Silaturahmi

HARI Raya Idul Fitri bagi masyarakat Indonesia selalu lekat dengan tradisi meminta dan memberi maaf. Setelah melaksanakan salat id, kaum muslim melakukan agenda wajib: saling sungkem dan mengunjungi kerabat untuk bersilaturahmi. Silaturahmi tak ubahnya upaya untuk mengalahkan sifat keakuan dan membuka diri untuk saling memaafkan.

Di sisi lain, Lebaran tahun ini memiliki keistimewaan. Memasuki Ramadan, masyarakat telah memilih presiden dan wakilnya dengan proses yang demokratis. Nyaris tidak ada konflik berarti dalam proses ini. Dengan berbagai cara, sebagian besar dari kita terlibat aktif di dalamnya melalui media sosial sebagai salah satu sarana dalam menyampaikan dukungan. Setiap waktu, para netizen—pengguna internet—aktif menyuarakan dukungan untuk masing-masing calon pilihannya.

Meskipun kemudian sempat terjadi fragmentasi yang sangat kentara karena “pilihan ideologis”. Karena hanya terdapat dua calon, mereka yang tak mendukung—atau mencemooh—salah satu calon dapat dipastikan mendukung calon yang lain. Alhasil, media sosial pun sempat ramai-riuh dengan “perdebatan”. Masing-masing mengunggulkan calon calon pilihannya. Ya, Lebaran ini adalah kemenangan. Kemenangan karena masyarakata Indonesia atas sebuah “kedewasaan berpolitik”—seperti halnya sering diungkapkan para pengamat politik.

Kini, pilpres telah usai dan KPU telah menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang dengan total suara nasional 53,15 persen. Dan, pada Lebaran ini kita ingin iklim persaingan itu mereda. Kita mengharapkan dua pasang capres dan cawapres yang ketika itu bersaing dapat saling berkunjung dan menebar senyum kehangatan. Hal ini penting mengingat hingga setelah KPU mengumumkan hasil rekapituasi suara, kubu Prabowo-Hatta masih “tidak terima” terhadap proses demokrasi ini.

Harapan akan sikap legawa yang digadang-gadang dimiliki pihak Prabowo-Hatta nyatanya tak muncul hingga Lebaran tiba. Mereka masih saja berupaya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan apa yang disebut-sebut sebagai “kebenaran”. Koalisi Merah-Putih—gabungan dari berbagai partai pengusung Prabowo-Hatta—mengklaim telah mengantongi bukti adanya dugaan pelanggaran terkait pilpres.

Tak pelak hal ini juga menyulut reaksi netizen. Mereka dengan bebas berkomentar atas pemberitaan—yang kebanyakan didapat dari media daring (online) itu. Mereka kerap bereaksi dengan mem-bully dan terus-menerus berpihak pada pilihan pada capres semula. Hal ini patut disayangkan karena KPU—sebagai lembaga resmi pemerintah—telah menetapkan pemenang pilpres yang hendaknya diterima oleh siapa pun. Untuk itu, diperlukan jiwa kesatria dalam menerima hasil, menerima Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019.

Kita senantiasa berharap kubu Prabowo bisa legawa menerima hasil pilpres 2014. Karena jika tidak, hal ini akan terus-menerus menimbulkan fragmentasi dan kejenuhan publik—sekalipun kita ragu hal itu benar-benar terjadi di kalangan masyarakat kebanyakan dan mungkin hanya terjadi di kalangan elit dan media. Namun lagi-lagi “ikan busuk bermula dari kepalanya”. Kalau para elit dan pengambil kebijakan selalu terjebak pada konflik kepentingan, masyarakat pula yang terkena imbasnya.

Di hari Lebaran, kita ingat pada semangat silaturahmi: meminta dan memberi maaf. Setelah itu, sebagai makhluk yang terus bersinggungan dan saling membutuhkan, tradisi saling mengingatkan menjadi penting adanya. Ya, mengingatkan tentu pula ada caranya. Karena siapa tahu, kesalahan yang diperbuat orang lain adalah akibat diri yang bungkam meskipun telah berhasil melihat kebenaran falsafi.

Dhoni Zustiyantoro

Advertisements

Lusa Lebaran

Beranda yang dingin.

Kunanti malam hingga menggigil
yang mengampuniku
hanya sekawanan nyamuk
yang tak mau lagi
menghisap darah dari
kurus tubuh ini.

Jangan kau cari ke mana kebahagiaan
kalau kita tak mampu lagi duduk bersama
jika kau telah lupa ke mana nikmatnya
kehangatan pagi
sambil mencecap kopi.

Tawa-tawa sirna dengan mudahnya
karena kita pula yang membikin
rinai hujan tak lagi
tertawa merdu.

Mengapa pula ia lebih suka memilih haru
sepanjang waktu.

Hujan menyisa gerimis,
gemericik, dan petasan
namun abadi.

Sekaran, 25 Juli 2014

Sukinah: Kami sedang Melawan Kebatilan

tolak-pabrik-semen-rembang-1

Truk melintas di kawasan pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang, Minggu (20/7). Foto: Dhoni Zustiyantoro

TRUK yang lewat setiap 10 menit itu tiada hentinya menerbangkan debu di sekitar tenda yang mulai nampak lusuh. Tenda itu terletak persis di pinggir jalan pada ruas jalan terakhir menuju pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah.

