Langkah Mundur Pemajuan Pers

Oleh Dhoni Zustiyantoro

Tulisan ini dimuat di harian Suara Merdeka, Kamis (9 Mei 2019). Versi cetak dapat dibaca di sini.

MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan media yang nyata-nyata membantu pelanggaran hukum bisa ditutup. Seperti dikutip sejumlah media, Wiranto mengatakan hal itu karena ada potensi gangguan keamanan nasional dari pihak-pihak yang memanfaatkan media. “Media mana yang nyata-nyata membantu pelanggaran hukum, kalau perlu kami shut down, kami hentikan. Kami tutup demi keamanan nasional,’’ ujar Wiranto, di sela rapat evaluasi Pemilu 2019, Senin (6/5/2019).

Pernyataan Wiranto sebagai aparatur pemerintah tentu menggelisahkan bagi upaya pemajuan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Meski pernyataan tersebut telah diklarifikasi sehari kemudian, di mana ia menyatakan tidak akan mengintervensi pers dan menghormati aturan dan mekanisme yang berlaku, tetap saja pernyataan tersebut disayangkan. Kita tidak menginginkan negeri ini kembali pada rezim otoriter yang dengan mudah memberedel media yang dianggap tak sejalan dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Pernyataan Wiranto juga menunjukkan bahwa di satu sisi ada upaya pemerintah untuk membatasi media dalam menyampaikan kritik dan masukan. Jika pemerintah atau pihak mana pun menilai ada media yang menyebarkan informasi menyesatkan, sudah ada mekanisme terkait sengketa pemberitaan, yaitu melalui Dewan Pers. Sengketa muncul karena ada ketidakpuasan salah satu pihak dari pemberitaan media. Dari skala kecil, seperti salah ketik (typo) yang cukup diralat atau koreksi, hingga kasus serius yang harus diselesaikan melalui melalui mekanisme hak jawab atau mediasi oleh Dewan Pers.

Pada 2018, Dewan Pers menerima sebanyak 600 aduan dari masyarakat terhadap media massa. Melihat tren pengaduan yang cenderung bertambah, kita membaca ada dua kemungkinan, yaitu kesadaran masyarakat melapor kepada Dewan Pers semakin bertambah atau kredibilitas jurnalis yang semakin turun. Dari banyak kasus, akurasi dan ketidakberimbangan yang paling banyak dilaporkan, terutama di media dalam jaringan. Adapun tiga poin yang digunakan Dewan Pers dalam menentukan laporan tersebut masuk dalam wilayah sengketa pers atau dapat dilanjut ke ranah pidana, yaitu (1) apakah pemberitaan itu ditulis wartawan, (2) apakah perusahaannya merupakan media sesuai undang-undang, dan (3) apakah merupakan hasil kerja jurnalistik.

Maka dalam konteks ini, pemerintah perlu menelaah kembali wacananya untuk melakukan kontrol terhadap media. Kita tidak ingin negeri ini meniru langkah mundur Myanmar, misalnya. Meski telah membebaskan dua wartawan Reuters, Selasa (7/5/2019), yang meliput kekerasan terhadap orang Rohingya pada 2017, kebebasan pers di negara itu masih terancam karena masih banyaknya aturan hukum yang bisa dipakai untuk menjerat aktivis, jurnalis, atau siapa pun yang mengkritik pemerintah.

Kontrol Sosial

Pada aras idealistis, pers berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang menjaga laju kebijakan pemerintah. Sinamarta dalam buku Media dan Politik: Sikap Pers terhadap Pemerintahan Koalisi di Indonesia(Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014) menyatakan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Kita juga perlu mengingat kembali sejarah dan peran besar pers dalam mengawal kehidupan berbangsa. Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) ditandai oleh kebebasan para wartawan untuk menerbitkan pers. Suwirta dalam Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950-1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional(2008) menyebut, siapa pun yang memiliki modal berupa uang, tidak peduli berasal dari golongan mana pun atau menganut aliran dan ideologi politik apa pun, dengan tanpa memerlukan izin dari siapa pun dapat menerbitkan pers, khususnya surat kabar. Salah satu surat kabar yang lahir pada masa ini ialah Suara Merdeka, yang kali pertama terbit pada 11 Februari 1950.

Sementara pada masa itu, pemerintah Indonesia memang mendorong usaha penerbitan pers dengan cara memberikan bantuan modal, subsidi untuk kertas koran, alat-alat cetak dan berlangganan setiap surat kabar yang terbit (Sjahril & Sjureich, 1971). Usaha dari pemerintah ini berkaitan dengan kebutuhan untuk mendapatkan informasi dan pandangan yang menguntungkan bagi kepentingan dan kebijakan politik pemerintah Indonesia di tengah-tengah masih hidup suburnya pers Belanda dan pers Cina yang membawa suara dan orientasi politiknya masing-masing.

Sekarang, kita juga menaruh harapan besar kepada media ketika era post-truthmelanda pelbagai sendi kehidupan. Kebenaran pers tiada lain adalah kebenaran yang telah teruji melalui kerja jurnalistik yang mengedepankan verifikasi, keberimbangan, dan objektivitas. Hanya cara kerja ini yang menjadikan produk pers memiliki legitimasi sebagai kebenaran ilmiah sekaligus membedakannya dengan desas-desus. Harus diakui, kerja ini semakin membutuhkan konsistensi dan daya tahan di tengah upaya mendelegitimasi fungsi pers.

Sebagai sebuah institusi, fungsi utama pers memang tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga melakukan kontrol sosial kepada pemerintah dan masyarakat. Yang diperlukan bukan membatasi, tapi memastikan pers bertanggung jawab dan mampu menghasilkan karya jurnalistik bermutu yang berlandasakan Kode Etik Jurnalistik. Hanya dengan cara itu pemerintah mendukung pemajuan pers untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Itu jika pemerintahan Joko Widodo, yang hampir pasti berkuasa lagi lima tahun ke depan, tidak ingin tercatat sejarah sebagai rezim yang telah melakukan langkah mundur terhadap kebebasan pers di negeri ini.

Advertisements

Senja Kala Ilmu Humaniora?

Oleh Dhoni Zustiyantoro

Tulisan ini dimuat harian Solopos, Senin (1 April 2019), dapat juga diakses secara daring lewat tautan ini. 

Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Totok Prasetyo, sebagaimana dikutip beberapa media, menyatakan perguruan tinggi atau kampus diarahkan untuk membentuk sarjana yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Totok mengatakan perguruan tinggi jangan sampai mencetak sarjana humaniora dan sosial terlalu banyak. Totok menyebut saat ini Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menahan pembukaan program studi dua cabang ilmu tersebut.

Di media sosial, pernyataan tersebut ramai diperbincangkan terutama oleh kalangan civitas academica. Mereka menilai pernyataan Totok tidak berdasar dan justru bertentangan dengan rencana pembangunan kemanusiaan yang diusung pemerintah.

Peningkatan mutu sumber daya manusia tanpa diimbangi keberpihakan terhadap ilmu-ilmu humaniora adalah hal yang ironis bahkan keliru sejak perencanaan. Untuk itulah, kita perlu melihat fakta secara komprehensif.

