Hampir Pagi

Malam tak jua mengerti,
pagi pastilah datang
risau ia memiara kecewa
“Ah, aku lebih pernah,” gumam Senja.
“Delapan tahun tentu tak singkat,
kala itu,” tukasnya.
dan Tuhan selalu memihak sejarah dan ingatan.

Advertisements

Supaya Ruwat Tak Mudarat

Selain berupaya, orang melakoni banyak hal untuk memecahkan permasalahan. Salah satu tradisi yang jamak dilakukan berkait dengan kepercayaan adalah ruwatan. Melepas semua hal buruk yang menimpa, mengembalikan manusia pada hakikatnya. Tetapi apa jadinya bila ruwatan tak lagi memberikan berbagai hal nyata, malahan musibah tetap saja ada setelahnya?

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 2005) mendefinisikan ruwat adalah pulih kembali sebagai keadaan semula, tentang jadi-jadian, orang kena tulah. Penjabaran itu seolah mengukuhkan ruwatan memang salah satu upaya menuju dalan padhang yang bisa merampungkan berbagai perkara.

Di sisi lain, masyarakat Jawa yang selalu menjaga sistem religinya secara turun-temurun, membuktikan bahwa hal itu masih sangat “manjur” dalam memberi pencerahan–setidaknya sejenak berhenti memikirkan. Upacara-upacara ritual merupakan salah satu bentuk usaha untuk menyeimbangkan jagat yang tak lagi harmonis. Disharmoni itu terjadi saat manusia menganggap tidak lagi selaras dengan hal-hal di luar dirinya; alam, semesta, dan hal gaib. Pada posisi ini, manusia nandhang sukerta. Ia harus diruwat, dibebaskan dari segala hal buruk, rucat ruwat kala sirna.

Selalu kita ingat berbagai ritual yang dilakukan semenjak manusia lahir hingga meninggal. Ketika masih dalam kandungan, digelar mitoni pada usia kehamilan tujuh bulan, brokohan saat kelahiran, sepasaran saat bayi berumur lima hari, dan selapanan pada umur 35 hari. Selain itu, digelar pula sunatan saat anak dianggap sudah balig, hingga perkawinan. Setelah meninggal, masih pula digelar selamatan mitung dina, matang puluh, nyatus, hingga nyewu.

Berbagai ritual itu menunjukkan betapa masyarakat Jawa selalu ingin mensyukuri banyak peristiwa besar dalam hidupnya. Tidak terkecuali saat tertimpa musibah, masyarakat Jawa acapkali menggelar ruwatan, baik untuk diri pribadi maupun untuk tujuan bersama. Sering pula kita mengetahui ruwatan massal maupun ruwatan untuk kepentingan pribadi oleh mereka yang merasa sedang tidak beruntung atau tertimpa perkara yang tak kunjung terselesaikan.

Secara nyata, keadaan sukerta sering “didakwakan” di antaranya kepada anak ontang-anting, yaitu anak tunggal lelaki atau perempuan, uger-uger lawang (dua anak laki-laki), sendhang kapit pancuran (tiga anak; lelaki, wanita, lelaki), dan pancuran kapit sendang (3 anak; perempuan, lelaki, perempuan). Seiring laju zaman, orang memandang pula berbagai persolan hidup sebagai sukerta, seperti kaya tapi banyak masalah, sulit menemukan jodoh, hingga untuk tujuan lain.

Akan tetapi dalam perkara ini, orang Jawa tidak terlalu bersoal absurdisme. Mereka lebih bertolak dari permasalahan konkret di mana merasa tak bisa lepas dari pengaruh hal buruk. Masyarakat Jawa lebih mengedepankan praktik-solusi, yang lebih penting adalah penyelamatan dari suker, bukan pada pencegahannya.

