engkau yang melenggang

Melambai, engkau
meniru semilir udara yang tak begitu terang
langkahmu jua mengingatkan pada senang
: yang telah melenggang
Engkau mungkin telah jua melihatnya,
Sehingga dapat meniru, dengan kejam

semerbakmu mampu menghela napas ini
menjadikannya terkagum dan mengulum-ngulum
: Romansa yang tak jua melenggang
tapi, kuyakin kau tak peduli
kau cuma melenggang, dan membuat tegang-kejang
pada ingatan yang tak jua hilang

Dhoni Zustiyantoro

siluet wanita

Advertisements

dialah Wanita

dalam gelap mengayun Rimba
tak kuasa ia menafsir awan yang serimbun Cinta
di hadapan terkasih, pun menepis Haru

: ia bertanya, mampukah aku?
berlari menapak menghindar Kelana
serimbun Cinta tak beri pesona
Haru dan parau hampir satu

tak ingatkah ia, aku pernah mencari
dengan sepenuh-khidmat
dan sepeluh nikmat, Kita
dan di antara kelenjar yang Menegang
atau tentang ingatan,
di bawah rona siluet bulan Luka

pagi hampir dingin,
ketika ia beranjak mencari Air
27/10/2013

Dhoni Zustiyantoro

di siang yang sungguh dingin

I
gadis kecil berlari berjingkat
sehunus Pisau tak jua bisa ia lepas,
dari lengannya.
seorang teman menghampiri,
“jangan lagi kau bicara filsafat!”

II
tentang sehunus Pisau,
yang masih menancap di lengan sang gadis
di teras, ia berpagut dengan waktu.
dan darah tak keluar lagi

ia ingin selalu diintip dan dikuntit
: biar merasa selalu terlihat sepenuh-penuh gadis.
meski perasaannya berkata tak lagi

Dhoni Zustiyantoro

Teks, Erotisme, Kenyataan

Perkembangan kesusasteraan tidak dapat dipisahkan dari dinamika masyarakat tempat karya sastra itu lahir. Hal itu terjadi karena sastra dihasilkan oleh pengarang yang juga hidup dan berinteraksi dengan masyarakat. Dapat disimpulkan, teks dalam karya sastra merupakan hasil dari pengaruh timbal balik dari berbagai faktor sosial. Ia dapat dianggap sebagai realitas suatu masyarakat di “tanah kelahiran”-nya.

Permasalahan sastra memang sangat kompleks. Situasi politik, budaya, dan juga ekonomi tempat sastra dicipta dan dilahirkan, dapat sangat mempengaruhinya. Akan tetapi seperti halnya karya seni lain, setidak-tidaknnya sastra mempunyai fungsi untuk menghibur hati.

Berdasar kenyataan itu, sastra juga boleh dibilang memberikan ajang pembelajaran budi pekerti dan pengetahuan kepada masyarakat pembacanya. Nilai dan amanat yang terkandung dalam sebuah karya tidak ubahnya refleksi dari realitas yang ada di tengah masyarakat.

Dalam upaya mulia itu, nilai etik tentu tak melulu dipaparkan dalam kenyataan yang serba normatif. Maksudnya, realitas dalam teks tidak melulu berbicara soal kebaikan. Namun, pengarang punya interpretasi dan dunia ideal menurut pembacaannya atas kenyataan dalam masyarakat. Pengarang tidak sekadar menampilkan kembali fakta yang terjadi, tetapi telah membalutnya dengan imajinasi dan wawasan. Oleh sebab itu, meski tak sama persis dengan kehidupan nyata, Wibowo dalam esai Sastra sebagai Literatur Sejarah (2007) mengungkapkan, sastra patut dijadikan rujukan literatur dalam penelisikan sejarah.

