereka untuk mendapatkan bingkisan dan sejumlah uang tunai saat kegiatan itu, antusiasme masyarakat untuk berebut masuk ke kediaman wakil mereka di sisi lain adalah wujud betapa sulitnya bertemu dengan para pemimpin.

Bersemuka secara langsung, lebih-lebih ketika Lebaran, tidak sekadar sebagai bentuk formalitas untuk meminta maaf—yang bahkan hal ini acap menjadi tak penting, namun sebuah usaha menyuarakan aspirasi, baik pribadi maupun kelompok masyarakat. Perihal yang demikian merupakan bukti betapa masyarakat makin minim memanfaatkan birokrasi pemerintahan sarana menyalurkan aspirasi. Jokowi dan JK harus menyadari, bahwa nyatanya masyarakat belum sepenuhnya percaya, untuk tidak menyebut apatis, terhadap birokrasi.

Angan besar tentang aparatur negara yang seharusnya mengabdikan diri untuk khalayak ramai itu yang bahkan tak jarang membiakkan pelanggaran hukum. Sebut saja beberapa penegak hukum justru terlibat pemerasan para TKI yang baru mendarat di Tanah Air, beberapa waktu lalu. Dalam kasus yang lebih besar, tak terhitung lagi dan entah sampai kapan KPK bakal terus menangkap tangan praktik keculasan itu. Dalam rentang yang demikian, setidaknya preseden baik telah ditunjukkan Jokowi. Ia telah mendobrak kekauan dan lambatnya birokrasi selama menjabat menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

Kita berharap Jokowi-JK mampu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dengan tidak menganggap open house sekadar sebagai seremoni belaka. Namun setiap saat, setiap waktu, Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu seyogianya membuka diri untuk menerima kritik dan tidak berjarak dengan masyarakat.

Dhoni Zustiyantoro

Advertisements

Era Digitalisasi dan Makna Sejarah

TAK banyak yang tahu jika  Lembaga Kerajaan Belanda untuk Kajian Asia Tenggara dan Karibia yang berpusat di Leiden, yang biasa disebut KITLV Leiden, telah ditutup untuk selamanya karena alasan keuangan. Pada 27 Juni lalu, pada pintu perpustakaan yang berisi sejarah lengkap tentang Indonesia itu terdapat tulisan, “Hari Juma’at 27 Juni adalah hari paling terakhir Perpustakaan KITLV Terbuka!”. Padahal, tak terhitung sumbangsih lembaga ini terhadap sejarah dan kajian tentang Indonesia.

Seluruh koleksi perpustakaan lembaga berumur 163 tahun itu kemudian diserahkan ke Universiteitsbibliotheek Leiden yang terletak tak jauh dari tempat itu. Departemen penelitiannya akan terus eksis namun tidak lagi menyandang nama KITLV, sedangkan perusahaan KITLV Press diambil alih oleh Penerbit Brill yang tetap menerbitkan Jurnal BKI dan KITLV Jakarta. Para pengkaji sejarah dan pemerhati masalah sosial Indonesia pastilah akrab dengan banyak referensi yang ditulis secara mendalam oleh para peneliti di dalamnya. Referensi berlimpah itu juga seakan wajib didalami oleh mereka yang ingin menulis risalah akademis bermutu tentang Indonesia.

Sumbangan KITLV terhadap sejarah Indonesia tak ternilai. Misalnya, lewat empat jilid buku Harry A. Poeze berjudul Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi (2008), KITLV Jakarta bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia memberi gambaran tentang tokoh kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka. Dalam pelajaran sejarah, Tan Malaka selama ini lenyap dari perbincangan. Ia dianggap berbahaya karena beraliran kiri dan berpaham komunis.

Sebenarnya tidak hanya KITLV Leiden yang ditutup oleh Kerajaan Belanda dalam waktu belakangan ini. Pada Desember 2013, Institut Tropen Kerajaan Belanda, yang menyimpan jutaan naskah, buku, dan benda bersejarah dari banyak negara, termasuk Nusantara, juga menyatakan diri tak dapat beroperasi karena bangkrut (Majalah Tempo, 27/1/14).