Penyelamatan

Ruwatan lebih merupakan praktik penyelamatan dari sukerta daripada kisah tentang asal-usulnya sendiri. Itu tampak dalam acara ruwatan. Kisah Batara Kala, seperti dikemukakan Sindhunata dalam Petruk Jadi Guru (2006) bukanlah hal yang utama. Ia hanya semacam pengantar untuk masuk pada pelaksanaan ritual. Pada saat itulah dalang mengucapkan kata-kata suci, yaitu Rajah Kalacakra yang berisi kawruh sejatining urip, pengetahuan tentang kehidupan sejati.

Dengan rajah itu, orang menghayati kediriannya yang paling inti. Kedirian yang mempunyai kekuatan sejati. Dengan kekuatan ini ia mengenyahkan keadaannya yang suker, keadaan yang tidak sempurna menjadi sempurna. Tidak lain, dirinya sendirilah yang mampu mengatasi berbagai “kejahatan” itu.

Jika begitu adanya, nandhang sukerta adalah kondisi yang umum, nasib dari setiap manusia. Artinya, setiap manusia, entah berapa kadarnya, terkena keganasan sukerta. Atas dasar itu setiap manusia perlu disucikan, diruwat. Mereka sendiri yang harus mengenyahkan “nasib buruk” itu. Namun, harus pula diingat bahwa “penyempurnaan” terakhir tidak terletak pada dirinya, melainkan kekuatan Ilahi sendiri.

Sekali lagi, ruwatan pada hakikatnya upaya manusia untuk menyerahkan diri pada kekuatan Ilahi. Supaya kekuatan itu mengenyahkan kejahatan dari diri dengan perantara seorang dalang yang dianggap bijaksana dan dipenuhi dengan kekuatan yang menyelamatkan. Dan, Sang Ilahi selalu berhak atas segala hal.

 

*tulisan dimuat di Sang Pamomong Suara Merdeka, Minggu (13/01/2013)

–Dhoni Zustiyantoro, penghayat sastra dan budaya, mahasiswa Magister Ilmu Susastra Universitas Diponegoro

Menyoal Peran Media dalam Pembangunan

Berita, hampir-hampir menjadi kebutuhan pokok tiap individu. Kebutuhan untuk selalu mengakses informasi telah jadi bagian tak terpisahkan manusia. Mulai media berbayar -biasanya cetak- seperti koran, majalah, buletin, hingga tak berbayar seperti televisi nasional tak pernah sepi peminat. Siapa pun ingin mengikuti perkembangan informasi, baik lokal maupun internasional melalui peranti itu. Namun, seberapa berpengaruhkah media massa di Indonesia terhadap kondisi kekinian? Sudahkah berperan dalam pemecahan masalah dan ikut memajukan pembangunan?

Pada sebuah forum diskusi yang diselenggarakan oleh sebuah badan penerbitan, dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Triyono Lumantoro menyatakan kekesalan kepada media massa di tanah air. Dia menganggap media terlalu sering mengabarkan hal-hal negatif. Kabar seperti tindakan kriminal, korupsi, hingga skandal ranjang pejabat ditelan mentah-mentah, tanpa diimbangi dengan pemberitaan yang positif. “Padahal masih banyak hal-hal baik di negeri ini yang bisa dikabarkan,” ungkapnya.

Menurut Lukmantoro, berita merupakan sebuah fakta, namun tidak semua fakta harus diberitakan. Media sekarang telah terhegemoni oleh kelompok yang berkepentingan, sehingga hanya mengejar sensasi dan menuruti pasar. “Seringnya media televisi menampilkan adegan kekerasan menyebabkan trauma dan efek buruk, terutama bagi anak di bawah umur,” tandasnya (Unnes.ac.id, 13/11/2011).

Sementara itu, sastrawan senior Jawa Suparto Brata dalam sebuah kesempatan diskusi, awal tahun 2012 di Surakarta mengatakan, perilaku sehari-hari kita akan meniru media. Apa yang disuguhkan (dalam hal ini televisi) benar-benar telah menjadi trendsetter, utamanya oleh kaum muda. Termasuk dia geram karena kurangnya minat pada kesastraan, yang pada akhirnya menurunnya kualitas maupun kuantitas sastrawan muda berbakat. “Mungkin perhatian mereka beralih kepada televisi dan sajian yang mengedepankan popularitas.”