Rognvaldur D. Ingthorsson dalam artikel The Natural Vs. The Human Sciences: Myth, Methodology and Ontology (2013) menelusuri sejarah mengapa ilmu-ilmu humaniora yang mencakup filsafat, seni, sastra, dan sejarah dianggap terbelakang dibanding ilmu eksakta.

Peneliti di Universitas Lund, Swedia, itu menyebut ilmu alam menjadi acuan bagi ilmu sosial karena metodologi ilmu alam dinilai lebih pasti. Singkatnya, ilmu eksakta secara metodologi dianggap lebih ilmiah dan menjanjikan hasil yang lebih pasti.

Keyakinan masyarakat atas ilmu eksakta yang lebih unggul pun sebenarnya bukan rahasia. Hal sederhana yang acap kita temui ialah ketika duduk di bangku SMA. Siswa yang mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dinilai lebih pintar, unggul, dan kelak bisa memilih program studi di kampus secara lebih bebas. Hal ini didukung dengan faktor siswa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dianggap “tidak lebih jelas cita-citanya” ketimbang siswa-siswa IPA.

Menerjemahkan Ide
Secara praktis, dalam kaitannya dengan pembangunan negara-bangsa, ilmu humaniora memberi peran dan sumbangsih tak ternilai. Nuke Pudjiastuti (2018) menggarisbawahi ilmu humaniora punya peran penting dalam menerjemahkan pemikiran-pemikiran teoretis dan ide-ide pembangunan yang ideal ke dalam langkah-langkah operasional yang konkret.

Dengan demikian, program pembangunan dapat diimplementasikan secara nyata sesuai dengan kebudayaan, kondisi, dan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, pembaruan isu-isu terkait ilmu humaniora perlu dikembangkan serta didiskusikan secara konsisten.

Kerja-kerja akademis yang dilakukan oleh para cerdik cendekia ilmu humaniora merupakan bagian penting dalam menjaga kebangsaan untuk membangun Indonesia yang berkemajuan.

Pengabaian terhadap hal kompleks ini juga berarti bisa dimaknai sebagai upaya untuk meniadakan satu bagian penting dalam siklus dan tata kelola pembangunan nasional. Sederhananya, pembangunan fisik tanpa dibarengi dengan perspektif humaniora justru akan menihilkan manusia dan kemanusiaan sebagai subjek.

Tanpa menggunakan pendekatan sosiologi, misalnya, negara hanya akan terus-menerus mendakwa desa sebagai sumber inflasi, punya pertumbuhan ekonomi rendah, dan minim daya beli. Itu belum lagi segudang cacian terhadap masyarakat desa yang dinilai tak ingin maju, kurang berpendidikan, berpenghasilan rendah, dan lainnya.

Menurut Sugihen dalam Sosiologi Pedesaan (1996), masyarakat desa memiliki standar kehidupan yang sederhana. Mengukur statistik desa dengan cara pandang kota tidak hanya salah dari segi metodologi, tapi juga akan berakibat pada hasil yang menyimpang dan kebijakan yang didasarkan pada hasil penelitian tersebut bakal merugikan khalayak sasaran.

Belakangan ini fenomena ”keraguan” terhadap ilmu humaniora bahkan muncul di kalangan para peneliti humaniora itu sendiri. Hal itu terutama ketika dikaitkan dengan tuntutan dosen yang mesti menerbitkan artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks Scopus.

Faktanya, jurnal terindeks Scopus untuk ilmu humaniora sangat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan ilmu eksakta. Alhasil, supaya terwadahi, hasil penelitian humaniora mesti dipaksakan masuk ke dalam jurnal-jurnal tersebut. Untuk menjembatani hal itu ada arahan untuk mengubah pendekatan yang digunakan.

Dianggap Tidak Jelas
Metode penelitian deskriptif kualitatif yang acap digunakan oleh para peneliti humaniora belakangan dianggap ”tidak jelas” dan ”diragukan hasilnya” karena, antara lain, sekadar ”berisi deskripsi dan analisis subjektif” serta tidak menyuguhkan angka pasti dan hasil yang memadai.

Metode tersebut memang mewadahi penemuan yang tidak dapat dicapai menggunakan prosedur statistik atau lewat metode kuantitatif lainnya. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif sehingga merupakan perincian dari fenomena yang diteliti.

Hasilnya, para peneliti humaniora pun mesti bergelut dengan angka dan data yang harus dijabarkan secara kualitatif. Apa yang mereka dapat di lapangan mesti dijabarkan melalui angka dan penghitungan atau kalkulasi.

Justifikasi hasil penelitian dinilai lebih valid dan terpercaya ketika di dalam uraian penelitian dijabarkan rumus dan hasil berupa angka-angka yang jelas dan terukur. Bisa dipastikan hasil-hasil penelitian humaniora tersebut bakal tereduksi esensinya.

Dalam konteks kebijakan pemerintah, sebagaimana acap diartikulasikan oleh Presiden Joko Widodo, pada 2019 ini alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfokus pada peningkatan sumber daya manusia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan fokus APBN 2019 adalah pembangunan sumber daya manusia, namun bukan berarti kita meninggalkan pembangunan infrastruktur” (kemenkeu.go.id, 14 Februari 2019).

Dia menyebut APBN 2019 mengalokasikan Rp492,5 triliun untuk mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan. Dukungan sekaligus keberpihakan terhadap ilmu humaniora—juga penelitian-penelitian terkait rumpun ilmu tersebut—akan dapat memastikan implementasi lebih tepat sasaran.

Hal itu karena pelbagai kebijakan bersinggungan langsung dengan realitas masyarakat yang memiliki kondisi sosial beragam. Kita juga jangan mudah lupa pada pelbagai rekomendasi semua kongres dan seminar bertajuk kebudayaan.

Beberapa acara yang melabeli diri sebagai temu kebudayaan pada 2018, seperti Kongres Kebudayaan Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga Mufakat Budaya yang dimotori oleh budayawan Radhar Panca Dahana, setidak-tidaknya mengamanatkan agar masyarakat bangsa ini melihat kembali keberagaman budaya sebagai pemahaman dasar berkehidupan.

Ilmuwan humaniora mengambil peran penting untuk menjembatani, memastikan, dan memberi justifikasi terhadap konsep ideal itu di tengah masyarakat. Kita tidak sedang mencari mana lebih unggul antara ilmu humaniora dan eksakta karena keduanya mengambil peran masing-masing.

Kita hanya berharap pemerintah konsisten menggunakan cara pandang ilmu humaniora dalam pelbagai sisi pembangunan negara-bangsa dan bukan membatasi perkembangannya atau menyeretnya menuju liang lahat.

Mudha Tanpa Daya?

Dening Dhoni Zustiyantoro

Tulisan ini dimuat di rubrik Pamomong harian Suara Merdeka, Minggu (14 April 2019). Versi cetak dapat dibaca di sini, versi daring di sini.