Tropen menyatakan diri bangkrut karena tak lagi mendapat dana dari pemerintah. Alhasil, pengelola pun membuat kebijakan membagi-bagikan koleksi museum secara cuma-cuma. Ketika itu, di sejumlah media massa Belanda, museum itu memampang iklan bertuliskan, “19-20 Desember 2013, peminat Institut Tropen Kerajaan dapat datang dan mengambil secara cuma-cuma”.

Data Digital

Dalam hal ini, sungguh ironis jika pemerintah Indonesia tak merespons keadaan tersebut karena nyata-nyata di sanalah jutaan dokumen sejarah dan kajian tentang Indonesia tersimpan. Bukan hanya Belanda, tapi Inggris, Austria, bahkan Rusia pun menyimpan banyak hal tentang sejarah dan kajian tentang Indonesia. Kita tentu tak ingin negara-negara itu mengalami hal yang sama seperti KITLV Leiden dan Tropen.

Para Indonesianis tentu sangat menyayangkan jika sikap pemerintah hanya cenderung diam dan tak peka terhadap persoalan ini. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, harus segera mencari solusi untuk menyelamatkan aset bangsa tak ternilai harganya itu. Meskipun di sisi lain Belanda dan sejumlah negara tersebut tidak mungkin memberi izin kepada pemerintah Indonesia untuk memboyong kembali seluruh benda sejarah, namun perundingan harus terus diupayakan.

Salah satu solusinya adalah melakukan digitalisasi terhadap seluruh wujud aset itu. Di era gadget seperti sekarang, khalayak luas tentu akan mendapat manfaat ketika dapat mengakses salinannya dalam wujud data digital. Dalam bidang perpustakaan, proses digitalisasi merupakan kegiatan mengubah dokumen tercetak menjadi dokumen digital. Proses digitalisasi ini dapat dilakukan terhadap berbagai bentuk koleksi atau bahan pustaka seperti, peta, naskah kuno, foto, karya seni patung,audio visual, lukisan, dan sebagainya.

Digitalisasi sekaligus merupakan tantangan baru bagi pemerintah. Dengan cara ini, referensi dapat diakses secara cepat, tepat, akurat, dan global. Sebagai penyedia akses pendidikan, pemerintah mau tidak mau harus menjawab tantangan global ini. Upaya ini juga sebagai salah satu solusi terselenggaranya pelayanan yang baik. Digitalisasi juga solusi atas besarnya dana yang harus dikeluarkan, karena biaya perawatannya tentu tak akan sebesar perpustakaan konvensional.

Memang, secara teknis, biaya awal untuk digitalisasi terbilang tidak sedikit. Untuk merealisasikannya, pemerintah harus menggandeng para ahli yang memang berkompeten. Namun setelah terealisasi, semua hal itu akan sebanding dengan kebutuhan informasi, baik yang diharapkan oleh khalayak global maupun untuk tujuan pendidikan.

Kita berharap pemerintah cepat merespons karena sejarah berkait dengan rasa berkebangsaan masyarakatnya. Pentingnya pengetahuan sejarah menjadikan bangsa tak akan lupa pada jati dirinya. Kita tidak ingin bangsa ini kembali ke masa di mana sejarah dibelokkan seenak sendiri oleh kekuasaan. Digitalisasi adalah ikhtiar supaya kita makin merasa memiliki dan mengerti bagaimana harus memperbaiki diri, dengan melihat dan mengkaji sejarah itu.

Dimuat di Suara Merdeka, 2 Agustus 2014

Dhoni Zustiyantoro

Jangan Lagi Percaya

jangan lagi percaya kepada para wakil
yang dengan manis tutur mengumbar
janji dan angan kemakmuran

jangan lagi percaya kepada pemimpin
yang kepadamu berteriak “alam adalah kekayaan”
lihatlah ia sedang menghitung uang
di bawah bantal dan di dalam rekening
dari cukong dan sekumpulan makhluk asing

jangan lagi percaya kepada yang berkata “tuanku ya rakyat”
karena acara-acara akan membuatnya tak sempat
sibuk dengan kawalan sekumpulan jagoan birokrat
hingga mereka seukuran celeng yang terus mengerat

jangan lagi percaya kepada intelektual
yang hanya mampu menjaga jarak, mengamati, dan menyimpulkan
yang tak mampu menggeser kerikil di jalanan
yang diam dan tak mampu terlibat lebih dalam

sekaran, 1/8/2014