Sedangkan di sisi lain, di banyak media, setiap hari berita korupsi dan karut-marut politik negeri ini masih selalu menjadi headline. Bila pun tidak, kabar itu kadang tergeser oleh kabar musibah atau bencana alam, semisal jatuhnya pesawat, atau banjir. Semua itu agaknya telah menjadi romantisme tersendiri.

Terbeli?

Melihat “pergeseran fungsi” itu, kemudian muncul pertanyaan; apakah media benar-benar telah menjadi alat politik dan hanya menuruti percaturan adikuasa? Atau, mungkinkah independensi peranti itu telah terbeli?

Sepanjang pengetahuan saya, para pencari berita (wartawan) sangat sulit untuk menghindari amplop -maaf jika ada teman yang benar-benar masih setia untuk tidak melakukannya. Hal itu telah menjadi rahasia umum bagi para pekerja pers. Bahkan dapat dikatakan, ketika sebuah media makin punya nama, ia semakin sulit untuk tidak terbeli oleh orang atau pihak yang berkepentingan. Hal ini sangat ironis manakala jurnalis selalu dituntut untuk jujur, objektif, tanpa prasangka, dan tidak memihak ketika mewartakan.

Sebagai contoh, wartawan dan penyair senior yang punya reputasi internasional Goenawan Mohamad pun pernah terlibat dalam percaturan politik. Andreas Harsono dalam bukunya Agama Saya Adalah Jurnalisme banyak menguak permasalahan di seputar media dan indutri media di Indonesia, salah satunya perihal tersebut. Kala itu, Goenawan Mohamad yang juga pendiri majalah Tempo bergabung dengan kampanye Amien Rais. Kurang lebih ia mengatakan hal ini sebagai pembelaan, “Saya adalah warga negara biasa yangingin melihat terjadinya perubahan politik secara demokratis di Indonesia”.

Selain dia, ada pula salah satu pemimpin Jawa Pos, Alwi Hamu, yang ternyata ikut menyukseskan Jusuf Kalla bersanding dengan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan umum waktu itu.

Yang paling kentara, menurut saya, adalah beberapa media besar berpengaruh yang telah dipolitisasi. Sebut saja Metro TV dan harian Media Indonesia. Dulu, media ini digadang-gadang menjadi media yang independen menyuarakan kejujuran dan jadi kiblat bagi portal berita lain. Namun, semenjak Surya Paloh, pemilik kedua media ini masuk dalam percaturan politik, hampir tak ada kabar menggembirakan lagi tersiar.

Kita tahu, tiap pagi Metro TV menayangkan editorial untuk Media Indonesia. Isinya? Bukan hal lain, pemerintah seakan jadi bahan untuk selalu dikorek keburukannya tiap saat. Lagi-lagi ajang ini menjadi ladang kekecewaan. Publik dengan bebas berkomentar dengan melakukan telepon interaktif. Celakanya, ini dianggap sebagai opini publik. Padahal kita tahu, untuk memutuskan atau menimbang suatu perkara harus benar-benar objektif dengan responden yang terpilih atau bahkan teruji kompetensi dalam hal itu.

Dari berbagai kenyataan tersebut, kita kini meyakini bahwa makin banyak media tidak memosisikan diri sebagai alat yang menyuarakan kepentingan khalayak, apalagi berpihak pada kejujuran, meski tidak semua seperti itu. Semua dapat terbeli. Independensi hampir tak ada lagi. Yang ada hanya kabar negatif yang menyesaki, tanpa kontribusi nyata untuk pembaruan menuju arah lebih baik. Inikah demokrasi?

 

–Dhoni Zustiyantoro

Parkirkan lalu Jalan Kaki

Gagasan tentang Universitas Negeri Semarang

 

Kata pertama yang sering saya dengar sebagai respon atas universitas ini yang akan “memarkirkan” semua kendaraan di tempat parkir terpusat mulai awal tahun 2013 adalah: welhadalah!