Ana ing ngendi wae perangan sejarah, kawula mudha digadhang-gadhang dadi punjere ngowahi kahanan. Nanging, iku kaya mung dadi crita kang wis klewat. Saiki, kita isih goleki para mudha kang bisa kaya mangkono.

Maneka kedadeyan kang rinasa ora trep kepengin diowahi lumantar maneka cara, wiwit paling alus nganti lumantar angkat senjata. Nanging, nyawang kahanan politik bangsa ing dina-dina iki, kita ora bisa selak yen sansaya akeh para paraga politik kesandhung maneka kasus. Kamangka, paraga politik iku isih mudha lan digadhang bisa ngowahi kahanan lan panganggepe politik ing satengahe bebrayan kang sansaya ora becik.

Ya, pancen ora kurang panyacat marang generasi mudha. Sajrone Wedhatama, ana pupuh kang “paring piweling”: Uripe sepisan rusak/nora mulur nalare ting saluwir/kadi ta guwa kang sirung/sinerang ing maruta/gumrenggeng anggereng anggung gumrunggung/pindha padhane si mudha/prandene paksa kumaki. Katon cetha yen kawula mudha dianggep durung genep ing samubarange, nalare kang pating saluwir, senenge ngomong tanpa dhasar kang kuwat, kaya guwa kang gumrenggeng amarga diserang dening angin gedhe. Uga digambarake yen kemaki wis dadi pepesthene kawula mudha. Kita uga krungu unen-unen menawa “mudha kurang tatakrama”.

Nanging, menawa pancen kudu mangkono. Tanpa kawula mudha, ora bakal ana kamardikan ing 1945, upaya kanggo ngusir penjajah, nganti Reformasi ing 1998. Rasa kurang marem dadi sebabe. Ing kene, mudha uga gambaran kanggo upaya ngowahi kahanan. Atusan taun sadurunge, kita uga maca sejarah Sunan Kalijaga nganti Ki Ageng Suryomentaram kang nduweni panggresula marang kahanan sakiwa-tengene. Sunan Kalijaga nganti direwangi maling bandhane kadipaten kanggo diwenehake marang bebrayan kang sarwa kekurangan. Semono uga Suryomentaram, putra Sri Sultan Hamengkubuwana VII, kang milih metu saka keraton lan ngambara. Dheweke melu ngrasakake urip dadi wong susah.

Ilmuwan politik Ben Anderson (1936—2015) ngandharake yen kawula mudha nduweni posisi wigati sajrone ngowahi kahanan. Sajrone buku Mengenang Ben Anderson: Membangun Hidup Akademia(2016), Dhakidae ngandarake yen Ben Anderson bantah pamawas yen revolusi ing Indonesia diobahke dening “para winasis (intelektual) kang kasisih” lan kaum tertindas, nanging dening kawula mudha.

Banjur, kenapa ing jaman dhemokrasi upaya kaya mangkono malah kepara sansaya kepaten obor? Sepisan, iku amarga kawula mudha durung bisa mangun komunitas politik kang kuwat. Upaya kanggo ngedekake partai kang bisa dadi sarana perjuangan ora entuk panjurung saka bebrayan, mligine sawise Reformasi. Kahanan iki, miturut Anderson, kang ndadekake kawula mudha kang sejatine nduweni pangaribawa (pengaruh) malah gabung dening birokrasi lan pamarentah.

Kaloro, amarga nyatane sipat hedonisme, yaiku gaya hidup kang ora prasaja, ora bisa diinggati dening kawula mudha ing jaman saiki. Akeh kang melik kauripan sarwa gebyar, saengga wis ora maneh mentingake daya juwang marang komunitas lan bangsa. Jagat politik kang korup banjur dadi luwengan kanggo kawula mudha. Kamangka, paribasan ora ana kang ora paham babagan “abang-irenge” kahanan politik kang samesthine dadi wakile bebrayan kang amanah lan ora tumindak kaya mangkono. Nanging, gebyar kadonyan iku mau dadi sabab utama laku kang ala.

Indra Tranggono sajrone “Politik yang Membunuh Tokohnya” (Kompas, 6/4/2019) ngandharake, tanpa pepinginan kanggo ngendhalekake dhiri saka nepsu kadunyan, kawula mudha kang milih dalan politik uga bakal mung keli dening deres ilining laku politik kang ora becik.

Ora Gampang

Nanging, sanajan maneka konsep wis akeh diandharake dening para winasis, nyatane ora gampang nglakoni laku samesthine antarane kawula mudha sajrone politik lan pamarentahan. Cornelis Lay, dwija ing Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada wektu pidhato pengukuhan 6 Februari 2019, paring andharan ngenani “jalan ketiga” antarane para winasis lan panguwasa. Sasuwene iki, antarane para winasis lan intelektual iku padha  mungkuri siji lan liyane. Sing rumangsa dadi winasis kang ahli bakal nduweni posisi dadi wong kang tansah menehi kritik kang ora ana enteke marang panguawasa. Panganggepe winasis, kaya-kaya ora ana bab kang bener ngenani apa wae kang wis ditindakake.

Semono uga ana kahanan suwalike yen para winasis kang lumebu ana sajrone birokrasi, mesthi banjur kelangan daya pamawas kang kritis. Iku amarga dheweke wis ana ing sajrone papan kang kepenak utawa zona nyaman. Birokrasi, ing perangan iki bisa kita jipuk gegambarane pamarentah, nyatane wis lumrah migunakake cara mangkono. Para kanoman kang nduweni sipat kritis iku ora sithik kang diajak manunggal ana sajrone sistem. Birokrasi migunakake cara mangkono supaya para mudha kang kritis iku mau ora nyuwara maneh. “Akeh paraga politik gagap nalika dadi panguwasa lan wusanane mungkuri nalar sehat, ngatonake dhiri minangka manungsa kemaruk kang gila hormat,” kandhane.

Pejabat padha kesinggung wektu diundang lan ora lungguh ana ing papan kang kinurmatan. Ana uga kang bingung kudu macak sing kepriye. Wektu mlaku kudu nganggo kawalan polisi, nganti ana kang matesi pasrawungan marang kanca-kanca lawase lan saben ketemu kudu nganggo birokrasi kang dawa. Paraga politik kang wis nduweni jabatan dhuwur uga gagal nglewati jebakan, minangka tandha khas saka panguwasa nduweni sipat partisan marang pangarsane. Iku durung maneka warna upaya kanggo golek bandha lumantar politik. Apa kita isih nduweni pangarep-arep marang generasi mudha?

Ihwal Sastra Jawa Mendunia dan Penerjemahan sebagai Salah Satu Upayanya

Oleh Dhoni Zustiyantoro

Tulisan versi pdf dapat diunduh di tautan ini.

DALAM seminar yang diselenggarakan Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang di Dekanat Fakultas Bahasa dan Seni, Selasa (2 April 2019), seorang peserta menanyakan, “Bagaimana agar karya sastra Jawa mendunia?”