Ada tiga tenda yang didirikan warga. Di dalamnya, Minggu (20/7) siang, terdapat puluhan warga yang semuanya perempuan. Mereka mengisi waktu dengan berbincang, petan, tiduran, atau sesekali memainkan lesung. Panasnya cuaca di dalam tenda tak menyurutkan niat mereka untuk bertahan melakukan aksi perlawanan terhadap pembangunan pabrik semen itu.

Panas bercampur keringat yang saya dan Widodo rasakan setelah menempuh perjalanan dari Semarang selama 4 jam terbasuh oleh hangatnya sambutan mereka. Sukinah, salah satu warga yang terlibat dalam aksi itu, dengan senyum mengembang pun langsung berkata, “Ayo, tanya apa, Mas? Kita ngobrol saja”. Di tengah perbincangan kami selama 2,5 jam, turut bergabung belasan pemuda asli Lasem, Rembang, yang hadir dengan niatan menyerahkan beberapa kardus berisi makanan instan.

Sudah sebulan lebih mereka bertahan dalam kondisi demikian. Menurut Sukinah, jumlah warga yang berada di tenda bisa meningkat jika sore menjelang. “Sekarang lagi musim panen, Mas. Banyak yang pulang ngopeni sawah. Tapi setiap sore mereka kembali ke sini. Kalau jumlahnya, ya seratus lebih ibu-ibu yang tetap bertahan,” ujarnya.

Mereka memilih melakukan aksi dan melarang para suami terlibat karena khawatir terjadi bentrok dan tindak kekerasan. Sebelum mereka berangkat untuk melakukan aksi itu, mereka masing-masing telah berpamitan dan menganggap ini sebagai “perang”. “Lilakna aku ya, Pak. Aku arep mangkat perang (Relakan aku ya, Pak. Aku akan berangkat perang),” kata Sukinah mengulangi apa yang pernah ia katakan kepada suaminya. Akibatnya, para suami yang telah berjanji untuk tak terlibat pun tak berbuat apa-apa ketika melihat istrinya mendapat perlawanan dari aparat ketika peletakan batu pertama pabrik itu, 16 Juni 2014.

tolak-pabrik-semen-rembang-3

Salah satu tenda tempat warga melakukan aksi penolakan pendirian pabrik semen, Minggu (20/7). Foto: Dhoni Zustiyantoro

Namun ada juga warga yang mulanya menolak kemudian berpaling dan memilih mendukung pendirian pabrik. Menurut pengakuan Sukinah, mereka justru orang-orang yang pada mulanya menjadi penggerak aksi itu. Setelah didekati oleh pihak pabrik dan diberi pekerjaan, mereka tak lagi melakukan aksi dan mengajak warga menghentikan aksinya.

Sukinah bahkan mengaku jika dia dan warga yang bertahan di tenda kerap mendapat intimidasi dari pihak itu. “Katanya kami ingin diculik,” katanya. “Tapi kami tidak takut. Kami percaya sedang melawan kebatilan.”

Menurutnya, jumlah orang yang berpaling sebenarnya hanya lima orang. Pekerjaan yang mereka dapat pun pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan khusus, seperti penjaga keamanan atau penjaga alat berat. “Tidak mungkin semua petani nanti akan kerja di sana. Kerja di sana butuh keahlian teknis, sedang kebanyakan petani di sini tidak sekolah,” katanya. “Mereka yang mendukung bukan petani.”

Selain itu, para pendukung juga selalu mendapat uang dari pihak pabrik untuk aksi yang mereka lakukan. Mulanya mereka juga sering bertanya kepada para wanita yang tetap melakukan aksi. “Entuk dhuwit pira? (Dapat uang berapa?),” seperti ditirukan Sukinah. Ia pun menjawab, “Dhuwitku bakal luwih akeh, suk yen wis ‘neng kana’ (Uangku akan lebih banyak, kelak jika sudah ‘di sana’)”.

Menurutnya, apa yang didapat sekarang jika menyetujui pembangunan pabrik tidak akan sebanding dengan akibat yang akan ditanggung oleh anak-cucu. “Apa yang terjadi 50 tahun lagi kalau pabrik itu berdiri, Mas? Dari tempat penambangan, air di sawah kami mengalir. Kalau tidak bertani, kami mau kerja apa?” kata Sukinah.

tolak-pabrik-semen-rembang-4

Sejumlah warga yang menolak pendirian pabrik semen mengisi waktu dengan bermain lesung, Minggu (20/7). Foto: Dhoni Zustiyantoro

Beruntung, mereka yang menolak juga melakukan upaya penyadaran terhadap warga yang tanahnya belum dibeli oleh PT Semen Indonesia. Tanah yang akan ditambang belum semuanya dibeli dari warga. Menurut Sukinah, semakin banyak warga yang sadar akan dampak yang akan timbul. Mereka memilih tidak akan menjual tanahnya.

Sebelum menemui Sukinah dan puluhan warga, saya dan Widodo berencana masuk ke area pembuatan pabrik yang terletak beberapa puluh meter dari tenda. Niat itu kami sampaikan kepada empat orang yang berjaga di pintu masuk. Mereka kompak berkata kami tidak boleh memasuki area. “Ada kegiatan. Selain pekerja dilarang masuk,” kata salah seorang. Dari kejauhan, nampak beberapa backhoe dan ekskavator terus mengayunkan lengan ayunnya, mengeduk dan mendorong bukit yang makin nampak rata.

