Spekulasi Tanpa Arti

Tanggapan atas Veven Sp Wardhana

PEMEROLEHAN bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan cara menghilangkan bahasa ibu adalah sebuah kepicikan. Dan itu yang diinginkan Veven Sp Wardhana, seorang yang menasbihkan diri sebagai penghayat budaya massa, di kolom Bahasa! Tempo, 4 November 2012, dengan judul “Bahasa Indonesia (Timur) yang Baik dan Benar”.

Ketika Veven membuka wacana, ia telah menampakkan ketakutannya akan –yang ia sebut sebagai– cengkeraman hegemoni feodalisme dengan tak mau menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu dalam percakapan dengan kedua orang tuanya –yang memang asli Jawa. Bahasa Jawa ngoko ia anggap kurang pantas diterapkan karena kasar , sedangkan bahasa krama pun ia tak sanggup. Hal pertama yang membuat saya ragu akan kekhidmatannya dalam menekuni jalan estetis bahasa dan sastra.

Kemudian Veven mengisahkan sahabat karib Florencio dan Rainy yang masing-masing memiliki latar belakang kedua orang tua yang berbeda. Kedua sahabatnya itu konon tak punya pilihan lain selain berbahasa Indonesia. Atas alasan itu, Florencio dan Rainy dianggap tak ingin memihak salah satu suku etnis orang tuanya masing-masing. Dan celakanya, itu yang disebut Veven sebagai cikal bakal keduanya mampu berbahasa Indonesia dengan nyaris sempurna. Pertanyaan sederhana yang dilayangkan tentang bahasa lokal untuk kedua sahabatnya itu tak segera bersambut. Walhasil, Veven semakin yakin bahasa ibu semakin tak memiliki arti apapun dalam upaya pemerolehan bahasa (persatuan) Indonesia.

Kegagalan berikutnya untuk menarik minat masyarakat bahasa supaya lebih kritis adalah ia melontarkan beberapa spekulasi seperti ini; anggapannya tentang masyarakat Indonesia bagian timur –yang ia sebut– lebih runut, runtut, runtun, dan jernih dalam berbahasa Indonesia, ia sandingkan dengan masyarakat Jawa yang lagi-lagi menurutnya belepotan dalam berbahasa Indonesia. Hal itu, ia bandingkan pula dengan kenalan lain dari Sumatera Utara yang kental berlogat Batak. Sungguh bukan upaya yang baik untuk menjaga keberagaman budaya melalui cabang bahasa daerah.

Spekulasi berikutnya, Veven meyakini akan keberagaman dialek, aksen, dan cara ucap sebagai pemicu salah tafsir dalam berkomunikasi. Penyebutan “bahasa Indonesia standar” yang ia istilahkan harusnya tidak menyentuh pada ragam kekayaan bahasa daerah sebagai perusaknya. Atau, tak mampukah ia membaca sekian ribu kosakata bahasa Indonesia yang sebenarnya diserap dari ragam bahasa daerah?

Veven juga menyangkal kepunahan ragam bahasa daerah disebabkan oleh penuturnya yang kian minim. Sebagai bukti ia mencoba mengisahkan siswa yang nilainya kurang memuaskan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Namun Veven juga belum tahu, kompetensi guru bahasa juga rendah. Mungkin berawal dari spekulasi tak kritis macam itu. Kepunahan tak selalu karena penutur berlari ke bahasa Indonesia, namun –salah satu faktor paling kentara karena– pengguna bahasa lokal yang makin sering bersinggungan dengan, meskipun orang satu wilayah, sama-sama tak lagi menunjukkan identitas lokal.

Spekulasi terakhir yang hampir-hampir tak dapat dianggap sebagai kesadaran bersama adalah, menganggap muatan lokal bahasa daerah pada sekolah sebagai muara yang membuat jeblok pemahaman siswa atas bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jelas-jelas hal ini –meminjam bahasa media– adalah perlawanan terbuka kepada pemerintah. Ketika negara semakin kalut akan sikap kaum terpelajar yang tak lagi semestinya, melalui kearifan lokal-lah mereka mencoba “dikembalikan” pada akar budaya. Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib hingga perguruan tinggi masih dianggap relevan sebagai salah satu upaya pemersatu kedaulatan. Sedangkan di sisi lain, bahasa daerah yang mengandung unsur di luar ranah akademik tersebut, kemudian mencoba menggarisbawahi kebermaknaan keluhuran dan menanamkan kearifan lokal. Namun Veven Sp Wardhana tak tahu hal itu.

Lantas, apa pula peran berbagai pihak selama ini yang giat mewadahi pendidikan karakter sebagai upaya mengembalikan –atau setidaknya mengingatkan– bahwa di luar industrialisasi media dan hiburan macam sekarang ini, kita masih punya yang namanya produk budaya lokal. Berbagai usaha itu nyaris gagal karena dari dalam pun ternyata telah ada ketidaksetujuan dan kekurangarifan akan romantisme lokal yang seharusnya dikhidmati bersama.

Mengkultuskan budaya –dalam hal ini bahasa– lokal adalah sebuah kewajaran. Bahkan jika mampu menelisik, tak ada para perumus negeri ini yang mampu mendidirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa akar budaya yang kuat.

Benar bahwa dalam Sumpah Pemuda pun, termaktub betapa cita-cita besar untuk selalu menyatukan NKRI. Namun memaknai “berbahasa satu bahasa Indonesia” sebagai sebuah kesatuan makna, bukanlah mereka yang terbiasa khidmat dalam jalur estetis nan luhur ini.

Dan saya yakin Tempo akan memperbaikinya.

–Dhoni Zustiyantoro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s