Menilik Visi Pertanian Capres

KETUA Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Oesman Sapta mengatakan, presiden dan wakil presiden terpilih nantinya harus memperhatikan para petani. Menurut Oesman, jika ingin memakmurkan bangsa Indonesia, pemerintah harus memakmurkan petani (Kompas, 17/6/14).

Hal ini menarik untuk disimak, mengingat Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK mempunyai visi yang sama dalam memajukan pertanian dan merawat sumber daya alam Indonesia. Masing-masing dari dua pasang capres dan cawapres telah berkomitmen untuk menjadikan sumber daya alam negeri ini sebagai penopang kemandirian pangan yang digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Berdasar data yang dapat diunduh pada laman kpu.go.id, dalam poin “Membangun Kembali Kedaulatan Pangan, Energi, dan Sumber Daya Alam”, Prabowo-Hatta menggunakan frasa “Mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan antara lain beras, jagung, sagu, kedelai, dan tebu… termasuk membangun Demplot Peningkatan Produktivitas Pertanian Rakyat di setiap Kabupaten mulai 2015”.

Sedangkan pasangan Jokowi-JK berjanji akan “Memacu pembangunan pertanian yang berkelanjutan yang berbasis bio eco region dengan pola pembangunan pertanian organik maupun pertanian yang hemat lahan dan air”. Pasangan nomor urut dua itu juga bakal mencanangkan program Indonesia Go Organic! kelak jika terpilih. Mantan Wali Kota Surakarta itu juga akan berupaya menjadikan sikap dan perilaku masyarakat untuk merawat alam dan lingkungan sebagai laku hidup. Dalam visi itu tertuang, “mendorong perilaku hidup yang green dengan mendorong tercapainya 80% rumah tangga yang mengetahui perilaku peduli lingkungan hidup dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari”.

Mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan alam telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab XIV, yaitu tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 ayat (3) berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Telah jelas, pasal ini mengandung makna negara mengelola kekayaan alam dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat, tanpa memandang perbedaan suku, agama, terlebih kepentingan pemodal asing. Dan pada kenyataannya, kepada alamlah sebagian besar penduduk negeri ini menggantungkan hidup.

Di tengah sikap pesimistis masyarakat terhadap janji para calon pemimpin, setidaknya kita berhak optimis terhadap satu hal: dalam kontestasi politik pilpres, para calon pemimpin hendak mengulang romantisisme “negeri agraris” – jargon yang tanpa ragu dikumandangkan pada masa Orde Baru. Secara nalar kolektif, kita tentu mendukung negeri yang gemah ripah loh jinawi ini senantiasa berusaha menjadikan pertanian sebagai “penguasa” di negeri sendiri. Jika terlaksana, bahan pangan tentu tak usah didatangkan lagi dari negara lain.

Makin Berkurang
Namun yang menjadi persoalan, di tengah euforia janji manis ini, ternyata jumlah petani makin berkurang. Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir 2013 merilis data bahwa dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia, mereka yang berprofesi sebagai petani hanya berkisar 31,7 juta orang. Menurut BPS, hal tersebut dikarenakan semakin banyak warga yang menjual sawahnya untuk beralih ke pekerjaan lain (sindonews.com, 2/12/13).

Keinginan untuk memperhatikan petani belum sampai pada pembukaan lahan baru. Malahan, pada beberapa wilayah strategis, lahan pertanian banyak yang telah beralih fungsi menjadi area industri hingga pemukiman. Selain dianggap tidak lebih menghasilkan dan membutuhkan perawatan intensif, sektor pertanian dianggap tidak lebih memberikan keuntungan secara cepat dibanding perindustrian dan perdagangan. Alhasil, pembukaan lahan pertanian baru hampir tidak mungkin dilakukan.

Namun, pemerintah sebenarnya berperan dari berbagai sisi. Salah satunya dengan tidak dengan mudah memberikan izin pembangunan lahan industri dan pemukiman baru. Tentu, hal itu harus sinergis dengan kebutuhan masyarakat. Mengajak masyarakat dan para ahli untuk duduk bersama adalah salah satu bukti bahwa pemerintah selalu ingin terlebih dahulu mendengar aspirasi dalam mengambil keputusan, bukan mendahulukan kepentingan para pemodal besar. Area pertanian, selain menjadi modal utama bagi para petani untuk mencari mata pencaharian, juga merupakan idealisme negara agraris.

Jika benar pemerintah berkeinginan mewujudkan hal itu, maka upaya yang harus terus dilakukan tiada lain adalah menjamin dan meningkatkan ketersediaan sarana pendukung pertanian, seperti bibit, obat dan pupuk dengan harga yang terjangkau, alat pertanian, hingga menjamin harga jual hasil pertanian yang stabil.

Bagi masyarakat pedesaan, bertani adalah bagian tak terpisahkan dari laku hidup. Dalam perspektif budaya Jawa, masyarakat bukan hanya menanam sebagai orientasi materi semata. Namun lebih dari itu, prinsip memayu hayuning bawana, menjaga bumi seisinya agar senantiasa memperoleh keselamatan, telah menjadi laku tak terpisahkan. Selain menanam, mereka merawat dan tak membiarkan alam rusak. Sawah, yang tak bisa dirawat sendiri oleh pemiliknya, juga telah menggerakkan prinsip gotong-royong antar-warga.

Di banyak pedesaan akan kita dapati pula ritual dan tradisi yang bermula dari sawah masih banyak dilakukan, semisal bancakan dan wiwitan, sesaat sebelum panen dilakukan. Dalam tataran ini, sawah dan kegiatan bertani bukan hanya kerja individu, tapi telah mampu menjadi kerja kolektif, menggerakkan roda perekonomian, lapangan pekerjaan, dan menjadikan manusia yang memegang teguh akar budaya. Pemerintah telah melakukan kerja berlipat, “hanya” dengan merawat pertanian. Kita berharap hal itu dari presiden baru.

Dhoni Zustiyantoro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s