Ketika saya bertanya kepada Sukinah tentang aksi apa yang akan dilakukan jika pabrik benar-benar berdiri, ia dengan tenang menjawab, “mungkin akan terjadi pertumpahan darah”.

Dhoni Zustiyantoro

Supaya Ora Rebut Bener

ING padesan, bocah-bocah cilik asring padha gelut rebutan dolanan utawa jajanan. Nganti direwangi jiwit-jiwitan, padu, lan tukaran. Kanthi cara sing mangkono, apa sing dipengini dikarepake bisa kasembadan.Rumangsa dheweke sing paling bener, liyane kleru.

Ya, jenenge wae bocah. Sing tuwa kudu maklum marang tumindak sing kaya mangkono. Bocah, sing miturut ilmu kedokteran umure 5-11 taun iku, mung mentingake karepe dhewe. Durung bisa mikir kanthi cara nalar lan kepriye carane supaya ora ngrugekake liyan.

Ana ing kabudayan Jawa disebutake yen sing diarani bocah pancen “durung dadi Jawa lan durung njawani”. Diperlokake wektu nganti tibane mangsa diwasa supaya bisa diarani wis ngerti marang kahanan lan bisa nimbang sekabehane kanthi cara kang wening. Diwasa, ing kabudayan Jawa, ora liya diukur saka cara berpikir lan cara ngrampungi sekabehaning perkara sing lagi diadhepi.

Kaya dene sing diandharake dening dosen ing Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Frans Magnis Suseno. Ing salah siji kalodhangan rerembagan, piyambake ngendika yen tataran paling dhuwur sajrone kabudayan Jawa yaiku “ngerti isin”. Kanthi ngerti marang isin, wong Jawa wis bisa diarani diwasa, bisa mbedakake endi kang ala lan becik, kelebu ora sapenake golek benere dhewe.

Panyerat buku Etika Jawa (1996) iku uga nyebutake yen kabudayan Jawa tansah mentingake sikap selaras. Sajrone urip bebrayan, wong Jawa nyiriki perkara kang bisa ndadekake konflik terbuka, ngetokake adu omongan lan fisik. Mula saka iku, tumindak kanthi cara paring kurmat marang sapepadhane dadi perangan kang penting. Kabeh iku mau isa dilakoni mung kanthi cara ora mentingake benere dhewe lan ora gampang kagodha dening kanepson.

Etika kang Penting

Golek benere dhewe ora bakal kedadeyan yen manungsa Jawa sajrone urip ing bebrayan tansah nengenake etika. Amarga, tumindak kang ala sejatine ora bakal nduweni papan panggonan. Amarga bebrayan ndadekake etika dadi sawijining perangan kang penting. Yen ana sing niyat ngrusak paseduluran, kita kabukti duwe daya tahan. Bebrayan Jawa nduweni pengalaman ora sithik kanggo ngadhepi sekabehing rubeda.

Rubeda kang kerepe dadi bakal memalane padudon lan adu-adu iku antarane bab beda-bedane agama, suku, kapercayan, nganti bedane panemu. Nanging nyatane, sepisan maneh, bebrayan Jawa isih nduweni sipat selaras marang liyan. Lan bab sing kaya mangkono ora teka kanthi cara ujug-ujug. Pentinge etika dadi bab kang rumangsa kudu tansah dijaga sacara turun-temurun. Wiwit isih cilik, bocah sing durung Jawa asring dikandhani yen “aja ngono”, “ora ilok”, “ora pareng nakal”, “kudu manut marang wong tuwa”, lan liya-liyane.

Saka nilai-nilai kang tansah diinternalisasi iku mau, maneh-maneh sikap keselarasan lan etika dadi perangan kang penting. Bocah, minangka “manungsa anyar” sajrone bebrayan Jawa, ora nyiptakake kahanan kang anyar saengga bisa ngganggu marang keselarasan lan etika. Nanging dheweke kudu bisa njaga kabeh kang wis ana kanthi cara manut marang kahanan kang wis ketata.

Mula saka iku, sawise diwasa bakal mangerteni yen nyatane sipat golek benere dhewe iku dadi perangan kang ora mung mbebayani tumrap dhiri pribadi, nanging uga bab kang ora disarujuki dening “kahanan”. Selaras lan etika nduweni tujuan yen kabeh kudu ketata ana papan panggonan kang samesthine. Yen wis kaya mangkono, kabeh tumindak kudu dilakoni kanthi dilambari cara kang wis disarujuki bebarengan. Ora maneh nggugu marang apa kang sing dikarepake pribadi lan kelompok.

Banjur, apa wis cukup? Durung. Bab pungkasan kang penting kudu dimangerteni yaiku bab rasa-pangrasa. Bocah cilik sing sinebut durung Jawa ora bakal ngerti perkara rasa. Para mudha sing isih nengenake bab kanepson sajrone tumindak uga diarani “durung ngerti” yen durung nganggo rasa. Ana unen-unen, “Jawa nggoning rasa”.