Lebih lanjut, karena mengaku bekerja pada penerbitan buku—yang sepertinya merupakan dunia baru baginya, lelaki bernama Sukarno asal Semarang itu juga dengan lugu bertanya, “Bagaimana agar buku-buku terbitan saya bisa mendunia?”[1]

Bagi saya, pertanyaan itu menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Keinginan untuk menduniakan sastra Jawa, lebih-lebih dalam konteks ini ialah sastra Jawa modern, merupakan niatan mulia. Ya, kiranya ungkapan tersebut tidaklah berlebihan, terlebih di tengah belum bergairahnya—jika kita sepakat bahwa sastra daerah mesti tak kalah bergairah ketimbang “sastra nasional”, sastra Indonesia—karya dan kritik sastra Jawa.

Namun, di satu sisi, “kemenduniaan” karya sastra Jawa kanon melalui sejumlah karya mestinya bukan hal yang mengagetkan. Kita bisa melihat bagaimanaSerat Centhini telah melanglang buana melampaui batas-batas teritorial negara-bangsanya. Karya itu, untuk menyebut salah satu di antara sekian banyak alih wahana dan bentuk baru karya sastra, diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis oleh Elizabeth D. Inandiak.

Ia juga menulis novel Centhini: Kekasih yang Tersembunyi (2002). Ketika saya bertemu dengannya di Borobudur Writers and Cultural Festival di Magelang pada 2016[2]dan mewawancarainya untuk kebutuhan liputan di harian Suara Merdeka, ia menolak karya itu disebut sebagai terjemahan karena banyak interpretasi baru yang ia masukkan. “Itu karya yang benar-benar lepas dari Centhini,” ujar Elizabeth.

Selain masih sangat jarang menjadi subjek terjemahan ke dalam bahasa internasional, bahasa Jawa sebagai medium penyampai sastra Jawa juga belum dilirik sebagai bahasa penting penerjemahan karya sastra dalam bahasa lain di luar bahasa Jawa. Hingga kini, sejauh pembacaan saya, baru ada sebuah novel berbahasa internasional yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, yaitu Wong Njaba yang berasal dari bahasa Prancis. Novel yang diterjemahkan oleh Revo Arka Giri Soekanto pada 2013 itu memberi warna baru bagi jagat kesusastraan Jawa.

Ani Kusumo dalam skripsi Tokoh Absurd dalam Roman Wong Njaba karya Albert Camus (Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Unnes, 2011) menyebut, novel tersebut mengetengahkan ideologi absurd dan mengusung filsafat eksistensialis. Hal itu nampak terutama dari tokoh utama Wong Njaba, Mersault, yang punya watak dan tindakan yang tidak masuk akal. Ia bahkan tak perlu alasan ketika membunuh salah satu tokoh. Mersault juga menerima hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan kepadanya atas tindakan itu, tanpa merasa perlu melakukan pembelaan.[3]

Sebagai novel pertama Albert Camus[4] yang terbit kali pertama dalam bahasa Prancis dengan judul L’Etranger pada 1942, novel ini merupakan karya kunci yang mengantarkan Camus sebagai tokoh filsafat eksistensialisme. Kita membaca kembali Wong Njabauntuk melihat berbagai cerminan pemikiran yang berkembang di Barat: absurdisme, eksistensialisme, ateisme, nihilisme.[5]

Yang ingin saya katakan, peluang untuk bersanding—kalaulah belum mampu “bersaing” dengan sastra dunia—pada realitasnya belumlah diambil secara menggembirakan oleh bahasa-sastra Jawa, setidaknya lewat jalur penerjemahan. Padahal, itu adalah cara paling mendasar, atau paling mudah, agar karya dalam bahasa Jawa dikenal atau setidaknya dibaca oleh khalayak yang lebih luas. Cara itu pula yang dilakukan oleh pengarang dan penerbit sastra Indonesia. Dalam London Book Fair, 12—14 Maret 2019, di mana Indonesia menjadi tamu kehormatan, sebanyak 23 hak cipta terjual dan 408 judul dalam proses negosiasi. Peran agen sastra dan subsidi penerjemah masih penting untuk masuk ke pasar negara lain karena Indonesia masih kurang dikenal (“Gairah Pustaka di Kensington”, Majalah Tempo, 30 Maret 2019).[6]

Dalam artikel “Pintu ke Negeri Lain”,Tempo menulis pengalaman sejumlah penulis Tanah Air yang bukunya diterbitkan di luar negeri. Intan Paramaditha, misalnya, merasakan betapa pentingnya agen sastra untuk penerbitan bukunya, Apple and Knife dan Gentayangan yang sudah diterbitkan di beberapa negara. Dewi Lestari, penulis Supernovadan Perahu Kertasterlebih dulu bekerja sama dengan penerbit imprint Amazon Crossing sebelum berurusan dengan agen sastra. Dewi mengatakan, Amazon Crossing berminat menerjemahkan Perahu Kertas (Paper Boats) setelah Indonesia mendapat sorotan sebagai tamu kehormatan dalam Frankfurt Book Fair 2015. Setelah meneken kontrak dengan Dewi, barulah Amazon Crossing menggandeng Jacaranda Literary Agency, agensi yang berfokus menggarap karya penulis Asia. “Kami yang melakukan negosiasi dan memediasi penulis dengan penerbit,” ujar Jayapriya Vasudevan, pendiri Jacaranda.

Pameran buku juga mempertemukan penulis novel Pulangdan 9 dari Nadira, Leila S. Chudori, dengan Jerome Bouchaud dari Astier-Pecher Literary Agency. Keduanya berjumpa di Penang, Malaysia, dalam Georgetown Literary Festival, November 2018. Sebelumnya, novel Pulangdi luar negeri ditangani Pontas Agency, agen literasi berbasis di Barcelona, Spanyol. Pontas juga menjadi agen Eka Kurniawan, pengarang novel Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas dan Lelaki Harimau.

***

SEJAUH kita masih sekadar menganggap sastra Jawa ialah sastra berbahasa Jawa, tentu ia hanya akan menjadi konsumsi masyarakat kulturalnya. Harapan—atau imajinasi—menduniakan sastra Jawa dalam percaturan sastra dunia pun ibarat jauh kendang dari penari. Setidak-tidaknya realitas itulah yang kita tangkap dari fenomena sastra dunia.[7]

Padahal, toh kita masih tetap membacaOld Man and The Sea (1952) karya Ernest Hemingway yang diterjemahkan sebagai Lelaki Tua dan Laut, membaca terjemahan Butterfly in The Wind (2008) karya Rei Kimura yang berkisah Konsul Jenderal Amerika di Jepang, Townsend Harris, yang terpikat oleh kecantikan Okichi ketika melihat gadis itu berjalan dari sebuah pemandian umum, atau Novel Tanpa Nama (2007) hasil terjemahan Sapardi Djoko Damono dari Duong Thu Huong yang berisi kisah perjuangan rakyat Vietnam ketika negaranya masih terbelah menjadi dua bagian.

Judul-judul di atas hanyalah sebagian kecil karya kanon dalam kesusastraan Barat yang, tanpa jasa penerjemah dan dukungan yang besar terhadap kapitalisasi penerbitan, hampir mustahil bisa dinikmati oleh pembaca Indonesia—setidaknya bagi pembaca dengan keterbatasan berbahasa Inggris aktif seperti saya. Karya-karya itu telah melampaui batas-batas teritori negaranya dan dikenal hingga jauh ke masyarakat sasaran yang demikian luas.