Dalam benak kebanyakan warga kampus, mereka pasti akan bercapek-capek ria dan berkeringat untuk menjalani kewajiban ini. Tidak sedikit yang nggrundel di belakang atau bahkan cenderung kontra. Setiap kebijakan pastilah menuai kritik.

Seperti pernah dikabarakan laman ini, Unnes telah menyiapkan lima titik parkir. Parkir utama adalah gedung serba guna lima lantai di sebelah Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), halaman Masjid Ulul Albab, lapangan parkir Fakultas Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Pusat Kegiatan Mahasiswa Unnes (PKMU), dan lahan parkir di sebelah lapangan sintetis Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK). Semua civitas academica dapat memilih tempat parkir yang paling dekat dengan tempatnya beraktivitas.

Selain itu, Unnes juga akan menyiapkan sepeda onthel dan mobil aki kering. Mobil ini akan memfasilitasi aktivitas mobile di lingkungan kampus secara gratis. Kemudian saya membayangkan pejalan kaki yang lalu lalang di antara asrinya kampus Sekaran. Wujud nyata upaya menjaga kelestarian alam dengan konsep yang berani.

Polemik?

Tentu banyak orang kemudian bertanya, dengan kebijakan itu apakah malah tidak merepotkan aktivitas di kampus karena jarak parkir dengan tempat belajar dan bekerja yang cukup jauh. Belum lagi jika musim penghujan, apakah mungkin akan dibuatkan jalur khusus semacam kanopi bagi pejalan kaki atau pesepeda menuju ke tempatnya masing-masing?

Selain itu, tipikal kampus Sekaran yang memiliki kontur jalan menanjak, apakah serta merta membuat semangat untuk nggowes itu menjadi berkurang? Kalau hujan apakah masih ada juga yang naik sepeda, atau malah berteduh menunggu hujan reda–dan menghambat  aktivitas?

Bukan hal lain, setidaknya bagi saya, ini adalah upaya untuk lebih memaknai konservasi yang sesungguhnya; berkorban dan menunjukkan daya-upaya untuk bersama mencapai tujuan yang dicitakan. Melalui semangat baru dan upaya untuk mencintai lingkungan, Unnes mengajarkan kepada kita, segenap warganya untuk menjadi fondasi, dasar bangunan yang kuat pada “bangunan” konservasi.

Dalam suatu kesempatan, Prof Sudijono pernah ngendikan, “eling pada yang wajib”. Selain setiap insan wajib berupaya atas dirinya, sudah selayaknya juga menjaga keselarasan dengan apa yang ada di sekitar. Tidak hanya dengan orang-perorang, tetapi pula pada bumi seisinya sebagai upaya memenuhi kewajiban pada jagad gedhe.

Sekali lagi, sebagai tujuan bersama, tidak selayaknya memperdebatkan atau mencari kekurangan masing-masing. Tetapi saling memberikan masukan demi maju dan tumbuh-berkembangnya kampus Sekaran kiranya menjadi kewajiban kita bersama, warga Universitas Konservasi.

Mari berjalan dan nggowes bersama. Selamat tahun baru!

 

Dwi Sulistiawan, staf UPT Humas Unnes

Bahasa Jawa Mau ke Mana?

SEMENJAK 2006, mata pelajaran bahasa Jawa menjadi muatan lokal (Mulok) wajib di SD, SMP, hingga SMA di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Pelajaran ini diharap dapat menginternalisasikan nilai-nilai kehidupan Jawa kepada peserta didik, misalnya gotong royong, andhap asor, toleransi, kemanusiaan, dan nilai luhur lainnya.

Tentu saja, itu perlu ketika generasi muda dirasa tak lagi mau lebih dalam menyelaminya. Nilai kearifan lokal Jawa menjadi hal yang harus dimiliki siswa. Namun, sudahkah hal itu tercapai? Atau, begitu beratkah tugas guru bahasa Jawa?

Sesuai dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, Mulok bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai atau aturan yang berlaku di daerahnya. Selain itu, Mulok mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional.