Kepriye karepe? Rasa ndadekake manungsa ngerti marang dhiri-pribadi. Unen-unen “aja gawe sengsaraning liyan” menehi pengeling-eling yen manungsa saisa-isane kudu gawe bungah marang liyan. Liyan ora mung ditegesi “wong liya”, nanging samubarang kang diciptakake dening Gusti Kang Murbeng Jagad: manungsa, alam, lan wujud kang ora katon lan sok ora bisa dijabarake nganggo cara akademis.

Pasca-Tradisional

Apa kabeh cara-cara mau bisa dilakoni ing bebrayan kang sansaya modern, wis ninggalake bab kang sarwa tradisional iku? Ing kene sejatine diperlokake sipat ngalah, ngalih lan ngamuk. Ya, bab sepisanan sing maneh-maneh kudu dilakoni ora ana liya kajaba ngalah lan ngalih. Kanthi mangkono sing padha-padha lagi nduweni perkara bisa mikirake maneh kanthi cara kang luwih wening. Ora kagodha dening sipat kanepson kang ngrugekake sekabehane.

Ana uga panemu kang nyebutake, “yen mung manut, apa bakal bisa maju lan kreatif?”. Tanpa ngubah kahanan kang wis ketata, ora bakal bisa ana bab anyar kang ditemokake. Ing bab iki, sejatine tetep diperlokake sikap rukun lan kurmat.

Sing kudu dilawan yaiku tumindak rukun marang kahanan kang ora samesthine. Tegese, menehi kesempatan lan permisif marang tumindak sing wis cetha ngrugekake liyan. Ing kene, pemerintah nyatane sing kerep ora selaras maneh marang bebrayan. “Benere wong akeh” sing sejatine dadi bener kang sejati, malah ora nduweni daya yen wis ngadhepi ukum lan alat-alate panguwasa.

Mula, sajrone kahanan kaya mangkene, kita kudu luwih bisa nyawang dhiri-pribadi. Nyatane, apa kang dadi kekarepan kudu ditindakake nganggo cara samesthine – supaya selaras, njaga etika, lan aturan. Nanging, yen wis kliwat saka wates lan bener ora bisa dijejegake, kita duwe hak kanggo ngamuk!

*Dimuat di Harian Suara Merdeka, 13 Juli 2014

Dhoni Zustiyantoro


Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia

Supaya Tak Berebut Kebenaran

DI pedesaan, kita sering melihat bocah saling bertengkar memperebutkan mainan atau jajanan. Mereka saling cubit, cemooh, bahkan hingga bertengkar. Dengan cara seperti itu, apa yang dikehendaki diharap bisa tercapai. Masing-masing merasa paling benar, yang lain salah.

Ya, namanya saja anak-anak. Yang lebih tua harus maklum kepada apa yang mereka lakukan. Mereka—yang berumur 5-11 tahun itu—hanya mementingkan keinginan sendiri. Belum bisa berpikir secara nalar dan cukup tahu bagaimana caranya agar tak merugikan orang lain.

Dalam kebudayaan Jawa disebutkan jika mereka yang disebut bocah memang durung Jawa dan durung njawani. Diperlukan waktu sampai tiba waktunya dewasa supaya bisa disebut paham terhadap keadaan dan bisa menimbang semua hal dengan cara yang wening. Dewasa, dalam kebudayaan Jawa, tiada lain diukur lewat cara berpikir dan bagaimana ia mampu menyelesaikan semua permasalahan yang sedang dihadapi.

Seperti halnya yang dinyatakan dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Frans Magnis Suseno. Ia mengatakan jika tataran tertinggi manusia dalam kebudayaan Jawa adalah ngerti isin. Dengan ngerti isin, orang Jawa sudah bisa disebut dewasa, bisa membedakan mana yang baik dan buruk, termasuk tak seenaknya sendiri untuk golek benere dhewe—mencari kebenaran menurut diri sendiri.

Penulis buku Etika Jawa (1996) itu juga mengatakan jika kebudayaan Jawa selalu mementingkan sikap selaras. Dalam hidup bermasyarakat, orang Jawa menghindari berbagai hal yang bisa menjadi konflik terbuka sehingga menimbulkan percekcokan dan adu fisik. Oleh sebab itu, tindakan yang dilandasi dengan penghormatan terhadap liyan adalah hal yang sangat penting. Semua itu bisa dijalankan hanya dengan masing-masing secara sadar untuk tidak mementingkan benere dhewe apalagi mudah terpancing emosinya.

Etika yang Penting

Sebenarnya golek benere dhewe tak akan terjadi jika manusia Jawa dalam hidup bermasyarakat selalu mengedepankan etika. Dan, semua perbuatan buruk—yang tentu mengabaikan etika—itu sebenarnya tidak akan mendapat tempat. Hal itu karena masyarakat Jawa menjadikan etika menjadi bagian yang penting dan tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Jika ada yang berniat merusak persaudaraan, mereka telah terbukti mempunyai daya tahan. Masyarakat Jawa memiliki pengalaman yang tak sedikit dalam mentolerir perbedaan.