Persoalannya, dalam konteks kepentingan ini, sudahkah sastra Jawa membaca peluang yang sama? Sudahkah perguruan tinggi yang memiliki prodi bahasa dan sastra Jawa telah melihat peluang—atau setidaknya menganggapnya sebagai hal penting sehingga mengalokasikan mata kuliah yang berorientasi pada tujuan menyiapkan mahasiswanya menjadi penerjemah berkompeten—untuk mengalihbahasakan karya-karya sastra Jawa? Pertanyaan yang terakhir itu berlaku jika kita sepakat pertanyaan terakhir itu disandarkan pada pemahaman bahwa perguruan tinggi masih punya andil terhadap dunia kesusastraan-kebudayaan kita.

Pertanyaan yang lebih mendasar lagi: sudahkah sastra Jawa mendapat sokongan kapitalisasi yang cukup untuk menjadi bagian dari sastra dunia?

***

HAL ihwal kejawaan sebetulnya tidak kurang menjadi tema yang sangat terbuka untuk, katakanlah, “dieksploitasi”. Para penulis sastra Indonesia banyak yang menjadikannya tidak sekadar isian latar suasana, waktu, atau penokohan, tapi menjadikan Jawa sebagai subjek dan orientasi cerita itu sendiri.

Untuk menyebut salah satu karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, misalnya kita bisa mengambil bacaan Surga Sungsang (2014) karya Triyanto Triwikromo. Buku cerita, demikian Triyanto menyebut bukunya yang berisi kumpulan cerita itu, menghembuskan napas Jawa. Bukan hanya setting-nya yang di salah satu wilayah di pantai utara Jawa, tapi juga falsafah Jawa yang berserak di sana-sini.

Kesungsangan itu mungkin termasuk dari sisi alur cerita yang nampak seperti puzzle. Tiap bagian dari buku ini dapat dinikmati tanpa mengaitkannya dengan bagian yang lain, layaknya cerita pendek. Kita diajak menjejaki era berdirinya Tanjungkluwung, masa berdarah 1960-an, penembak misterius pada 1980-an, hingga era sekarang. Semua saling membelit, membawa kita pada suasana jiwa tak stabil yang membayang sepanjang cerita.[8]

Novel liris Surti+Tiga Sawunggaling (2018) karya Goenawan Mohamad tampil dalam London Book Fair 2019 dengan judul The Woman Who Dreamet of Three Birds. Di dalamnya kita akan mendapati tokoh Surti dalam novel dengan latar tempat Pekalongan ini sebagai tokoh perempuan yang kuat, pasrah, dan melawan arus hidup dengan penuh ketenangan lewat membatik. Batik lantas menjadi simbol perlawanan perempuan yang pasrah, tegar, dan kuat menerima takdir.

Begitu pula kisah-kisah “sangat Jawa” lainnya dalam bahasa non-Jawa, seperti Pengakuan Pariyem: Dunia Batin Seorang Wanita Jawa (1981) yang menjadi karya utama Linus Suryadi AG. Karya tersebut diterjemahkan dalam bahasa Belanda dengan judul De Bekentenk van Pariyem (1985), dan atas dukungan UNESCO dialihbahasakan dalam bahasa Prancis, Les Confession de Pariyem,dan dalam bahasa Inggris, Pariyem’s Confession.[9]

John H. McGlynn, Koordinator Bidang Program Komite Pelaksana London Book Fair 2019, mengatakan banyak hambatan dalam upaya penerjemahan sastra Indonesia ke bahasa lain, terutama ialah soal Indonesia yang kurang dikenal. Buku fiksi yang diminati pun bukan karya klasik, tapi kontemporer. Jika karya tersebut ditulis oleh pengarang yang belum dikenal luas, sulit untuk mendapatkan pasar. Di sisi lain, dibutuhkan peran agen sastra dalam perdagangan hak cipta. Para agen ini yang akan aktif mencari karya untuk diterbitkan dalam bahasa lain (Majalah Tempo, 30 Maret 2019).

***

DARI perspektif yang saya bangun, diskusi yang ingin saya hadirkan ialah perlu dan pentingnya melihat kondisi—sebelum jauh menengok posisi, lebih-lebih kualitas karya dan terbitan—sastra Jawa masa kini. Kita patut optimistis pada pelbagai angan besar ihwal kemenduniaan sastra Jawa. Namun, sastra Jawa nyatanya belum bernasib lebih baik dari apa yang saya sebut dalam esai-esai saya sejak 2010, yakni “Hidup dan dihidupi oleh pengarang”. Setelah menunaikan kewajiban sebagai pengarang, agar bisa dibaca oleh banyak orang—tentu saja dalam wujud ideal sebuah karya buku—ia mesti menerbitkan karyanya secara indie, yang tak jarang mesti lebih dulu mengeluarkan ongkos produksi cetak, lalu memikirkan penjualannya.

Setiap tahun, di luar majalah berbahasa Jawa yang masih eksis seperti Panjebar Semangat dan Jaya Baya yang memuat sejumlah crita cekak dan geguritan, terbit 10-20 judul buku, baik novel, kumpulan crita cekak, maupun kumpulan geguritan. Penerbit-penerbit besar tak pernah melirik karya-karya sastra Jawa karena pertimbangan segmen pembaca yang terbatas yang akan berbanding lurus dengan pendapatan, terlebih ditulis oleh pengarang-pengarang yang relatif belum dikenal (baca pendapat saya yang dikutip Kompas, “Digitalisasi Sastra Jawa Mendesak”, 23 Agustus 2018).

Gerilya penerbitan secara indie atau independen seperti itu bukannya buruk. Justru sebaliknya, proses itu melawan dominasi penerbit besar. Pengarang dan penerbit indie secara bersama ingin melawan dominasi penerbit yang memiliki jaringan distribusi luas. Terlebih pada era digital, melalui media sosial, saat ini tentu cara menjual dan menjaring pembaca lebih luas relatif lebih mudah dilakukan. Namun, siapa berkewajiban mengontrol kualitas karya—jika kita bersepakat menyandarkan perbincangan ini pada level yang sama dengan sastra Indonesia dan dunia? Penerbit indie, dengan keterbatasan sumber daya dan sekaligus niatan mewadahi semua orang yang ingin menerbitkan buku, pastilah meloloskan semua konten.[10]

Ketika sastra pada medium bahasa lain menjadi sarana penyampai ideologi, atau setidaknya pesan-pesan pengarang lewat “permainan logika”, apakah sastra Jawa masih sekadar berkutat pada genre “realisme” dan “autobiografi”?[11] Implikasinya, apakah sebagai masyarakat Jawa kita hanya ingin dilihat oleh peneliti asing lewat realitas di dalam karya-karya sastra—karena di dalamnya, misalnya, sekadar muncul narasi deskriptif ihwal lingkungan sosial dan budaya di Jawa? Tentu hal itu perbincangan lanjutan dari asumsi bahwa realitas sastra di dalam sastra ialah cerminan realitas sosial dan budaya masyarakat tempat karya sastra itu lahir.[12]

Semoga tulisan ini membuka dialog untuk menggairahkan denyut kesusastraan Jawa, tentu bagi kita yang sepakat bahwa sastra Jawa berpeluang menjadi “sastra dunia”. Atau pandangan ini terlalu ngayawara, tidak perlu, sehingga kita biarkan saja ia menjadi “sastra lokalitas” dalam semua aspek kesusastraannya?

