Rindu Bangsa yang Mengedepankan Rasa

Oleh Dhoni Zustiyantoro

Tulisan ini dimuat di harian Solopos, Sabtu, 12 Januari 2019. Versi daring juga dapat dibaca pada web Solopos.com pada tautan ini.

Masyarakat bangsa ini, terlebih yang terepresentasi lewat media sosial, semakin mengabaikan rasa. Kita merindukan bangsa yang mengedepankan rasa-pangrasa: mengkritik dan berpendapat tanpa melukai perasaan siapa pun, berkuasa dengan prinsip memanusiakan kawula, atau setidaknya: bermedia sosial secara ramah!

Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Oman Fathurahman, dalam tulisan berjudul Bangsa Ini Perlu Rasa menyebut kita perlu kembali menghayati nilai-nilai kehalusan sastra dalam menyampaikan pesan-pesan agama.

Oman menyebut belakangan ini atmosfer keberagaman kita terasa ”sumpek” karena masing-masing tafsir agama selalu dikaitkan dengan pilihan politik. Seolah-olah di surga dan neraka nanti hanya ada hitam dan putih dua kelompok hamba: pendukung calon presiden ini di satu sisi dan pendukung calon presiden itu di sisi lainnya.

Sastra mengajarkan kehalusan karena gagasan dan ideologi yang ingin disampaikan tersamar di balik pelbagai tanda yang berserak dan mesti ditafsir ulang oleh pembaca. Membaca sastra berarti menyelami lautan makna semiotis yang berlapis-lapis.

Itu memberikan pengalaman sekaligus kenikmatan tekstual: menyelami pelbagai peristiwa, konflik, karakter tokoh, tema, hingga menangkap makna dan amanat yang tersirat. Tak mengherankan dalam konteks pendidikan sastra dipilih menjadi salah satu medium untuk memupuk karakter.

Abai

Apakah sastra bisa menghaluskan—atau dalam anjuran John F. Kennedy—”meluruskan politik yang bengkok” dalam praksis politik kita hari ini? Realitasnya para politikus semakin abai terhadap pengedepanan rasa. Dampak dari pengabaian itu bisa kita lihat dari masih suburnya korupsi, suap, hingga masifnya produksi dan penyebaran hoaks bahkan secara sadar oleh politikus dan orang-orang di sekeliling mereka.

Pesan-pesan kebangsaan yang mestinya menjadi spirit roda perpolitikan makin terkubur di tengah keriuhan media sosial. Realitas makin jauhnya kita dari kedalaman teks sastra nyatanya selaras dengan saling hujat di media sosial yang tak pernah sepi.

Keramaian itu tidak hanya muncul menjelang kontestasi politik, namun mengekor hingga jauh setelah itu dan kembali tersambung kembali pada agenda politik berikutnya. Setidaknya hal itu tergambarkan pada pemilihan presiden 2014, pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, dan pemilihan presiden 2019. Itu artinya pola penyerapan kita telah bergeser dari teks makro (sastra) ke teks mikro (unggahan di media sosial).

Teks yang dalam, reflektif, dan sarat permenungan tak pernah bisa kita dapati di media sosial karena di situ kita terus dipertontonkan mereka yang mencari pembenaran ketimbang kebenaran. Inilah zaman pasca-kasunyatan, ketika kebenaran ilmiah dan hasil kerja jurnalistik kalah oleh kepercayaan yang dibungkus sentimen politis.

Alhasil, publik tak lagi mengenal politik sebagai ”pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan” sebagaimana dimaknakan Kamus Besar Bahasa Indonesia versi dalam jaringan. Lantas, apakah politikus negeri ini tak gemar membaca sastra atau rendah dalam literasi politik? Jika bersandar pada realitas faktual, pertanyaan ini tentu tak membutuhkan jawaban.

Bangsa Perasa

Kalau kita melihat garis sejarah, bangsa ini adalah bangsa yang perasa. Masyarakat bangsa Indonesia secara kolektif telah belajar untuk terus mengedepankan rasa, mendayagunakan akal budi, untuk menjadi manusia seutuhnya.

Hal itu sejalan dengan pandangan filsuf Rene Descartes (1596-1650) yang menyebut sudah semestinya manusia ikut andil dalam berpikir dan bertanggung jawab atas kemajuan dunia dan kehidupan dirinya.

Budaya Jawa membahasakannya sebagai memayu hayuning bawana. Ihwal bagaimana belajar sekaligus menjaga rasa, kita sebenarnya ”sekadar” perlu menengok kembali tradisi Nusantara. Pelbagai naskah, tradisi lisan, maupun adat istiadat yang diajarkan secara turun-temurun telah menjadi kekhasan tersendiri dan menarik minat masyarakat dunia.

Tak terhitung lagi hasil penelitian, buku, dan publikasi ilmiah terkait hal tersebut. Dalam tradisi Jawa, misalnya, ada cara dan ungkapan halus dalam melontarkan kritik. Orang Jawa akan mengatakan,”Sampun sae, nanging miturut kula langkung sae menawi…” Dalam bahasa Indonesia,”Sudah bagus, tapi menurut saya akan lebih bagus jika…”

Hal itu diucapkan tiada lain untuk momong rasa (menjaga perasaan) orang yang sedang dikritik. Masyarakat Jawa selalu ingin bersikap selaras karena rukun agawe santosa, crah agawe bubrah: rukun akan menjadikan bebas dari kesulitan, aman, dan sejahtera; perpecahan membuat rusak tatanan.