Perbedaan yang kemudian menjadi akar permusuhan itu di antaranya perbedaan agama, suku, kepercayaan, hingga perbedaan pandangan. Namun kenyataannya, sekali lagi, masyarakat Jawa masih memiliki keinginan untuk terus selaras terhadap liyan. Dan, hal yang seperti itu tak datang dengan tiba-tiba. Pentingnya etika menjadi hal yang merasa harus selalu dijaga secara turun-temurun. Sejak masih bocah, mereka yang durung Jawa itu sering diingatkan supaya aja ngono (jangan berbuat seperti itu), ora ilok (tidak boleh), ora pareng nakal (tidak boleh nakal), kudu manut marang wong tuwa (harus menurut dengan orang tua), dan lainnya.

Nilai yang selalu diinternalisasikan itu tiada lain demi tercapainya keselarasan dan etika. Bocah, sebagai manusia baru dalam masyarakat Jawa, tidak menciptakan realitas baru—sehingga nantinya bisa mengganggu keselarasan dan etika. Akan tetapi dia harus bisa menjaga semua yang sudah ada dengan cara menurut kepada realitas yang sudah tertata.

Oleh sebab itu, setelah dia dewasa akan memahami jika kenyataannya keinginan golek benere dhewe itu menjadi bagian yang, tidak hanya membayakan untuk diri pribadi, tetapi juga hal yang tidak disetujui oleh realitas itu sendiri. Semua harus dijalankan berdasar keselarasan dan etika. Jika sudah seperti itu, semua tindakan harus dijalankan dengan cara yang sudah disetujui. Tidak lagi menuruti apa yang sudah dikehendaki pribadi dan kelompok.

Lantas, apa sudah cukup? Belum. Hal terakhir yang penting dan harus diketahui adalah tentang rasa-pangrasa. Bocah yang disebut durung Jawa itu tak akan paham pada yang namanya rasa. Para pemuda yang masih bertindak berdasar emosi dan nafsu sesaat juga disebut durung ngerti kalau belum memiliki rasa. Ada ungkapan klasik, Jawa nggoning rasa, Jawa tempatnya rasa.

Bagaimana maksudnya? Rasa menjadikan manusia paham akan diri-pribadinya. Ada pula ungkapan aja gawe sengsaraning liyan—yang secara tidak langsung bermakna manusia harus membuat senang sesamanya—jangan membuat sengsara sesama. Liyan bukan bermakna orang lain, akan tetapi semua yang diciptakan oleh Gusti Penguasa Semesta: manusia, alam, dan wujud yang tak nampak dan tak bisa dijabarkan dengan nalar akademik.

Pascatradisional

Apakah semua cara tadi bisa dilakukan dalam masyarakat yang semakin modern, yang cenderung sudah meninggalkan hal-hal yang serba tradisonal ini? Di sinilah sebenarnya diperlukan sifat ngalah, ngalih, dan ngamuk. Ya, hal pertama yang lagi-lagi harus dilakukan adalah ngalah dan ngalih. Dengan begitu mereka yang sama-sama sedang memiliki masalah bisa berpikir kembali dengan cara yang lebih wening. Tak tergoda kepada ambisi sesaat yang bisa merugikan semuanya.

Namun ada pendapat yang menyebut jika, “kalau hanya manut, apa bakal bisa maju lan kreatif? Tanpa merubah realitas yang sudah tertata, tidak akan ada hal baru yang ditemukan”. Di sinilah diperlukan sikap rukun dan hormat.

Tentu yang harus dilawan adalah “sikap rukun” terhadap keadaan yang melawan realitas. Artinya, memberi kesempatan dan permisif terhadap tindakan yang jelas merugikan sesama. Dalam realitas faktual, pemerintahlah nyatanya malah yang sering tidak selaras dengan masyarakat. Benere wong akeh (benar menurut orang banyak)—yang sejatinya menjadi kebenaran sejati milik khalayak—malah tak memiliki daya kekuatan menghadapi hukum dan alat-alat kekuasaan.

Oleh sebab itu, menghadapi realitas seperti sekarang—di mana makin banyak orang golek benere dhewe—kita harus lebih bisa melihat diri pribadi, supaya tak ikut menjadi salah satu bagian di dalamnya. Karena nyatanya, apa yang menjadi kehendak harus dilakukan dengan cara yang “semestinya”: supaya selaras dan tetap mengedepankan etika. Akan tetapi, kalau sudah kelewat dari batas dan kebenaran khalayak tak dapat lagi dipertahankan, kita berhak untuk ngamuk!

Dhoni Zustiyantoro

Pukul Tiga Pagi yang Dingin

anak berumur sepuluh tahunan itu
terbangun karena kedinginan
tak ada selimut tebal apalagi kasih sayang
apalagi derai pujian
dari seorang ibu

pukul tiga pagi yang dingin,
adalah waktu
di mana ia selalu terbangun
oleh nyaringnya speaker merek toa
oleh takmir yang selalu menghardik
“hoe sahur!”

di beranda itu
ia berumah
hanya di sudut itu
ia diterima
di tempat itu
ia beberapa jam
berbaring

tak ada selimut tebal apalagi kasih sayang
apalagi derai pujian
dari seorang ibu

namun ia nyaman

jauh dari cacian
jauh dari hujatan
keluarga yang tak ingin ia dengarkan

pukul tiga pagi yang dingin,
ia mulai menyusur
gang-gang kecil nan sempit

ia ingin menyaingi
tikus-tikus kurus
yang mencari makan
pada bungkus-bungkus
yang telah terbuang

sekaran, 13 juli 2014

Dhoni Zustiyantoro

Harapan-Harapan Setelah 9 Juli

SAYA hanya akan memublikasikan tulisan ini jika Joko Widodo dan Jusuf Kalla menang—setidaknya versi hitung cepat sejumlah media terpercaya—dalam pemilihan presiden, 9 Juli 2014.