Semarang, 11 April 2019

Tulisan diunggah di web pribadi penulis, merengkuhsenja.wordpress.com


[1]Baca hasil liputan seminar yang menghadirkan narasumber dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Unnes, Dr. Sucipto Hadi Purnomo; sastrawan Jawa asal Jawa Timur, Bonari Nabonenar; dan guru Bahasa Jawa yang juga pengarang, Rini Tri Puspohardini (Salatiga) dan Jefrianto (Purwokerto) ini di harian Suara Merdeka, “Sastra Jawa Didorong Merespons Zaman”, Kamis (4/4/2019).

[2]Sebuah perhelatan budaya tahunan, Borobudur Writers & Cultural Festival (BWCF), yang melibatkan sekurang-kurangnya 300 penulis dan budayawan, akademisi, pakar sejarah, sastrawan, arkeolog, rohaniawan, penulis buku, dalang, filolog, dan lain-lain, digelar secara rutin setahun sekali. Pada 2016, BWCF mengambil tema “Setelah 200 Tahun Serat Centhini”, diselenggarakan di Magelang dan Yogyakarta, 5—8 Oktober 2016. BWCF adalah sebuah festival budaya yang berbeda dengan festival sejenis karena selalu mengangkat khazanah budaya Nusantara, terutama dalam perspektif sastra maupun dari sisi kajian sejarah dan arkeologis. Meski selama ini telah muncul berbagai kajian oleh para peneliti dari dalam negeri maupun luar negeri, semua itu belum sepenuhnya mengungkapkan masa silam Nusantara yang sangat kaya. Terkait acara pada 2016, baca antara lain liputan Tirto.id, https://tirto.id/bwcf-setelah-200-tahun-serat-centhini-bQxr

[3]Dalam penelitian ini, seperti diuraikan Ani Kusumo dalam simpulannya, masih banyak aspek intrinsik yang belum diuraikan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji Wong Njaba karya Albert Camus secara komprehensif agar benar-benar dapat memperkaya khazanah penelitian sastra Jawa di Indonesia. Penelitian itu diperlukan, misalnya, untuk melihat apakah ada perbedaan antara absurditas ala Barat dan Indonesia dengan absurditas ala Jawa. Skripsi tersebut dapat diakses secara daring melalui https://lib.unnes.ac.id/10726/

[4]Albert Camus, lahir di Aljazair pada 7 November 1913 dan meninggal di Villeblevin (Prancis) pada 5 Januari 1960, dalam umur 46 tahun. Camus meninggal akibat kecelakaan di mana mobil yang dikendarainya bersama seorang penerbitnya bernama Michelle Gallimard menabrak pohon. Camus mulai dikenal banyak orang karena novel pertamanya, yaitu L’Etranger dan mulai memperoleh penghargaan seperti Penghargaan Nobel pada tahun 1957 pada bidang Kesusastraan. Melalui novel L’Etranger, Camus memperkenalkan pemikirannya dan menciptakan suatu mazhab filsafat dalam eksistensialisme yaitu absurdisme.

[5]Simak salah satu uraian bagus ihwal kaitan Albert Camus dan filsafat eksistensialis berjudul “Albert Camus dan Ketidakberdayaan Hidup” di http://lsfcogito.org/albert-camus-ketidakbermaknaan-hidup/, diakses Jumat, 5 April 2019, pukul 23.00 WIB.

[6]Majalah Tempoedisi 30 Maret 2019 menurunkan rubrik Selingan yang berisi dua laporan dari acara London Book Fair 2019 dengan judul “Gairah Pustaka di Kensington” dan “Pintu ke Negeri Lain”.

[7]Nirwan Dewanto menganggap definisi “sastra dunia” bermasalah ketika pengertian tersebut sekadar disandarkan pada pengertian bahasa di dalam sastra mesti menggunakan bahasa Inggris. Padahal, definisi itu, di satu sisi, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kuat bangsa-bangsa bekas penjajah, yang membuat mereka menjadi agen globalisasi yang kuat. Tanpa menjalankan diplomasi budaya yang genah—yang bisa membuat hasil-hasil seni dan sastra sebuah bangsa dikenal masyarakat internasional—mustahil karya bangsa itu dapat dikenal. Nirwan menganggap sastra Indonesia termasuk ke golongan ini. Uraian Nirwan Dewanto di http://islandsofimagination.id/web/id/articles/dimanakah-sastra-duniadiakses Senin, 8 April 2019, pukul 10.40 WIB.

[8]Uraian lengkap dapat dibaca dalam esai Joss Wibisono “Mendengar Surga Sungsang” di Suara Merdeka, 30 Maret 2014(tautan: https://gatholotjo.com/2014/04/01/mendengar-surga-sungsang-oleh-joss-wibisono-2/), dan esai saya, “Lima Buku Kusala Sastra Khatulistiwa” di Suara Merdeka, 19 Oktober 2014 (dalam buku Tentang Jawa dan Hal-hal Tak Selesai, 2017). Surga Sungsang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Upside-Down Heaven yang dipamerkan dalam Frankfurt Book Fair 2015.

[9]Febri Nur Indah Sari dalam penelitiannya, Konsep Nrima pada Novel Pengakuan Pariyem: Kajian Semiotika Umberto Eco (Jurnal Sastra Indonesia Unnes, 2013) menemukan konsep nrima yang sesuai dengan falsafah Jawa maupun yang tidak sesuai dengan falsafah Jawa. Peneliti mencoba mengategorikan tujuh sikap Pariyem yang sesuai dengan falsafah Jawa. Tujuh sikap tersebut yaitu, 1) Pariyem menganggap bahwa badan dan jiwanya ibarat harta karun; 2) Pariyem mengibaratkan perjalanan hidupnya sebagai air yang mengalir; 3) Sikap nrima Pariyem saat menanggapi komentar-komentar negatif dari orang-orang di sekitarnya; 4) Pariyem percaya bahwa setiap orang membawa kabegjan masing-masing; 5) Sikap keikhlasannya sebagai babu; 6) Sikap introspeksi diri; dan 7) Sikap mengalah. Hasil dari ketujuh sikap di atas berupa sikap krasanyang dibangun oleh Pariyem.

[10]Zustiyantoro, Dhoni. 2017. “Menggagas Novel Pengganti Skripsi” dalam buku Tentang Jawa dan Hal-hal Tak Selesai. Semarang: Cipta Prima Nusantara.