Aku yang Lain

Pada titik inilah sebenarnya ada ikhtiar untuk ngrasakke rasane wong liya, ikut menerka sekaligus merasakan perasaan orang lain. Keengganan untuk menyakiti orang lain tiada lain adalah upaya untuk menganggap orang selain saya sebagai ”aku yang lain” (I’m another). Tindakan yang dilakukan terhadap orang lain tersebut didasarkan pada apa yang sedang dia alami agar relasi dan tatanan tidak bubrah.

Bangsa ini juga perlu mengingat kembali semangat para pendiri bangsa dalam menyatukan rasa agar lepas dari belenggu kolonialisme. Tanpa semangat kuat terhadap rasa berkebangsaan, mustahil kita kini mencecap kehidupan merdeka.

Jalan politik orang-orang besar pendiri bangsa ini seperti Sukarno, Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, Agus Salim, Tan Malaka, dan Kartini, sarat dengan angan-angan besar itu.

Eksistensi Indonesia sebagai bangsa yang majemuk telah berlangsung setidaknya sejak 70.000 tahun silam (Kompas, 8/1/2019). Menjadi aneh ketika kini ada pihak-pihak yang mencoba mengusik kebinekaan dan mempersoalkan keberagaman di negeri ini.

Kontestasi politik sebagai jalan mengelola bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sudah semestinya mengedepankan rasa, saling memanusiakan, menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran, dan bukan sebaliknya.

Advertisements

Memperkukuh Legitimasi Pers

Oleh Dhoni Zustiyantoro

Versi lebih pendek dari tulisan ini dimuat di Harian Suara Merdeka, Kamis, 3 Januari 2019. Versi cetak bisa diunduh di sini.

SERANGAN yang berulang kepada media massa arus utama mesti diwaspadai sebagai sebuah ancaman terhadap modal sosial pers sebagai rujukan publik dalam mencari fakta. Pers sepanjang 2018 melewati tantangan berat karena sepanjang tahun itu keriuhan media sosial dan politik menyeret sekaligus mendelegitimasi usaha untuk menghadirkan rujukan terpercaya lewat produk jurnalistik.

Selain mengalami disrupsi sarana penyebaran, pers Indonesia menghadapi tantangan ketika publik semakin tidak bisa bersepakat mana kebenaran yang pasti dan mana yang sekadar desas-desus. Seperti telah berkali ulang membaca sejumlah wacana, kini kita memasuki era pascakebenaran di mana media sosial telah menjadi palagan. Di sana, kita setiap waktu mendapati perang retorika di mana informasi faktual dan kebenaran ilmiah kalah oleh keyakinan belaka. Pada titik inilah publik membutuhkan “hakim” yang memutuskan. Selain akademikus di perguruan tinggi, pers yang memiliki disiplin kerja ketat punya peran tersebut (Tempo, 21/12/2018).

Tanpa pers yang terpercaya, manipulasi dan disinformasi lebih mudah terjadi dan sangat mengkhawatirkan. Di sisi lain, pelbagai ancaman yang mencoba menggeser peran pers mesti dimaknai sebagai tantangan untuk menghadirkan produk jurnalistik yang akurat, jernih, dan bermutu. Fungsi edukasi ini akan membentuk ekosistem publik yang membutuhkan referensi terpercaya.

Untuk hal ini, kita perlu belajar dari Jepang sebagai negara dengan teknologi maju dan inovatif, oplah surat kabar di negara “Matahari Terbit” itu nyatanya tetap tinggi. Koran Yomiuri Shimbunyang terbit sejak 1874, misalnya, tetap sukses meraih pembaca di tengah kemudahan masyarakat mengakses berita melalui internet. Koran itu terbit dua kali sehari (edisi pagi dan sore) dan masih mampu menjaga konsistensi oplahnya sebanyak 10 hingga 11 juta eksemplar per hari. Koran Asahi Shimbunmemiliki oplah harian sebanyak 6,6 juta eksemplar (Yuniarto, 2017).

Lantas, apa yang ditulis media massa di Jepang sehingga pembacanya memiliki keterikatan kuat? Koran Kahoku Shimpo, misalnya, hingga 2018 atau tujuh tahun setelah tsunami di Jepang pada 2011, secara terus-menerus membuat liputan khusus mengenai dampak dan progres pemulihan bencana yang menewaskan lebih dari 20.000 orang itu. Sejumlah media massa juga saling bekerja sama membuat gerakan mitigasi bencana. “Kami akan terus memberitakannya agar anak kami nanti paham betapa dampak tsunami sungguh luar biasa.” (Irawati, 2018). Publik Jepang membutuhkan pers untuk menambah pengetahuan, selain menyatukan kemanusiaan dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup.