Setidaknya, untuk dapat mencapai semua kompetensi itu, guru bahasa Jawa dituntut kreatif-inovatif. Melalui berbagai cara, guru sedapat mungkin menjadikan pembelajaran menarik. Siswa dapat menerima ilmu dengan menyenangkan, tak hanya duduk manis di kelas, namun berbagai konsep Jawa mengharuskan siswa juga melakukan praktik –bertata-krama.

Mudah? Tentu tidak. Kultur sosial siswa yang kini tidak semua dalam kehidupan keluarganya getol mengajarkan bahasa Jawa, lebih-lebih ragam krama, membuat guru harus kerja ekstra menjejalkan semua itu. Selain urusan kesejahteraan, dalam hal ini guru bahasa Jawa juga kian “sengsara”.

Sebagai alat komunikasi, bahasa dipengaruhi langsung oleh penuturnya. Speach level atau tingkat tutur yang dimiliki bahasa Jawa semakin sulit dimengerti siswa sebagai generasi muda Jawa. Bahasa yang digunakan saat berbicara dengan teman, tentu akan berbeda pada saat matur kepada bapak atau ibu guru. Sedangkan kenyataan di lapangan, orang tua yang mempunyai waktu lebih bersama anaknya–daripada pelajaran bahasa Jawa yang paling lama 2 jam pelajaran seminggu–tidak semakin ingin tahu apalagi mengajarkan kepada anak.

Bahkan Rohmadi (2007) menyatakan, bahasa Jawa semakin jauh dari generasi muda. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari mereka masih menggunakan bahasa Jawa, dalam lingkungan yang seharusnya menggunakan bahasa Jawa krama, tidak semuanya dapat menggunakan dengan baik.

Di lingkungan sekolah, sebagai sebuah tempat yang harusnya siswa mengaplikasikan dan sebagai kawah candradimuka, siswa masih juga enggan berbahasa Jawa. Tidak jarang ketika matur dengan guru bahasa Jawa pun masih menggunakan bahasa Indonesia, atau harus lama berpikir untuk menemukan kalimat yang “dianggap” sebuah bahasa Jawa krama.

Polemik

Industiralisasi media dan perkembangan teknologi informasi yang tidak dapat dibendung, semakin menyampingkan keingintahuan dan semangat belajar yang muda untuk berbahasa Jawa. Tentu saja, alih-alih beranggapan moda ungkap itu tak lagi relevan dengan kondisi kekinian, bahasa Jawa dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Lebih jauh, bahasa Jawa tak lagi mampu menjadi media ekspresi yang muda yang merasa dinamis.

Belum lagi, di media cetak maupun elektronik, tidak pernah ada porsi yang memadai pula untuk wujud pendukung kebudayaan Jawa. Hal itu dirasa penting itu tidak sekadar memperlihatkan, tetapi juga memperkukuh jati diri sebagai upaya internalisasi nilai kebudayaan. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jika memang tak pernah melihat dan mengapresiasi, jangan harap baik bahasa, sastra, seni, maupun budaya Jawa akan tumbuh berkembang. Sebut saja wayang, ketoprak, maupun sajian serupa lain, hampir tak pernah menggema di jam tayang dengan trafic penonton tinggi.

Lebih jauh, melalui pembelajaran berbasis kultur lokal ini siswa peserta didik diharapkan dapat mengenal dan mengakrabi lingkungan, alam, sosial, dan budayanya; memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat; selain itu memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai atau aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Di sisi lain, kekhawatiran yang selalu muncul di media dan birokrat agaknya hanya menciptakan “romantisme lokal” yang hanya berujung pada wacana publik. Berbagai event dan acara-acara formal bertema Jawa hanya hegemoni hambar, setelahnya tidak berbekas. Bahasa Jawa hanya sampingan.