Dan, kenyataan, termasuk pemikiran, selalu berkembang. Sastra sebagai teks tidak hanya mandek pada karya besar dan adiluhung. Akan tetapi, teks yang dianggap ringan dan ecek-ecek, yang terdistribusi melalui berbagai jejaring media sosial, pun punya sumbangsih yang tidak sedikit dalam perkembangan tradisi literasi. Terdapat semacam kenikmatan tekstual karena kemelimpahan makna dalam mengeksplorasi teks. Ketakterdugaan bentuk dan imaji itu tentu tidak saja mampu dilakukan orang-orang di luar sastrawan handal.

Tapi tak semua setuju pada keterbukaan pemikiran dan ekspresi tekstual. Dalam catatan sejarah, upaya untuk menormatifkan bahkan melarang beredarnya teks telah terjadi semenjak awal negeri ini terbentuk. Teks yang mewujud dalam sastra dianggap berbahaya, untuk negara dan masyarakat.

Kini, hal itu masih terjadi. Ketika teks mulai mendapat tempat–untuk tidak menyebut makin dihargai, justru pendidikan formal menolaknya. Kepada subjek didik sekolah dasar hingga menengah atas, teks itu makin dibatasi kekayaannya. Bukankah hal yang mustahil, menginginkan intuisi mereka terasah tanpa pernah menyuguhkan realitas imajiner? Atau, seberapa bayakah teks itu?

Perkara Klasik

Perkara klasik yang tak pernah berakhir dalam perbincangan sastra adalah tentang erotisme. Terdapatnya unsur seks dan birahi dalam teks sastra, meski selalu didiskusikan dalam berbagai forum, hampir tak pernah mencapai kata sepakat.

Namun erotisme dalam sastra masa kini bukanlah hal baru. Dalam penelitian Eskapisme dalam Sastra Jawa (2002), Utomo menyebut jika unsur erotisme dalam sastra Jawa modern telah ada semenjak pascakemerdekaan. Tahun 1950 hingga 1970-an, roman panglipur wuyung itu tak henti-hentinya mengeksplorasi tema percintaan dan didukung dengan gambar ilustrasi yang seronok.

Maka, tak ayal bila Freud (dalam Milner, 1992) menyatakan, sastra memberikan prioritas kepada wilayah seksualitas. Keinginan akan nafsu seks secara terus-menerus, merupakan perihal mendasar dan keharusan bagi manusia. Persoalan seks merupakan persoalan masa kini yang perlu mendapat penanganan secepatnya, dan tak pernah selesai sekalipun teks rampung dibaca.

Karya-karya lampau dan yang telah tertasbihkan menjadi adiluhung, yang tinggi mutunya, pun tak lepas dari urusan birahi. Di luar teks Centhini, Darmagandhul, dan Arjunawiwaha, Suhardi dalam Sastra Kita, Seks, dan Lokalitas (2011) menyebut Candi Sukuh di Kabupaten Karanganyar telah menggambarkan alat kelamin secara nyata dan wajar.

Bila disingkap lebih dalam, sebenarnya kehadiran tema erotisme dalam teks itu lebih pada sebuah tema diskusi. Tokoh Yasmin dalam novel Saman (1998) karya Ayu Utami misalnya, membicarakan seks dengan rasa bersalah. Seks yang hadir dalam teks bukan sebagai sebuah peristiwa, tapi tidak lebih sebagai persoalan yang sedang dihadapi kaum perempuan saat ini. Misalnya, kaum lelaki sering mempersoalkan masalah keperawanan, tetapi hal yang sama tak berlaku bagi kaum lelaki.

Ahyar Anwar dalam disertasi yang berjudul Dinamika Feminisme dalam Novel Karya Pengarang Wanita Indonesia 1933-2005 (2008) menjelaskan, ada kecenderungan kuat bagi wanita pengarang di Indonesia untuk melakukan fokus-fokus tematik feminis yang dikembangkan berkisar pada aspek perkawinan, pendidikan, pekerjaan, diskriminasi, dan seksualitas.

