Pangreh Praja, Kuasa, Harta

Membangun kasta penguasa adalah hal yang pasti dilakukan oleh mereka yang sedang memerintah. Dan, selalu muncul ketegangan dalam upaya itu, baik antara yang memerintah sendiri, maupun antara “pusat” dengan rakyat.

Bentuk birokrasi pemerintahan pangreh praja dilaksanakan semasa Pemerintahan Kolonial Belanda di Jawa. Pada masa itu, pangreh praja dijalankan oleh para priayi atau pengageng di wilayah masing-masing. Bukan perkara lain, hal itu karena Belanda sepenuhnya sadar, bahwa rakyat bakal menolak dan memberontak hebat jika mereka memasang orang baru dalam pemerintahannya.

Pucuk pemerintahan pun dipegang oleh penguasa lokal, oleh orang yang telah berhasil dilobi dan mau untuk menjadi alat propaganda pemerintahan “yang sebenarnya”. Ini, oleh seorang sarjana Inggris JS Furnivall, dianggap sebagai pemerintahan tak langsung.

Dengan sistem lobi seperti itulah, Belanda mampu bertahan dan melakukan intervensi. Melalui pemerintahan tak langsung itu, Belanda menggunakan kekuasaan untuk mengambil upeti dan menggerakkan rakyat: untuk kerja bakti, dipaksa bekerja untuk penguasa, dan perang.

Tapi tak jarang pula, kehadiran Belanda sering dipakai oleh para priayi untuk memperkuat kedudukan mereka terhadap raja yang berkuasa ketika itu. Lama-kelamaan, Belanda berhasil memisahkan daerah-daerah dari kerajaan Jawa, yang pada waktu itu adalah Mataram. Pertama-tama Jawa Barat, kemudian pesisir utara, dan baru tahun 1830 seluruh Pulau Jawa.

Kekuasaan Belanda di Jawa mengakar tanpa melalui perebutan kekuasaan atau peperangan, tapi lewat perjanjian. Mula-mula, demi tujuan, Belanda lagi-lagi memperkuat kedudukan priayi di daerah masing-masing. Atas hal tersebut, rakyat pun tidak merasakan ada hal yang benar-benar berbeda. Para priayi pun makin disakralkan kedudukannya, demi mencapai tujuan itu.

Tahun 1830 juga merupakan permulaan dari sistem Tanam Paksa. Seorang doktor dari Yale University Amerika Serikat, Ong Hok Ham, menulis bahwa Belanda telah menjanjikan tanah, kedudukan turun-temurun, dan  subsidi berwujud uang kepada orang-orang terhormat itu. Sebuah hal yang tentu tidak didapat dari kerajaan. Walhasil, para priayi dengan sendirinya memihak Belanda.

Mereka kemudian memaksa rakyat untuk menanam. Pangreh praja pun semakin sadar jika tanah tidak bernilai bila tidak dikerjakan oleh petani. Rakyat dipaksa bekerja tanpa upah.

Sifat turun-temurun jabatan bupati dan lainnya dalam pangreh praja juga dijamin oleh Belanda. Prof Dr Heather Sutherland, dosen di Vrije Universiteit Amsterdam menyebut bahwa para priayi itu memiliki latar belakang yang berbeda. Ada dari mereka yang merupakan keturunan sultan, ada yang memang keturunan bupati sejak abad ke-18 atau permulaan ke-19.

Namun, lagi-lagi harta dan kuasa adalah awal dari konflik. Para priayi mulai terusik ketika “pusat” tak melakukan pembagian yang adil, atas apa yang sebelumnya dijanjikan dan seharusnya diperoleh. Ketika rakyat hanya mampu berproduksi dalam batas-batas tertentu dan semakin banyak pula yang diambil Belanda, priayi semakin tak mendapat bagian.

Gaya Hidup

Subsidi oleh Belanda hanya sampai tahun 1870. Pada masa di mana para priayi mendapat gaji f1.800, sama dengan bayaran pejabat Belanda tertinggi di daerah, mereka punya gaya hidup yang mewah, termasuk punya banyak istri. Pemerintah pun geram, terutama bila ada priayi yang menyunting anak dari keraton. Penjajah kelewat khawatir jika para kaki tangan mereka mencontoh kehidupan keraton yang mewah.

Namun hal yang seperti itu bukanlah perkara baru. Ong Hok Ham dalam buku kumpulan esai Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong (2002) menyebutkan, pada masa prakolonial, kerajaan-kerajaan seperti Majapahit, Mataram, dan lain-lain kegiatan ekonomi telah menggunakan sistem barter dan para pejabat tidak digaji secara sentral. Hal itu berakibat para pejabat diberi kewenangan untuk menarik upeti.

Dengan sistem seperti itu, akhirnya sulit dibedakan antara kekayaan pribadi dan umum, termasuk kepentingan pribadi dan fungsional. Pemerintah kerajaan juga mengawasi kekayaan bawahannya yang kaya raya. Sebab, kekayaan yang ditimbun oleh para pejabat dapat menggoncangkan perimbangan politik antara yang “pusat” dan priayi. Tak jarang pula pemerintah menyita harta para priayi karena dinilai terlampau kaya.

Di luar “pemakluman” bahwa raja, sebagai kelas penakluk atau penguasa, berhak untuk menarik upeti, tapi kekayaan yang dimiliki tiap pejabat terlampau mengkhawatirkan. Bukan hanya untuk kerajaan, tapi juga untuk rakyat. Tiap pejabatnya berusaha memiliki sebanyak-banyaknya, karena kuasa dan wewenang.

Baru ketika aparatur Hindia-Belanda berdiri, yang teralisasi 1870-1942, aparatur pemerintahan lebih tertata dan bersih. Karena mereka menyadari, keuntungan tidak dapat ditarik dari rakyat yang masih bodoh dan setengah sakit. Juga, negara bukan hanya tempat untuk menimbun kekayaan.

Dhoni Zustiyantoro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s