Harapan-Harapan Setelah 9 Juli

SAYA hanya akan memublikasikan tulisan ini jika Joko Widodo dan Jusuf Kalla menang—setidaknya versi hitung cepat sejumlah media terpercaya—dalam pemilihan presiden, 9 Juli 2014.

Saya tak harus merasa menjadi bagian penting dalam proses demokrasi negeri ini. Namun, melihat semakin banyaknya orang yang pada mulanya tidak peduli—karena merasa tak lagi percaya kepada “negara”—kemudian menaruh perhatian besar terhadap pilpres tahun ini, membuat perasaan gemetar juga.

Mereka telah menyita perhatian saya. Hingga beberapa minggu sebelum coblosan, saya sebenarnya belum tertarik untuk melebur dalam hiruk-pikuk perbincangan politik ini. Entah kenapa, melihat kian banyaknya para pemikir, akademisi, artis, para pekerja kreatif, dan siapa pun yang mungkin tak bisa dengan mudah saya labeli dengan hal-hal berbau formal itu, menyatakan dukungannya terhadap Jokowi.

Saya tak yakin, atau tidak tahu, apakah mereka dibayar—jika memang uang menjadi orientasi terpenting di masa ini. Kalaupun dibayar, saya tak bisa membayangkan berapa nominal yang harus disiapkan oleh partai pengusung dan orang yang berada di balik Jokowi. Kalaupun mereka, orang yang telah merancang Jokowi itu, punya andil besar membentuk “merek” mantan Wali Kota Solo itu, menurut saya, mereka berhasil.

Para pendukung, dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing, setiap saat menyuarakan dukungan. Bagi yang punya kemampuan dan kreativitas lebih, mereka melakukannya dengan cara mengedit gambar, membuat kartun, membuat video yang lucu di YouTube. Tak terhitung pula blog yang berisi tulisan-tulisan menarik berisi alasan mereka mendukung mantan Wali Kota Solo itu.

Namun juga banyak yang dengan serampangan mendukung dengan cara yang tak etis. Di Facebook dan Twitter mereka gelap mata, membagikan tulisan maupun berita yang menghasut dan gambar fitnah yang provokatif. Tak pelak hal itu banyak menuai “perdebatan”. Yang tak senang—atau dengan kata lain mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa—kerap tak terima sehingga ikut pula melakukan hal yang sama: membantah, berargumen, membagikan sejumlah tautan berita, dan gambar atau pernyataan yang telah usang.

Sejak lama pula Jokowi menjadi media darling—Saroni Asikin mengistilahkannya sebagai “Satriya Warta”. Jokowi telah menyita perhatian sejumlah media, tak hanya di dalam negeri, media asing pun turut mengikuti ia blusukan. Pada April 2014, majalah Fortune memasukkan ia dalam “50 pemimpin hebat dunia”. Sebelum itu, pada bulan Januari, worldmayor.com menempatkannya dalam peringkat ketiga “Wali Kota Terbaik Dunia 2012”.

Di luar itu, ketika semakin banyak referensi yang menyebut lawan Jokowi, Prabowo-Hatta, yang banyak “dikisahkan” sebagai pelanggar HAM dan pelaku otoritas militer, membuat saya semakin tak menaruh simpati. Bagi saya, niat baik—atau memperbaiki diri—Prabowo tidak harus dilakukan dengan menjadi presiden. Apalagi Orde Baru telah menjadi preseden buruk dalam sejarah negara ini.

Melihat semua itu, ada pernyataan yang kemudian membuat saya tercenung, “Kamu menulis, mengamati, mencatatat, dan berpikir. Lakukanlah hal yang menurutmu berguna bagi siapa pun. Apa pun itu”.

***

“KEGEMBIRAAN politik” yang kemudian memunculkan “kerja bakti politik” yang terjadi pada massa pendukung Jokowi—seperti halnya ditulis Martin Suryajaya di indoprogress.com—muncul bukan hanya karena kesamaan ideologi, tapi karena keinginan bersama karena kekecewaan besar terhadap sebuah rezim. Mereka bersatu-padu untuk  melawan dengan cara tidak memenangkan pihak yang pernah menjadi bagian dari masa di mana politik dipolitisasi.

Menurut Martin, “kegembiraan politik”, adalah antitesa dari politik massa mengambang. Dalam sebuah situasi di mana massa bergembira karena politik, kita menemukan titik balik atas depolitisasi politik. Oleh karena kegembiraan itu muncul dari partisipasi politik itu sendiri, bukan dari iming-iming uang atau jabatan dari hasil politik, maka fenomena ini mesti dimengerti sebagai “kegembiraan politik”.

jokowi

Pertanyaannya, apakah memang Jokowi benar-benar mampu merealisasikan janji-janjinya dalam kurun waktu 5 tahun kepemimpinan? Apakah ia akan bisa setegas Prabowo yang pernah beberapa kali memimpin operasi militer setelah jadi Komandan Jenderal Kopassus?

