Unnes dan Akibat Pengabaian Kebebasan Akademik

KONON, perguruan tinggi adalah laboratorium keilmuan. Di sanalah kebebasan akademik itu diharapkan mewujud dalam dialog keilmuan dan pemikiran senantiasa dibiakkan. Tanpa upaya pencarian terus-menerus akan kebenaran ilmu, mustahil perguruan tinggi menjadi “rumah ideal”.

Polemik pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang terjadi saat ini bukan hanya membuat prihatin, namun telah mengabaikan prinsip utama perguruan tinggi sebagai laboratorium keilmuan. Lebih dari itu, mereka yang terlibat—baik secara langsung maupun tidak—tak dapat lagi berada dalam jalur yang semestinya. Mereka tak ingat bahwa perguruan tinggi bukanlah wahana berebut kuasa. Padahal, perguruan tinggi harus selalu berada pada jalur utamanya: membiakkan keilmuan sebagai pilar pembangunan bangsa.

Kenyataannya, ikhtiar untuk mencari apa yang disebut-sebut sebagai “kebenaran” tak lagi dilaksanakan dengan cara guyub—satu hal yang dibanggakan kampus yang melabeli diri sebagai Universitas Konservasi ini. Lantas, hal apa yang patut diharap dari kaum cerdik-pandai di dalamnya, jika mereka sendiri pun telah abai pada keguyuban itu?

Entah siapa yang saya maksud sebagai “mereka”. Atau bahkan mungkin juga saya menjadi bagian di dalamnya. Tulisan ini bukan persepsi tentang makin carut-marutnya sistem yang tiada lain dijalankan oleh mereka yang berpendidikan tinggi pula. Namun bahwa ada hal-hal yang seharusnya senantiasa dibiakkan oleh mereka yang ambil bagian dalam proses pendidikan tinggi.

Alumni mana yang tak geram jika setiap saat medengar dan membaca makian dan tudingan tentang tempat ia pernah belajar 4,5 tahun lamanya. Mahasiswa dan dosen yang mencoba kritis—yang sebelumnya tak pernah peduli terhadap kampus ini—bahkan juga berkata, “Saya makin malu menjadi warga kampus ini!”. Tak hanya obrolan-obrolan di kantin atau warung kopi sekitar kampus yang ramai-riuh oleh perbincangan yang memuakkan itu, di media sosial, saya jengah terhadap status, komentar, maupun berita dari media daring yang dibagikan oleh sejumlah teman, yang memuat berita polemik pemilihan Rektor.

Justru di usianya yang setahun lagi menginjak 50 tahun, perguruan tinggi eks IKIP ini dituntut untuk lebih wening dalam bertindak, bukan sebaliknya. Bertindak dengan pikiran jernih dibutuhkan oleh siapa pun yang merasa telah ambil bagian dari, sekali lagi, proses pendidikan tinggi di mana moralitas dan nalar ilmiah selalu diagung-agungkan.

Tentu hal itu hanya berlaku jika para cerdik-pandai menjadikan setiap perkataan dan tindakan sebagai laku yang harus senantiasa selaras dengan hati dan perasaan yang bener dan pener. Namun nyatanya, untuk mencapai tataran itu tak cukup digapai hanya secara akademis. Hal inilah yang membuat saya makin ragu bahwa nyatanya, gelar akademik tak sepenuhnya membuat seseorang makin bener dan pener.

Hal apa yang patut ditiru dari usaha mencari kebenaran melalui jalur hukum dan mengabaikan musyawarah? Menempuh jalur hukum adalah upaya birokratisasi yang makin menunjukkan ketakmampuan berembuk. Tradisi berembuk dan bermusyawarah untuk mencari kata sepakat telah diabaikan. Sepenuhnya lebur oleh niatan menduduki kursi ternyaman di kampus ini. Goda kekuasaan telah menyirnakan segalanya. Prinsip paseduluran luntur. Nilai-nilai konservasi berhenti sebatas konsep. Oleh mereka, konservasi dihadirkan untuk diingat, dan tak lebih dari “hal romantis yang pernah dimiliki”.