Retorika Politik
Di Indonesia, menjelang pemilihan presiden pada April 2019, pers tidak hanya berhadap-hadapan dengan konflik kepentingan dan sikap partisan, tapi juga mereka yang menganggap pers sebagai musuh. Cara pandang ini tentu amat disayangkan mengingat pers telah menjadi pilar keempat demokrasi selain membuktikan bahwa kerja pers tak pernah lepas dari ancaman (Nyarwi, 2008). Awal Desember 2018, salah satu capres bahkan menyebut pers sebagai “antek yang hendak menghancurkan Indonesia”.

Dalam konteks mengedukasi publik agar lebih melek politik, retorika tersebut tak cuma menunjukkan ketidakpahaman, tapi juga membahayakan legitimasi pers karena si calon memiliki pendukung. Lebih ironis itu terlontar dari orang yang ingin jadi presiden. Sebelumnya, ia juga beberapa kali merendahkan profesi jurnalis dan menyebut Indonesia bisa bubar pada 2030 atau punah jika dirinya tak terpilih. Retorika yang lagi-lagi didesain membentuk “realitas alternatif” tanpa dukungan fakta memadai.

Namun, kita tak perlu kaget karena strategi kampanye lewat retorika macam itu bukan hal baru. Upaya menciptakan “normal baru”, yaitu keadaan yang diciptakan agar menjadi kebiasaan, telah dilakukan oleh presiden terpilih di sejumlah negara. Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Presiden Amerika Donald Trump, dan Presiden Brasil Jair Bolsonaro, menggunakan cara serupa dan berhasil. Bahkan, setelah menjadi presiden, Trump hingga kini berkali ulang memusuhi pers, juga mengusir dan melarang jurnalis liputan.

Bagi masyarakat kelas menengah dengan tingkat literasi dan pendidikan memadai, persebaran hoaks yang masif dan cara pandang politikus macam itu rupa-rupanya meningkatkan kebutuhan untuk berlangganan media massa. Kebutuhan itu terutama karena banyak beredarnya kabar bohong (Damardono, 2018). Warga dunia sudah teredukasi ihwal pentingnya dan nyamannya menggunakan produk-produk berbayar. Jepang adalah salah satu contoh realitas tersebut. Sedangkan di Amerika, 75 persen surat kabar mempunyai produk digital berlangganan (Kompas, 11/7/2018).

Biaya Besar
Media massa memang membutuhkan biaya besar untuk menghasilkan produk jurnalistik bermutu. Idealnya, perusahaan mesti membiayai jurnalisnya untuk melakukan berbagai liputan mendalam terkait isu penting, bencana, maupun liputan khas lainnya.Itu karena pelanggan dari media berbayar mencari berita yang konstruktif dan mencerahkan. Dengan demikian, media berbayar mesti menghindari pemberitaan yang membuat pembaca tertekan atau berasal dari sumber yang bias dan tidak sekadar menindaklanjuti cerita yang berasal dari media sosial (Tapsell, 2018).

Salah satu dampak positif yang diharapkan dari publik yang terdidik adalah kesadaran mereka untuk kritis terhadap pelbagai informasi. Lebih jauh, pers perlu melibatkan masyarakat untuk mengembangkan jurnalisme warga agar secara kolektif semakin menyadari kekuatan pers yang menyatukan dan menggerakkan. Praktiknya tentu bisa memanfaatkan media sosial, blog, maupun media arus utama yang menyediakan kanal khusus untuk warga. Seperti kata salah satu pendiri majalah Tempo, Goenawan Mohamad, “Memberitakan adalah hak setiap orang”.

Hal itu juga yang menjadikan pers masa kini mestinya tak lagi membatasi diri pada satu platform. Konten yang saling mengisi dan melengkapi, yakni antara cetak dengan teks dan video dalam jaringan, adalah keniscayaan yang tak bisa dihindari. Pers pada masa Jurnalisme 4.0—meminjam istilah Revolusi Industri 4.0—mestinya juga terbuka terhadap koreksi, penyangkalan, hak jawab, dan menjadi pers yang menggerakkan (Zustiyantoro, 2018).

Demokrasi baru bisa berjalan efektif jika masyarakat mendapat informasi yang memadai dan dapat dipercaya. Karena itu, pers mesti menghadirkan fakta yang akurat dan berpihak kepada publik. Pada akhirnya, pers adalah laku sehari-hari: kebutuhan atas informasi dan ilmu untuk meningkatkan taraf hidup, dan keinginan untuk diketahui. Niatan untuk mementahkan peran pers akan sia-sia dan blunder belaka.

Otoritas Ilmu di Era Disrupsi

Harian Suara Merdeka, 30 Juli 2018

ERA Disrupsi dan Revolusi Industri 4.0 tidak hanya mengacaukan kemapanan tatanan sosial dan distribusi informasi, namun juga menggoyahkan otoritas ilmu pengetahuan. Pada masa ketika semua informasi tersedia di internet, masihkah perguruan tinggi (PT) menjadi tempat bagi orang untuk mendapat pengakuan sebagai insan berilmu?

Di sisi lain, ada pertanyaan besar yang mesti segera dijawab oleh PT sebagai tempat bernaung ilmuwan: apakah keadaan ini justru mendorong mereka sekadar menjadi pengikut (follower) dan semakin tidak mampu menjadi pengatur tren (trend setter)? Padahal, dengan otoritas keilmuan yang dimiliki, sejarah selama berabad-abad telah mencatat PT sebagai hakim yang memutuskan mana kebenaran yang pasti. Pada masa datang, dunia modern juga meyakini ilmu menjadi kebenaran yang andal (Mohamad, 2012).

