Hegemoni Budaya, di Suatu Masa

Semangat untuk menumbuhkembangkan hal yang kita sebut sebagai kebudayaan lokal dirasa makin penting. Kebudayaan adiluhung dan matang, yang senantiasa diharapkan untuk selalu ada, menjadi hal yang senantiasa dihadirkan, atau diingat-ingat.

Akan tetapi di luar itu, globalisasi telah mampu mengkondisikan kita mengkategorikan kebudayaan sebagai hal yang terlalu sempit. Televisi, misalnya, cuma “bicara” budaya sebatas pada batik, wayang, gamelan, atau misalnya, reog ponorogo.

Perihal yang kemudian saya sebut sebagai keterbatasan itu menjadi hal yang mungkin membahayakan. Betapa tidak, di saat siapa pun merasa khawatir atas realitas “budaya” kekinian, bahkan wujud kebudayaan itu bukan merupakan orientasi tiap-tiap individu, keterbatasan–dan ketaktahuan–adalah cermin makin tak peduli para pelakunya.

Keterbatasanlah yang kemudian membuat keterasingan pada tiap individu. Ketika rembuk dan berdiskusi untuk mencari solusi dari sebuah masalah–atau sekadar ngangsu kawruh–dahulu kala menjadi hal penting, kini informasi dan solusi dianggap cukup ditanyakan pada gadget dan google. Dengan perantara maya, ada perihal yang tak lagi ada. Kebudayaan tak terwujud tanpa pertemuan dan perdebatan.

Budaya, yang hadir untuk mengajarkan bagaimana memosisikan diri di antara liyan, makin tak dipahami. Padahal, di situlah sebenarnya kearifan itu hadir. Hal itu terbukti dalam ungkapan klasik Jawa, aja gawe sengsaraning liyan.

Liyan bukanlah orang lain, tapi hal yang lebih dekat: jangan membuat sengsara sesama. Di sini nampak, perilaku untuk memperlakukan liyan adalah cermin seberapa berbudaya seseorang.

Yang asing, yang tak lagi menjadi hal asing karena telah diterima dengan lapang, makin mengendap. Adaptasi dan akulturasi tak terjadi seperti sering diceritakan di zaman sejarah. Asing pun menjadi hegemoni dan (mampu) membingkai lokalitas dalam semangat perubahan atau globalisasi.

Konstruksi dan konsepsi budaya pun bergerak. Di zaman yang serba mekanis dan matematis, “budaya” tak lagi berupa interaksi. Setiap orang merasa cukup menonton Opera Van Java setiap malam untuk merasa memiliki “budaya”: melihat artis berpakaian Gatotkaca yang jatuh karena dijlomprongke dan diberi tepuk tangan nan riuh. Padahal kita tahu, di Semarang misalnya, wayang wong Ngesti Pandhawa yang telah berumur 76 tahun dan selalu pentas pada malam minggu, lebih butuh diapresiasi karena menyuguhkan “kesungguhan berbudaya”.

Dengan segala kerumitannya, tari klasik macam Srimpi tentu tak bakal lebih diminati dari sekadar “Joget Ceasar”. Atau kita hendak sepakat, perihal yang disebut sebagai “kesenian era global” itu tidak mencerminkan keberadaban dan jatidiri bangsa. Yang tak rumit dan gampang–juga setiap hari disaksikan–adalah wujud ketertundukan kita pada kapitalis dan hal yang sebenarnya bisa dikendalikan.

***

Minimnya pengetahuan–dan pendidikan–perihal budaya, berakibat masyarakat punya persepsi dan konsepsi yang kian sempit terhadap “budaya”. Tembang Jawa yang dihadirkan dalam sinetron, selalu identik dengan akan datangnya hantu yang menyeramkan, jahat, dan mengganggu. Seorang dukun atau “orang pintar” selalu direpresentasikan dengan orang yang memakai atribut Jawa: berpakaian lurik, mengenakan iket atau blangkon di kepala, juga keris, kembang, dan menyan.

Budaya menjadi makin jauh dan tak terjangkau. Khalayak kemudian memaknai bahwa budaya yang hadir pada ranah ini bukanlah tanggung jawab tiap individu, tapi ada pihak yang diharap selalu menjaganya. Berkebudayaan, yang setidaknya mewujud dalam memosisikan pribadi di antara liyan, makin dilupakan.

Lebih jauh dalam hal ini, keberpengaruhan media sangatlah signifikan. Mereka mampu menggiring dan memberi orientasi perihal tertentu kepada khalayak. Dan, nyatanya pada banyak jam tayang dengan traffic penonton tinggi, sajian “budaya yang sesungguhnya” itu absen. Media cetak dan elektronik tak memberi keberimbangan pada hal yang setiap saat menjadi keuntungan dan kontroversial.

Perjuangan dan polemik kebudayaan bukanlah hal baru. Keterpurukan itu juga atas “kontribusi” banyak pihak, termasuk pemerintah. Tak ada upaya sinergis antara yang “berkewajiban” dan individu sebagai pelaku. Pelaku budaya–termasuk seniman–berjalan sendirian. Ironisnya, budaya sering pula menjadi lahan mengeruk untung. Hal ini, telah ada semenjak 1965 hingga Orde Baru di mana pemerintah membatasi dan melarang wujud-wujud kebudayaan.

***

Ihwal terpenting adalah implementasi dari banyaknya hal yang makin meruyak dan memenuhi ruang wacana publik. Hegemoni budaya dalam banyak hal yang kita lihat setiap hari, harusnya mampu menjadi sebuah kekuatan besar. Masalahnya, sejauh mana mengembalikannya pada hal yang menjadi kebenaran.

Kebenaran, dalam paham realisme, menjadi hal yang tak bisa lagi ditawar. Upaya untuk mengembalikan hakikat, tidak ubahnya kegelisahan atas realitas: kenyataan yang makin dipoles untuk banyak kepentingan.

Dan, di suatu masa, saat ini atau kelak, kita selalu diingatkan akan romantisme pada hal yang telah lampau: pada hal yang tak pernah selesai, dan tak pernah kembali.

-Dhoni Zustiyantoro

*gambar: rumahrupa.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s