Mereka tak selalu ingat pada tanggung jawab intelektual. Pramoedya Ananta Toer mengingatkan jika kaum intelektual harus senantiasa “membela kemanusiaan”. Edward Said mengatakan peran intelektual “sebagai pencipta sebuah bahasa kebenaran kepada penguasa, menjalankan kebenaran itu, senantiasa bersifat oposisi terhadap penguasa dan tidak akomodatif”.

Noam Chomsky dalam The Responsibility of Intellectuals (1967) pun mengatakan, seorang intelektual dengan status keistimewaanya berkewajiban memajukan kebebasan, keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian. Kata Chomsky, “Kaum intelektual tidak sekadar bertugas menyingkap kebohongan penguasa, tetapi juga menjelaskan sejauh apa mereka terlibat dalam kejahatan itu dan bagaimana menghentikannya”.

***

FILSUF eksistensialis asal Jerman, Martin Heidegger, jauh-jauh hari telah memberikan peringatan: kaum intelektual harus selalu mengambil jarak dengan sistem. Tanpa keberanian mengambil jarak, menurutnya, mereka mudah kehilangan daya kritis. Para intelektual bakal mudah bersimpuh dalam pangkuan kekuasaan yang menggoda.

Akademisi tiada lain seharusnya (hanya) mengabdi kepada kebenaran, kejujuran, dan keadilan, juga terbebas dari kepentingan politik praktis dan agama tertentu dalam tugasnya. Posisi objektif ini penting ketika para cerdik-pandai berada dalam lingkup perguruan tinggi yang tak pernah lepas dari intervensi pemerintah dan kaum mayoritas.

Namun kenyataan berbicara lain. Kebanyakan dosen profesor—sebagai gelar tertinggi dalam sebuah perguruan tinggi—menjabat di kampusnya. Mereka melibatkan diri dalam sistem dan nyatanya berdampak pada upaya pembebasan diri terhadap “upaya-upaya politis”. Dan, hal ini sesungguhnya awal dari permasalahan kronis dalam pengabaian kebebasan akademik di perguruan tinggi. Tugas dan kewajiban dosen tidak dijalankan dengan sepenuhnya. Banyak dari mereka tersibukkan dengan agenda-agenda birokratis yang menghambat kegiatan mengajar, meneliti, dan mengabdi secara sesungguh-sungguhnya.

Celakanya, kebanyakan dosen pun tak merasa bahwa ada persoalan kebebasan akademik di lingkup mereka. Basaruddin dalam Otonomi Perguruan Tinggi: Suatu Keniscayaan (2012) menyatakan tergelitik ketika mendapati seorang teman dosen yang bertanya, “Memangnya ada masalah apa dengan kebebasan akademik di Indonesia?” Dan, bukankah hal yang sungguh ironis jika hanya karena dosen tak merasakan hambatan untuk melakukan kegiatan akademik, seperti mengajar atau meneliti, maka disimpulkan bahwa tidak ada persoalan kebebasan akademik di negeri ini?

***

HAL tersebut membuktikan bahwa, di kampus, kebanyakan dosen hanya sekadar memenuhi kewajiban mengajar saja dan tidak paham dengan permasalahan, sekalipun dalam lingkupnya sendiri. Mereka menganggap mahasiswa dalam keadaan baik-baik saja dan hanya butuh diajar. Terlebih lagi, sistem pembelajaran dua arah sebagai bagian dari upaya keterbukaan berpikir, tak tumbuh subur. Diskusi dan tukar pendapat menjadi kering—untuk tak menyebut minim atau bahkan tak ada.

Ahmad Sahidah, pengajar filsafat dan etika di Universitas Utara Malaysia, menyatakan jika di kelas, kebanyakan dari mereka sekadar membacakan Power Point berisi ringkasan materi dan tak memberikan inspirasi berarti dalam pembelajaran. Mahasiswa justru memaknai dosen yang berhasil adalah mereka yang bisa stand up comedy, melawak sendirian di depan kelas.