Dalam penelitian itu disimpulkan, wanita pengarang Indonesia pada periode tahun 1980-2005 lebih memilih tema novel dengan mengangkat masalah seksualitas, kekerasan, dan tubuh wanita ke dalam sebuah kerangka memerdekakan diri dari eksploitasi laki-laki terhadap wanita. Hal itu tiada lain karena wanita sering mengalami eksploitasi seks, kekerasan, dan penguasaan tubuh oleh laki-laki. Melalui teks, seks lagi-lagi hadir sebagai masalah penting dan berharap untuk segera tertangani.

Pedoman

Ratusan tahun sebelum teks diteliti, para pujangga sastra Jawa klasik telah membuat serat yang boleh jadi menjadi pedoman dalam mengajarkan pendidikan seks kepada anak muda. Di antaranya adalah Serat Asmarasupi, yang merupakan teks klasik pada era Mataram Baru, ditulis oleh Pakubuwana IX, seorang raja Kasunanan Surakarta yang memerintah pada tahun 1861–1893.

Serat ini, menurut Nugroho (2012), mengandung simbol-simbol tentang cinta atau seksologi ala Jawa. Di samping mengetengahkan seks sebagai sebagai sebuah permasalahan, Asmarasupi yang juga punya sebutan Jayengtilem (perkasa di saat tidur) menghadirkan ajaran tentang sifat-sifat kepahlawanan disertai petuah tasawuf Islam.

Kompleksitas yang tinggi pada teks-teks sastra ketika itu, tentu membutuhkan penerjemahan dan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui makna dan relevansi dengan permasalahan kekinian. Dan, terlalu remeh bila memaknai teks sebatas luapan birahi yang nihil kaidah estetik. Atau selalu ada ketakutan dan kemunafikan, menghadapi kenyataan. (Suara Merdeka, 13/10/2013)

Dhoni Zustiyantoro

Hegemoni Budaya, di Suatu Masa

Semangat untuk menumbuhkembangkan hal yang kita sebut sebagai kebudayaan lokal dirasa makin penting. Kebudayaan adiluhung dan matang, yang senantiasa diharapkan untuk selalu ada, menjadi hal yang senantiasa dihadirkan, atau diingat-ingat.

Akan tetapi di luar itu, globalisasi telah mampu mengkondisikan kita mengkategorikan kebudayaan sebagai hal yang terlalu sempit. Televisi, misalnya, cuma “bicara” budaya sebatas pada batik, wayang, gamelan, atau misalnya, reog ponorogo.

Perihal yang kemudian saya sebut sebagai keterbatasan itu menjadi hal yang mungkin membahayakan. Betapa tidak, di saat siapa pun merasa khawatir atas realitas “budaya” kekinian, bahkan wujud kebudayaan itu bukan merupakan orientasi tiap-tiap individu, keterbatasan–dan ketaktahuan–adalah cermin makin tak peduli para pelakunya.

Keterbatasanlah yang kemudian membuat keterasingan pada tiap individu. Ketika rembuk dan berdiskusi untuk mencari solusi dari sebuah masalah–atau sekadar ngangsu kawruh–dahulu kala menjadi hal penting, kini informasi dan solusi dianggap cukup ditanyakan pada gadget dan google. Dengan perantara maya, ada perihal yang tak lagi ada. Kebudayaan tak terwujud tanpa pertemuan dan perdebatan.

Budaya, yang hadir untuk mengajarkan bagaimana memosisikan diri di antara liyan, makin tak dipahami. Padahal, di situlah sebenarnya kearifan itu hadir. Hal itu terbukti dalam ungkapan klasik Jawa, aja gawe sengsaraning liyan.

Liyan bukanlah orang lain, tapi hal yang lebih dekat: jangan membuat sengsara sesama. Di sini nampak, perilaku untuk memperlakukan liyan adalah cermin seberapa berbudaya seseorang.

Yang asing, yang tak lagi menjadi hal asing karena telah diterima dengan lapang, makin mengendap. Adaptasi dan akulturasi tak terjadi seperti sering diceritakan di zaman sejarah. Asing pun menjadi hegemoni dan (mampu) membingkai lokalitas dalam semangat perubahan atau globalisasi.