Menyebut otoritas ilmu sedang goyah seorang jurnalis senior menyebutnya runtuh mungkin tak tepat dan berlebihan. Namun fakta bahwa desas-desus dan kabar kibul di internet lebih masif dan mendapat pengikut ketimbang kebenaran ilmiah adalah ancaman nyata di depan mata. Legitimasi ilmuwan pun mendapat tantangan tersendiri.

Ihwal perguruan tinggi yang mesti berbenah juga menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Pelatihan Pembelajaran Berbasis Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI) Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kegiatan itu diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Tangerang, 26-28 Juli kemarin.

Ratusan peserta yang terdiri atas tim kurikulum dan pengelola program studi bahasa dan sastra daerah se-Indonesia bertemu untuk merancang kurikulum yang diharapkan mampu menjawab tantangan lulusan mereka pada era disrupsi dan Revolusi Industri 4.0.

Capaian Lulusan

Penyiapan sumber daya manusia yang mumpuni itu mesti diawali dari pengajar yang memahami capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang pada setingkat sarjana mengacu pada KKNI level 6. CPL ini selanjutnya secara teknis merupakan dasar dalam penyusunan kurikulum program studi sarjana.

Secara teori, level 6 menuntut lulusannya untuk mengaplikasikan bidang pengetahuan, menguasai teori, mampu mengambil keputusan, dan bertanggung jawab pada pekerjaan.

Namun, realitas di lapangan acap berkata lain. Alih-alih mengajar sesuai dengan kebutuhan, dosen acap mengesampingkan realitas faktual dan sisi psikologis mahasiswa. Saat ini, misalnya, mahasiswa yang menempuh semester satu di kampus adalah mereka yang lahir setelah tahun 2000.

Kelahiran mereka telah disambut dengan kecanggihan teknologi informasi yang sehari-hari dipakai oleh anggota keluarga. Hingga beranjak dewasa, dalam keseharian anak nyaris tak bisa melepaskan diri koneksi internet yang sebagian besar digunakan untuk mengakses media sosial.

Ada sejumlah fakta yang tak bisa disangkal oleh dosen, yaitu ketika mahasiswa kesulitan dalam mengerjakan tugas, mereka segera membuka peramban (browser) melalui gawai dan mengetik kata kunci pencarian. Buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian yang menjadi referensi utama perkuliahan cenderung menjadi sumber sekunder ketika mahasiswa membutuhkan jawaban serba praktis.

Ada ungkapan satire, dosen kalah cepat karena harus mencari dan membaca buku, sedangkan mahasiswa hanya mengetik di Google. Maka, yang dibutuhkan bukanlah memisahkan mahasiswa dengan gawainya,melainkan menjadikan perangkat itu sebagai sarana belajar.

Persoalannya kini, sudah cukupkah materi dan bahan ajar berbasis teknologi informasi yang bisa diakses secara terbuka? Padahal di lain pihak, bekal untuk menyaring referensi yang relevan nyatanya memengaruhi pengetahuan yang didapat.

Referensi asal-asalan tentu berpotensi menyesatkan. Era disrupsi mesti dibaca sebagai peluang untuk mengoptimalkan capaian pembelajaran lulusan. Namun, spirit itu agaknya masih terbentur persoalan ketika perguruan tinggi masih memandang sebelah mata sumber referensi digital karena kadar ilmiahnya dianggap rendah.

Tentu tak tepat jika masih ada dosen yang menutup diri terhadap perkembangan keilmuan dan memosisikan diri sebagai satu-satunya sumber belajar dalam pembelajaran di kelas. Transfer ilmu yang kolaboratif mesti menjadi orientasi dalam pembelajaran era disrupsi. Hanya dengan cara itu otoritas ilmu pengetahuan tak bakal goyah apalagi runtuh.(34)

Dhoni Zustiyantoro, pengajar Prodi Sastra Jawa FBS Universitas Negeri Semarang, peserta Pelatihan Pembelajaran Berbasis KKNI di Tangerang, 26-28 Juli 2018

Versi daring di harian Suara Merdeka: https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/109332/otoritas-ilmu-di-era-disrupsi

Lawan (Majalah Tempo, 4 Agustus 2018)

Majalah Tempo, 4 Agustus 2018

Dhoni Zustiyantoro, DOSEN SASTRA JAWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sebuah kata bisa menguatkan atau-sebaliknya-meruntuhkan sebuah rezim. Dari kata itu, orang tergerak bertindak karena meyakini ada hal yang mesti diperjuangkan atau telah melampaui batas kewajaran sehingga perlu dilawan bersama.

Sejarah negeri ini terus merekam kata lawan sebagai musuh sekaligus teman akrab bagi setiap rezim. Kata itu dikekang selama 32 tahun rezim Soeharto. Kita mengingat sebaris kalimat dalam puisi Wiji Thukul yang acap dikutip….