Saya tak harus merasa menjadi bagian penting dalam proses demokrasi negeri ini. Namun, melihat semakin banyaknya orang yang pada mulanya tidak peduli—karena merasa tak lagi percaya kepada “negara”—kemudian menaruh perhatian besar terhadap pilpres tahun ini, membuat perasaan gemetar juga.

Mereka telah menyita perhatian saya. Hingga beberapa minggu sebelum coblosan, saya sebenarnya belum tertarik untuk melebur dalam hiruk-pikuk perbincangan politik ini. Entah kenapa, melihat kian banyaknya para pemikir, akademisi, artis, para pekerja kreatif, dan siapa pun yang mungkin tak bisa dengan mudah saya labeli dengan hal-hal berbau formal itu, menyatakan dukungannya terhadap Jokowi.

Saya tak yakin, atau tidak tahu, apakah mereka dibayar—jika memang uang menjadi orientasi terpenting di masa ini. Kalaupun dibayar, saya tak bisa membayangkan berapa nominal yang harus disiapkan oleh partai pengusung dan orang yang berada di balik Jokowi. Kalaupun mereka, orang yang telah merancang Jokowi itu, punya andil besar membentuk “merek” mantan Wali Kota Solo itu, menurut saya, mereka berhasil.

Para pendukung, dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing, setiap saat menyuarakan dukungan. Bagi yang punya kemampuan dan kreativitas lebih, mereka melakukannya dengan cara mengedit gambar, membuat kartun, membuat video yang lucu di YouTube. Tak terhitung pula blog yang berisi tulisan-tulisan menarik berisi alasan mereka mendukung mantan Wali Kota Solo itu.

Namun juga banyak yang dengan serampangan mendukung dengan cara yang tak etis. Di Facebook dan Twitter mereka gelap mata, membagikan tulisan maupun berita yang menghasut dan gambar fitnah yang provokatif. Tak pelak hal itu banyak menuai “perdebatan”. Yang tak senang—atau dengan kata lain mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa—kerap tak terima sehingga ikut pula melakukan hal yang sama: membantah, berargumen, membagikan sejumlah tautan berita, dan gambar atau pernyataan yang telah usang.

Sejak lama pula Jokowi menjadi media darling—Saroni Asikin mengistilahkannya sebagai “Satriya Warta”. Jokowi telah menyita perhatian sejumlah media, tak hanya di dalam negeri, media asing pun turut mengikuti ia blusukan. Pada April 2014, majalah Fortune memasukkan ia dalam “50 pemimpin hebat dunia”. Sebelum itu, pada bulan Januari, worldmayor.com menempatkannya dalam peringkat ketiga “Wali Kota Terbaik Dunia 2012”.

Di luar itu, ketika semakin banyak referensi yang menyebut lawan Jokowi, Prabowo-Hatta, yang banyak “dikisahkan” sebagai pelanggar HAM dan pelaku otoritas militer, membuat saya semakin tak menaruh simpati. Bagi saya, niat baik—atau memperbaiki diri—Prabowo tidak harus dilakukan dengan menjadi presiden. Apalagi Orde Baru telah menjadi preseden buruk dalam sejarah negara ini.

Melihat semua itu, ada pernyataan yang kemudian membuat saya tercenung, “Kamu menulis, mengamati, mencatatat, dan berpikir. Lakukanlah hal yang menurutmu berguna bagi siapa pun. Apa pun itu”.

***

“KEGEMBIRAAN politik” yang kemudian memunculkan “kerja bakti politik” yang terjadi pada massa pendukung Jokowi—seperti halnya ditulis Martin Suryajaya di indoprogress.com—muncul bukan hanya karena kesamaan ideologi, tapi karena keinginan bersama karena kekecewaan besar terhadap sebuah rezim. Mereka bersatu-padu untuk  melawan dengan cara tidak memenangkan pihak yang pernah menjadi bagian dari masa di mana politik dipolitisasi.

Menurut Martin, “kegembiraan politik”, adalah antitesa dari politik massa mengambang. Dalam sebuah situasi di mana massa bergembira karena politik, kita menemukan titik balik atas depolitisasi politik. Oleh karena kegembiraan itu muncul dari partisipasi politik itu sendiri, bukan dari iming-iming uang atau jabatan dari hasil politik, maka fenomena ini mesti dimengerti sebagai “kegembiraan politik”.

jokowi

Pertanyaannya, apakah memang Jokowi benar-benar mampu merealisasikan janji-janjinya dalam kurun waktu 5 tahun kepemimpinan? Apakah ia akan bisa setegas Prabowo yang pernah beberapa kali memimpin operasi militer setelah jadi Komandan Jenderal Kopassus?

Pertanyaan semacam itu tidak tepat jika dialamatkan secara langsung terhadap Jokowi—dan siapa pun yang menjadi pemimpin negeri ini. Seharusnya, kita, sebagai pemegang kuasa tertinggi negeri demokrasi ini, berkewajiban mengawal Jokowi supaya terus berada di jalurnya.