Bahasa Jawa bukanlah sebuah bongkahan keangkuhan yang antimodernisasi. Kalaupun Jawa identik dengan orang tua dan desa, maka sudah saatnya “meracuni” yang muda untuk ikut memiliki dan mengembangkan. Bukan saatnya lagi untuk saling menyalahkan, akan lebih bermakna bila kita bersama menjaga dan ikut ambil bagian dalam upaya menghadirkan ke-Jawaan biar tidak sirna.

 

*tulisan saya buat ketika masih menjadi guru bahasa Jawa di SMA, pertengahan 2011

-Dhoni Zustiyantoro

Spekulasi Tanpa Arti

Tanggapan atas Veven Sp Wardhana

PEMEROLEHAN bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan cara menghilangkan bahasa ibu adalah sebuah kepicikan. Dan itu yang diinginkan Veven Sp Wardhana, seorang yang menasbihkan diri sebagai penghayat budaya massa, di kolom Bahasa! Tempo, 4 November 2012, dengan judul “Bahasa Indonesia (Timur) yang Baik dan Benar”.

Ketika Veven membuka wacana, ia telah menampakkan ketakutannya akan –yang ia sebut sebagai– cengkeraman hegemoni feodalisme dengan tak mau menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu dalam percakapan dengan kedua orang tuanya –yang memang asli Jawa. Bahasa Jawa ngoko ia anggap kurang pantas diterapkan karena kasar , sedangkan bahasa krama pun ia tak sanggup. Hal pertama yang membuat saya ragu akan kekhidmatannya dalam menekuni jalan estetis bahasa dan sastra.

Kemudian Veven mengisahkan sahabat karib Florencio dan Rainy yang masing-masing memiliki latar belakang kedua orang tua yang berbeda. Kedua sahabatnya itu konon tak punya pilihan lain selain berbahasa Indonesia. Atas alasan itu, Florencio dan Rainy dianggap tak ingin memihak salah satu suku etnis orang tuanya masing-masing. Dan celakanya, itu yang disebut Veven sebagai cikal bakal keduanya mampu berbahasa Indonesia dengan nyaris sempurna. Pertanyaan sederhana yang dilayangkan tentang bahasa lokal untuk kedua sahabatnya itu tak segera bersambut. Walhasil, Veven semakin yakin bahasa ibu semakin tak memiliki arti apapun dalam upaya pemerolehan bahasa (persatuan) Indonesia.

Kegagalan berikutnya untuk menarik minat masyarakat bahasa supaya lebih kritis adalah ia melontarkan beberapa spekulasi seperti ini; anggapannya tentang masyarakat Indonesia bagian timur –yang ia sebut– lebih runut, runtut, runtun, dan jernih dalam berbahasa Indonesia, ia sandingkan dengan masyarakat Jawa yang lagi-lagi menurutnya belepotan dalam berbahasa Indonesia. Hal itu, ia bandingkan pula dengan kenalan lain dari Sumatera Utara yang kental berlogat Batak. Sungguh bukan upaya yang baik untuk menjaga keberagaman budaya melalui cabang bahasa daerah.

Spekulasi berikutnya, Veven meyakini akan keberagaman dialek, aksen, dan cara ucap sebagai pemicu salah tafsir dalam berkomunikasi. Penyebutan “bahasa Indonesia standar” yang ia istilahkan harusnya tidak menyentuh pada ragam kekayaan bahasa daerah sebagai perusaknya. Atau, tak mampukah ia membaca sekian ribu kosakata bahasa Indonesia yang sebenarnya diserap dari ragam bahasa daerah?

Veven juga menyangkal kepunahan ragam bahasa daerah disebabkan oleh penuturnya yang kian minim. Sebagai bukti ia mencoba mengisahkan siswa yang nilainya kurang memuaskan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Namun Veven juga belum tahu, kompetensi guru bahasa juga rendah. Mungkin berawal dari spekulasi tak kritis macam itu. Kepunahan tak selalu karena penutur berlari ke bahasa Indonesia, namun –salah satu faktor paling kentara karena– pengguna bahasa lokal yang makin sering bersinggungan dengan, meskipun orang satu wilayah, sama-sama tak lagi menunjukkan identitas lokal.