[11]Simak pula pendapat Ayu Utami dalam diskusi Komunitas Salihara, “Realisme dan Autibiografi: Kelemahan Sastra Kita?”, dengan pembicara Ayu Utami dan Nirwan Dewanto, di Serambi Salihara, 16 Janauari 2019. Video bisa diakses di kanal Youtube lewat tautan https://www.youtube.com/watch?v=gcSbluzKzk0&t=1597s

[12]Baca, antara lain, uraian Sapardi Djoko Damono dalam Sosiologi Sastra (Magister Ilmu Susastra Undip, 2003).

Golek Kubur Sastra Jawa

Tulisan ini dimuat di rubrik Pamomong harian Suara Merdeka, Minggu (31 Maret 2019). Versi cetak dapat diunduh di sini, versi daring juga dimuat di sini.

Sastra Jawa ora duwe kuburan. Mangkono ujare Daniel Tito ana ing tulisan kanggo sarana paring panyaruwe marang tulisanku, “Masa Depan Sastra Jawa”, ing Suara Merdeka (2014).

Limang taun sawise, kita durung meruhi generasi mudha milih dhapukan dadi dhuta pamethuk. Apa kubur kanggo sastra Jawa wis nyata? Pitakonan liya kang perlu diajokake: apa sastra Jawa pancen isih lan bisa urip, apa mung ethok-ethok urip? Grengseng kaya mangkene perlu dirumat minangka upaya kanggo narik kawigaten para pamangku pamarentahan supaya tansah dadi perangan saka birokrasi.

Aja nganti pamarentah ing mburi mung bakal nggresula amarga kasusastran Jawa, minangka perangan wigati saka ngrembakane basa dhaerah, mung disawang “sansaya kurang penuture” utawa “sansaya ilang”.

Ya, iku yen kita isih nduweni kapercayan marang pihak kasebut. Amarga kasunyatane, sastra ó ing perangan iki sastra Jawa ó mung urip lan diuripi dening para pengarang. Tanpa ana pengarang kang nulis buku, nerbitake, banjur dodolan sacara mandhiri, sastra Jawa menawa wis “kukut” amarga wis ora ana terbitan anyar.

Miturut pamawas sosiologi sastra, ora dadi wadi maneh yen nyatane para penerbit gedhe ora nduweni krenteg kanggo nerbitake sastra dhaerah. Iku amarga penerbit mesthi nggatekake pasar: cepet payu apa ora lan bathi akeh apa stihik. Supaya bisa mlebu toko buku gedhe temtu mbutuhake modhal kang ora sithik. Royalti utawa persenan kanggo pengarang mung pirang persen saka buku kang payu. Pancen, sasuwene iki, orientasi pengarang sastra Jawa isih ana ing penerbitan buku.

Sarana digital, kaya lumantar medhia sosial lan maneka werna sarana kreatif ana ing jagad internet, durung dilirik minangka perangan kang wigati kanggo njurung ngrembakane kasusastran Jawa. Saliyane iku, terbitan awujud buku, bisa kumpulan geguritan, cerita cekak (cerkak), utawa novel, mung udakara cacah 10 nganti 20 irah-irahan saben taun (Zustiyantoro, 2018).

Asil-asil karya kreatif kang awujud geguritan, cerita cekak, nganti novel kang nggunakake basa Jawa pancen sacara langsung bisa sinebut “karya sastra Jawa modern”. Nanging’’ upama kita nyandhingake karo sastra kang awujud liya, kaya Indonesia ó kahanan ing jagad dhigital durung bisa sinebut luwih ngrembaka lan gawe bungah.

Salin wujud utawa alih wahana sastra Jawa ora ateges ora ana. Nanging, sepisan maneh, isih kurang banget. Kamangka, saiki generasi mudha paribasan wis ndadekake sarana dhigital iku dadi “omah kelorone”. Saben wektu ora bisa dipisahake saka teknologi, utamane salah sawijine perangane yaiku medhia sosial.

Perangan Wigati
Mula saka iku, ndadekake sastra Jawa dadi perangan saka teknologi uga bab kang ora kalah wigati. Kanthi bisa salin wujud ing karya liyane, uga ateges ndadekake kasusastran Jawa bisa luwih ditampa. Tekan kene, menawa bisa luwih cetha taksebutake: nalika asil-asil teknologi wis dadi orientasi lan dadi sarana marang maneka kabutuhan urip, ora ana cara liya kajaba sastra Jawa uga mesthi manjing marang sarana kasebut.

Upaya kanggo nginggati, kepara malah nulak teknologi, malah cepet-cepet “nyepakake kubur” kanggo sastra Jawa. Akeh conto kang bisa dadi sarana mawas dhiri. Kita mesthi bisa maca kahanan nalika ora sithik toko buku kang tutup. Ing Semarang, upamane, miturut asil liputanku taun 2016 wektu isih aktif dadi juru warta ing koran iki, ora sithik toko lan sewan buku wis padha tutup.

Alesan tutup uga meh padha kanggo siji lan liyane, yaiku rega sewa toko kang sansaya mundhak utawa ora bisa maneh narik wong-wong kanggo padha menyang toko kanggo tuku utawa nyewa buku. Ing Jakarta, wulan Maret iki, toko buku Cak Tarno ing kampus Universitas Indonesia kukut amarga ora kuwat mbayar sewa kios. Iku durung maneh ngrembug pira cacahe buku awujud sastra Jawa kang ana ing rak-rak buku toko kang ora sepira utawa malah akeh kang ora ana.

Ora kepengin urusan dawa karo penerbit kang kapitalis, pengarang luwih milih nerbitake sacara mandhiri, kaya andharan ana ing ngarep. Ya, ing perangan kang luwih jembar, kita nduweni kapitayan menawa teknologi bisa njembarake pamawas lan ora maneh matesi bahan wacanan mung lumantar laladan utawa sacara geografis.

Kanthi teknologi, kabeh bisa dientuki kanthi cepet. Buku, majalah, koran minangka sarana sastra ing wektu iki wis bisa dientuki. Semono uga sastra Jawa kang kudu tansah bisa manjing marang globalisasi. Kita sejatine wis bombong nalika ing Youtubelan Instagramuga akeh vidheo kang isi bocah maca geguritan, gawe musikalisasi geguritan, utawa pentas drama lan monolog migunakake basa Jawa. Ing medhia sosial uga wis ana saperangan akun kang digunakake kanggo sarana makarya lan gawe bab kreatif iku mau.

Iku durung maneh sastra Jawa mesthi disampiri jejibahan kang abot, yaiku ó kaya kang asring diandharake dening para budayawan — mesthi ngemban ngrembakake kabudayan Jawa kang adiluhung.

Nanging, sejatine iku rong perangan kang beda. Nalika makarya, pengarang ora perlu mikirake maneka jejibahan kang kasampiran iku. Tugase pengarang mung makarya saapik-apike. Ngenani kepriye olehe arep negesi lan naliti karya kang wis kasil, temtu iku ana ing tangan pamaos lan panaliti.