Kita tidak ingin ia seperti SBY yang selama dua periode kepemimpinan belum menuntaskan banyak hal. Kasus penculikan aktivis dan tragedi Trisakti yang tak selesai adalah cidera kepemimpinan. Dalam memimpin, SBY tak setangguh saat mencitrakan diri dalam iklan politik pada masa kampanye yang banyak melenakan rakyat kebanyakan.

Kita juga berharap Jokowi mampu menuntaskan sejumlah kasus besar yang masih terus melilit. Luapan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, harus dituntaskan, mulai dari kewajiban perusahaan untuk membayar ganti-rugi kepada masyarakat hingga tanggung jawab perusahaan itu merehabilitasi lebih dari 800 hektar tanah di tiga kecamatan. Celakanya, SBY justru menganggap bencana itu sebagai “bencana nasional” sehingga segala hal terkait kerugian harus diselesaikan oleh pemerintah.

Memang, negara selama ini terjebak pada ketidakmampuan untuk tidak tunduk kepada para pemodal besar. Kekayaan alam yang melimpah justru menjadi ironi karena negara telah gagal dalam memanfaatkannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk itu, Jokowi harus selalu kita ingatkan pada amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab XIV, yaitu tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 ayat (3) berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Kita ingin alat pengeruk kekayaan mineral bangsa ini, yang telah berpuluh-puluh tahun menjadikan kaya segelintir orang asing, hengkang dari Tanah Air. Harus ada perundingan dengan kesepakatan yang memang menguntungkan bangsa, karena selama ini pemerintah telah menciderai rasa keadilan rakyat.

Oleh sebab itu, kita berharap Jokowi mampu dan berani terhadap mereka, para pemodal besar yang terus menerus menggelontorkan dana yang tak terhitung junmlahnya untuk memuluskan proyeknya. Tak mudah, namun bukan tidak mungkin mengusir mereka dengan bermodal keberanian dan pengetahuan yang mumpuni. Untuk itu, Jokowi harus didampingi oleh tim yang ahli dan solid yang, sekali lagi, dapat membawa negeri berdaulat, tak gampang tunduk kepada pihak asing.

Belum lagi, Jokowi juga harus mengoptimalkan kinerja para pelayan rakyat di daerah. Nyatanya, banyak kepala daerah yang tak bekerja dengan optimal. Mereka lebih senang hidup dengan gaya perlente dan menjaga jarak dengan rakyatnya ketika telah menjabat. Padahal, janji manis itu tiada hentinya disebar sebelum pemilihan. Dalam hal ini, preseden baik setidaknya telah ditunjukkan Jokowi dengan mendobrak kekakuan dan lambatnya birokrasi selama menjabat menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

Termasuk pula pada masalah-masalah yang secara langsung berhubungan dnegan rakyat. Di Jawa Tengah, misalnya, kasus penolakan pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Rembang, tak mendapat perhatian serius dari Gubernur Ganjar Pranowo. Ia malah mencoba “cuci tangan” dengan sering berujar, “laporkan saja kepada pihak yang berwajib dan bawa bukti jika memang pabrik itu tak layak beridiri di sana”.

Ganjar telah abai pada logika awal yang sering ia koarkan sendiri, “Tuanku adalah rakyat, Gubernur cuma amanat”. Ia tak tahu, rakyat sudah jengah terhadap birokrasi apalagi menempuh jalur hukum yang, sebagian melemahkan kaum tertindas dan kerap memihak kepada para pemodal besar. Selain itu, banyak kasus terkait lingkungan yang secara langsung ditolak oleh masyarakat, seperti halnya di Urutsewu Kebumen, pendirian PLTU di Batang, dan PLTN di Jepara.

Ya, terlalu naïf bila menggantungkan harapan terlalu tinggi terhadap Jokowi. Sekali lagi, kitalah yang seharusnya terus-menerus rewel dan menyuarakan protes dan perlawanan, menjadi oposisi terhadap pemerintah. “Ajarilah pemimpin dengan perlawanan,” ujar Pramoedya Ananta Toer.

Selain membuat birokrasi terbuka terhadap masukan dan kritikan, Jokowi juga harus tak menganggap rakyat sebagai liyan. Apa yang ia sebut-sebut sebagai “kehendak rakyat” harus pula ia jadikan pedoman selama menjabat: membuat pemerintahan sepenuhnya berjalan untuk melayani rakyat. Bukankah kita memilih Jokowi untuk tujuan itu?

Sekaran, 8 Juli 2014
Dhoni Zustiyantoro

Menilik Visi Pertanian Capres

KETUA Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Oesman Sapta mengatakan, presiden dan wakil presiden terpilih nantinya harus memperhatikan para petani. Menurut Oesman, jika ingin memakmurkan bangsa Indonesia, pemerintah harus memakmurkan petani (Kompas, 17/6/14).