Spekulasi terakhir yang hampir-hampir tak dapat dianggap sebagai kesadaran bersama adalah, menganggap muatan lokal bahasa daerah pada sekolah sebagai muara yang membuat jeblok pemahaman siswa atas bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jelas-jelas hal ini –meminjam bahasa media– adalah perlawanan terbuka kepada pemerintah. Ketika negara semakin kalut akan sikap kaum terpelajar yang tak lagi semestinya, melalui kearifan lokal-lah mereka mencoba “dikembalikan” pada akar budaya. Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib hingga perguruan tinggi masih dianggap relevan sebagai salah satu upaya pemersatu kedaulatan. Sedangkan di sisi lain, bahasa daerah yang mengandung unsur di luar ranah akademik tersebut, kemudian mencoba menggarisbawahi kebermaknaan keluhuran dan menanamkan kearifan lokal. Namun Veven Sp Wardhana tak tahu hal itu.

Lantas, apa pula peran berbagai pihak selama ini yang giat mewadahi pendidikan karakter sebagai upaya mengembalikan –atau setidaknya mengingatkan– bahwa di luar industrialisasi media dan hiburan macam sekarang ini, kita masih punya yang namanya produk budaya lokal. Berbagai usaha itu nyaris gagal karena dari dalam pun ternyata telah ada ketidaksetujuan dan kekurangarifan akan romantisme lokal yang seharusnya dikhidmati bersama.

Mengkultuskan budaya –dalam hal ini bahasa– lokal adalah sebuah kewajaran. Bahkan jika mampu menelisik, tak ada para perumus negeri ini yang mampu mendidirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa akar budaya yang kuat.

Benar bahwa dalam Sumpah Pemuda pun, termaktub betapa cita-cita besar untuk selalu menyatukan NKRI. Namun memaknai “berbahasa satu bahasa Indonesia” sebagai sebuah kesatuan makna, bukanlah mereka yang terbiasa khidmat dalam jalur estetis nan luhur ini.

Dan saya yakin Tempo akan memperbaikinya.

–Dhoni Zustiyantoro

Kritik Sastra Kampus, Mana?

Sastra -hanya- dipandang sebagai hal yang perlu dipelajari. Setelah itu, berhenti sebagai bidang ilmu. Di kampus, ia di-lesap-kan oleh dinding kelas dan pembelajaran yang kaku.

Beberapa puluh tahun lalu HB Jassin, seorang kritikus dan dokumentator sastra terlengkap negeri ini pernah berkata, tak ada kritik sastra di kampus. Lebih jauh, fakultas maupun jurusan sastra di perguruan tinggi sejauh ini tidak melahirkan sastrawan maupun penggiat sastra yang mumpuni. Bidang itu justru banyak digeluti oleh mereka yang tidak berangkat dari pendidikan tinggi. Terlebih lagi sarjana (bahasa) sastra kian tak mampu hidup dan menggantungkan mimpi juga harapan untuk mengkhidmati jalan itu. Dunia sastra benar-benar bukan pilihan untuk dapat hidup.

Sementara di sisi lain, kritik sastra tidak jarang digunakan sebagai pendekatan (approaches to literature). Maman S Mahayana dalam sebuah esai panjang Sejarah Perkembangan Teori dan Kritik Sastra Indonesia menjabarkan, kritik sastra dianggap sebagai pendekatan yang dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk berbagai kepentingan penelitian terhadap karya sastra konkret. Dalam banyak perbincangan, teori, pendekatan, maupun penelitian sastra hampir-hampir selalu ditempatkan dalam pengertian sebagai kritik sastra. Atau di bagian lain, teori sastra dikatakan juga sebagai teori kritik sastra. Walhasil, teori semacam strukturalisme atau semiotik, misalnya, dianggap sebagai bagian dari pembicaraan teori kritik sastra. Teori itu kemudian menjadi komoditas, digunakan sebagai alat penelitian terlaris -termasuk juga oleh pengajar di banyak perguruan tinggi.