Versi daring di Majalah Tempo: https://majalah.tempo.co/read/155901/lawan

Demokrasi dan Sulitnya Mencari Pemimpin

Demokrasi adalah mantra sekaligus kejutan-kejutan. Ia dihadirkan ketika kebebasan ingin disuguhkan secara “lebih bebas”. Demokrasi ada di ujung, yang ingin dirawat, atau justru sedang dicederai.

Demokrasi adalah soal rakyat yang turun ke jalan, menyuarakan aspirasi, pendapat, gagasan: kekuasaan tertinggi ada dan dipegang oleh rakyat. Seperti halnya semangat dalam budaya Yunani—sebagai muasal kita acap menyebut tempat kelahiran demokrasi, demos dan kratein, ada hal yang ingin dilawan secara terus menerus, yaitu otoritaniarisme dan absolutisme kekuasaan. Atas nama demokrasi, kebebasan menemukan surga. Ia menjadi suara bagi yang tertindas. Demokrasi adalah perjuangan.

Persoalan muncul ketika gesekan untuk mencapai tujuan itu juga (di)lahir(kan). Demokrasi yang ingin menyegerakan perubahan “pada detik ini juga” bakal berhadap-hadapan dengan yang sedang dilawan. Demokrasi lantas menemukan konteks baru: ia adalah kebenaran melawan kebatilan. Kebenaran versi rakyat atau orang banyak, sedang berjuang melawan tirani yang angkuh, segelintir orang yang terjebak dalam ceruk birokratisasi, yang perlu untuk segera dilengserkan, mungkin dengan pelbagai macam cara.

Persoalannya kini, dua dekade setelah Reformasi, apakah demokrasi menjadi tujuan atau justru tak ubahnya baju yang yang bisa kita tanggalkan ketika sedang tidak dibutuhkan? Apakah demokrasi lantas mengedepankan etika?—sebuah hal yang justru acap dilupakan ketika kata itu kali pertama dilahirkan. Pertanyaan penting yang juga mesti segera kita jawab: sejauh mana kita mengedepankan prinsip-prinsip nalar ilmiah dalam mencapai tujuan melalui jalur demokrasi?

Tentu saja demokrasi yang lahir dengan mengusung perjuangan rakyat punya konsekuensi tersendiri ketika setiap orang memiliki hak yang sama atas kepemimpinan. Kita ingat cerita Plato yang mengkritik demokrasi seperti itu (lihat, antara lain, Pemikiran Politik Barat, Suhelmi, 2007). Bagi Plato, masyarakat merupakan hakim yang tidak becus dalam banyak masalah politik. Masyarakat cenderung memberikan penilaian berdasarkan kebodohan, dorongan hati, sentimen, dan prasangka.

Yang paling buruk adalah demokrasi seperti itu mendorong munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak becus, karena pemimpin memperoleh kepemimpinannya dari masyarakat, pemimpin cenderung mengikuti tingkat masyarakat demi keamanan kedudukannya. Lagi pula, karena dalam demokrasi, “setiap individu bebas melakukan apa yang dikehendakinya”, pengaruhnya bersifat merusak.

Kompeleksitas demokrasi tak bisa dilepaskan dari bagaimana cara mendidik pemimpin dan negarawan. Ya, di lain pihak, tak ada otoritas yang benar-benar bisa melahirkan sosok pemimpin ideal—yang dalam konteks politik-etis acap menempel pula sebutan “negarawan”—yang dikehendaki oleh semua golongan. Itu pula yang diakui oleh Plato. Meski ia meyakini sekaligus memberikan tawaran bahwa pemimpin dan negarawan bisa dibentuk secara sistematis, tak ada jaminan cara tersebut bisa membuat seseorang mumpuni menjalankan tugasnya ketika menjabat.

Dalam Paideia: Filsafat Pendidikan Politik Platon (Wibowo, 2017), Plato menawarkan pendidikan sebagai kunci untuk mereformasi masyarakat. Pendidikan sebagai pembudayaan (paideia) mengorientasikan hasrat anak-anak yang berbakat menjadi pemimpin ke arah kebaikan. Plato menawarkan langkah teknis untuk membentuk pemimpin dan negarawan, yaitu pada usia dini, dimensi prarasional diolah lewat musik dan gimnastik supaya calon pemimpin memiliki kepekaan pada harmoni yang indah dan baik.

Setelah hasrat terbentuk, kurikulum selanjutnya adalah pendidikan ilmu-ilmu teoretik dan seni berdiskusi. Hanya dengan cara ini para pemimpin bijak, pemberani, dan adil bisa muncul untuk membaharui tatanan masyarakatnya.

Bagaimana di Jawa?

Kebudayaan Jawa memiliki cara untuk mendidik pemimpin dengan caranya sendiri. Namun, perbedaan antara yang barat yang acap disebut “mengedepankan rasionalitas” dan yang timur yang diklaim “mendepankan perasaan” mendasari sistematika  tersebut. Jika barat lebih sistematis, maka boleh jadi timur adalah yang kurang teridentifikasi. Hal itu, misalnya, nampak dalam Pangkur salah satu pupuh Wulangreh disebutkan, ala lan becik puniku/ prayoga kawruhana…. keburukan dan kebaikan itu/ lebih baik ketahuilah…. Tak sistematis, memang, seperti tahapan-tahapan seperti disuguhkan Plato.