Orientasi dosen bukan pada, misalnya, terus mengasupi mahasiswa dengan referensi bacaan bermutu, memantik mereka untuk selalu tak gampang percaya terhadap kebenaran keilmuan, hingga memberi waktu yang tak terbatas untuk melakukan pembimbingan akademis. Agaknya filosofi luhur Ki Hadjar Dewantara ketika mendirikan Sekolah Taman Siswa yang termasyhur itu telah terlupakan. Dia berkata, “Pendidik haruslah menghamba kepada murid!”

Realitas itu adalah cermin betapa kebebasan akademik tidak mewujud di kelas. Dosen memosisikan diri berperan sentral: berceramah dan “memaksakan” pendapat pribadi sebagai kebenaran yang hampir mutlak dan harus diterima mahasiswa. Alhasil, mahasiswa tak lagi mendapat mimbar kebebasan apalagi diajak berpikir kritis dan kontekstual.

Hasil-hasil penelitian sebagai salah satu wujud dari kebebasan akademik di perguruan tinggi kita pun belum optimal. Salah satu hasil dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang justru merupakan tanggung jawab utama kaum cerdik-pandai ini pun masih kalah jauh dari negara lain. Lihatlah, pada 2012, misalnya, berdasar data yang dihimpun scopus.com, jumlah keseluruhan publikasi penelitian dari seluruh perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia cuma 13.047 artikel. Jauh dari negara tetangga kita Singapura yang menghasilkan 109.346 artikel, Thailand 59.332, dan Malaysia 55.221.

Gencarnya penelitian tentu berkait dengan besaran dana yang disediakan oleh pihak yang mendanai perguruan tinggi. Pada kenyataannya, perguruan tinggi justru menjadi kepanjangan tangan pemerintah: secara normatif melakukan pendampingan pada aturan dan kebijakan di lapangan, tanpa memberi masukan dan rekomendasi penting terkait kebijakan itu. Perguruan tinggi tak ubahnya kawula yang selalu ngawula pada ndara-nya—yang tiada lain melanggengkan praktik feodalisme. Padahal, dalam upaya pemenuhan intelektualitas, hal itu  justru harus disingkirkan jauh-jauh. Sikap terbuka dan memosisikan mahasiswa sebagai teman belajar hanya akan terjadi jika dosen memiliki sifat egaliter.

Sebagai tempat menghasilkan dan menguji ilmu pengetahuan berdasar riset dan pengajaran, perguruan tinggi harus otonom secara moral dan intelektual, terbebas dari otoritas politik dan kekuasaan.

Kita, atau setidaknya saya, senantiasa berharap Unnes makin mengagungkan kebebasan akademik, bukan wahana melanggengkan kuasa dan praktik politik. Dengan cara itu, Unnes makin diperhitungkan banyak kalangan karena SDM-nya makin maju dan terbuka, alumninya kian mampu bersaing, dan memberi kontribusi terhadap peradaban.

Itu jika kaum cerdik-pandai di dalamnya selalu berupaya mewujudkan perguruan tinggi tempat ia bernaung sebagai “rumah ideal” yang terbebas dari praktik politik praktis dan tidak membolehkannya menjadi wahana meraih kuasa. Saya menanti dan berusaha mewujudkannya.

Dhoni Zustiyantoro
Alumni yang juga dosen luar biasa di Unnes

2 thoughts on “Unnes dan Akibat Pengabaian Kebebasan Akademik

  1. jujur aku juga belum bisa memposisikan diri sepertimu.
    tansah ewuh aya itulah yang kuhadapi sekarang

  2. sebagai mahasiswa, saya prihatin dengan hal ini, tetapi bagaimana lagi kita hanya bisa duduk dan mendengarkan karena tidak punya suara.
    Padahal pemegang kekuasaan adalah mahasiswa, kita belajar dengan tujuan mencari pengalaman ilmu, sosial, budaya dll
    Jika ini terjadi terus-menerus dan belum terselesaikan, BISA-BISA SELURUH MAHASISWA UNNES dengan 1 SUARA MENUNTUT KEBENARAN. “apa yang tidak mungkin, mungkin saja” :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s