Sebaliknya, ketika ada usaha untuk melakukan telaah yang lebih mendalam terhadap karya sastra, teori -yang menjadi alat analisis- itu kemudian seperti gagal. Kekayaan makna dan interpretasi tak mampu diiris oleh “pisau impor” itu. Ketika dioperasikan, teori-teori itu seakan memberi aura ilmiah belaka.

Minimnya geliat

Dalam ranah pendidikan tinggi, “kritik sastra ilmiah” itu kemudian hanya sebatas pada tugas, skripsi, tesis, bahkan disertasi. Tentu, bila ditanya kebermanfaatan -sering ditulis manfaat penelitian- pun mandeg. Atau bahkan Sang Peneliti ragu akan kebermanfaatannya. Sastra benar-benar -hanya- menjadi komoditas.

Yang kemudian terjadi, mahasiswa (bahasa) sastra pun makin enggan untuk total. Keengganan itu nampak pada makin minimnya apresiasi, pentas, maupun penerbitan buku sastra karya mahasiswa. Hal itu penting sebagai sarana pengembangan potensi dan eksistensi daya juang. Memang, sesekali nuansa sastra muncul di beberapa sudut kampus, namun itu pun minim peminat; sebut saja pentas teater atau puisi tak pernah dipadati apresiator -mungkin termasuk pengajar (?). Mahasiswa sastra hilang. Yang digadang-gadang tak kunjung datang. Sastra dianggap -akan- tumbuh subur di kelas.

Realitas yang ada, mahasiswa tak lagi akrab dengan pendalaman materi dan kedalaman berpikir -apalagi berpikiran kritis. Mereka lebih akrab dengan jejaring sosial, chatting, maupun gadget. Kalaulah benar pernyataan Armijn Pane, seperti yang ia tulis dalam Kesoesasteraan Baroe, “Seorang hamba seni hidoep dalam masjarakat, djadi seorang achli masjarakat itoe. Ia adalah anak kepada masjarakat itoe, ia adalah gambaran dari pada masjarakat itoe.” Maka benar; geliat sastra makin hilang -seiring pelakunya yang juga kian lenyap.

Dalam hubungan itulah, seorang sastrawan -atau setidaknya mahasiswa (bahasa) sastra- tidak dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawab sosial. Ia dapat dipandang sebagai wakil masyarakat; mewakili kebudayaan dan daerah, juga mewakili semangat pada zamannya. Sastra kerap dianggap sebagai potret sosial. “Setiap masjarakat lain seninja, setiap waktoe lain seninja,” tulis Armijn Pane.

Di sekolah, mana pula?

Sadar akan minimnya totalitas itu, nyatanya mahasiswa sastra -ingin- berbelok arah menjadi pendidik. Kepada cita-cita luhur inilah tak sedikit dari mereka menggantungkan harapan setinggi-tingginya. Angan-angan “pamungkas” ini nampaknya menjadi pemberhentian terakhir atas apa yang ingin dicapai; menjadi pegawai negeri sipil (PNS), maka selesai!

Namun, masalah tak ingin berhenti. Kurikulum sastra di sekolah tak mendapat porsi sesuai. Pembelajaran sastra yang harusnya menyenangkan, terbatas pada kemampuan tenaga pendidik. Lagi-lagi karena masa belajar mereka minim apresiasi -jangankan kritik atau karya. Di sini, sastra berhenti di kelas. Syahdan, bibit-bibit penggiat sastra di sekolah pun tak terkelola.

Dalam beberapa kesempatan, sastrawan senior Jawa Suparto Brata berulang kali mengatakan, “sastra adalah buku”. Itu mungkin sering ia ungkapkan karena semakin jengah, saat ini makin minim terbitan buku sastra, apalagi oleh kaum muda. “Kalaulah tiada orang yang sempurna, setidaknya proses juga butuh jangka waktu,” kata Mbah Parto.

-tulisan juga dimuat di rubrik gagasan unnes.ac.id

-Dhoni Zustiyantoro