Konstruksi dan konsepsi budaya pun bergerak. Di zaman yang serba mekanis dan matematis, “budaya” tak lagi berupa interaksi. Setiap orang merasa cukup menonton Opera Van Java setiap malam untuk merasa memiliki “budaya”: melihat artis berpakaian Gatotkaca yang jatuh karena dijlomprongke dan diberi tepuk tangan nan riuh. Padahal kita tahu, di Semarang misalnya, wayang wong Ngesti Pandhawa yang telah berumur 76 tahun dan selalu pentas pada malam minggu, lebih butuh diapresiasi karena menyuguhkan “kesungguhan berbudaya”.

Dengan segala kerumitannya, tari klasik macam Srimpi tentu tak bakal lebih diminati dari sekadar “Joget Ceasar”. Atau kita hendak sepakat, perihal yang disebut sebagai “kesenian era global” itu tidak mencerminkan keberadaban dan jatidiri bangsa. Yang tak rumit dan gampang–juga setiap hari disaksikan–adalah wujud ketertundukan kita pada kapitalis dan hal yang sebenarnya bisa dikendalikan.

***

Minimnya pengetahuan–dan pendidikan–perihal budaya, berakibat masyarakat punya persepsi dan konsepsi yang kian sempit terhadap “budaya”. Tembang Jawa yang dihadirkan dalam sinetron, selalu identik dengan akan datangnya hantu yang menyeramkan, jahat, dan mengganggu. Seorang dukun atau “orang pintar” selalu direpresentasikan dengan orang yang memakai atribut Jawa: berpakaian lurik, mengenakan iket atau blangkon di kepala, juga keris, kembang, dan menyan.

Budaya menjadi makin jauh dan tak terjangkau. Khalayak kemudian memaknai bahwa budaya yang hadir pada ranah ini bukanlah tanggung jawab tiap individu, tapi ada pihak yang diharap selalu menjaganya. Berkebudayaan, yang setidaknya mewujud dalam memosisikan pribadi di antara liyan, makin dilupakan.

Lebih jauh dalam hal ini, keberpengaruhan media sangatlah signifikan. Mereka mampu menggiring dan memberi orientasi perihal tertentu kepada khalayak. Dan, nyatanya pada banyak jam tayang dengan traffic penonton tinggi, sajian “budaya yang sesungguhnya” itu absen. Media cetak dan elektronik tak memberi keberimbangan pada hal yang setiap saat menjadi keuntungan dan kontroversial.

Perjuangan dan polemik kebudayaan bukanlah hal baru. Keterpurukan itu juga atas “kontribusi” banyak pihak, termasuk pemerintah. Tak ada upaya sinergis antara yang “berkewajiban” dan individu sebagai pelaku. Pelaku budaya–termasuk seniman–berjalan sendirian. Ironisnya, budaya sering pula menjadi lahan mengeruk untung. Hal ini, telah ada semenjak 1965 hingga Orde Baru di mana pemerintah membatasi dan melarang wujud-wujud kebudayaan.

***

Ihwal terpenting adalah implementasi dari banyaknya hal yang makin meruyak dan memenuhi ruang wacana publik. Hegemoni budaya dalam banyak hal yang kita lihat setiap hari, harusnya mampu menjadi sebuah kekuatan besar. Masalahnya, sejauh mana mengembalikannya pada hal yang menjadi kebenaran.

Kebenaran, dalam paham realisme, menjadi hal yang tak bisa lagi ditawar. Upaya untuk mengembalikan hakikat, tidak ubahnya kegelisahan atas realitas: kenyataan yang makin dipoles untuk banyak kepentingan.

Dan, di suatu masa, saat ini atau kelak, kita selalu diingatkan akan romantisme pada hal yang telah lampau: pada hal yang tak pernah selesai, dan tak pernah kembali.

-Dhoni Zustiyantoro

*gambar: rumahrupa.com