Hal ini menarik untuk disimak, mengingat Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK mempunyai visi yang sama dalam memajukan pertanian dan merawat sumber daya alam Indonesia. Masing-masing dari dua pasang capres dan cawapres telah berkomitmen untuk menjadikan sumber daya alam negeri ini sebagai penopang kemandirian pangan yang digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Berdasar data yang dapat diunduh pada laman kpu.go.id, dalam poin “Membangun Kembali Kedaulatan Pangan, Energi, dan Sumber Daya Alam”, Prabowo-Hatta menggunakan frasa “Mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan antara lain beras, jagung, sagu, kedelai, dan tebu… termasuk membangun Demplot Peningkatan Produktivitas Pertanian Rakyat di setiap Kabupaten mulai 2015”.

Sedangkan pasangan Jokowi-JK berjanji akan “Memacu pembangunan pertanian yang berkelanjutan yang berbasis bio eco region dengan pola pembangunan pertanian organik maupun pertanian yang hemat lahan dan air”. Pasangan nomor urut dua itu juga bakal mencanangkan program Indonesia Go Organic! kelak jika terpilih. Mantan Wali Kota Surakarta itu juga akan berupaya menjadikan sikap dan perilaku masyarakat untuk merawat alam dan lingkungan sebagai laku hidup. Dalam visi itu tertuang, “mendorong perilaku hidup yang green dengan mendorong tercapainya 80% rumah tangga yang mengetahui perilaku peduli lingkungan hidup dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari”.

Mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan alam telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab XIV, yaitu tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 ayat (3) berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Telah jelas, pasal ini mengandung makna negara mengelola kekayaan alam dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat, tanpa memandang perbedaan suku, agama, terlebih kepentingan pemodal asing. Dan pada kenyataannya, kepada alamlah sebagian besar penduduk negeri ini menggantungkan hidup.

Di tengah sikap pesimistis masyarakat terhadap janji para calon pemimpin, setidaknya kita berhak optimis terhadap satu hal: dalam kontestasi politik pilpres, para calon pemimpin hendak mengulang romantisisme “negeri agraris” – jargon yang tanpa ragu dikumandangkan pada masa Orde Baru. Secara nalar kolektif, kita tentu mendukung negeri yang gemah ripah loh jinawi ini senantiasa berusaha menjadikan pertanian sebagai “penguasa” di negeri sendiri. Jika terlaksana, bahan pangan tentu tak usah didatangkan lagi dari negara lain.

Makin Berkurang
Namun yang menjadi persoalan, di tengah euforia janji manis ini, ternyata jumlah petani makin berkurang. Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir 2013 merilis data bahwa dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia, mereka yang berprofesi sebagai petani hanya berkisar 31,7 juta orang. Menurut BPS, hal tersebut dikarenakan semakin banyak warga yang menjual sawahnya untuk beralih ke pekerjaan lain (sindonews.com, 2/12/13).

Keinginan untuk memperhatikan petani belum sampai pada pembukaan lahan baru. Malahan, pada beberapa wilayah strategis, lahan pertanian banyak yang telah beralih fungsi menjadi area industri hingga pemukiman. Selain dianggap tidak lebih menghasilkan dan membutuhkan perawatan intensif, sektor pertanian dianggap tidak lebih memberikan keuntungan secara cepat dibanding perindustrian dan perdagangan. Alhasil, pembukaan lahan pertanian baru hampir tidak mungkin dilakukan.

Namun, pemerintah sebenarnya berperan dari berbagai sisi. Salah satunya dengan tidak dengan mudah memberikan izin pembangunan lahan industri dan pemukiman baru. Tentu, hal itu harus sinergis dengan kebutuhan masyarakat. Mengajak masyarakat dan para ahli untuk duduk bersama adalah salah satu bukti bahwa pemerintah selalu ingin terlebih dahulu mendengar aspirasi dalam mengambil keputusan, bukan mendahulukan kepentingan para pemodal besar. Area pertanian, selain menjadi modal utama bagi para petani untuk mencari mata pencaharian, juga merupakan idealisme negara agraris.

Jika benar pemerintah berkeinginan mewujudkan hal itu, maka upaya yang harus terus dilakukan tiada lain adalah menjamin dan meningkatkan ketersediaan sarana pendukung pertanian, seperti bibit, obat dan pupuk dengan harga yang terjangkau, alat pertanian, hingga menjamin harga jual hasil pertanian yang stabil.

Bagi masyarakat pedesaan, bertani adalah bagian tak terpisahkan dari laku hidup. Dalam perspektif budaya Jawa, masyarakat bukan hanya menanam sebagai orientasi materi semata. Namun lebih dari itu, prinsip memayu hayuning bawana, menjaga bumi seisinya agar senantiasa memperoleh keselamatan, telah menjadi laku tak terpisahkan. Selain menanam, mereka merawat dan tak membiarkan alam rusak. Sawah, yang tak bisa dirawat sendiri oleh pemiliknya, juga telah menggerakkan prinsip gotong-royong antar-warga.

Di banyak pedesaan akan kita dapati pula ritual dan tradisi yang bermula dari sawah masih banyak dilakukan, semisal bancakan dan wiwitan, sesaat sebelum panen dilakukan. Dalam tataran ini, sawah dan kegiatan bertani bukan hanya kerja individu, tapi telah mampu menjadi kerja kolektif, menggerakkan roda perekonomian, lapangan pekerjaan, dan menjadikan manusia yang memegang teguh akar budaya. Pemerintah telah melakukan kerja berlipat, “hanya” dengan merawat pertanian. Kita berharap hal itu dari presiden baru.

Dhoni Zustiyantoro