Pertanyaan semacam itu tidak tepat jika dialamatkan secara langsung terhadap Jokowi—dan siapa pun yang menjadi pemimpin negeri ini. Seharusnya, kita, sebagai pemegang kuasa tertinggi negeri demokrasi ini, berkewajiban mengawal Jokowi supaya terus berada di jalurnya.

Kita tidak ingin ia seperti SBY yang selama dua periode kepemimpinan belum menuntaskan banyak hal. Kasus penculikan aktivis dan tragedi Trisakti yang tak selesai adalah cidera kepemimpinan. Dalam memimpin, SBY tak setangguh saat mencitrakan diri dalam iklan politik pada masa kampanye yang banyak melenakan rakyat kebanyakan.

Kita juga berharap Jokowi mampu menuntaskan sejumlah kasus besar yang masih terus melilit. Luapan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, harus dituntaskan, mulai dari kewajiban perusahaan untuk membayar ganti-rugi kepada masyarakat hingga tanggung jawab perusahaan itu merehabilitasi lebih dari 800 hektar tanah di tiga kecamatan. Celakanya, SBY justru menganggap bencana itu sebagai “bencana nasional” sehingga segala hal terkait kerugian harus diselesaikan oleh pemerintah.

Memang, negara selama ini terjebak pada ketidakmampuan untuk tidak tunduk kepada para pemodal besar. Kekayaan alam yang melimpah justru menjadi ironi karena negara telah gagal dalam memanfaatkannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk itu, Jokowi harus selalu kita ingatkan pada amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab XIV, yaitu tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 ayat (3) berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Kita ingin alat pengeruk kekayaan mineral bangsa ini, yang telah berpuluh-puluh tahun menjadikan kaya segelintir orang asing, hengkang dari Tanah Air. Harus ada perundingan dengan kesepakatan yang memang menguntungkan bangsa, karena selama ini pemerintah telah menciderai rasa keadilan rakyat.

Oleh sebab itu, kita berharap Jokowi mampu dan berani terhadap mereka, para pemodal besar yang terus menerus menggelontorkan dana yang tak terhitung junmlahnya untuk memuluskan proyeknya. Tak mudah, namun bukan tidak mungkin mengusir mereka dengan bermodal keberanian dan pengetahuan yang mumpuni. Untuk itu, Jokowi harus didampingi oleh tim yang ahli dan solid yang, sekali lagi, dapat membawa negeri berdaulat, tak gampang tunduk kepada pihak asing.

Belum lagi, Jokowi juga harus mengoptimalkan kinerja para pelayan rakyat di daerah. Nyatanya, banyak kepala daerah yang tak bekerja dengan optimal. Mereka lebih senang hidup dengan gaya perlente dan menjaga jarak dengan rakyatnya ketika telah menjabat. Padahal, janji manis itu tiada hentinya disebar sebelum pemilihan. Dalam hal ini, preseden baik setidaknya telah ditunjukkan Jokowi dengan mendobrak kekakuan dan lambatnya birokrasi selama menjabat menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

Termasuk pula pada masalah-masalah yang secara langsung berhubungan dnegan rakyat. Di Jawa Tengah, misalnya, kasus penolakan pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Rembang, tak mendapat perhatian serius dari Gubernur Ganjar Pranowo. Ia malah mencoba “cuci tangan” dengan sering berujar, “laporkan saja kepada pihak yang berwajib dan bawa bukti jika memang pabrik itu tak layak beridiri di sana”.

Ganjar telah abai pada logika awal yang sering ia koarkan sendiri, “Tuanku adalah rakyat, Gubernur cuma amanat”. Ia tak tahu, rakyat sudah jengah terhadap birokrasi apalagi menempuh jalur hukum yang, sebagian melemahkan kaum tertindas dan kerap memihak kepada para pemodal besar. Selain itu, banyak kasus terkait lingkungan yang secara langsung ditolak oleh masyarakat, seperti halnya di Urutsewu Kebumen, pendirian PLTU di Batang, dan PLTN di Jepara.

Ya, terlalu naïf bila menggantungkan harapan terlalu tinggi terhadap Jokowi. Sekali lagi, kitalah yang seharusnya terus-menerus rewel dan menyuarakan protes dan perlawanan, menjadi oposisi terhadap pemerintah. “Ajarilah pemimpin dengan perlawanan,” ujar Pramoedya Ananta Toer.

Selain membuat birokrasi terbuka terhadap masukan dan kritikan, Jokowi juga harus tak menganggap rakyat sebagai liyan. Apa yang ia sebut-sebut sebagai “kehendak rakyat” harus pula ia jadikan pedoman selama menjabat: membuat pemerintahan sepenuhnya berjalan untuk melayani rakyat. Bukankah kita memilih Jokowi untuk tujuan itu?

Sekaran, 8 Juli 2014
Dhoni Zustiyantoro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s