Ngrembug kahanan sastra Jawa nyatane magepokan bab-bab liya kang wiyar lan maneka warna. Mula, sapa wae kang rumangsa melu dadi perangan kudu melu ngopeni lan ndadekake sastra Jawa supaya bisa urip ing jaman apa wae. Maneka upaya perlu tansah dijurung supaya kasusastran Jawa ora age-age nemu kubur ing jaman dhigital iki.

Rindu Bangsa yang Mengedepankan Rasa

Oleh Dhoni Zustiyantoro

Tulisan ini dimuat di harian Solopos, Sabtu, 12 Januari 2019. Versi daring juga dapat dibaca pada web Solopos.com pada tautan ini.

Masyarakat bangsa ini, terlebih yang terepresentasi lewat media sosial, semakin mengabaikan rasa. Kita merindukan bangsa yang mengedepankan rasa-pangrasa: mengkritik dan berpendapat tanpa melukai perasaan siapa pun, berkuasa dengan prinsip memanusiakan kawula, atau setidaknya: bermedia sosial secara ramah!

Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Oman Fathurahman, dalam tulisan berjudul Bangsa Ini Perlu Rasa menyebut kita perlu kembali menghayati nilai-nilai kehalusan sastra dalam menyampaikan pesan-pesan agama.

Oman menyebut belakangan ini atmosfer keberagaman kita terasa ”sumpek” karena masing-masing tafsir agama selalu dikaitkan dengan pilihan politik. Seolah-olah di surga dan neraka nanti hanya ada hitam dan putih dua kelompok hamba: pendukung calon presiden ini di satu sisi dan pendukung calon presiden itu di sisi lainnya.

Sastra mengajarkan kehalusan karena gagasan dan ideologi yang ingin disampaikan tersamar di balik pelbagai tanda yang berserak dan mesti ditafsir ulang oleh pembaca. Membaca sastra berarti menyelami lautan makna semiotis yang berlapis-lapis.

Itu memberikan pengalaman sekaligus kenikmatan tekstual: menyelami pelbagai peristiwa, konflik, karakter tokoh, tema, hingga menangkap makna dan amanat yang tersirat. Tak mengherankan dalam konteks pendidikan sastra dipilih menjadi salah satu medium untuk memupuk karakter.

Abai

Apakah sastra bisa menghaluskan—atau dalam anjuran John F. Kennedy—”meluruskan politik yang bengkok” dalam praksis politik kita hari ini? Realitasnya para politikus semakin abai terhadap pengedepanan rasa. Dampak dari pengabaian itu bisa kita lihat dari masih suburnya korupsi, suap, hingga masifnya produksi dan penyebaran hoaks bahkan secara sadar oleh politikus dan orang-orang di sekeliling mereka.

Pesan-pesan kebangsaan yang mestinya menjadi spirit roda perpolitikan makin terkubur di tengah keriuhan media sosial. Realitas makin jauhnya kita dari kedalaman teks sastra nyatanya selaras dengan saling hujat di media sosial yang tak pernah sepi.

Keramaian itu tidak hanya muncul menjelang kontestasi politik, namun mengekor hingga jauh setelah itu dan kembali tersambung kembali pada agenda politik berikutnya. Setidaknya hal itu tergambarkan pada pemilihan presiden 2014, pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, dan pemilihan presiden 2019. Itu artinya pola penyerapan kita telah bergeser dari teks makro (sastra) ke teks mikro (unggahan di media sosial).

Teks yang dalam, reflektif, dan sarat permenungan tak pernah bisa kita dapati di media sosial karena di situ kita terus dipertontonkan mereka yang mencari pembenaran ketimbang kebenaran. Inilah zaman pasca-kasunyatan, ketika kebenaran ilmiah dan hasil kerja jurnalistik kalah oleh kepercayaan yang dibungkus sentimen politis.

Alhasil, publik tak lagi mengenal politik sebagai ”pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan” sebagaimana dimaknakan Kamus Besar Bahasa Indonesia versi dalam jaringan. Lantas, apakah politikus negeri ini tak gemar membaca sastra atau rendah dalam literasi politik? Jika bersandar pada realitas faktual, pertanyaan ini tentu tak membutuhkan jawaban.

Bangsa Perasa

Kalau kita melihat garis sejarah, bangsa ini adalah bangsa yang perasa. Masyarakat bangsa Indonesia secara kolektif telah belajar untuk terus mengedepankan rasa, mendayagunakan akal budi, untuk menjadi manusia seutuhnya.

Hal itu sejalan dengan pandangan filsuf Rene Descartes (1596-1650) yang menyebut sudah semestinya manusia ikut andil dalam berpikir dan bertanggung jawab atas kemajuan dunia dan kehidupan dirinya.

Budaya Jawa membahasakannya sebagai memayu hayuning bawana. Ihwal bagaimana belajar sekaligus menjaga rasa, kita sebenarnya ”sekadar” perlu menengok kembali tradisi Nusantara. Pelbagai naskah, tradisi lisan, maupun adat istiadat yang diajarkan secara turun-temurun telah menjadi kekhasan tersendiri dan menarik minat masyarakat dunia.

Tak terhitung lagi hasil penelitian, buku, dan publikasi ilmiah terkait hal tersebut. Dalam tradisi Jawa, misalnya, ada cara dan ungkapan halus dalam melontarkan kritik. Orang Jawa akan mengatakan,”Sampun sae, nanging miturut kula langkung sae menawi…” Dalam bahasa Indonesia,”Sudah bagus, tapi menurut saya akan lebih bagus jika…”

Hal itu diucapkan tiada lain untuk momong rasa (menjaga perasaan) orang yang sedang dikritik. Masyarakat Jawa selalu ingin bersikap selaras karena rukun agawe santosa, crah agawe bubrah: rukun akan menjadikan bebas dari kesulitan, aman, dan sejahtera; perpecahan membuat rusak tatanan.

Aku yang Lain

Pada titik inilah sebenarnya ada ikhtiar untuk ngrasakke rasane wong liya, ikut menerka sekaligus merasakan perasaan orang lain. Keengganan untuk menyakiti orang lain tiada lain adalah upaya untuk menganggap orang selain saya sebagai ”aku yang lain” (I’m another). Tindakan yang dilakukan terhadap orang lain tersebut didasarkan pada apa yang sedang dia alami agar relasi dan tatanan tidak bubrah.

Bangsa ini juga perlu mengingat kembali semangat para pendiri bangsa dalam menyatukan rasa agar lepas dari belenggu kolonialisme. Tanpa semangat kuat terhadap rasa berkebangsaan, mustahil kita kini mencecap kehidupan merdeka.

Jalan politik orang-orang besar pendiri bangsa ini seperti Sukarno, Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, Agus Salim, Tan Malaka, dan Kartini, sarat dengan angan-angan besar itu.

Eksistensi Indonesia sebagai bangsa yang majemuk telah berlangsung setidaknya sejak 70.000 tahun silam (Kompas, 8/1/2019). Menjadi aneh ketika kini ada pihak-pihak yang mencoba mengusik kebinekaan dan mempersoalkan keberagaman di negeri ini.

Kontestasi politik sebagai jalan mengelola bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sudah semestinya mengedepankan rasa, saling memanusiakan, menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran, dan bukan sebaliknya.