Bagi kebudayaan Jawa, hal terpenting adalah kawruhana, yang di dalamnya mengandung sarat dorongan untuk mengalami dan pada akhirnya diharapkan memahami. Mengalami merupakan bekal paling penting bagi seorang pemimpin Jawa. Masyarakat Jawa bisa saja enteng berujar “Wong durung tau nglakoni wae kokehan omong, belum pernah mengalami saja kok banyak omong.”

Kawruh berasal dari weruh, yang berarti lihat. Melihat berarti menambah pengetahuan.

Bagaimana kita memaknai demokrasi? Tak ada sosok manusia sempurna, tetapi ketika ia sudah memilih menjalani tugas berat itu dan menyatakan mampu, maka tak ada pilihan lain kecuali menjadi mesias, penyelamat bagi masyarakat dan kelompok mana pun. Dhoni Zustiyantoro

Radikalisme Masuk Kampus, Masihkah Kita Mengelak?

KAMPUS diyakini menjadi salah satu sarang tumbuh suburnya paham radikalisme. Tempat di mana ilmu pengetahuan tak hanya mesti dibiakkan namun juga dijunjung tinggi itu justru jadi sasaran empuk pihak-pihak yang ingin melakukan kaderisasi penganut aliran radikalisme berkedok agama. Lantas, masih bisakah kampus mengelak dari sejumlah fakta yang semakin gamblang itu?

Sebelum lebih jauh, mungkin ada dari kita yang menyoal lema sarang untuk kalimat pertama di atas—yang dirasa kurang tepat. Untuk itu, silakan cek arti kata itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V yang juga bisa Anda unduh di telepon pintar. Jika tak sempat, ketahuilah jika artinya adalah “tempat kediaman atau tempat persembunyian (biasanya bagi segala sesuatu yang kurang baik)”. Tentu saja definisi itu terkesan subjektif, generalisasi (menyimpulkan secara umum), atau kesimpulan yang terlalu dini berdasarkan kasus.

Namun, pilihan diksi kampus sebagai sarang radikalisme sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, sesuai dengan peruntukan dan tak bermaksud memiliki tendensi merendahkan kampus. Justru, kampus mesti mawas diri dan mengawasi secara intensif pelbagai kegiatan dan aktivitas yang dicurigai terpapar paham radikal.

CNN Indonesia Dhoni Zustiyantoro

Laporan utama Majalah Tempo (28 Mei—3 Juni 2018) berjudul “Paham Radikal di Kampus Kita” membuka mata kita bahwa radikalisme nyata adanya di perguruan tinggi. Pengakuan seorang perempuan yang guru di sebuah sekolah di Cilacap dan mencoba menyelinap ke Mako Brimob setelah terjadi rusuh di tempat tersebut pada 9 Mei 2018 sangat menyerikan. Berdasar wawancara dengan Tempo, ia ingin agar ISIS ada di seluruh dunia.

Perempuan bernama Dita Siska Millenia itu bahkan menganggap sistem demokrasi yang dianut di negeri ini haram. Keyakinan perempuan 18 tahun itu sama dengan pandangan penganut radikal yang menyakini bahwa pemerintah dan aparat kepolisian adalah musuh bagi mereka karena menghalangi upaya untuk mewujudkan negara Islam. Dita banyak belajar dari kanal Telegram dan internet. Ia dimasukkan ke dalam grup aplikasi perpesanan itu oleh mahasiswa asal Indonesia di Mesir yang ia sendiri tak tahu persis siapa namanya. Dita juga mengaku menonton video pemenggalan kepala yang dilakukan oleh ISIS “sampai bosan” dan menonton panduan memenggal.

Ada pula Siska Nur Azizah, perempuan yang tercatat sebagai mahasiswa semester enam Universitas Pendidikan Indonesia. Siska menganggap para narapidana yang masuk kerangkeng Brimob di Kelapa Dua karena membunuh dan mengebom orang lain sebagai bukan teroris. Perempuan 21 tahun ini bahkan mengidolakan Aman Abdurrahman, mantan pemimpin Jamaah Ansharut Tauhid yang kini membentuk Jamaah Ansharud Daulah, yang divonis mati karena menjadi dalang sejumlah peledakan bom. Siska juga mengaku belajar gerakan terorisme lewat Internet dan kanal-kanal diskusi di Telegram.

Menurut Tempo, di kampus, Siska mendapat asupan materi yang kurang soal politik global karena dosennya yang mengajar soal matakuliah tersebut hanya memberikan kesimpulan bahwa ISIS itu jahat dan bentukan intelijen Amerika serta Israel. Alih-alih mendapat pelbagai informasi dari internet, Siska justru terpapar paham radikal setelah mencari informasi di internet. Dari sini kita ketahui bahwa organisasi radikal telah jauh memanfaatkan internet dan kanal perpesanan sebagai sarana menyebarluaskan ajaran.

