Kampanye dan Pemenuhan Intelektualitas

Partai politik membutuhkan kampanye untuk mengenalkan tokoh dan menyuarakan program. Banyaknya massa yang membanjiri lapangan ketika kampanye sering menjadi tolok ukur keberhasilan pada hari pemilihan. Berbagai macam cara pun dilakukan, mulai dari menyuguhkan hiburan musik dangdut hingga “mengganti uang transport” ribuan massa.

Keberhasilan yang diukur dengan kehadiran juga terjadi dalam jagat pendidikan. Untuk dinyatakan berhasil, layak diberi nilai, dan mencapai tataran intelektualitas tertentu, mahasiswa wajib hadir di kelas kuliah yang ia ikuti.

Tentu saja untuk mencapai tingkat tertentu, harus ada sistem yang dijalankan secara ketat. Mahasiswa memang diperbolehkan membolos, tapi tak lebih dari 25% dari total kehadiran sejumlah 16 kali dalam satu semester. Ini berarti, jika telah membolos sebanyak 4 kali, maka ia dinyatakan gagal dan harus mengulang mata kuliah yang diikuti itu.

Kampanye menggunakan kehadiran massa sebagai indikator “keberhasilan”. Bedanya, karena kondisional, mereka tak perlu repot-repot untuk mempertahankan partisipasi rakyat setelah suara didapat. Kenyataan membuktikan, setelah suara dikantongi, partai dan rakyat kembali berjarak. Pemilu cuma sakadar seremonial belaka.

Jika tiap mahasiswa harus membayar jutaan rupiah tiap semester dan berpikir keras untuk mengerjakan tugas dan ujian, partai tak butuh itu. Untuk mengganti “uang transport”, partai paling banter mengeluarkan uang Rp 50 ribu tiap orang, meski ada nominal yang lebih rendah, sekitar Rp 20-30 ribu. Bahkan, kampanye Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) membayar tukang sapu dan pengangguran untuk datang ke tempat kampanye dengan biaya Rp 15 ribu per orang (merdeka.com, 28/3/14).

Pada hari pertama kampanye pada 16 Maret 2014, seluruh partai politik melakukan pelanggaran (SM, 17/3/14). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, keterlibatan anak-anak menjadi hal yang selalu terulang dalam pemilu tiap tahun. Realitas ini membuktikan bahwa sejatinya warga bukan tak paham pada aturan kampanye, namun alih-alih menaati peraturan, mereka ingin mendapatkan uang dengan cara mudah: sekadar datang ke tengah lapangan, memakai kaos yang telah dibagi, dan menikmati musik dangdut, meski harus sedikit berpanas-panasan. Dan, tiap partai harus mengeluarkan modal besar untuk bisa menyelenggarakan kampanye secara besar-besaran dan terlihat “berhasil”.

Pemerolehan suara benar-benar menjadi tujuan utama dan dilakukan dengan berbagai macam cara. Meskipun kemudian muncul beberapa figur alternatif yang mengklaim diri hanya bisa bekerja untuk rakyat dan tak punya cukup dana cukup untuk kampanye. Namun, kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan dan birokrasi menjadi sikap apatisme yang tak lagi terbendung. Beberapa kalangan menilai, pemilu 9 April mendatang bakal diwarnai dengan “kemenangan” oleh kaum golput karena diprediksi partisipasi masyarakat sangatlah rendah.

Meski kemudian, majunya Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dianggap bakal mengurangi presentase itu dan mampu mengambil hati para pemilih karena sosoknya. Banyak pihak percaya, dia hadir sebagai sosok alternatif yang tak muncul dari kalangan murni partai dan militer. Maklum, dua tempat itulah yang selama ini menjadi tempat andalan untuk penggemblengan para calon pemimpin negeri ini. Belakangan, “aku ra papa” menjadi tagline andalan dia ketika diserang lawan politik.

Figur Jokowi tentu lebih dapat mengambil hati masyarakat. Kita tahu, lawan politiknya menggeber pemberitaan dan pencitraan lewat media yang kebanyakan milik sendiri. Saking pentingnya figur, partai acap tak ingin sulit mencari kader berintegritas: mereka menggandeng artis kenamaan untuk jadi caleg bahkan capres.

Salah satu calon presiden yang mengklaim diri bermodal pas-pasan adalah mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal. Dengan modal “hanya” Rp 2 miliar, calon peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat ini merasa harus mempromosikan diri dengan cara kreatif. Dalam banyak kesempatan, ia membagikan sejumlah buku karyanya kepada masyarakat luas.

Dino menganggap cara membagi-bagikan buku yang berjudul Nasionalisme Unggul: Bukan Hanya Slogan itu adalah cara cerdas untuk menarik hati para pemilih. Buku setebal 203 halaman yang ia cetak dengan biaya Rp 10 ribu per buah itu memuat 145 pemikiran dan kutipannya.

Terlepas dari niatnya menjadi presiden, langkah Dino membagi-bagikan buku adalah upaya yang patut untuk diapresiasi. Meski tidak dalam skala makro, namun berkampanye dengan buku adalah cara meningkatkan niat publik untuk membaca. Maklum, semua survei selalu menempatkan negeri ini berada dalam posisi terendah dalam hal minat baca. UNESCO pada tahun 2012, misalnya, mencatat indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, dalam setiap 1.000 orang, hanya ada satu orang yang punya minat membaca.

Memang, membaca sebagai hal mendasar upaya pemenuhan intelektualitas belum merupakan kebutuhan. Jangankan buku, bagi banyak warga masyarakat, memenuhi kebutuhan sehari-hari masih saja kesusahan. Dan celakanya, hal inilah yang kemudian dibaca oleh para politisi dan partai politik: untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu, maka berilah mereka uang!

Membagi-bagikan uang dinilai lebih efektif dan nyata dampaknya. Pada kampanye setidaknya mereka bakal langsung datang ketika diberi uang transport dan kaos itu. Pada hari coblosan pun, masyarakat sudah paham dengan “serangan fajar”, saat di mana ada orang yang membagikan sejumlah uang supaya memilih partai atau calon tertentu. Juga, jangan berharap lapangan kampanye bakal ramai jika tak ada dangdutan.

Dhoni Zustiyantoro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s