Tempo Dhoni Zustiyantoro

Kita juga perlu mencermati secara serius hasil survei yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menyebut sebanyak 39 persen mahasiswa di 15 provinsi di Indonesia terindikasi tertarik pada paham radikal. Di sejumlah media dalam jaringan bahkan secara jelas disebut nama perguruan tinggi yang terpapar, sehingga membuat Rektor Universitas Airlangga—sebagai salah satu lembaga yang disebut—merasa gerah. Di media, ia meminta BNPT memberi informasi lebih lanjut agar tak menimbulkan kerancuan sekaligus mendorong upaya deradikalisasi dan pencegahan.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, dalam sesi wawancara dengan Kompas TV menyatakan jika organisasi kampus yang mengklaim Islami sangat potensial terpapar paham radikal karena “hanya tinggal satu tarikan napas” menuju radikal. Akar dari radikalisme adalah ketidakinginan untuk menerima kodrat kemajemukan dan perbedaan pandangan.

Namun, kita tentu tak bisa pula melakukan generalisasi dan memberi kesimpulan tanpa data dan fakta kuat. Untuk itu, secara birokratis kampus perlu membuat sistem pendampingan untuk organisasi dan masjid di lingkungannya oleh dosen-dosen yang moderat. Jangan sampai kegagalan dosen memberikan pandangan dan pemahaman berperspektif pluralisme justru menjadikan mahasiswa mencari referensi lewat internet dan/atau terjerumus dalam perkumpulan radikal—seperti halnya kasus Siska tersebut di atas.

Hasil penelitian Wahid Foundation yang dipublikasikan pada 2016 dengan judul “Potensi Radikalisme di Kalangan Aktivis Kerohanian Islam di Sekolah-sekolah Negeri” juga mesti kita simak sebagai referensi yang mendalam. Sebanyak 541 responden atau 33 persen siswa meyakini jika Amrozi, Imam Samudra, Abu Bakar Baasyir, Bahrun Naim, dan Aman Abdurrahman adalah contoh muslim yang mempraktikkan jihad sejati. Sebanyak 609 responden (37 persen siswa) meyakini Osama Bin Laden mati syahid. Sebanyak 163 responden (10 persen siswa) mendukung serangan bom Sarinah pada 14 Januari 2016. Sedangkan 96 responden (6 persen siswa) mendukung ISIS. Hasil penelitian itu bisa dibaca di sini.

Kampus, demikian halnya dengan sekolah, adalah tempat negara menempa calon generasi penerus. Negara mesti memastikan tempat-tempat tersebut terbebas dari paham yang tak sejalan dengan pilar-pilar berbangsa dan bernegara. Kaum cerdik-cendekia tak cukup menanggulangi radikalisme dengan deklarasi, seminar, maupun aksi yang cenderung elitis dan personal. Mereka mesti turun dan menyentuh pada kalangan terbawah, yaitu siswa dan mahasiswa. Melihat secara detail bagaimana mereka menjalani kehidupan di kampus. Dalam konteks ini, tak boleh ada lagi guru, dosen, masyarakat kampus yang juga berhaluan radikal atau mendukung organisasi terlarang. Spirit pluralisme dengan mengedepankan cara-cara beragama yang rileks tak boleh terkalahkan oleh garis keras-konservatif. Singkatnya, tak ada alasan untuk tidak melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat kampus yang sepaham dengan ideologi radikal, apalagi melakukan aksi-aksi yang nyata untuk mewujudkan keyakinan itu.

Ya, setidaknya setelah dua dekade Reformasi bergulir, kita berharap budaya ilmiah semakin kuat untuk mendukung arah bangsa ke depan. Kampus adalah kompas yang menentukan arah.

Kita tak bisa mengelak fakta bahwa radikalisme telah masuk kampus. Namun, kampus dan budaya ilmiah tak boleh kalah oleh keinginan segelintir orang yang ingin masuk surga dengan cara yang tidak dibenarkan oleh nalar sehat manapun. (Dhoni Zustiyantoro)

“Honorer Tak Dapat THR”, Puasa Status, dan Pentingnya Memahami Konteks

Saya tergelitik membaca respons seseorang terhadap status yang saya unggah di Whatsapp. Saya mengunggah foto sebuah halaman surat kabar harian Suara Merdeka yang memuat berita utama di halaman 2, Sabtu (26/5/2018), dengan judul besar “Honorer Tak Dapat THR”. Dalam status di aplikasi perpesanan itu, saya membubuhkan komentar: “Selamat akhir pekan, pekerja honorer dan kontrak. Mari terus bekerja agar dapur tetap mengepul”.

Suara Merdeka 26 Mei 2018 Dhoni

Harian Suara Merdeka halaman 2, Sabtu (26 Mei 2018).

Di dalam berita, juga demikian halnya seperti kita berkali ulang mengetahui dari media massa dan jejaring sosial, disebutkan bahwa pemerintah bakal menggelontorkan tunjangan hari raya kepada aparatur sipil negara. Selain THR, kepada mereka juga bakal ditransfer gaji ke-13. Yang beda pada tahun ini, pensiunan juga mendapat THR. Bagi partai politik di luar pemerintah, wacana yang dibangun atas pemberian total dana sebesar Rp35,76 triliun jelang Idul Fitri itu adalah agenda populis yang sarat kepentingan politis.

Namun, saya tak sedang membahas hal tersebut.

Seorang teman—karena saya menyimpan nomor dia dan dia juga menyimpan saya sehingga kami bisa saling melihat status di WA—memberi komentar bahwa intinya, apa yang didapatkan merupakan hasil jerih payah selama ini. Ia juga menulis jika apa yang disedekahkan bakal menjadi tabungan kelak di akhirat.

Oke. Kita memang bebas berkomentar, yang jika komentar itu bermutu bisa disebut sebagai “pendapat” dan memungkinkan ruang bagi dialektika. Namun, lagi-lagi kita mesti mendudukkan konteks: realitas atau masalah apa yang sedang atau ingin kita komentari, setelah itu berikan komentar secara komprehensif, menyeluruh dengan cara pandang tajam dan menjadi cermin dari kematangan berpikir.

Bahwa permasalahan yang saya komentari adalah perihal honorer dan kontrak yang memang tak mendapat alokasi THR dari pemerintah. Kelas pekerja ini mesti dibela karena tak pernah menjadi perhatian utama. Alih-alih diperhatikan, honorer dan kontrak justru jadi yang terdepan dalam pelbagai lini pekerjaan. Dalam kasus tertentu, mereka bisa secara fleksibel bekerja tanpa terpatri oleh jam kerja. Ketidakmampuan “abdi negara”—sebutan bagi ASN masuk pada wilayah itu yang lantas memunculkan ungkapan satire “mental PNS” yang hanya melakukan kerja normatif tanpa tenggat dan target progresif dan terpatri pada jam kerja.

Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei pun telah dimobilisasi dan dinormalisasi sedemikian rupa dengan diisi pelbagai kegiatan macam senam atau jalan sehat disisipi motivasi dan doa bersama agar tahun depan bisa lebih sejahtera dan ajakan untuk selalu bersyukur.

Lantas, bagaimana berpihak? Dalam konteks pemberian THR, tentu memberi perlakuan yang sama.

Ihwal tersebut, saya lantas ingat bagaimana sengkarut kebijakan soal mempekerjakan dosen asing yang bakal diberlakukan Kemenristek dan Dikti bagi perguruan tinggi di Indonesia. Kebijakan tersebut menuai kontroversi dalam sejumlah hal lantaran tak menyentuh akar permasalahan sesungguhnya. Salah satu yang mengemuka adalah perihal gaji dosen asing. Konon, mereka bakal mendapat gaji mencapai Rp60 juta sebulan untuk tugas mengajar dan meneliti.

Ada yang menilai jika minimnya publikasi ilmiah dosen Indonesia—sebagai salah satu hal yang terus dipacu setiap negara—disebabkan kecilnya gaji dosen di dalam negeri jika dibandingkan dengan luar negeri. Secara tidak langsung, kebijakan dosen asing, di sisi lain, adalah jalan pintas dan solusi murah untuk mengatasi permasahalan tersebut.

Seorang dosen kelahiran Indonesia yang kini mengajar di Australia pun menceritakan pengalamannya melalui media sosial. Di universitas tempat ia bekerja, dosen dengan leluasa mengajar dan membimbing mahasiswa tanpa dibebani pelbagai administrasi. Waktu di kampus nyaris dihabiskan untuk mencurahkan pikiran untuk aktivitas akademik: mengajar, membimbing, meneliti, me-review jurnal, juga sesekali mengisi seminar akademik.

Sedangkan di dalam negeri, dosen yang telah memiliki pangkat tertentu justru dibebani dengan jabatan struktural dan pekerjaan administrative, yang dengan demikian justru cenderung mengesampingkan pekerjaan utamanya. Gaji yang konon kecil juga menjadi alasan dosen nyambi atau mencari “pekerjaan sampingan” lain di luar melaksanakan tridarma perguruan tinggi. Kita tak perlu membahasnya di sini karena hal ini bukan rahasia lagi.

Padahal, dosen bukanlah orang yang—sebagaimana diartikulasikan Marx—bekerja karena “tak punya alat produksi”. Dosen adalah pekerja pengetahuan yang mesti mendedikasikan diri untuk masa depan peradaban. Untuk itu, pemerintah semestinya membuat siapa pun yang berada pada wilayah pekerjaan ini selesai dengan dirinya sendiri. Persoalan perut seharusnya tak jadi soal di tengah tanggung jawab besar di samping kompetensi yang mesti terus ditingkatkan.

Ya, jika kita ditanya “Apakah aturan Kemenristek dan Dikti memecahkan masalah?” Jawabnya adalah ya, karena aturan itu menjadi upaya mengatasi permasalahan di muara. Namun, di hulu, aturan tak sesuai dengan konteks masalah makro yang dialami oleh ribuan dosen negeri ini.

Tempo Dhoni

Kover Majalah Tempo, 28 Mei–3 Juni 2018.

Soal status di WA saya, ada satu lagi respons lucu. Sewaktu saya mengunggah kover majalah Tempo (28 Mei—3 Juni 2018) yang menurunkan investigasi ihwal radikalisme di kampus, ada respons yang mengajak agar kita juga “berpuasa status”. Bahkan, lebih jauh, unggahan saya itu bisa dianggap menguarkan aib. Itu karena saya mengajar di perguruan tinggi. Untuk hal ini, maukah Anda berkomentar?

Ya, semoga puasa menjadikan kita terus sehat lahir-batin dan waras dalam berpikir di tengah zaman yang kian edan-edanan.